header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Pudarnya Imajinasi Politik

  • Written by AK
  • Published in Editorial

DALAM lanskap kekuasaan pemerintahan lokal (local government) di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta dipandang sangat gamblang sebagai superlatif dalam kaitannya dengan magnitude anggaran, pengaruh dan diskresi politik yang resonansinya dirasakan pada aras nasional. Sebagai sebuah lokalitas politik, Jakarta adalah halaman depan Indonesia, ikon terpenting ke-Indonesia-an. Bahkan, Jakarta merupakan referensi bagi proses rehabilitasi sektor pemerintahan yang niscaya menginspirasi jajaran pemerintahan daerah se-Nusantara. Dari kenyataan ini lahir common sense, menjadi orang nomor satu di jajaran pemerintahan DKI Jakarta berarti prestasi puncak seorang politikus dalam dialektika pemburuan kekuasan berdasarkan kelaziman menurut praksis demokrasi. Dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta, seorang politikus berkesempatan luas menghegemoni kekuasan politik pada titik terpenting dalam totalitas lanskap pemerintahan lokal Indonesia. 

Realitas politik itulah yang sesungguhnya kini memunculkan suasana panas menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Meski pemilihan itu sendiri berlangsung tahun depan, aura sengit kontestasi politik sekarang ini telah sedemikian rupa menyeruak ke permukaan serta mewarnai retorika di kalangan politikus, tinjauan para analisis politik, serta turut diramaikan oleh letupan opini publik di media-media sosial. Hal penting yang patut disimak bertaut erat dengan beberapa dimensi berikut.

Pertama, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bukan hanya sosok gubernur yang tengah berkuasa di DKI Jakarta sekarang, tetapi lebih dari itu dia adalah sosok politikus dengan elektabilitas tertinggi menjelang Pilkada 2017. Terlepas dari cara bertutunya yang urakan, Ahok tercatat mampu mengarahkan laju pemerintahan DKI Jakarta sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sebagian besar publik pun mempersepsi sepak terjang Ahok dalam bidang pemerintahan selaras dengan aspirasi yang menggeliat di tengah kancah kompleksitas ibu kota negeri ini. Elektabilitas Ahok yang hingga Februari 2016 berada pada kisaran 43,5 persen sangat mungkin melonjak lebih tinggi menjelang hari pelaksanaan Pilkada 2017.

Kedua, lawan-lawan politik Ahok dari kalangan partai politik– terutama anggota DPRD DKI Jakarta – bermanuver untuk menghentikan laju elektabilitas Ahok. Inti dari manuver itu adalah, menurunkan elektabilitas Ahok sejak dini hingga kemudian pada titik yang sama sekali tak signifikan dalam arena Pilkada 2017. Opsi strategisnya kemudian adalah “merayu” kepala-kepala daerah tersohor yang kini tengah menduduki posisi puncak pemerintahan daerah selain Jakarta. Lawan-lawan politik Ahok lantas menggadang-gadang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk terjun di arena kompetisi Pilkada Jakarta, menandingi dan mengalahkan Ahok. Namun, perkembangan situasi hingga awal Maret 2016 menunjukkan tokoh-tokoh itu cenderung menolak dikontestasikan melawan Ahok; mereka memilih menuntaskan tugas sebagai kepala pemerintahan di daerah masing-masing.

Hal mendasar yang bisa dibaca dari fakta itu adalah kekalahan awal lawan-lawan politik Ahok, jauh sebelum dimulainya hitungan mundur (countdown) pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Juga tersingkap fakta bahwa lawan-lawan politik Ahok berada dalam lingkaran pemburu kekuasaan, namun gagal memunculkan tokoh alternatif setara Ahok dalam konteks penguatan akuntabilitas pemerintahan DKI Jakarta. Pada atlas pertarungan kekuasaan pra-Pilkada Jakarta 2017, lawan-lawan politik Ahok malah telah kehilangan wibawa untuk keluar sebagai pemenang. Itu sekaligus bukti bahwa rivalitas yang digelorakan lawan-lawan politik Ahok sejauh ini tak dilandaskan pada kematangan konsepsi tentang arti penting sektor pemerintahan dalam setting kompleksitas Jakarta. Maka, sesuatu yang serta-merta dirasakan publik adalah kegagalan lawan-lawan politik Ahok menyodorkan figur politik alternatif  yang dalam skema kepemimpinannya menubuh (embodied) akuntabilitas pemerintahan DKI Jakarta.

Kegagalan lain lawan-lawan politik Ahok adalah keliru membaca psikologi politik Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini. Tokoh-tokoh itu, ternyata, tidak kemaruk kekuasaan. Tawaran menjadi orang nomor satu di jajaran pemerintahan DKI Jakarta justru mereka tampik, karena dinilai sama sekali tak elegan secara moral politik. Dalam akun Facebook-nya, Ridwan Kamil menulis: “Indonesia tidak hanya Jakarta. Mitos pusat segalanya itu harus dibongkar. Saya yakin Indonesia bisa maju jika daerah juga dipimpin orang-orang terpercaya dan progresif secara merata. Mohon maaf, walau kesempatan itu ada, saya memutuskan untuk tidak maju ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.”

Ridwan Kamil juga berbicara tentang Indonesia yang lahir dari imajinasi. Pemerintahan-pemerintahan daerah kini membutuhkan pemimpin yang memiliki keagungan imajinasi politik tentang kebesaran Indonesia. Pernyataan Ridwan Kamil itu sekaligus semiotika: pudarnya imajinasi politik mewarnai keberadaan lawan-lawan politik Ahok. [AK] *** 

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial