header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Jokowi, Palestina, dan OKI

  • Written by AK
  • Published in Editorial

DARI dulu hingga kini, Indonesia berterus-terang mendukung kemerdekaan Palestina. Sejak mewarnai percaturan politik antarbangsa lantaran memunculkan persoalan pelik di Timur Tengah, Indonesia tak pernah surut menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina di setiap forum dunia. Sangat bisa dimengerti mengapa dukungan tersebut menjadi sikap resmi Pemerintah RI. Publik Islam pada aras nasional pun menyambut penuh hormat sikap tegas pemerintah yang mendukung upaya bangsa Palestina menggapai kemerdekaan—melalui “pertarungan eksistensial” melawan Israel. Masalahnya, apa parameter keberhasilan Indonesia mendukung tercapainya kemerdekaan bangsa Palestina? 

Isu politik dan kemanusiaan di Palestina senantiasa menarik simpati umat Islam di Tanah Air. Serangkaian gejolak politik dan militer di Palestina juga selalu memantik diskusi spontan di tengah kehidupan kaum Muslim Indonesia. Gejolak Palestina versus Israel telah berlangsung hampir 70 tahun, dan selama itu pula publik Islam Indonesia menyimak posisi Palestina secara saksama. Karena itu, tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa diskursus tentang pembebasan Palestina selama jangka waktu tujuh dekade telah membentuk perspektif internasionalisme Islam dalam struktur kesadaran kaum Muslim Indonesia lintas generasi. Diakui atau tidak, khusus untuk isu Palestina, terbentuk sensibilitas psikologis di tengah kancah publik Islam Indonesia.

Joko Widodo alias Jokowi sangat paham ihwal terbentuknya peta kesadaran (mapping mind) di Indonesia tentang nestapa bangsa Palestina. Pun sangat bisa dimengerti jika pada kampanye Pilpres 2014, Jokowi “menggoreng” isu kemerdekaan Palestina. Langsung maupun tak langsung, dukungan publik Islam terhadap keterpilihan Jokowi dalam Pilpres 2014 terkait erat dengan penggorengan isu tersebut. Penting pula dicatat bahwa pernyataan Jokowi tentang kemerdekaan Palestina selama kampanye Pilpres 2014 sesungguhnya bernuansa Soekarnois; rasionalitas politik Jokowi memiliki kesamaan substansi dengan perspektif Bung Karno tentang kemerdekaan bangsa Palestina.

Ketika terpilih menjadi Presiden RI, Jokowi tetap mengusung isu Palestina. Apa yang diucapkan selama kampanye Pilpres 2014 berlanjut hingga dia menduduki kursi kepresidenan.  Seperti sikap para pemimpin nasional sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Bahkan, dalam sesi makan malam saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN–Amerika Serikat di Sunnylands, Historic Home, California, AS, medio Februari 2016, Jokowi kembali mengangkat isu Palestina, “Saya ingin mendorong agar ASEAN dan Amerika Serikat terus dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Palestina.”

Belum genap satu bulan sejak melontarkan pernyataan tersebut, Jokowi kembali berbicara perihal Palestina di hadapan pemimpin politik negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI yang berlangsung di Jakarta, 6–7 Maret 2016, tampak jelas menyuguhkan agenda pembicaraan berdasarkan skenario Jokowi. Dengan mengusung tema United for Just Solution, KTT tersebut secara khusus membahas Al-Quds Al-Sharif yang secara substanial bersentuhan dengan isu kemerdekaan Palestina. Selain dihadiri delegasi 57 negara anggota OKI, KTT tersebut  menghadirkan utusan dari Bosnia Herzegovina, Thailand, Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan Dewan Keamanan PBB. Sekali lagi, Jokowi memperlihatkan keseriusannya mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Yang dilakukan Jokowi sejalan dengan prinsip konstitusi tentang keterlibatan aktif Indonesia menciptakan perdamaian dunia. Namun, ada beberapa catatan yang niscaya diperhatikan Jokowi.

Pertama, sejauh ini, artikulasi dukungan Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina telah bergerak dan bergema melalui tiga etape, yaitu kampanye Pilpres 2014, pernyataan di KTT ASEAN–AS, dan pernyataan dalam KTT LB OKI di Jakarta. Serangkaian dukungan semacam itu penting dievaluasi secara kritis agar tak mandek menjadi sekadar retorika.

Kedua, rencana Jokowi mendirikan kantor Konsul Kehormatan RI di Ramallah, kawasan Tepi Barat Sungai Yordan, absurd jika tak disertai kejelasan konsep tentang proses pemerdekaan Palestina. Serangkaian peta perdamaian Palestina yang gagal diimplementasikan mutlak dijadikan bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk menyuguhkan strategi yang lebih tepat bagi pemerdekaan Palestina.

Ketiga, tampak aneh jika kemudian Jokowi terlampau banyak berharap pada terobosan besar OKI. Organisasi kerja sama itu memang merupakan institusi besar dunia setelah PBB, tetapi lemah secara organisasi karena di dalamnya tak terbentuk dua hal sangat mendesak: Dewan Keamanan dan Dewan Perdamaian Islam. Bahkan, OKI terjebak konservatisme para pemimpin politik dunia Islam, sehingga tak responsif menjawab problem kemanusiaan abad ke-21. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial