header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Krisis Pengungsi: Lebih dari Sekadar Keramahan Jerman

EROPA mengalami krisis besar kependudukan, politik kependudukan, dan politik rasial. Krisis kependudukan ditandai oleh perpindahan penduduk besar-besaran dari suatu wilayah ke wilayah lain,  dalam hal ini dari Timur Tengah dan Afrika ke Eropa. Dalam satu tahun ke depan, Jerman akan dibanjiri oleh setidaknya 800.000 orang, Perancis 25 ribu, dan Inggris 20 ribu. Politik kependudukan ditandai oleh apa yang harus diperlakukan kepada sejumlah besar orang baru yang masuk ke wilayah sama sekali berbeda dari segi budaya—bahasa, agama, ideologi, dan lain-lain.

Dari semua itu, politik rasial menjadi sesuatu yang berpotensi politik paling tinggi karena sensitivitas yang terkandung di dalamnya. Demonstrasi serta kekerasan yang berlangsung di berbagai negara menjadi petunjuk untuk itu dan sama sekali tidak bisa diabaikan. Seruan seperti “Dreck heraus”/ sampah keluar! adalah luapan emosi yang sudah berada pada tingkat tertinggi sebagaimana yang terjadi di Heidenau, negara bagian Sachsen, Jerman.

Semua itu mengingatkan kita pada sejarah perpindahan bangsa-bangsa yang berlangsung sejak abad ke-6 sampai abad ke-9 di Eropa—tentu saja disertai dengan perbedaan latarbelakang yang sedemikian besar. Kalau dahulu kemakmuran Kekaisaran Romawi bisa menarik penduduk luar ke dalam, maka kini kemakmuran Eropa, dan terutama Jerman, menjadi daya tarik utama. Dulu alasan mencari nafkah adalah yang utama, kini alasan politik, terutama dengan pandangan mata tertuju pada Suriah yang digempur oleh IS. Namun, akibatnya hampir sama, yakni perpindahan penduduk besar-besaran dan kini, misalnya,  di Jerman disebut sebagai Völkerwanderungskrise, krisis perpindahan bangsa-bangsa—persis seperti yang sudah disinggung di atas.

Bagaimana duduk soalnya ditinjau dari sisi Eropa?  Inilah suatu fait accompli politik yang sama sekali tidak bisa dihindari. Eropa “diserbu” dari timur oleh para pengungsi Suriah dan Timur Tengah lainnya. Di barat dan  selatan, Eropa diserbu pengungsi dari negeri-negeri Afrika. Dalam hubungan itu, Eropa terbagi-bagi dalam berbagai sikap. Inggris samasekali menolak ambil bagian dalam penyelesaian masalah itu dengan alasan  politik dalam negeri dan penurunan standar hidup Inggris dengan masuknya pengungsi dalam jumlah besar.

Paus Fransiskus di Vatikan yang tidak memiliki sumberdaya material,  namun berpengaruh besar, mengatakan bahwa Eropa tidak mungkin melihat dan membiarkan Laut Tengah menjadi “kuburan massal para pengungsi” yang demi keberlangsungan hidup rela menumpang kapal-kapal yang rentan mendapat celaka. Namun, dengan keterbatasan yang ada, Paus menyerukan “setiap paroki, setiap komunitas agama, setiap biara dan tempat-tempat suci dari seluruh Eropa harus menampung satu keluarga pengungsi.”

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, sebaliknya, menolak pengungsi dan migran serta terang-terangan mengatakan, dengan alasan yang sulit dipahami,  bahwa persoalan pengungsi adalah persoalan Jerman, deutsches Problem: Jerman menata meja perjamuan dan mengundang orang-orang Suriah mengambil bagian di dalamnya. Terimalah akibatnya, dan bukan Hungaria.

Perubahan sikap Jerman terhadap pengungsi memang luar biasa. Demikian pula sambutan penduduk Jerman—meski tetap saja ada kaum ekstrem kanan yang menolak para pengungsi dengan ungkapan-ungkapan kasar. Namun, Jerman mengekspresikan kultur Jerman, deutsche Willkomenskultur, “kebudayaan menerima tamu.” Dalam tempo tidak sampai satu tahun, Jerman akan menampung sekitar 800.000 pengungsi—sebuah prestasi “kebudayaan menerima tamu” yang luar biasa. Bagi kanselir Angela Merkel, itu menjadi pertanda keibuannya—di Jerman dia akrab disapa mutti, ibu.

Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan besar bagi Jerman sendiri dengan kehadiran serentak pendatang dalam jumlah sebesar itu. Pertama, sebagaimana di Hadenau, Sachsen, yang menolak pengungsi beragama Islam, begitu pula seluruh Hungaria menyatakan hal yang sama. Dalam hubungan dengan agama di kalangan rakyat biasa timbul sentimen besar terhadap Amerika Serikat. Mengapa AS tidak mengulurkan tangan membantu nasib para pengungsi itu? Dalam pemahaman Eropa, semua adalah akibat dari penyerbuan AS terhadap Irak dengan akibat berantai sampai menghasilkan pengungsi dengan jumlah sebesar itu. Amerika Serikat justru terkesan menolak dengan alasan agama.

Masalah ras juga menjadi soal besar, apalagi di Jerman, dengan seluruh latarbelakang rasial terhadap kaum Yahudi pada Perang Dunia II. Dalam semua itu soal utama adalah masalah integrasi tatkala mereka diterima menjadi warganegara salah satu negeri Eropa.

Bagaimana solusi terhadap persoalan besar itu. Pertama, yang menyangkut wilayah induk dari semua soal, yaitu Suriah. Perang di Suriah kelihatannya saja sebagai perang melawan rezim Assad. Kini Rusia telah menanam kaki dan kuku dengan dukungan militer di Suriah. Rusia akan semakin mempersulit penyelesaian soal di negeri induk dalam hubungan dengan pengungsi.

Kedua, Eropa sebagai “negeri” penerima pengungsi terbesar. Sikap Eropa akan terbelah, yaitu seberapa jauh menoleransi penerimaan pengungsi dalam jumlah besar dengan perbandingan begitu timpang antara Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.Konflik di negeri-negeri Eropa dalam hubungan dengan masuknya gelombang pengungsi juga akan menentukan seberapa cepat mereka akan menutup pintu.***

Write a comment...
awesome comments!
Daniel Dhakidae

Daniel Dhakidae meraih gelar PhD (1991) di bidang pemerintahan dari Department of Government, Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi bertajuk “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry.”
Disertasi tersebut mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena telah “memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu.” Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975) dan Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987).
Selain menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas sejak 1994 sampai 2006, juga berkiprah sebagai redaktur majalah Prisma (1976); Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984); dan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1982-1984). Pria kelahiran Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945, yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk di Dewan Pengarah yayasan ini kemudian “menghidupkan” kembali jurnal pemikiran sosial ekonomi Prisma dan duduk sebagai Pemimpin Redaksi (sejak 2009) merangkap Pemimpin Umum (sejak 2011).
Banyak buku pernah ditulisnya antara lain Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) dan bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku bertajuk Social Science and Power in Indonesia (2005).

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial