header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Krisis Pertanian Negeri Agraris

  • Written by AK
  • Published in Editorial

JIKA perhatian difokuskan kembali pada hasil Sensus Pertanian 2013, maka tak terelakkan muncul kesimpulan bahwa Indonesia kini negeri agraris yang sesungguhnya tengah dilanda krisis pertanian. Selama satu dekade berjalan, terjadi penurunan populasi petani sebesar 16%. Jika semula total populasi petani mencapai 31,23 juta orang, sepuluh tahun kemudian turun menjadi 26,14 juta orang. Selain itu, populasi petani gurem semakin besar dan populasi petani kecil kian menciut. Itu berarti, bila dilihat berdasarkan luas lahan, situasi umum pertanian nasional berada di bawah skala usaha 0,5 hektar. 

Secara prinsip, pertanian adalah proses pengolahan sumber daya hayati untuk tujuan produksi pangan dan untuk menghasilkan bahan baku industri. Sejalan dengan berlangsungnya tata kelola lingkungan alam secara sistemik berdasarkan logika agrikultur, keberadaan sektor pertanian dalam jangka panjang senantiasa mensyaratkan adanya kontribusi konkret kaum tani. Artinya, potensi besar pertanian yang terberi (given) oleh kebaikan alam justru mubazir akibat menyusutnya jumlah populasi kaum tani. Sekali lagi, temuan Sensus Pertanian 2013 menunjukkan fakta bahwa Indonesia dewasa ini merupakan negeri agraris yang tengah dilanda krisis pertanian. Pertanyaannya, apa langkah strategis rezim kekuasaan dalam mencegah agar krisis pertanian tidak semakin parah? Kementerian Pertanian adalah sasaran pokok dari pertanyaan itu.

Sebagai representasi rezim kekuasaan yang mengawal daya tahan pertanian dalam jangka panjang, Kementerian Pertanian berdiri di garda depan untuk menjawab tantangan krisis pertanian.  Kepekaaan Kementerian Pertanian merupakan taruhan, apakah saksama mencegah berlanjutnya krisis pertanian atau malah mempertegas gejala krisis pertanian menjadi kenyataan yang kian memburuk. Dengan demikian, penyelamatan pertanian mengharuskan adanya terobosan-terobosan besar di pihak Kementerian Pertanian. Namun, sayangnya harapan ke arah itu merupakan satu hal, sedangkan kesiagaan Kementerian Pertanian dalam menyelamatkan pertanian dari krisis merupakan hal lain.

Situasi dan perkembangan setelah Sensus Pertanian 2013 justru memperlihatkan tidak adanya sense of crisis dalam lingkup Kementerian Pertanian. Fakta tentang krisis pertanian yang telah terkonfirmasi secara statistik ternyata tak ditanggapi serius sebagai persoalan besar yang meniscayakan adanya tawaran solusi cerdas di tingkat kebijakan. Terkesan abai terhadap perkembangan mutakhir sektor pertanian, Kementerian Pertanian bertindak tanpa terobosan besar. Agenda pembenahan pertanian tetap linear tanpa entakan berarti. Karena itu, tak berlebihan bila disimpulkan bahwa hingga detik ini Kementerian Pertanian terlena oleh keberadaan dirinya sebagai bagian dari krisis pertanian itu sendiri.

Dimensi teknis dari pelaksanaan fungsi Kementerian Pertanian merupakan potret tak adanya sense of crisis. Fakta konkret hal tersebut tercermin pada protes para petani Desa Tinggar Jaya, Kecamatan Jatilayang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terhadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Senin, 29 Februari 2016). Protes itu terkait erat dengan bantuan traktor pemerintah untuk para petani, namun spesifikasi teknis traktor yang diperlakukan sebagai bantuan itu tidak relevan dengan lahan pertanian dan kebutuhan kaum tani setempat. Topografi lahan pertanian mereka tidak memungkinkan dilalui dan digarap oleh traktor bantuan pemerintah, sebab bobot dan ukuran traktor tersebut amat berat dan besar.

Tak adanya sense of crisis dalam konteks persoalan itu bersengkarut dengan psikologi politik pemerintahan yang tidak dikoreksi secara fundamental sejak era Orde Baru. Mentalitas rezim kekuasaan warisan otoritarianisme Orde Baru adalah melulu memperlakukan petani sebagai objek dalam skema umum kebijakan pertanian. Sebagaimana lazim terjadi di masa Orde Baru, serangkaian bantuan yang diserahkan kepada petani sepenuhnya mengacu pada asumsi sempit rezim kekuasaan. Sebagai pemberi bantuan, aksi rezim kekuasaan itu berlandaskan pada psikologi politik “negarabudiman.” Tanpa memandang perlu menelisik makna strategis instrumentasi produk pertanian, bantuan demi bantuan digelontorkan untuk kaum tani menurut selera rezim kekuasaan.

Problematika pokok “negara budiman” adalah tendensi besar kekuasaan memosisikan kaum tani sebagai penerima bantuan bukan atas dasar hak yang bersifat asasi untuk penyelamatan negeri agraris dari kehancuran. Bantuan demi bantuan disalurkan berdasarkan kemurahan hati rezim kekuasaan dan sekaligus menunjukkan negara memosisikan diri berada dalam derajat sangat tinggi berhadapan dengan kaum tani. Bantuan alat-alat pertanian sesungguhnya merupakan semiotika pelecehan eksistensi kaum tani di hadapan negara. Tragisnya, perlakuan buruk Orde Baru itu berulang kembali pada era demokrasi liberal kini.

Protes kaum tani berkenaan dengan bantuan traktor itu semestinya dijadikan titik tolak mengubah keadaan. Selaras dengan keniscayaan untuk menyelamatkan pertanian dari krisis, maka sudah saatnya Kementerian Pertanian bertindak sebagai pelayan sejati kaum tani. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial