header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Belajar Menjadi Negarawan

DI kolom Resonansi Republika, 3 Februari 2015, Buya Syafii Maarif berpendapat bahwa Indonesia saat ini sangat kekurangan negarawan. Pendapat yang sama juga diutarakan Wakil Presiden Boediono ketika berbicara di suatu forum di Jakarta pada Mei 2014. Saya bertanya kepada Boediono tentang persoalan terbesar di Indonesia. Dia menjawab bahwa persoalan itu adalah terlalu banyaknya politisi, namun sangat sedikit diantaranya yang berkualitas negarawan. 

Politikus Tunaprinsip dan Rabun Jauh

PADA 14 Juli 1945, Maria Ulfah Santoso, salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menghadiri sidang pleno BPUPKI yang membahas laporan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soepomo. Ketika membaca draft UUD itu, Maria Ulfah tidak menemukan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara. Dia memprotes. Beberapa anggota BPUPKI, seperti Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin, mendukung posisi Maria Ulfah yang meminta agar hak asasi manusia yang paling pokok seperti hak untuk berserikat, berkumpul, menggelar rapat, dan menyatakan pendapat, menjadi bagian dalam UUD. Bung Hatta, misalnya, khawatir bila hak-hak mendasar tersebut tidak dihormati, negara akan menjadi terlalu kuat dan rakyat tidak kritis terhadap pemerintah.

Rakyat yang Tak Berdaya

DEMOKRASI itu menarik karena menawarkan keegaliteran. Dalam politik, demokrasi menjanjikan tidak adanya konsentrasi kekuasaan kepada sekelompok elit. Masyarakat, apapun status sosial dan ekonomi mereka, memiliki hak politik yang setara. Karena itu, demokrasi sering disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berkat tawaran dan janji demokrasi yang elok itu, hampir semua negara di dunia saat ini mengadopsi sistem demokrasi atau setidaknya ingin diasosiasikan sebagai negara demokrasi. Korea Utara yang terkenal otoritarianpun menamakan diri Republik Demokratik Rakyat Korea.