header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Sentakan Jalur Independen

  • Written by AK
  • Published in Editorial

SEJAK era demokrasi liberal, persoalan besar masyarakat politik di Indonesia berkelindan dengan absennya tinjauan kritis terhadap model perburuan kekuasaan (pursuit for power). Atas nama demokrasi, masyarakat politik semena-mena memperlakukan kepentingan subjektif sebagai tujuan pokok proses perburuan kekuasaan. Partai politik pun dikelola sebagai wadah berkecamuknya transaksi kepentingan subjektif para elite politik. Perlahan namun pasti, terjadi peluruhan kapasitas parpol dalam proses objektivikasi masalah-masalah mendasar kehidupan bangsa—melalui agregasi dan artikulasi aspirasi publik. 

Penetapan calon kepala daerah, misalnya, sedemikian serius terdistorsi oleh apa yang disebut “mahar politik.” Itulah sesungguhnya skema upeti yang mutlak dipikul calon kepala daerah untuk dipersembahkan kepada elite-elite politik parpol. Agar tampak elegan tak terkesan upeti, mahar politik itu berselubung kontribusi dana untuk parpol. Namun, dari titik persoalan ini, berlangsung penguatan terhadap calon kepala daerah dari jalur independen melalui sentakan tak terduga, persis sebagaimana kini terjadi dalam proses menuju Pilkada DKI Jakarta 2017.

Setidaknya hingga pekan kedua Maret 2016, Basuki Tjahaya Purnama, yang akrab disapa Ahok, memulai laju kontestasi di jalur independen untuk dapat terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada perhelatan pilkada tahun depan. Sadar bahwa dengan memilih jalur independen bakal berhadapan dengan manuver besar masyarakat politik dalam afiliasi lintas parpol, Ahok dengan sigap merangkul civil society dan masyarakat luas Jakarta pada umumnya sebagai basis dukungan meraih kemenangan. Upaya memperluas kesetiaan konstituen terdadap Ahok dikelola secara cerdas sekaligus strategis. Lahirlah kemudian kaukus pendukung yang tampak mencolok bernuansa kultural: “Teman Ahok.” Publik dari berbagai latar sosio-kultural lebur menjadi eksponen penting Teman Ahok.

Bila dibaca secara cermat, Teman Ahok sesungguhnya merupakan suatu pengorganisasian dukungan dan atau mobilisasi aspirasi politik yang membawa serta model terobosan alternatif demi mengoreksi banalitas dominasi parpol. Jalur independen benar-benar dimartabatkan sebagai opsi alternatif konstitusional di luar parpol agar aspirasi penegasian terhadap ketetapan dan keputusan parpol tentang kandidat kepala daerah tak menguap sia-sia menjadi realitas apolitik. Dengan demikian, proses rekrutmen kepemimpinan politik dalam konteks kontinuitas tata kelola pemerintahan daerah tak melulu disandarkan kepada “budi baik” parpol. Mengingat pilkada melibatkan partisipasi publik konstituen secara bebas di bilik-bilik suara, maka dengan sendirinya konstituen pun memiliki keabsahan untuk turut menentukan proses rekrutmen kepemimpinan politik jauh sebelum pelaksanaan pilkada itu sendiri. Teman Ahok hadir berlandaskan rasionalitas politik seperti itu.

Hal yang kemudian menarik disimak lebih lanjut adalah dinamika proses politik menuju Pilkada DKI Jakarta 2017, sebab muncul dua bentuk respons terhadap fenomena kehadiran kaukus konstituen Teman Ahok.

Pertama, tanggapan dalam maknanya yang konstruktif justru muncul di seantero Indonesia. Strategi mobilisasi dukungan konstituen ala Teman Ahok terbaca jelas sebagai model yang relevan diimplementasikan di wilayah lain luar Jakarta demi terpilihnya kandidat kepala daerah berkepribadian jujur, amanah dan akuntabel. Secara substansial, Teman Ahok, dalam konteks masa depan pelaksanaan pilkada se-Indonesia, dapat diperlakukan sebagai referensi untuk memaksimalisasi dukungan konstituen pada tokoh-tokoh politik yang serius bekerja untuk rakyat. Upaya sengaja seorang tokoh politik merangkul kekuatan civil society menghadapi kedigdayaan parpol dalam proses pilkada merupakan poin bermakna dari keberadaan Teman Ahok. Ibarat literatur, Teman Ahok adalah referensi dalam hal menyentak pilkada di seluruh Indonesia melalui jalur independen.

Kedua, tanggapan bernada sarkastis dari kalangan aktor pengelola parpol, melalui identifikasi terhadap kehadiran Teman Ahok sebagai “bahaya bagi masa depan demokrasi” di Indonesia. Dialektika politik yang dicetuskan Teman Ahok sengaja dipersepsi secara bengkok oleh sebagian masyarakat politik lawan Ahok sebagai kekuatan yang mengakselerasi timbulnya deparpolisasi dalam proses rekrutmen kepemimpinan pemerintahan daerah. Logika instrumental yang dikedepankan adalah: tak ada demokrasi tanpa parpol, sebab parpol adalah pilar tegaknya demokrasi. Itulah corak tanggapan yang mengandaikan parpol senantiasa steril dari pendiktean banalitas subjektif para elite politik. Masalah besar yang sengaja tak disinggung adalah tergerusnya eksistensi parpol dari hakikat dirinya yang semula agen aspirasi rakyat lantas bergeser menjadi makelar politik di tengah kancah perburuan kekuasaan pada ranah negara dan pemerintahan yang superkompleks.

Argumen lawan-lawan Ahok kini ramai digunjingkan di media-media sosial. Deparpolisasi yang didengungkan sontak berubah menjadi bumerang. Logika substansial publik adalah demikian: kecamuk korupsi yang diorkestrasi kalangan politikus dan atau elite parpol justru memunculkan apatisme rakyat, sehingga tak pelak tercetus deparpolisasi. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial