header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Politik Infrastruktur Era Jokowi

  • Written by AMK
  • Published in Editorial

HINGGA sejauh ini, tak ada paradigma yang luar biasa spektakuler dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks pembangunan infrastruktur. Sebagaimana diketahui, pemenuhan akan kebutuhan infrastruktur di tingkat nasional merupakan proses yang senantiasa kompleks. Sayangnya, Presiden Jokowi terkesan larut dalam  simplifikasi kompleksitas tersebut; sebatas mampu melontarkan sejumlah harapan. Kata Jokowi, pembangunan infrastruktur diharapkan mengutamakan peran kontraktor lokal serta dilaksanakan berlandaskan sistem padat karya.

Pembacaan saksama terhadap harapan Jokowi itu mengindikasikan satu hal, bahwa sesungguhnya tidak akan terjadi terobosan besar dalam hal pembangunan infrastruktur di tingkat nasional. Kita tak menemukan pemaknaan sublimatif pada harapan yang dilontarkan Jokowi. Bahkan, Jokowi terkesan berbicara common sense belaka ihwal target pembangunan infrastruktur untuk tahun 2016.  Jokowi hanya mengaitkan proses pembangunan infrastruktur dengan dimensi-dimensi supply side economy, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan jumlah pengangguran, pemanfaatan produk dalam negeri dan mendorong peredaran mata uang rupiah.

Tentu saja tidak ada yang salah dengan munculnya senarai harapan semacam itu. Bagaimanapun juga, sebagai figur yang bertengger di puncak pemerintahan yang kini berkuasa, Jokowi memiliki keabsahan untuk melontarkan sejumlah harapan terhadap arti kelanjutan proses pembangunan infrastruktur di tingkat nasional. Masalahnya, dalam realitas Indonesia, pembangunan infrastruktur berjalin-kelindan dengan tantangan keadilan sosial. Apakah keberadaan infrastruktur memberi kontribusi signifikan bagi tegaknya keadilan sosial?  Itulah pertanyaan kritisnya. Sejumlah harapan yang dikemukakan Jokowi berkenaan dengan keberadaan infrastruktur agaknya tak memiliki kejelasan resonansi dengan prospek tegaknya keadilan.

Tantangan kebangsaan pada aras ekonomi-politik kini dengan tegas mempertontonkan sangat kuatnya pengaruh gagasan neoliberal terhadap proses pembangunan infrastruktur di suatu negara, termasuk Indonesia. Hegemoni wacana kaum neoliberal mengarah pada satu hal: infrastruktur dibangun sebagai prasyarat demi memperlancar arus masuk investasi asing. Setiap satuan infrastruktur suatu negara ditakar kapasitasnya dalam hal memperbesar magnitude investasi asing. Persis sebagaimana diaksiomakan kaum neoliberal, infrastruktur terbangun sebagai bentuk kesiapan mencerap gelombang masuk investasi asing. Konsekuensinya, apa dan bagaimana hubungan antara infrastruktur dengan keadilan sosial terposisikan sebagai catatan kaki belaka.

Rezim politik pengendali pucuk pemerintahan sesungguhnya berada dalam titik pusar pertaruhan yang sama sekali tak sederhana. Sejauh mana politik infrastruktur rezim kekuasaan berpihak pada keadilan sosial? Itu merupakan masalah mendasar. Jika hanya berhikmat pada arti penting investasi asing, maka arah pembangunan infrastruktur teralienasi dan atau steril dari keadilan. Bahkan, pada derajat tertentu, gemerlap pembangunan infrastruktur justru kian mempertegas ketidakadilan sosial yang semula tampak samar-samar. Takaran keberhasilan pembangunan infrastruktur pun bersifat reduksionis, yaitu hanya berpijak pada parameter tunggal adaptabilitas terhadap gelombang masuk investasi asing.

Sampai kapan pun, infrastruktur bukan sekadar variabel penentu terkelolanya berbagai macam sumber daya. Di atas segalanya, ketersediaan infrastruktur merupakan jawaban konkret terhadap besarnya aspirasi kemakmuran dan kesejahteraan yang tumbuh di semesta kehidupan rakyat. Sejalan dengan prinsip kebajikan politik, pemerintah memikul tugas besar mengondisikan infrastruktur agar sepenuhnya fungsional mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, dan terobosan baru. Gagasan kemajuan masyarakat mutlak diwadahi oleh ketersediaan infrastruktur. Itulah mengapa tuntutan terhadap ketersediaan infrastruktur bergema tanpa henti di sepanjang garis waktu kehidupan masyarakat.

Opsi logis rezim kekuasaan lalu berdiri di titik kritis, karena seluruh elemen pendukung investasi asing menuntut hal yang sama berkenaan dengan ketersediaan infrastruktur. Baik masyarakat maupun investor asing, sama-sama mengentakkan keinginan agar pemerintah saksama mengupayakan tersedianya infrastruktur. Jika tuntutan masyarakat bernuansa keadilan sosial, maka tuntutan investor asing sepenuhnya berpijak pada kehendak perolehan laba. Pertayaan etisnya: condong di pihak manakah rezim kekuasaan yang tengah mengendalikan roda pemerintahan?

Tak pelak, sorotan kritis terhadap makna mendasar pembangunan infrastruktur tertuju pada kebajikan politik rezim kekuasaan. Adalah tugas rezim kekuasaan untuk sepenuhnya mengarahkan laju investasi asing agar berkedudukan sebagai faktor fundamental terciptanya keadilan sosial. Jangan biarkan investasi asing menegasikan keadilan sosial. Jika ternyata kehadiran investasi asing mencabik-cabik keadilan sosial, maka tuntutan pembangunan infrastruktur berubah menjadi sengkarut di antara dua aspirasi yang bertolak belakang. Tuntutan terhadap ketersediaan infrastruktur serta-merta bergeser menjadi kontestasi antara visi keadilan sosial masyarakat di satu sisi dan hasrat perburuan profit kalangan investor asing di sisi lain.

Sayangnya, problematika tersebut berada di luar cakupan retorika politik Jokowi tatkala berbicara perihal pembangunan infrastruktur. [AWMK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial