header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Sekali Lagi: Surat Perintah Sebelas Maret

  • Written by DD
  • Published in Editorial

UNTUK mengakhiri bulan Maret dan memperingati apa yang terjadi 50 tahun lalu pada bulan itu, mari kita lihat sekali lagi “Surat Perintah Sebelas Maret.” Beberapa pertanyaan menentukan dalam hal ini perlu diajukan. Pertama, apakah itu suatu “surat”, c.q. “surat perintah”? Kedua, bila surat perintah, “perintah” dari siapa? Ketiga, kalau surat perintah, dan dengan demikian sesuatu yang maha penting dalam kehidupan kenegaraan, di manakah surat itu bisa diperoleh? 

Demi keperluan itu mari kita coba membuka lapis demi lapis argumen dan dimulai dari “surat perintah” itu sendiri. Surat perintah adalah suatuedictum, keputusan, komando, yang dibuat sesaat, dan dengan demikian berada di luar undang-undang dalam keadaan darurat, in case of emergency. Jika setiap tahun edictum itu diperbarui, maka dengan demikian ia menjadi edictum perpetuum, perintah abadi, yang diperbarui setiap tahun dan tidak sekadar komando dalam hubungan khusus dengan peristiwa yang berlangsung (edictum prout res incidit).

Dalam hubungan dengan “surat perintah sebelas Maret”, boleh dikatakan itulah edictum perpetuum, diperkuat oleh keputusan MPR (S), perintah abadi yang berlangsung puluhan tahun hingga Orde Baru runtuh pada 1998. Walaupun diperkuat keputusan MPR(S), semuanya tidak menutup pertanyaan yang sama abadi, “mana dasar” dan “mana surat keputusan” itu.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Penulis Penerbit Buku Kompas, 10 Maret 2016, berlangsung diskusi sangat menarik tentang hal itu. Ruang tulisan ini tidak memungkinkan untuk menuangkannya secara lengkap. Namun, beberapa pokok penting bisa dikemukakan di sini.

Pertama, ada sejumlah versi “surat perintah sebelas Maret” yang beredar,namun yang terpenting adalah versi Sekretariat Negara dan versi Museum Angkatan Darat. Dari segi linguistik, di dalam beberapa versi itu, ada sebuah kekeliruan mendasar, yaitu ejaan, spelling. Nama pemberi komando, perintah, sebelas Maret 1966 itu ketika tandatangan Soekarno ditulis dengan “Soekarno” dan “Sukarno.” Dengan demikian, dari segi orisinalitas dokumen, tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satu harus palsu, keduanya saling menolak, mutually excluding, atau keduanya palsu selama yang orisinal tidak ditemukan.

Kedua, dari segi graphologi, yakni analisis terhadap tulisan tangan Presiden Soekarno, terdapat perbedaansangat kentara akan corakbeberapa karakter dalam tandatangan Soekarno yang berbeda satu dengan yang lain, misalnya huruf “r” dalam nama Soekarno—sama seperti di atas, keduanya saling menolak.

Ketiga, sudah pernah dibuat sebuah analisis laboratoris terhadap lembaran dokumen yang dianggap asli. Titik pusat analisis adalah pada contemporaneity, kesezamanan, kesamaan waktu antara kertas dan teks, termasuk tanda tangan di atasnya. Terbukti dari uji laboratoris itu tidak ada kesesuaian antara kertas dan teks, tidak sezaman, tidak sewaktu alias tambahan di kemudian hari, yang pada gilirannya berarti palsu. Itu berarti tidak ditulis dan diketik pada tanggal 11 Maret 1966.

Apa kesimpulan dari tiga jenis analisis di atas? Semua dokumen yang beredar sampai hari ini adalah palsu. Tidak ada satu pun yang orisinal. Dengan demikian, sebagai sebuah komando dari suatu surat perintah, jika dicari orisinalitasnya pun tidak bisa diperoleh. Legalitasnya tidak bisa dipertahankan dan dengan demikian legitimasi yang berpijak pada legalitas tidak bisa diperoleh. Yang juga berarti, keputusan MPR(S) pun berpijak di atas bangunan pasir yang bisa runtuh setiap saat.

Kita tiba pada pertanyaan terakhir yang sama sekali bukan tidak penting, yaitu apakah berfaedah mencari surat perintah asli tersebut. Ada yang berpendapat perlu dicari sampai akhir zaman. Namun, bila dilihat bahwa setelah 50 tahun semua usaha itu sia-sia, apakah ada jaminan 50 tahun mendatang akan ditemukan surat perintah asli? Ada yang mengusulkan menunggu seandainya file itu akan dibuka di Amerika Serikat. Akan tetapi,apa kepentingan CIA menyembunyikan, merahasiakan, teks itu? Jauh lebih berguna bagi CIA untuk membuka teks itu sejak dulu agar pembunuhan mendapatkan legalitasnya.

Ada juga pihak yang mempersoalkan dari segi sebab-akibat. Kalau kita mau melihatnya dengan kacamata “cause and effect”, maka penyebabnya jangan-jangan sama sekali sudah tidak penting lagi. Surat itu ada atau tidak menjadi tidak penting, karena konsekuensinya sangat brutal dan membawa bangsa ini kembali ke kebiadaban atau barbarisme Hobbesian “bellum omnium contra omnes” dalam arti sesungguh-sungguhnya, semua membunuh semua yang dianggap PKI—“dianggap” saja sudah cukup alasan untuk membunuh warganegara yang disangka komunis. Dengan kata lain, kita membicarakan sesuatu yang sungguh amat mengerikan, “historical inferno.

Masyarakat dan sejarah Indonesia berubah total: tidak lagi extrovert versi Bung Karno, yakni imperialisme/kolonialisme versus nasionalisme, tetapi “terlibat versus tidak terlibat”; “bersih diri versus tidak bersih diri”; “bersih lingkungan versus tidak bersih lingkungan.”

Ketika memasuki tahap “bersih lingkungan” maka terjadi criminalization of one’s genealogy, garis keturunan seseorang turut memikul beban “dosa” versi Orde Baru. Kakeknya seorang aktivis PKI, maka kutukan itu jatuh kepada cucunya meski dia belum lahir pada 1965. Dia tidak boleh menjadi dosen perguruan tinggi, kepala desa,  lurah, camat, tentara, dan daftar bisa diteruskan tak berhingga.

Mempersoalkan sebab-akibat mungkin dikira meniadakan upaya “meluruskan sejarah.” Di sini ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu meluruskan dan rektifikasi dalam artinya yang asli, in pristinum statum erigere; di-“setkembali ke asal kalau bahasa digital boleh dipakai. Mencari yang asli itu harus tetap dikerjakan karena itulah kerja yang tiada akhirnya bagi para peneliti, sejarawan, dan kaum cendekiawan pada umumnya.

Di sisi lain, tidak ada sejarah yang lurus. Nama “Supersemar” sendiri sudah menyembunyikan makna “surat perintah” dalam akronim yang membutakan akal demi keabadiannya. Dalam hubungan itu sejarah adalah pertarungan diskursus, suatu dialektika tanpa henti.

Beberapa kesimpulan dan sekaligus saran bisa dibuat. Pertama, agar dihapus semua bab/bahan mengenai “surat perintah sebelas Maret” dari buku-buku teks murid sekolah dasar dan menengah. Kalau dasar tidak ada, itu menjadi indoktrinasi dan bukan alat menghidupkan akal anak-anak. Kedua, negara harus meminta maaf kepada korban, terutama anak-cucunya yang menderita demi hal-hal yang bukan menjadi tanggungjawab mereka. Ketiga, kaum intelektual, akademisi kejarlah “surat perintah sebelas Maret” itu meski lebih seperti “mengejar bayangan.” Jadilah Sysiphus yang memikul batu ke puncak gunung dan setiap kali jatuh bangun tak berkesudahan. Menjadi Sysiphus bukan kutukan akan tetapi moralitas; itu yang lebih memberikan karakter dan martabat seorang penulis/peneliti yang terus-menerus mencari. [DD]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial