header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Paket Ekonomi: Biasa di Tengah Keadaan Luar Biasa

ARAH Paket Kebijakan Tahap I September 2015 (Pakes) yang dikeluarkan pemerintah terkesan masih berkutat dengan “pasar” dan bukan menciptakan pasar. Berbagai ketidakberaturan ekonomi, seperti penurunan nilai tukar mata uang, harga minyak, dan komoditas internasional serta peperangan yang mendorong arus pengungsian masif semestinya membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah non-mainstream seperti Tiongkok yang mendevaluasi mata uangnya atau Yunani dan bahkan Jerman yang menerima imigran di tengah regulasi Eropa yang super ketat. Paket tersebut juga terkesan generik, meski pesan yang ingin disampaikan amat jelas, yakni deregulasi dan penghapusan hambatan agar dunia usaha dapat bergerak lebih cepat.

Pakes tersebut mencakup pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokratisasi 134 peraturan dan penegakan hukum serta kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategi nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti, khususnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Paket kebijakan tersebut diharapkan dapat menghadapi dua tantangan, yaitu pelemahan nilai tukar dan pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Apakah paket itu efektif menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah? Bank Indonesia menanggapinya dengan “menerbitkan” paket moneter yang terkesan hanya bertujuan meyakinkan pasar. Kebijakan yang dilakukan demi menjaga kepercayaan biasanya hanya berjangka pendek dan tidak menyentuh masalah struktural. Padahal, Indonesia bisa belajar banyak dari Yunani yang juga menghadapi persoalan mata uang, yaitu pertama dengan zona Euro dan kedua dengan dolar AS. Yunani merumuskan rencana penggunaan mata uang paralel yang juga pernah diadopsi Kanada dan Rusia.

Sementara untuk pelambatan ekonomi, pemerintah lebih mendorong peningkatan daya saing industri melalui deregulasi yang diharapkan dapat menyelaraskan dan mengurangi beban yang diterima konsumen, sehingga daya beli dapat meningkat. Namun, Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015 memperlihatkan banyaknya deregulasi impor mulai dari bahan baku hingga produk makanan dan minuman. Bila kebijakan itu dilakukan dengan tujuan mempercepat proses impor, maka produk-produk tertentu dapat berkembang pesat dibandingkan output domestik. Hal itu dapat menjadi kontraproduktif terhadap substitusi impor dan proses industrialisasi.

Lebih lanjut, Pakes memprioritaskan sektor properti yang meski memiliki keterkaitan dengan lebih dari 150 sektor lainnya, sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap proses industrialisasi. Pertama, data BPS memperlihatkan bahwa struktur tenaga kerja pada 2014 didominasi oleh  Sektor Pertanian, Sektor Pengolahan, dan Sektor Bangunan. Struktur penyerapan tenaga kerja ini secara signifikan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2000, yaitu penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian menurun, sedangkan Sektor Pengolahan dan Sektor Bangunan meningkat dengan pertumbuhan hampir sama (Lihat,  Tabel). Padahal, pemerintah menganggap bahwa sektor properti (bangunan) sangat penting karena menyerap banyak tenaga kerja.

tenaga-kerja

Kedua, sektor properti tidak merepresentasikan industri berat dan teknologi canggih. Ketiga, besaran substitusi impor, nilai tambah, dan muatan manufaktur, dalam sektor bangunan itu juga rendah. Dengan demikian, upaya pengembangan daya saing dibarengi oleh atau melalui sektor properti kemungkinan besar justru mengorbankan daya saing industri itu sendiri, terlebih bagi sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang pada ujungnya merugikan masyarakat banyak, tetapi menguntungkan kelompok pemilik modal.

Di sisi lain, Pakes yang menyertakan pembangunan perumahan untuk masyarakat bawah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga patut diapresiasi. Pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari 23% menjadi 12%. Namun, apakah faktor kesiapan perbankan juga sudah dipertimbangkan? Hingga kini mungkin hanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) saja yang lebih siap menyalurkan KUR, sedangkan bank-bank BUMN lainnya tidak; itu pun perlu dilihat lagi apakah KUR UMKM atau KUR ritel.

Akhirnya, pelambatan ekonomi Indonesia selama ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kebijakan masa lalu. Kita tentu ingat beberapa tahun lalu Pemerintah Indonesia begitu bangga masuk dan diterima menjadi salah satu anggota G-20. Ketika itu, kata sebagian petinggi negeri ini, Indonesia telah diperhitungkan oleh dunia internasional. Semoga kita tidak terulang dan larut pada kebanggaan semu seperti itu akibat puja-puji dunia internasional.***

 

Write a comment...
awesome comments!
Fachru N Bakarudin

Menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, S2 di Université Paris 10 Nanterre dan Ph.D di Maison des Sciences Economiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dengan judul disertasi “Proses Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Cina dan India Periode 1945-2013”. Meraih penghargaan sebagai best dissertation dari AFIDES (Association Franco-Indonésien pour les Dévéloppement des Sciences) tahun 2013.

Pernah bekerja sebagai ekonom untuk kawasan Asia di OECD Development Centre, Paris, Prancis. Makalah diterima dan Narasumber dalam berbagai konferensi dan seminar internasional seperti African Program for Rethinking Development Economics, 55Bandung55 Conference, International Initiatives for Promoting Political Economy, International Input-Output Associations Conference, Energy Economics International Conference dan Indonesian Conference on Economic Development.

Buku yang sudah dipublikasikan: Pendekatan Ekonomi Heterodox. Publikasi internasional yang sudah diterbitkan: “Changement Politique Economique Institutionnel en Indonésie Période 1945-2013” (Marché et Organisation). Beberapa karya ilmiah yang akan dipublikasikan: “Profit Rate Analysis in Indonesia, China and India,” “Growth Regime Analysis in Indonesia, China and India,” “Liberalization and Its Impact on Structural Changes in Indonesia, China and India,” “Connectivity Analysis in Indonesia, China and India,” “Industrialization and Energy Savings Behaviour,” dan “Industrialization and Emissions Increase in Indonesia, China and India.”

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial