header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Rektor yang Koruptor

  • Written by AK
  • Published in Editorial

DI tengah sepinya pemberitaan tentang pencapaian spektakuler dunia pendidikan tinggi Indonesia, tiba-tiba menyeruak kabar ihwal rektor yang diduga melakukan korupsi. Mantan Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, Profesor Fasichul Lisan, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. Rilis resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (Rabu, 30 Maret 2016) menyebutkan, "KPK temukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus ini ke penyidikan dan menetapkan mantan Rektor Unair periode 2006-2015 sebagai tersangka." 

Fasichul, menurut KPK, diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan RS Pendidikan Universitas Airlangga, Surabaya, dengan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2007-2010.  Selain itu, korupsi Fasichul juga terkait erat dengan proyek peningkatan sarana dan prasarana RS Pendidikan Universitas Airlangga, Surabaya, dengan sumber dana DIPA 2009. Dari total nilai proyek sekitar Rp 300 miliar, Fasichul diduga merugikan negara sebesar Rp 85 miliar. Magnitude korupsi yang fantastis!

Berita tentang rektor yang tersangka korupsi itu penting disimak lebih jauh, karena dua alasan. Pertama, terpapar jelas dalam dialektika kebangsaan kini bahwa korupsi telah sedemikian rupa berinkubasi serius hingga merangsek jauh ke dalam institusi pendidikan tinggi. Berpijak pada pengelabuan tipu daya khas koruptor, institusi pendidikan tinggi terdedah sebagai sarang korupsi. Itu sekaligus bukti bahwa pendidikan tinggi sebagai institusi pemanusiaan manusia sesungguhnya tak steril dari virus korupsi. Bukan saja kemudian muskil berharap pendidikan tinggi berfungsi penuh sebagai benteng pertahanan terakhir bagi penyelamatan bangsa dari “serbuan” amoralitas keculasan, lebih dari itu institusi pendidikan tinggi pun menjadi bagian dari masivitas korupsi di negeri ini.

Kedua, status guru besar atau profesor yang inherent dengan seorang akademikus ternyata bukanlah jaminan pembebasan jiwa dari banalitas korupsi. Berkhidmat pada prinsip dasar kebajikan universal, sudah semestinya jika status guru besar yang melekat erat pada personalitas seorang manusia sama dan sebangun maknanya dengan kukuhnya sterilisasi jiwa dari laku korupsi. Dengan menyimak fakta tentang penetapan Profesor Fasichul Lisan sebagai tersangka korupsi, maka pada derajat tertentu kebajikan universal itu telah runtuh, bahkan porak-poranda, tertohok laku korupsi. Itulah sesungguhnya situasi penjungkirbalikan nilai-nilai justru dalam hayat seorang guru besar–yang sekaligus rektor sebuah[erguruan tinggi. Hal yang kemudian patut disimpulkan adalah sang guru besar tega menghantarkan jiwanya sendiri tercincang sebagai tumbal di altar pengorbanan sengkarut korupsi negeri ini.

Di mana pun dan kapan pun tak ada toleransi terhadap korupsi. Keteguhan sikap untuk berpihak pada opsi zero corruption merupakan penanda konkretnya kematangan mental dan kewarasan jiwa. Dalam konteks itu, personalitas dan institusi berada pada titik simultan untuk dengan sadar terlibat proses tercapainya keadaan zero corruption. Itulah sebabnya keteladan di tingkat personalitas justru sepadan dengan akuntabilitas moral tata kelola institusi. Gagal memenuhi keniscayaan kembar itu tak pelak membelokkan kehidupan publik masuk ke tikungan pesimisme dan jalan buntu.

Dengan munculnya sejumlah figur koruptor dari kalangan kampus perguruan tinggi, maka sudah saatnya memberikan pengakuan terus terang tentang bahaya besar ke depan yang dihadapi Indonesia sebagai  bangsa. Jika hanya muncul “terbatas” di dunia politik dan pemerintahan, korupsi dapat dipahami sebagai penanda dari kriris manusia (human crisis) akibat bersimaharajalelanya mentalitas bandit yang dikerahkan untuk menjarah sumber-sumber daya yang dimiliki negara. Namun, bila telah sedemikian rupa menyeruak di tengah kancah pendidikan tinggi, maka mutlak dimengerti sebagai terbentuknya sistem kesadaran yang memperlakukan korupsi sebagai manifestasi dari keyakinan. Pada titik persoalan itu, pandangan dunia manusia terjalin kelindan dengan korupsi. Diakui atau tidak, korupsi telah bergeser menjadi semacam “agama.”.

Sampai kapan pun pendidikan tinggi merupakan institusi paling relevan menjalankan fungsi transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Harapan membaiknya kehidupan bangsa bermula dari keteguhan sikap untuk menjadikan pendidikan tinggi agen transformasi sosial. Ketika kemudian terjerembab ke dalam pusaran korupsi melalui keterlibatan figur menonjol di kalangan rektor dan dosen, maka saat itu pula institusi pendidikan tinggi bergeser jauh dari eksistensinya. Bagaimanapun juga, melalui institusi pendidikan tinggi, penyebarluasan korupsi telah memasuki fase kecanggihan argumentasi, strategi dan teknikalitas. Perlahan namun pasti, pendidikan tinggi terposisikan sebagai “rumah ibadah” bagi korupsi yang telah berevolusi menjadi agama.[AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial