header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Politik Pemekaran Wilayah

  • Written by AK
  • Published in Editorial

DATA resmi setebal lima halaman bertajuk “Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru yang Diterima Komisi II DPR-RI” yang diedarkan Komisi II DPR-RI ke seluruh anggota DPR (Selasa, 16 Februari 2016) memperlihatkan masih sangat kuatnya dorongan pemekaran wilayah.  Secara keseluruhan, tercantum 159 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) dengan rincian: 20 usulan (12,58 persen) pembentukan provinsi baru, 119 usulan (74,84 persen) pembentukan kabupaten baru, dan 20 usulan (12,58 persen) pembentukan kota baru. Dari beragam DOB yang diusulkan, terbanyak datang dari wilayah Provinsi Papua (40 usulan), Maluku (13 usulan), Papua Barat (12 usulan), dan Sulawesi Utara (10 usulan). Walaupun banyak usulan pembentukan DOB baru, namun tidak ada argumen yang genuine bagiterwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Sebagaimana diketahui, pemekaran wilayah di Indonesia bergulir kencang sejak 1999, dengan memanfaatkan atau bahkan memanipulasi tagline “otonomi daerah.” Reformasi politik pasca tumbangnya kekuasaan rezim Orde Baru, antara lain, diwujudkan melalui pemekaran wilayah. Isu yang diusung untuk menyukseskan pemekaran wilayah itu adalah penguatan fokus demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Daerah yang secara geografis sangat luas diasumsikan lemah dalam hal mengakselerasi kesejahteraan rakyat, sehingga harus dipecah menjadi satuan-satuan administrasi pemerintahan yang lebih kecil. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan 51 persen wilayah baru hasil pemekaran ternyata gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Meskipun masih terbaca samar-samar, kegagalan tersebut sudah diperkirakan sejak 1999. Riuhnya aspirasi pemekaran wilayah di gedung parlemen tak lain tak bukan hanya kamuflase bagi elite-elite politik lokal dan nasional meraih jabatan gubernur, bupati, dan wali kota. Logika politiknya gamblang dan sederhana. Tanpa pemekaran wilayah maka tak ada jalan bagi elite-elite politik itu tampil menjadi orang nomor satu di sebuah provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Sementara itu, menjadi orang nomor satu pada satuan-satuan administrasi pemerintahan pada level provinsi, kabupaten, serta kotamadya, sebangun dengan menjadi raja-raja kecil di daerah. Pada akhirnya sangat bisa dimaklumi mengapa sejak 1999 hingga kini tak ada gagasan-gagasan fundamental yang melandasi terbentuknya wilayah baru hasil pemekaran.

Jika kita setuju cara pandang politik Hegelian, maka negara merupakan sumber lahirnya kebajikan. Dalam hayat sebuah bangsa, negara adalah Ruh Absolut, sebab tiada henti memproduksi dan mereproduksi kebajikan. Simplifikasi dari politik yang Hegelian adalah: negara ada dalam rangka kebajikan, dan kebajikan senantiasa lahir dari keharibaan negara. Tak ada negara jika gagal melahirkan kebajikan, dan tak ada kebajikan yang lahir dari luar spektrum negara. Celakanya, pemekaran wilayah di Indonesia sejak akhir dekade 1990-an bukanlah kelanjutan logis dari politik yang Hegelian, tetapi semata kamuflase dari penyaluran nafsu kekuasaan elite-elite politik.

Dengan menyimak data resmi tentang DOB yang diusulkan ke Komisi II DPR RI itu, maka hampir dapat dipastikan bahwa pemekaran wilayah masih akan terus berlangsung. Meski hingga kini kosong dari gagasan-gagasan fundamental kesejahteraan rakyat, elite-elite lokal dan nasional bakal terus menyuarakan urgensi pemekaran wilayah. Itulah mengapa hal mendesak yang kemudian niscaya dilakukan adalah meredam terlalu kuatnya nafsu kekuasan elite-elite politik melalui pengutuhan makna dan hakikat tentang kedaulatan rakyat di daerah. Walau mustahil meniadakannya secara total dalam dialektika pemekaran wilayah, politik elite-elite tersebut mutlak diposisikan sebagai faktor sekunder setelah kedaulatan rakyat. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi yang relevan dipertimbangkan.

Pertama, politik dalam perspektif Hegelian penting dan mendesak ditemukan rumusannya dalam lanskap politik pemerintahan di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, satuan-satuan administrasi pemerintahan di daerah benar-benar memosisikan diri sebagai Ruh Absolut negara yang sepenuhnya berhikmah pada upaya-upaya saksama perwujudan kesejahteraan rakyat di daerah. Kedua, pemekaran wilayah hanya dipandang niscaya untuk kawasan-kawasan yang sejauh ini telah dikenal luas sebagai zona demografi keterbelakangan. Beban yang diletakkan di pundak pemerintahan baru hasil pemekaran adalah mengentaskan rakyat dari keterbelakangan.

Secara prinsip, dua rekomendasi itu merupakan interpretasi secara lebih sublimatif terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kendati dalam praktik sulit mewujudkan dua rekomendasi tersebut menjadi kenyataan, itulah tawaran paling logis untuk memberi bobot makna terhadap pemekaran wilayah yang tak terbendung. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial