header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Sengkarut Transportasi Publik

  • Written by AMK
  • Published in Editorial

HINGGA kini, Jakarta adalah panggung yang tiada tara mempertontonkan sengkarut transportasi. Di satu sisi, ada kebutuhan besar terhadap kehadiran transportasi publik yang nyaman, aman, dan manusiawi. Hanya dengan memadainya transportasi publik semacam itulah Jakarta akan terbebas dari kemacetan lalu lintas. Namun, di lain sisi, terjadi disparitas populasi kendaraan bermotor. Tranportasi publik hanya berada pada kisaran 2% dari total populasi kendaraan bermotor yang berseliweran di Jakarta. Kendaraan pribadi dalam berbagai jenis dan tipe justru mencapai 98%.

Disparitas itulah yang dapat menjelaskan mengapa pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Jakarta sangat fantastis, yakni masing-masing 4.500 unit dan 1.600 unit per hari.

Sesungguhnya, Jakarta membutuhkan transportasi publik yang terkelola apik dan elegan. Namun, hingga kini kebutuhan tersebut belum terpenuhi, mandek, atau sekadar hasrat dan keinginan. Transportasi publik masih terus-menerus mencederai kedaulatan masyarakat penumpang. Dengan sangat mencolok, kondisi rata-rata kendaraan umum tidak nyaman sekaligus tidak aman. Sangat bisa dimengerti jika kemudian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencanangkan upaya terobosan berupa peningkatan magnitude public service obligation (PSO) transportasi publik dengan dukungan anggaran Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun per tahun.

Namun, sengkarut transportasi di Jakarta tidak serta-merta tuntas. Keberadaan transportasi publik takkan terbenahi dengan segera. Sudah menjadi rahasia umum, begitu banyak kepentingan yang berusaha merintangi proses pembenahan trasporasi publik di ibu kota  negeri ini. Hingga editorial ini ditulis, Ahok masih terlibat perang kata-kata dengan kalangan operator transportasi publik. Sudah mafhum diketahui banyak orang bahwa tidak setiap operator transportasi publik menyambut baik upaya pembenahan untuk mewujudkongkretkan kedaulatan masyarakat penumpang.

Penting dicatat bahwa PSO transportasi publik kawasan Ibu Kota berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Di luar lingkup PSO, hadir operator transportasi publik yang dikelola perusahaan-perusahaan swasta dan perorangan. Namun demikian,  Ahok tetap berdiri di satu titik penyikapan yang jelas dan konkret bahwa seluruh moda transportasi publik di Jakarta mutlak terintegrasi dengan bus PT Transjakarta—pelaksana PSO transportasi publik. Konsekuensinya, operator swasta dan perorangan harus tunduk pada aturan main: dibayar PT TransJakarta dengan sistem rupiah per kilometer dan tarif sekali jalan yang dibayar masyarakat penumpang ditetapkan seragam Rp 3.500.

Selesaikah persoalan? Tampaknya tidak. Jika dibaca dalam konteks opsi kebijakan pemerintah, terobosan Ahok sebenarnya bukan sesuatu yang spektakuler. Bermakna  sebagai sebuah terobosan justru karena tak semua pihak menerima secara legowo. Ahok pernah berkata,  "Saya mau berikan uang untuk warga DKI bukan untuk beli motor dengan bunga murah, bensin murah, atau parkir murah. Saya mau berikan orang Jakarta naik busnya murah. Coba kalau Anda hanya bayar Rp 3.500 dari Tangerang ke Jakarta, kira-kira pilih naik motor atau bus? Pasti naik bus."

Tentangan pihak operator transportasi publik swasta dan perorangan terhadap segala upaya pembenahan selalu bertitik tolak dari establishment. Mereka sudah terbiasa nyaman dengan mengabaikan kedaulatan penumpang transportasi publik. Senarai keluh-kesah penumpang dianggap angin lalu belaka. Ngetem berlama-lama dan memindahkan penumpang antar-kendaraan di tengah trayek merupakan banalitas transportasi publik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Upaya Ahok lantas terasa sebagai terobosan justru karena memorak-porandakan establishment itu.

Pada titik persoalan yang lain, penguatan peran transportasi publik Jakarta berhadapan dengan kepentingan industri otomatif. Jika peran transportasi publik kian diperbesar magnitude-nya, dengan sendirinya berarti terjadi penurunan grafik penjualan kendaraan bermotor. Bagi industri otomatif, realitas tersebut merupakan pukulan telak yang tidak akan diterima begitu saja. Pendek kata, terobosan Ahok di bidang transportasi publik merupakan bad news bagi industri otomatif. Sebelum ada jaminan alternatif pelemparan produk di luar DKI Jakarta, sejauh itu pula bakal timbul penolakan diam-diam kalangan industri otomatif terhadap peningkatan peran transportasi publik Jakarta.

Sungguh pun demikian, layak dan patut optimistis bahwa transportasi publik di seantero Jakarta akan terpecahkan tuntas. Pertaruhannya kemudian terletak pada keteguhan sikap Ahok sebagai gubernur. Sejauh Ahok konsisten mengintegrasikan seluruh moda transportasi publik dengan PT TransJakarta, sejauh itu pula tersuar secercah harapan bahwa kemacetan lalu lintas dapat segera diatasi, tanpa perlu ada lagi basa-basi. [AMK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial