header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Dari Massa Mengambang ke Parpol Mengambang

  • Written by AK
  • Published in Editorial

MASSA mengambang (floating mass) pada era Orde Baru ditandai oleh hadirnya tiga partai politik untuk keperluan formal beraura basa-basi. Dengan massa mengambang, rezim kekuasaan melakukan upaya-upaya sengaja agar publik apolitik atau teralienasi dari parpol, sehingga tak perlu menyalurkan aspirasi secara langsung ke dalam wadah parpol. Dengan skenario seluruh kebutuhan publik—seperti sembako murah dan tersedianya pelayanan dasar berupa Puskesmas dan SD Inpres—direspons secara cepat oleh rezim kekuasaan, maka hubungan antara parpol dan massa rakyat hanya berlangsung intens pada saat pemilihan umum lima tahunan. Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sekadar hadir sebagai "pemanis" kekuasaan agar otoritarianisme Orde Baru tak terlampau mencolok mata. Setelah Orde Baru berlalu, kekuasaan negara dan pemerintahan terkonfigurasi dalam politik multipartai. Namun, parpol itu sendiri justru malah mengambang. 

Dalam realitas politik pasca-Orde Baru, animo besar publik sesungguhnya tersedot untuk serius menyalurkan aspirasi dalam kelembagaan parpol. Boleh dikatakan, di tengah kancah kehidupan publik, membuncah “ekstase politik artikulasi aspirasi” setelah sekitar tiga dasawarsa lebih didekap otoritarianisme kuasa Orde Baru. Parpol dalam jumlah banyak lalu diperlakukan publik sebagai faktor penting solusi masalah mendasar kebangsaan dalam konteks belum terwujudnya kesejahteraan rakyat bersamaan dengan pudarnya keadilan sosial. Politik multipartai lantas diandaikan mampu menampung seluruh fenomena raising expectation bagi kemaslahatan publik. Sayangnya, harapan merupakan satu hal, sementara orientasi parpol merupakan hal lain.

Dalam dinamika dan dialektika demokrasi liberal, parpol mengabaikan momentum berharga mengawal amanat penderitaan rakyat untuk kemudian dirumuskan menjadi kerangka dasar regulasi dan kebijakan. Pada satu sisi, politik multipartai memberi peluang tanpa batas bagi para petualang kekuasaan untuk menggeruk keberuntungan berskala besar dari sektor negara dan pemerintahan—sebagai domain tersedianya beragam sumber daya. Di sisi lain, parpol dihadapkan dengan krisis kenegarawanan. Tata kelola parpol yang amburadul ditandai oleh kegagalan rekrutmen kader berwatak negarawan. Lebih tragis lagi, parpol berdiri kukuh sebagai sarang bagi kehadiran para koruptor.

Secara kasat mata, seluruh kenyataan buruk itu mencetuskan keheranan sekaligus tanda tanya besar di benak publik. Para politikus yang semula diimpikan digdaya memartabatkan kehidupan rakyat, ternyata menjadi sekadar gerombolan zombie haus kuasa dengan sepak terjang sungguh tak relevan dengan aspirasi rakyat. Kaum politikus menggerogoti negara dan mengecewakan rakyat. Besarnya harapan terhadap parpol mengondisikan rakyat untuk bertepuk sebelah tangan. Tak pelak, apatisme terhadap keberadaan parpol dan politikus mengkristal menjadi sebuah hukum besi bagi munculnya ekspresi ketidaksukaan, keluh-kesah, dan bahkan caci-maki dari tengah kancah publik.

Sampai kapan realitas buruk itu akan berlangsung? Adakah solusi efektif untuk segera menyudahinya?

Sesungguhnya tidak ada jawaban sederhana terhadap pertanyaan tersebut, sebab itu menyangkut eksistensi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kekuasaan. Tradisi kekuasaan di negeri ini terjebak dalam kesadaran keliru tentang rakyat yang semestinya bermartabat. Dari dulu hingga kini rakyat diposisikan sebagai objek, sementara para pengendali kekuasaan memahami diri sendiri sebagai subjek. Tata kelola negara dan pemerintahan pun lantas terperangkap dalam pola relasi subjek-objek antara penguasa dan rakyat.

Secara prinsip, parpol adalah aspek tak terpisahkan dari eksistensi negara dan pemerintahan. Melalui keberadaan parpol tersedia sumber daya insani pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demikian, kader parpol merupakan aktor yang memiliki keabsahan untuk aktif terlibat dalam pengelolaan negara dan pemerintahan. Itulah yang membuat keberadaan parpol teraksiomakan sebagai pilar penting tegaknya demokrasi. Persoalannya, relasi subjek-objek pada aras integrasi penguasa-rakyat turut mewarnai orientasi parpol.

Pada akhirnya jelas bahwa parpol mengambang merupakan konsekuensi logis dari terus berlanjutnya relasi subjek-objek antara penguasa dan rakyat. Selama pola relasi tersebut tidak dikoreksi, selama itu pula kaum politikus mempersepsi keberadaan dirinya sebagai subjek yang tengah berhadapan dengan rakyat sebagai objek. Tidak ada perasaan bersalah di kalangan politikus bila parpol kosong dari empati kerakyatan. Jika kemudian kalangan politikus abai terhadap aspirasi rakyat, maka itulah harga yang harus dibayar mahal bangsa ini dari adanya parpol terambang.

Parpol mengambang itu pula yang kemudian melecut timbulnya arus balik berupa kemenangan kandidat independen dalam sejumlah pilkada di beberapa daerah. Itulah salah satu bentuk protes rakyat terhadap parpol. Diakui atau tidak, parpol mengambang merupakan problematika politik di Indonesia. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial