header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Mengawal Damai

HARI Minggu, 20 September, rakyat Indonesia turut merayakan Hari Perdamaian Internasional. Ada banyak kota tempat berlangsungnya peringatan itu. Ada banyak tema yang diusung di dalamnya.

Di Jakarta, peringatan tersebut diselenggarakan di dua tempat: Kompleks MPR/DPR/DPDdan Balai Kota Jakarta. Di lokasi pertama, tema yang diusung adalah Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi atau Siaga Bumi.

Sementara peringatan Hari Perdamaian Internasional di Balai Kota Jakarta membawa pesan “Walaupun sehari, berhentilah menebar pesan kebencian dan berikanlah pesan kebahagiaan. Dengan bersikap dan berpikir damai serta toleran ke semua orang,” sebagaimana dikemukakan Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid dalam acara tersebut. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang hadir di sana menambahkan kalau kita ingin damai harus dimulai dari hati. Setelah itu baru masuk ke pikiran dan tindakan yang dilakukan, “Jadi enggak bisa kalau hatinya enggak damai, pikirannya juga enggak damai, tindakan pasti juga enggak damai.

Di Padang, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas menyuarakan, “Arti dari perdamaian dan rasa kemanusiaan di dunia ini masih perlu dipertanyakan. Peranan PBB pun dalam mewujudkan keadilan harus selalu ditingkatkan. Perdamaian di dunia ini hanya akan terwujud jika setiap individu menyuarakan perlawanan terhadap penindasan.”Di Bandung, sebuah seminar di Universitas Kristen Maranatha mengungkap perihal ratusan kebijakan diskriminatif yang berlaku di Indonesia dan berpotensi mengancam perikehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sementara di Makassar  berlangsung sebuah aktivitas kebudayaan dengan membagi-bagi selebaran berisi ajaran damai berbagai agama dan sejumlah kutipan tentang perdamaian, serta foto selfie for Peace untuk diunggah ke media sosial dengan tagar #salamdamaidarimakassar.

Tentunya, semua acara peringatan Hari Perdamaian Internasional tersebut tidak bermula dengan pengandaian bahwa masyarakat Indonesia ataupun masyarakat internasional tidak mencintai perdamaian, dan atau keadaan damai. Keadaan itu pernah ada dan pernah dialami oleh sebagian besar umat manusia. Namun, seiring dengan perkembangan situasi, keadaan damai semacam itu menjadi porak-poranda. Dengan kata lain, keadaan damai tidak bisa secara langsung dibayangkan sebagai sebuah cita-cita. “Keadaan damai” perlu diperjuangkan sebagai sebuah cara dan juga prasyarat untuk menuju peradaban yang lebih maju; antitesis dari ketidakberadaban.

Persoalannya, “keadaan damai” itu harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan tidak bisa diasalmuarakan pada diktum “keraguan manusia akan dirinya sendiri.” Analoginya seperti barisan lirik lagu Melayu bernuansa religi berjudul Perdamaian:

Perdamaian perdamaian, perdamaian perdamaian / Banyak yang cinta damai / Tapi perang semakin ramai / Bingung-bingung ku memikirnya

Wahai kau anak manusia / Ingin aman dan sentosa / Tapi kau buat senjata /  Biaya berjuta-juta

Rumah sakit kau dirikan,/ Orang sakit kau obatkan / Orang miskin kau kasihi / Anak yatim kau santuni / Tapi peluru kau ledakan / Semua jadi berantakan / Bingung-bingung ku memikirnya

Catatan dari seminar di Bandung tentang pelbagai kebijakan diskriminatif yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya bisa menjadi titik pangkal untuk melihat hal “keadaan damai” dari sisi politik dan juga akibat dari ketersituasian manusia. Sekalipun Indonesia telah mengesahkan UU No.39/1999 tentang HAM dan Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, namun realitas diskriminasi bergerak melampaui keberadaan dua aturan perundangan tersebut.

Begitu pula dengan seruan Yenny Wahid untuk berhenti menebar pesan kebencian bisa menjadi titik mula upaya menggali pengetahuan tentang kebencian sosial. Mengapa? Di Indonesia belum cukup nyaring terdengar upaya untuk memperjuangkan undang-undang ataupun norma-norma hukum anti-kejahatan ujar/ungkap kebencian (hate speech crime). Di sisi lain, banyak konflik sosial di Indonesia justru lahir karena kejahatan semacam itu.

Di sejumlah negeri yang memiliki sejarah konflik antar-etnik dan ras, hal kejahatan syiar kebencian tersebut rata-rata dimasukkan sebagai tindak pidana. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negeri Kroasia—negeri bekas pecahan Yugoslavia—menyatakan bahwa negara akan menghukum siapa pun yang oleh karena perbedaan ras, agama, bahasa, keyakinan politik, keyakinan religius, kekayaan, kelahiran, pendidikan, status sosial, gender, warna kulit, kebangsaan, etnisitas, melanggar hak-hak dasar manusia dan kebebasan yang diakui oleh masyarakat internasional. Sementara di Indonesia seorang anggota parlemen daerah mengumpat gubernurnya dengan kata-kata (maaf), “Cina Anjing”, sepertinya bukan kejahatan.

Karena itu, penting untuk direnungkan kata-kata bijak  Malcolm X: “Anda tidak mungkin dapat memisahkan perdamaian dari kebebasan, karena seseorang tidak akan pernah berada dalam keadaan damai kecuali jika dia mendapatkan dan memiliki kebebasannya.” Hati yang luka memang tidak damai, tetapi bukan lantas “pulangkan saja kepada orangtuaku” agar tercipta perdamaian.***

Write a comment...
awesome comments!
Anom Astika

I Gusti Agung Anom Astika sempat mengikuti kuliah di Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (1988-1996).

Kuliahnya terhenti setelah rezim Orde Baru menjebloskannya ke dalam tahanan selama tiga tahun, karena aktivitas politiknya bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Putra Bali yang lahir pada 7 Juni 1971 itu kembali melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, sejak 2005.
Sekarang, dia bekerja sebagai peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), serta menulis dan menerjemahkan beberapa buku untuk sejumlah penerbit.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial