header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Epilog Koalisi Merah Putih

  • Written by AK
  • Published in Editorial

BUKAN hal kebetulan jika perhelatan sewindu kelahirannya (Sabtu, 6 Februari 2016), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusung tema, “Tetap Setia Bersama Rakyat.” Dengan tema itu hendak diperlihatkan ke tengah kancah perpolitikan nasional bahwa Gerindra “tabah” menghadapi tantangan politik mutakhir yang sangat menyentak, yaitu bubarnya Koalisi Merah Putih (KMP). Kini, KMP yang dimotori Gerindra berantakan. Kontras dengan keberadaan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kian menguat. Satu demi satu partai politik pendukung koalisi pergi meninggalkan KMP. Sebagian dari mereka malah akhirnya menyeberang ke kubu KIH. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kepada Gerindra yang berulang tahun ke-8, kita sebut saja realitas politik itu dengan istilah “epilog Koalisi Merah Putih.” 

KMP sesungguhnya sebuah “kartel” politik  yang sengaja dibentuk untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2014. Tatkala KIH memenangi pertarungan Pilpres 2014, soliditas KMP dipertahahankan di parlemen, membentuk gugus oposisi. Namun, setahun lebih berlalu, muncul perubahan sikap politik. PAN, Golkar, dan PPP yang semula eksponen KMP, berbalik arah mendukung KIH. Maka, ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, “Secara de facto partai-partai yang sekarang bergabung di KMP, kami sudah katakan KMP sudah selesai. Sekarang hampir setahun setengah, satu per satu merotol karena itu (beri dukungan). Secara de facto KMP sudah bubar.” 


Sungguh pun demikian, tak ada kemenangan yang bersifat linear dalam dunia politik. Epilog KMP, di satu sisi, dapat dimaknai sebagai kekalahan telak Gerindra. Tak cukup hanya tersungkur dalam pilpres, kalah pula dalam dialektika di parlemen. Berdiri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi di parlemen, kini Gerindra menjadi single fighter. Akan tetapi, di sisi lain, di situlah justru Gerindra memasuki garda ujian besar, yakni memainkan peran sebagai penyuara aspirasi rakyat paling artikulatif di parlemen.

Epilog KMP sesungguhnya menarik untuk disimak secara saksama sebagai pembelajaran bagaimana sebuah kerangka oposisi dirancang di parlemen. Ketika masih solid sebagai gugus kekuatan oposisi di parlemen, KMP jelas memiliki sangat banyak peluang untuk mengoreksi beberapa cacat dalam pemerintahan Jokowi. Dalam pembangunan infrastruktur bermatra strategis, beberapa poin dari pemerintahan Jokowi tampak lemah. Sebagai contoh pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya mengingkari visi Presiden Jokowi sendiri tentang pembangunan nasional yang bermula dari pinggir. Sayangnya, Gerindra sebagai lokomotif KMP, tidak piawai memanfaatkan isu itu untuk meraih poin besar sokongan publik.

Contoh lain kelemahan pemerintahan Jokowi adalah perselisihan dalam kabinet. Sudah mafhum terdeteksi publik beberapa orang menteri saling berseteru meributkan kebijakan. Itu merefleksikan bahwa manajemen kabinet pemerintahan tidak sedang bergerak ke satu arah untuk tujuan tergapainya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. Ibarat barisan, perseteruan antarmenteri dalam kabinet Jokowi menggambarkan tak adanya kepaduan langkah, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai barisan kocar-kocir. Sayangnya, sekali lagi, Gerindra tak serius mempersoalan masalah itu di parlemen dengan mengerahkan kekuatan politik KMP, kecuali sekadar mengolok-olok melalui terlontarnya serangkaian pernyataan yang terkesan reaksioner.

Jika kita membuka kembali political diary bangsa ini, maka terbaca jelas arti penting KMP bagi proses demokrasi. Pada 14 Juli 2014, atau lima hari pasca-Pilpres 2014, Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB, mendeklarasikan KMP untuk berfungsi penuh sebagai kekuatan besar koalisi permanen di parlemen. KMP sengaja dibentuk agar rezim kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK benar-benar memiliki kejelasan perspektif dalam hal menjalankan roda pemerintahan ke depan. KMP hadir untuk meluruskan jika ada yang keliru dari sepak terjang rezim Jokowi. Namun, proses sesungguhnya yang terhampar di parlemen justru tak memperlihatkan kepiawaian KMP dalam menyuguhkan alternatif gagasan, pemikiran, dan kebijakan demi meluruskan kembali hal yang bengkok dari rezim Jokowi.

Yang patut dicatat adalah tidak padunya langkah KMP dalam merepresentasikan kehadiran kekuatan oposisi permanen di parlemen. Jika kemudian KMP bubar secara de facto, maka itulah keadaan yang terskenariokan terjadi, dan secara logis harus terjadi. Ahmad Muzani pun berkata, “Gerindra tidak mau jadi sembarang oposisi.” Artinya, mutlak bagi Gerindra menciptakan shadow cabinet agar elegan menandingi keberadaan rezim Jokowi. Pertanyaannya, mungkinkah shadow cabinet terwujud melalui single fighter semacam Gerindra? [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial