header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
Agus Sudibyo

Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).

 
Website URL: http://www.prismaindonesia.com/index.php/blogs/categories/listings/agus-sudibyo

Juru Bicara Presiden

PRESIDEN Joko Widodo adalah tokoh yang terbiasa menghadapi sendiri kerumunan wartawan. Dia sudah lama menjadi media-darling yang sudah terbiasa menjaga keakraban dengan para wartawan. Bukan semata-mata karena kesengajaan untuk pencitraan diri, tetapi juga karena kebiasaan yang sudah telah lama dipraktekkan. Namun di sisi lain, seorang presiden idealnya tidak perlu terlalu sering berinteraksi langsung dengan wartawan.  

Pers dan Nasionalisme Migas

TATA kelola minyak dan gas bumi (migas) merupakan persoalan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang dihadapkan pada pelbagai masalah pelik: menipisnya cadangan minyak nasional, ketergantungan pada impor minyak, tingginya konsumsi BBM secara nasional, pengembangan energi alternatif yang tidak signifikan, serta subsidi BBM yang terus membebani APBN. Karena secara langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak, wajar jika pers Indonesia mencurahkan perhatian besar pada masalah tata kelola migas, termasuk korupsi yang begitu lekat dengan tata kelola migas.

Media dan Konflik Politik

GEGAP gempita politik ternyata bukan realitas lima tahunan yang terjadi saat pemilu nasional berlangsung. Kini,ia telah menjadi realitas sehari-hari. Salah satu wujudnya adalah perpecahan di tubuh partai politik, kekuatan politik pendukung pemerintah, bahkan asosiasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Konflik terjadi sedemikian tajam dan kerap ditampilkan secara vulgar ke masyarakat.

Situs Radikal, Bagaimana Menanganinya?

Dalam rangka memerangi terorisme, pemerintah melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah dengan memblokir 22 situs yang dianggap menyebarkan ajaran Islam radikal. Tindakan itu pun sontak menuai kontroversi. Di satu sisi, pemblokiran dianggap perlu karena beberapa di antara situs tersebut memang digunakan untuk menyebar pesan-pesan permusuhan dan kebencian terhadap pihak atau identitas keagamaan tertentu. Di sisi lain, pemblokiran itu dianggap sebagai kesewenang-wenangan pemerintah dan berpotensi mengganggu iklim kebebasan berpendapat dan berbicara.

Subscribe to this RSS feed