header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
ULASAN

Darurat Krisis Gaduh

CERITA tentang krisis kembali terulang dan penggunaan kata ataupun istilah “krisis” meluas, baik di media massa maupun media sosial. Asal-muasal kata itu memang berasal dari ranah ekonomi terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung beberapa bulan terakhir. Lebih jauh lagi, cerita tentang “krisis” mulai serupa pengetahuan yang benar seiring bermacam pemberitaan tentang meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 30.000 pekerja dalam dua tiga bulan terakhir; membubungnya harga bahan pangan; gulung tikarnya sejumlah usaha kecil, menengah, dan koperasi; serta meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah daerah.

Banyak pihak, baik individu maupun lembaga, membanding-bandingkan bahkan menyamakan situasi pelemahan ekonomi saat ini dengan krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada 1998. Opini-opini tersebut barangkali saja benar jika ditinjau dari sudut pandang pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, problem ekonomi di zaman Soeharto berkuasa dengan yang ada saat ini sangat berbeda. Karena itu, fenomena sosial politik yang mendorong dan atau memperkuat dampak dari krisis ekonomi juga berbeda. Sebagai contoh, sebelum krisis ekonomi 1998, berlangsung rentetan peristiwa gejolak politik massa-rakyat yang melahirkan krisis politik dan meluasnya ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara. Sementara pada masa kini muncul pelbagai seruan di media sosial serta demonstrasi menuntut Presiden Jokowi “lengser”, tetapi belum sampai pada sebuah gerakan yang mampu menciptakan krisis politik.

Contoh lainnya, jika pada 1997-1998 sebagian masyarakat tampak panik dan bergegas menarik dana dari anjungan tunai mandiri bank-bank swasta, pada 2015 masyarakat relatif tidak terlalu panik, tetapi penuh sumpah-serapah terhadap kebijakan pemerintah di media massa maupun media sosial. Uniknya, pada masa yang oleh banyak politikus parlemen dianggap sebagai masa krisis dan berulang kali disamakan dengan situasi 1998, banyak warga Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong memborong tiket pertunjukan musik kelas atas, seperti God Bless, Bon Jovi, dan Bangtan Boys (BTS). Begitu pula dengan lalu lintas di sejumlah tempat rekreasi Jakarta-Puncak yang kerap tersendat atau hilir mudik para pengguna transportasi udara, baik di hari libur maupun akhir pekan. Tidaklah aneh jika ada yang kemudian bertanya, “Apakah benar Indonesia sedang mengalami krisis?”

Entah benar entah tidak, yang jelas penggunaan kata krisis dan cerita tentang krisis kerap tak cukup baik untuk saling dipertukarkan. Apakah dengan menyatakan, misalnya, “situasi ekonomi sedang krisis” maka itu berarti sama dengan meningkatnya jumlah PHK, pelemahan nilai tukar rupiah, dan sebagainya? Ataukah sebaliknya. Misalnya, dalam konteks sosial, lewat pernyataan “tingginya angka korupsi menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis moral.” Apakah kalimat itu juga menjelaskan makna dari kata krisis?  Tidaklah aneh jika kemudian penggunaan kata krisis disamaartikan dengan “kelangkaan” dan atau “defisit” atau juga kumpulan fenomena penyimpangan. Misalnya, krisis beras diartikan sebagai kelangkaan ketersediaan beras di pasaran atau “tingginya angka korupsi.”

Κρίση (baca: krisi) adalah ejaan bahasa Yunani untuk kata “krisis”. Menurut seorang profesor sosiologi berkebangsaan Yunani, Dimosthenis Agrafiotis, pengertian kata itu dalam bahasa Yunani sebenarnya tidak tunggal. Mereka yang bukan pengguna bahasa Yunani pada umumnya memaknai krisis sebagai “ketidakberfungsian.” Artinya, jika kita dihadapkan pada sebuah situasi yang bergerak di luar kewajaran, yang kemudian tampak memutarbalikkan tatanan yang ada, maka itulah situasi “ketidakberfungsian.” Agrafiotis kemudian mengajukan pertanyaan: “Lantas apa yang sebenarnya disebut normal atau wajar?” dan “bagaimana kemudian kita dapat menentukan perpindahan dari satu situasi ke situasi yang lain sebagai krisis?”

Pertanyaan-pertanyaan Agrafiotis sebenarnya terpaku ketat pada konteks penggunaan kata “krisis” dalam literatur Yunani kuno. Hippocrates, “Bapak Kedokteran” sedunia, pertama kali mempergunakan istilah “krisis” sebagai bagian dari logika perawatan (eukrasia) terhadap ketidakseimbangan unsur-unsur dalam tubuh manusia. Dalam hal ini, bila penyakit yang diidap manusia memasuki tahap titik balik—si penderita berada di antara batas hidup dan mati—maka sang dokter harus membuat sebuah prognosis—penilaian dan ramalan tentang penyakit dan tindak pencegahan berdasarkan penilaian tersebut. Apa yang digambarkan Hippocrates barangkali sepadan dengan istilah “kritis”, yang biasa dipergunakan dalam terma kedokteran. Akan tetapi, lebih dari itu, “krisis” atau “kritis” di sini adalah serangkaian logika yang tidak bisa dipisahkan antara “realitas krisis” dan “tindakan terhadap krisis.”

Dalam bahasa Agrafiotis, pengertian kedua dari kata krisis adalah diagnosa yang tepat terhadap masalah-masalah personal maupun kolektif, penilaian terhadap solusi-solusi alternatif, pemilihan sejumlah strategi terpilih untuk menghadapi macam-macam halangan dari tindakan yang terorganisasi. Singkatnya, krisis (pengertian kedua: penjelasan) terhadap “krisis” (pengertian pertama: ketidakberfungsian) adalah syarat mendasar untuk mengatasi krisis (pengertian pertama dan kedua).

John F Kennedy ketika berkampanye di Pennsylvania menuju kursi kepresidenan pada 1960 membuat pernyataan bahwa, “Kata krisis jika ditulis dalam bahasa China memiliki dua karakter. Yang pertama berarti mara bahaya dan yang kedua berarti kesempatan.” Pernyataan tersebut dikemukakannya sebagai titik pijak untuk mengemukakan sejumlah gagasan tentang “Batas Baru Rakyat Amerika Serikat,” sebuah rangkaian gagasan yang mencoba memberikan alternatif penyelesaian terhadap pelbagai masalah krisis sosial-ekonomi yang sedang dihadapi Amerika masa itu. 

Belakangan, pernyataan mendiang Kennedy itu dikoreksi oleh seorang profesor Bahasa dan Sastra China dari Universitas Pennsylvania, Victor H Mair, yang  menyatakan bahwa pernyataan tersebut, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kebenaran umum, menunjukkan kesalahpahaman fundamental tentang bagaimana kata-kata dan peristilahan dibentuk dalam bahasa Mandarin. 危机(baca) yang berarti “krisis” dalam bahasa China mengandung dua suku kata, yakni “wēi” yang memang berarti “mara bahaya.” Sementara “jī” sebagai suku kata kedua sama sekali tidak bermakna “kesempatan”, melainkan momen awal, ketika sesuatu bermula dan/atau berubah. Karenanya kata  “wēijī” bermakna situasi yang sungguh berbahaya di mana seseorang sudah seharusnya merasa cemas.

Dua gambaran di atas menunjukkan bahwa pengertian kata “krisis” tidaklah sederhana dan tidak sebatas pengertian deskriptif tentang sebuah situasi. Ia mengandaikan adanya sebuah sistem yang lengkap dengan fungsi-fungsinya, tetapi juga mencakup pengertian tentang upaya perawatan dan pembangunan sistem tersebut. Karenanya, perlu ada sebuah pengertian baku tentang kata itu, mengingat penggunaannya yang meluas di dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, pembakuan pengertian tersebut juga dapat menentukan batas yang jelas dalam konteks formal untuk, misalnya, penggunaan kata “Krisis” dan “Darurat” Sebagaimana diketahui, banyak pejabat, media massa, dan tokoh politik di Indonesia kerap mempergunakan istilah-istilah sinonim Krisis ataupun kata Krisis tanpa kejelasan yang ketat. Karena itu, menjadi tidak terlalu jelas apa perbedaan antara “Darurat Narkoba”, “Krisis Ekonomi”, “Darurat Asap”, dan “Jangan Membuat Gaduh.”

Pada 2007, Pemerintah Polandia mengesahkan semacam undang-undang tentang manajemen krisis yang di dalamnya tercakup pengertian bahwa “krisis” adalah sebuah situasi yang memiliki dampak negatif pada keselamatan masyarakat, terhadap properti dalam berbagai ukuran, atau pada lingkungan yang menyebabkan berkurangnya pelaksanaan otoritas pemerintah secara signifikan sebagai akibat dari ketidakmampuan menguasai sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pengertian tersebut menumbuhkan debat cukup serius. Awalnya, definisi krisis dalam undang-undang tersebut didasarkan pada konsep “keterikatan sosial.” Dalam hal ini, krisis dipahami sebagai konsekuensi dari risiko dan kemudian membawa konsekuensi pada terhentinya ikatan-ikatan sosial yang berhubungan dengan terhentinya operasi lembaga-lembaga publik, sehingga tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan tidak membenarkan adanya pernyataan tentang keadaan darurat. Namun, karena dianggap kurang ketat dan ambigu, definisi itu tidak dicantumkan dalam UU tersebut. Kemudian diajukan konsep baru yang menyatakan bahwa, “Kehadiran sebuah krisis bergantung pada tingkat kebahayaannya yang memengaruhi keselamatan masyarakat atau lingkungan sampai pada batas di mana aktivitas dari badan-badan pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memadai.”

Pelajaran dari Polandia menunjukkan bahwa penggunaan kata “Krisis” yang memiliki makna strategis bisa dikembangkan sebagai bagian dari kerangka legislasi. Krisis bukan seperti opini publik yang bergerak liar tanpa ada penjelasan tentang asal-muasal krisis itu. Pun Krisis tidak sama arti dengan bencana alam yang kehadirannya tidak mudah diprediksi. Sebaliknya, Krisis dengan sendirinya sudah mengandaikan keterpelajaran manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Ada pelbagai soal kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara/pemerintah dalam membangun dan merawat sistem sosial. Krisis sangat penting untuk ditempatkan sebagai sebuah istilah legal-formal strategis agar tidak mudah dipertukarkan tanpa “k” yang jelas. Karena itu, kata dan cerita tentang Krisis perlu diperjelas agar Indonesia tidak semakin larut dalam Darurat-Krisis-Gaduh.***

Write a comment...
awesome comments!
Anom Astika

I Gusti Agung Anom Astika sempat mengikuti kuliah di Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (1988-1996).

Kuliahnya terhenti setelah rezim Orde Baru menjebloskannya ke dalam tahanan selama tiga tahun, karena aktivitas politiknya bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Putra Bali yang lahir pada 7 Juni 1971 itu kembali melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, sejak 2005.
Sekarang, dia bekerja sebagai peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), serta menulis dan menerjemahkan beberapa buku untuk sejumlah penerbit.