header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Rakyat dan Kegaduhan Politik

  • Written by AMK
  • Published in Editorial

MENJELANG pergantian tahun, media massa mewartakan ihwal kegaduhan politik yang bergemuruh selama 2015. Sejauh yang dapat disimak dari pewartaan media massa, kegaduhan politik bersangkut paut dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konflik antara hakim Sarpin Rizaldin dan komisioner Komisi Yudisial tentang praperadilan Budi Gunawan, pimpinan DPR bertemu Donal Trump di Amerika Serikat, dan kasus “papa minta saham” yang menohok legitimasi politik Setya Novanto yang memaksanya melepaskan jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan lika-liku cerita masing-masing, kegaduhan politik 2015 meletupkan pertanyaan penting: apa manfaatnya bagi rakyat? 

Seakan hendak menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berucap: “ICMI berharap kegaduhan itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihentikan pada tahun 2016 mendatang.” Akan tetapi, sekali lagi mencuat pertanyaan: mungkinkah tahun 2016 sepenuhnya bebas dari kegaduhan politik? Bagaimana jika ternyata politik semakin gaduh pada 2016? Bagaimana pula jika kegaduhan mengambil posisi sebagai kebutuhan primer di kalangan aktor pengelola negara selama tahun 2016?

Sesungguhnya, tak dibutuhkan teori njelimet untuk memprognosis bahwa kekuasan negara dalam realitas Indonesia bakal selalu gaduh dan kecenderungannya terus-menerus gaduh. Tahun 2016 pun bakal terus diwarnai kegaduhan politik. Alasan dan argumentasinya cukup sederhana serta mudah dicerna akal sehat, yaitu tiadanya pertautan sukma antara rakyat dan para aktor pengelola kekuasaan negara. Kehendak rakyat merupakan satu hal, sementara hasrat para pengelola kekuasaan negara merupakan hal lain. Keduanya faktor ke-Indonesia-an yang bersimpang jalan atau saling kontras satu sama lain.

Sebagaimana dapat dicatat, riwayat kekuasaan negara di berbagai lini negeri ini penuh sesak dengan onggokan egosentrisme. Para penguasa negara hanya paham subjektivitas dirinya sendiri. Apa yang difrasakan sebagai “kepentingan politik” tak lain dan tak bukan hanyalah kepentingan diri sendiri sang penguasa. Seni berkuasa dalam konteks negara di Indonesia adalah kelihaian untuk sepenuhnya memenangkan kepentingan subjektif diri sang penguasa. Tiadanya kepedulian terhadap hajat hidup rakyat banyak lantas sepenuhnya dipersepsi sebagai kenormalan; sesuatu yang biasa-biasa saja.

Bila rakyat diposisikan sebagai referensi bagi gelora berbagai sepak-terjang aktor pengelola negara, maka kegaduhan politik tak akan terjadi. Hanya jika berhikmat pada terwujudnya kemaslahatan rakyat, dialektika kekuasaan negara pasti masuk ke tengah kancah solusi masalah riil yang bertakik-takik, multifaset, dan sekaligus multidimensional. Itu karena realitas sosio-kultural Indonesia yang niscaya direspons melalui tata kelola negara secara elegan adalah realitas yang sesungguhnya mahakompleks. Para pengelola negara berada di puncak kesibukan luar biasa bila saksama mengupayakan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kegaduhan politik merupakan konfirmasi bahwa hingga kini para aktor pengelola negara memubazirkan waktu dan kehidupan hanya untuk mengurus perihal yang tak berkait langsung dengan kehidupan rakyat. Di satu sisi, sukma kemanusiaan aktor-aktor pengelola negara telah sedemikian parah teralienasi dari amanat penderitaan rakyat. Di sisi lain, marginalisasi hayat rakyat dalam dialektika kekuasaan negara serta-merta membentuk ruang bagi berlangsungnya kegaduhan politik. Apa yang kemudian patut disimpulkan adalah: Energi besar yang mengendap pada personalitas aktor pengelola negara dikerahkan hanya untuk mengobarkan perseteruan di antara sesama mereka. Budayawan Abdurrahman Wahid menggambarkan kenyataan tersebut sebagai “DPR yang masih taman kanak-kanak.”

Mengandaikan 2016 bebas dari kegaduhan politik tentu saja merupakan kewaskitaan amat bijaksana. Melalui pengandaian semacam itu, dramaturgi politik membuahkan strategi dan penyikapan yang relevan dengan segenap kehendak bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pertarungan di parlemen, misalnya, dengan pengandaian ini, membuncah sebagai dramaturgi politik yang inspiratif bagi publik. Sayangnya, watak kekuasaan negara belum memungkinkan terpenuhinya pengandaian itu menjadi realitas yang sepenuhnya konkret; para aktor pengelola negara masih harus memasuki proses pembelajaran untuk menjadi negarawan sejati.

Karena itu, harus dikatakan dengan nada getir bahwa esoterisme politik para pengelola negara masih akan terus didikte oleh kepentingan subjektif yang sesungguhnya banal. Mentalitas korup yang turut mewarnai pengelolaan negara bukan hanya semiotika dari kuatnya penghambaan diri aktor-aktor pengelola negara terhadap materi, melainkan juga berkelindan dengan pragmatisme dan hedonisme. Pada akhirnya, integritas personal, kesahajaan hidup, dan keterbukaan terhadap kritik mandek menjadi sekadar retorika. Alhasil, tahun 2016 masih bakal penuh diwarnai kegaduhan politik. [AWK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial