header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Negara, Rakyat, dan Banjir

  • Written by AK
  • Published in Editorial

BANJIR yang kembali melanda beberapa kawasan padat penduduk, hanya mengulang pertanyaan lama: di mana negara? Kita sepenuhnya paham bahwa luapan air sungai dan laut yang menggenangi daratan terdefinisikan sebagai banjir. Namun, tidak semua banjir air mutlak dikategorikan sebagai bencana alam. Jika daratan yang tergenang air sungai dan laut bukan lanskap bagi hunian manusia, maka di situ tak ada bencana alam. Akan tetapi, bila melanda kawasan padat penduduk, banjir air akan berubah menjadi peristiwa bencana alam. 

Hingga pengujung Februari 2016, banjir telah melanda beberapa daerah di Jawa-Madura, seperti Sampang, Gresik, Bekasi, Jakarta, Bogor, Lamongan, dan lain-lain. Di Sampang, misalnya, luapan Kali Kemuning membanjiri 14 desa di 13 kecamatan dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Titik banjir di Sampang memutus jalur transportasi darat Bangkalan-Sumenep.  Di Lamongan, banjir merendam 3.304 rumah, 170 hektar tambak, dan 26 hektar tanaman padi. Semua itu berdampak buruk dalam konteks sosial ekonomi. Di mana negara?

Sampai kapan pun banjir adalah realitas buruk lantaran begitu digdaya menginterupsi secara mendadak dinamika sosial-ekonomi. Tatkala banjir melanda sebuah kawasan padat penduduk, dinamika sosial-ekonomi pun memasuki titik jeda untuk kemudian berhenti total. Bila kehadiran banjir tidak diantisipasi pada tingkat pengorganisasian berskala massal, maka dinamika sosial-ekonomi akan berada dalam derajat kemandekan kian parah. Pertanyaan tentang “di mana negara” lantas tak hanya bersangkut-paut dengan banjir itu sendiri. Stagnasi kehidupan rakyat dalam matra sosial=ekonomi merupakan rantai persoalan yang tak dapat dilepaskan dari peristiwa banjir–dalam maknanya sebagai bencana alam.

Sebagai salah satu ikon penting bencana alam, banjir di kawasan padat penduduk senantiasa relevan dibaca secara fenomenologis karena sejumlah alasan. Pertama, derap pembangunan wilayah sebagai respons terhadap perkembangan demografi ternyata tidak dipandu oleh objektivitas supervisi negara. Insfrastruktur yang diperlakukan sebagai tulang punggung pembangunan wilayah sengaja dibiarkan lemah kapasitas adaptifnya dalam menghadapi segala kemungkinan timbulnya banjir. Lantaran didorong ambisi perburuan rente di kalangan aktor pengelola negara, pembangunan infrastruktur di suatu kawasan berjalan tanpa disertai cetak-biru (blue print) penyelamatan hidup rakyat secara komprehensif. Tatkala banjir datang melanda, infrastruktur itu lumpuh serta gagal mencegah kemandekan sosial-ekonomi.

Kedua, pembangunan wilayah berjalan mekanistik-linear berkat kuatnya tendensi penggiringan publik untuk menjadi hamba sahaya komersialisme. Di atas kertas, pembangunan wilayah tampak mencolok sebagai praksis yang bertitik tolak dari gagasan-gagasan kemajuan (the ideas of progress) yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tetapi sesungguhnya abai terhadap filosofi keberadaan bumi yang selalu jujur menanggapi banalitas manusia. Sejauh terpenuhinya hasrat komersialistik, berulangnya penistaan ekosistem akan selalu dimengerti sebagai kelaziman. Itulah mengapa banjir dalam posisinya sebagai bencana alam di kawasan padat penduduk hanyalah masalah waktu belaka yang datang melanda. Aktor-aktor negara pun hanya piawai berapologia dengan senarai retorika.

Ketiga, repetisi banjir tidak memantik munculnya cara pandang holistik aktor pengelola negara untuk menetapkan strategi penyelamatan warga negara. Kontras dengan besarnya magnitude kekuasaan aktor pengelola negara, repetisi banjir tidak dihadapi dengan kecanggihan “cetak biru ekonomi banjir.” Apa yang selama ini dinomenklaturkan dengan istilah havoc economy sesungguhnya terkait erat dengan opsi kontigensi tata kelola ekonomi untuk tujuan penyelamatan rakyat dalam pusaran darurat bencana alam. Dengan havoc economy berarti negara menjamin hak-hak ekonomi rakyat agar tak tergerus habis di tengah bencana alam. Imperatif itulah yang hingga kini gagal dipenuhi negara.

Sejak pasca-Orde Baru, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam, aktor-aktor pengelola negara terbiasa berbicara tentang “mitigasi” bencana alam. Nomenklatur “mitigasi” senantiasa mewarnai wacana negara dan pemerintahan dalam kaitan dengan serangkaian respons menghadapi bencana alam. Substansi yang termaktub dalam nomenklatur itu, “mitigasi”, adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran dan penguatan kapasitas menghadapi bencana alam. Namun, apakah mungkin mitigasi bisa membentuk keterpaduan kerangka kerja menghadapi bencana alam jika tiga persoalan seperti dikemukakan di atas masih terus bergulir?

Bagaimanapun juga, aturan perundangan hanyalah formalisme berkenaan dengan pengaturan hidup kolektif. Di atas segalanya jauh lebih penting mentalitas dan kesadaran para pengelola negara. Selama pembangunan wilayah masih terjebak sengkarut perburuan rente dan komersialisme, sejauh itu pula undang-undang menjadi nirmakna. Negara terus-menerus abai terhadap nestapa rakyat yang diterjang banjir. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial