header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Bangsa Besar Emoh Buku

  • Written by AK
  • Published in Editorial

HINGGA hari ini, Indonesia adalah bangsa besar tanpa buku. Perbukuan di negeri ini memang masih menggeliat sebagai industri. Namun, kontinuitas produksi buku sekadar bertahan untuk memenuhi kepatutan serba minimalis. Sebab, eksistensi manusia Indonesia pada umumnya, belum dibentuk oleh ketekunan membaca buku. Pemahaman terhadap seluk-beluk kehidupan dan kompleksitas sosial-politik lebih didasarkan pada desas-desus, bukan hasil pembacaan secara kritis terhadap buku. Persoalan itulah sesungguhnya yang melatarbelakangi timbulnya pro-kontra terhadap rencana pembangunan perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Adalah Ketua DPR Ade Komarudin yang kali pertama berbicara di ruang publik ihwal urgensi membangun perpustakaan berskala besar. Saat berdialog dengan sejumlah budayawan di Kompleks Parlemen (Selasa, 22 Maret 2016), Ade menjelaskan urgensi keberadaan perpustakaan itu. Bahkan, dia menyinggung hal spektakuler berkenaan dengan rencana koleksi 600.000 buku. Jika dapat diwujudkan menjadi kenyataan, jumlah tersebut jauh lebih banyak dan melampaui koleksi National Library of Singapore yang “hanya” 500.000 buku. Namun demikian, satu pekan berselang, respons penolakan terhadap rencana ambisius itu datang dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem di DPR-RI.

Hal yang kemudian dapat disimpulkan, di kalangan internal DPR timbul silang pendapat berkenaan dengan urgensi pembangunan perpustakaan. Arti penting perpustakaan umum berskala besar dipertanyakan efektivitasnya. Penolakan terhadap rencana kehadiran perpustakaan baru itu pun mengacu pada kenyataan buruk selama ini. Perpustakaan DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, ternyata tak dimanfaatkan maksimal oleh anggota parlemen. Dari 2.176 pengunjung selama Maret 2015 hingga medio Maret 2016, kedatangan anggota parlemen di perpustakaan itu mencakup 169 orang atau hanya sekitar 7,77%.

Silang pendapat di lingkungan internal parlemen itu sesungguhnya mengulang perdebatan lama tentang hubungan antara perpustakaan dan kegemaran masyarakat membaca buku. Ketua DPR mengusung perspektif common sense bahwa perpustakaan merupakan faktor penting pemicu peningkatan minat publik membaca buku. Tanpa perpustakaan yang terancang representatif, maka persuasi untuk publik agar gemar membaca buku hanyalah omong kosong belaka. Asumsi pokok sang Ketua DPR adalah: pada dasarnya setiap orang suka membaca buku. Tantangannya terkait dengan keberadaan perpustakaan—sebagai infrastruktur penampung bagi kehadiran banyak orang membaca berbagai macam buku.

Asumsi Ketua DPR itu mengandung separuh kebenaran oleh adanya beberapa keniscayaan berikut.

Pertama, proses pematangan personalitas manusia berbasis literatur merupakan faktor primer terciptanya publik luas pencinta buku. Selama pembentukan eksistensi manusia Indonesia terasing dari buku, selama itu pula proses pematangan personalitas manusia Indonesia menjauh dari proses membaca buku. Bahkan, terbentuk persepsi umum bahwa membaca buku merupakan pemubadziran waktu. Secara skematik, perpustakaan hanyalah faktor sekunder bagi bangkitnya kesadaran publik agar mencintai buku. Itulah sebabnya perpustakaan relevan hadir tatkala ruang waktu membaca buku membuncah sebagai kebutuhan yang niscaya dipenuhi dengan segera.

Kedua, belum pernah terbentuk post-reading society di Indonesia dalam maknanya yang hakiki. Di negeri ini, diakui atau tidak, rendahnya kegemaran membaca buku merupakan konsekuensi logis dari tidak adanya post-reading society. Padahal, dengan post-reading society, ledakan informasi yang ditopang penuh oleh kecanggihan dan kemajuan teknologi komunikasi dapat diskenariokan berlangsung di tengah kancah kehidupan publik yang secara intelektual mapan oleh kuatnya kecenderungan membaca buku. Masalahnya, penerimaan secara bebas kehadiran penyiaran radio dan televisi tak disertai preseden penguatan intelektual berbasis kecintaan pada buku. Kristalisasi persoalan demikian mengondisikan perpustakaan untuk sepenuhnya berkedudukan sebagai faktor sekunder bagi lahirnya publik penggemar buku.

Ketiga, baik pada aras personal maupun masyarakat, buku terposisikan sebagai aspek remeh-temeh. Jujur mesti dikatakan, baik pada level privat maupun publik, bangsa ini tak memberi tempat terhormat kepada buku. Di tingkat personal, manusia Indonesia lebih bangga menggenggam gawai ketimbang buku. Dalam realitas hidup masyarakat, buku gagal diperlakukan sebagai sumber lahirnya kebajikan hidup untuk tujuan luhur pemanusiaan manusia. Kerangka berpikir kritis di ruang publik–termasuk di gedung parlemen–bukan pemaknaan (Verstehen) terhadap substansi bernas yang termaktub di dalam buku, tetapi sepenuhnya berwatak aksi-reaksi berdasarkan logika instrumental economic animal dan political animal.

Karena itu, hal mendesak diwujudkan dengan segera adalah reformulasi pendidikan karakter melalui penguatan metode pembacaan secara kritis terhadap buku. Itu merupakan bagian dari skenario besar terbentuknya reading society di Indonesia. Perpustakaan hanyalah infrastruktur penunjang bersifat sekunder, bukan primer.[AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial