header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Perseteruan di Balik Kereta Cepat

  • Written by AK
  • Published in Editorial

SETELAH beberapa pekan mewarnai wacana publik, megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dipersepsi masyarakat dengan cita rasa optimistik. Dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat bakal menikmati layanan transportasi massal dengan suguhan model infrastruktur yang comfortable. Menurut rencana, megaproyek itu rampung pada pengujung 2018, dan operasi awalnya dicanangkan permulaan 2019. Di media sosial, cita rasa optimistik terhadap kereta cepat tergambarkan sebagai hadirnya ikon transportasi massal berkualifikasi bagus. Namun, di tengah kancah perpolitikan nasional, respons terhadap megaproyek kereta cepat diwarnai oleh suasana perseteruan kepentingan. 

Segelintir anggota Komisi V DPR-RI terus-menerus mempersoalkan mengapa Kementerian BUMN yang menggenggam otoritas kendali atas megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mengapa bukan Kementerian Perhubungan? Bukankah perkeretaapian berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Perhubungan? Sejauh ini, common sense yang bergulir di Komisi V DPR-RI adalah memandang keliru kendali Kementerian BUMN atas megaproyek tersebut. Sesuai dengan kedudukan, peran, dan fungsinya, maka Kementerian Perhubungan absah mengendalikan pelaksanaan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagian politikus di Komisi V DPR-RI menganggap tepat bila otoritas pengendalian megaproyek itu berada dalam wilayah kewenangan Kementerian Perhubungan serta memandang keliru “penyerobotan” ala Kementerian BUMN.

Hal yang juga dapat dicatat adalah substansi kemaslahatan dalam ranah kesadaran sebagian anggota DPR, yang kemudian mengkristal menjadi political view dalam wacana publik. Substansi kemaslahatan itu justru steril dari visi keadilan sosial demi teratasinya kepincangan spasial Jawa versus luar Jawa dalam konteks pembangunan infrastruktur. Sensibilitas sebagian anggota DPR hanya terfokus pada distribusi kekuasaan antara Kementerian Perhubungan di satu sisi dan Kementerian BUMN di lain sisi. Selaras dengan skema distribusi kekuasaan di antara kedua kementerian itu, kendali atas megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipandang abnormal. Apa dan bagaimana kaitan pembangunan kereta cepat dengan transformasi masyarakat di masa depan luput dari fokus perhatian DPR, sehingga megaproyek itu dianggap sebagai persoalan formalisme belaka dalam struktur kewenangan berbasis pembagian kekuasaan.

Sungguhpun demikian, political view sebagian anggota DPR itu menarik untuk disimak lebih lanjut. Dari mereka tersingkap adanya perseteruan dalam lingkup internal kabinet Presiden Jokowi. Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan variabel yang dengan telak memosisikan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan saling berhadapan secara diametral. Sejauh yang dapat ditangkap dari suara-suara yang berembus dari Senayan, Menteri BUMN berkedudukan sebagai inisiator dan “pemandu sorak”, sementara Menteri Perhubungan terposisikan sebagai penonton pasif, atau bahkan sekadar tukang stempel. Itulah sesungguhnya friksi di dalam kabinet Jokowi.

Dalam salah satu pernyataan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan: “Layak tidak layak (KA cepat), tanyakan ke Menteri BUMN sebagai inisiator, bukan saya.” Gamblang dalam pernyataan itu, Kementerian Perhubungan merupakan pihak yang diabaikan dan Kementerian BUMN melangkah terlalu jauh tanpa memperhatikan fatsoen pembagian kekuasaan dalam kabinet. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri berpijak pada argumen yang diyakini benar. Menurut Rini Soemarno, Presiden Jokowi melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kereta api cepat kepada Menteri BUMN. Alasannya, megaproyek itu ditangani oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN China.

Sebagaimana diketahui, pelaksana teknis megaproyek tersebut adalah gabungan dua konsorsium, yaitu konsorsium BUMN Indonesia di bawah bendera PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium BUMN China bernama China Railway International (CRI). Pihak Indonesia dan China kemudian membentuk badan usaha baru, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Skema pembiayaan yang disepakati adalah PT KCIC menanggung 25% dan 75% sisanya berasal dari utang luar negeri. Total dana yang dibutuhkan US$ 5,5 miliar. Dengan skema pendanaan itulah terwartakan secara repetitif bahwa megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menguras dana APBN.

Dengan mempertimbangkan impresi publik bercita rasa optimistik terhadap keberadaan kereta cepat, maka sudah seharusnya muncul urgensi untuk menyudahi perseteruan dalam kabinet, khususnya antara Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Upaya ke arah penciptaan sinergi itu mutlak melibatkan tanggung jawab parlemen, dan akan jauh lebih elegan bila peran politik DPR difokuskan untuk menciptakan titik temu antara Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. Baik Ignatius Jonan maupun Rini Soemarno diupayakan saling bersinergi untuk mewujudkan hal yang jauh lebih maslahat bagi publik, yaitu secara bersama memperlakukan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai faktor pendukung lahirnya embrio knowledge society di Indonesia. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial