header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Kereta Cepat tanpa Industrialisasi

RENCANA pembangunan dan pengembangan kereta cepat sepertinya akan segera terwujud begitu pemerintah mengumumkan siapa pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Pilihannya ada dua: pihak Jepang atau Tiongkok. Begitu juga pembiayaannya ada dua, yaitu APBN atau BUMN. Meski belum secara resmi, pemerintah cenderung memakai  yang kedua dibandingkan yang pertama, sehingga proyek kereta cepat itu dapat terealisasi menggunakan skema business-to-business.

Sebagai bagian dari pelaku ekonomi, skema bisnis tersebut tentu diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja entitas usaha BUMN yang baik akan menentukan output nasional. Selain itu, semakin baik kinerjanya, maka akan semakin produktif dan efisien serta dapat meningkatkan laba yang pada akhirnya memengaruhi bagian laba pemerintah di BUMN. Jika bagian laba pemerintah itu mengalami peningkatan, maka pengeluarannya dapat meningkat yang akhirnya menaikkan konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Perlu juga diingat bahwa pemerintah telah meningkatkan investasi di BUMN via penanaman modal negara, sehingga semakin terlihat upaya pemerintah menggunakan BUMN sebagai agen pembangunan dalam rangka program agenda prioritas nasional sesuai Nawacita, yakni pembangunan infrastruktur.

Arah kebijakan pemerintah seperti itu tentu akan menghadapi tantangan berupa, pertama, kinerja BUMN itu sendiri.  Apakah BUMN yang selama ini dikenal memiliki “reputasi” tidak produktif tiba-tiba dapat berubah menjadi produktif, efektif, dan efisien? Kedua, pemerintah meyakini bahwa realisasi pengembangan kereta api cepat menggunakan BUMN akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan pertanyaan apakah realisasi kereta api cepat akan berdampak pada ekonomi dan pembangunan?

Pemerintah sebaiknya jangan terjebak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang sempit. Upaya menahan laju pelambatan dengan berbagai realisasi proyek investasi memang dapat memberi dampak pada percepatan pertumbuhan, tetapi tingkat pertumbuhan yang lebih cepat belum tentu berdampak pada ekonomi bila ekonomi dilihat sebagai tingkat akumulasi. Singkat kata, tingkat pertumbuhan belum tentu berdampak pada tingkat akumulasi, sehingga untuk apa ada pertumbuhan kalau akumulasinya tidak signifikan.

Sebagian ekonom heterodoks sepakat bahwa pembangunan di negara berkembang dapat berhasil melalui proses industrialisasi yang memerlukan tingkat pertumbuhan jangka panjang dibandingkan stabilitas dan tingkat pertumbuhan jangka pendek. Investasi atau capital inflow yang masif dapat memberi dampak berupa stabilitas ekonomi, nilai tukar, dan kepercayaan pasar serta tingkat pertumbuhan. Namun, kalau itu hanya untuk jangka pendek dan dikelola demi tercapainya proses industrialisasi tentu akan sangat berat.

Untuk itu, pemerintah sebaiknya memilih indikator yang lebih tepat dalam rangka pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga tidak terjebak pada tingkat pertumbuhan yang sempit. Pemerintah sesungguhnya dapat belajar dari Tiongkok. Persaingan Jepang dan Tiongkok cukup menarik karena yang satu kapitalis lama sedangkan yang lain kapitalis baru. Keberhasilan Tiongkok menjadi negara kapitalis baru di tengah dominasi kapitalisme finansial menunjukkan bahwa proses industrialisasi masih dimungkinkan oleh negara berkembang.

Keberhasilan Tiongkok membuat dan mengembangkan kereta api cepat yang padat teknologi tidak terjadi secara mendadak. Sejak 2005, ekonomi negara itu lebih banyak bersandar pada sektor riset dan pengembangan setelah berhasil mewujudkan strategi industrialisasi sulih impor dan promosi ekspor antara 1971-2005.

Indonesia juga bisa belajar dari India yang mengalami krisis neraca pembayaran antara 1985-1992. Sebelum dilanda krisis, sebagaimana Tiongkok dan Indonesia, India mengadopsi strategi sulih impor. Ketika krisis menerjang, Pemerintah India membuka lebar-lebar keran investasi (foreign direct investment) secara drastis, mengadopsi liberalisasi nilai tukar mata uang, meminta bantuan IMF dan mengirim berton-ton emas sebagai kolateral, misalnya, ke Inggris. Akibatnya, ekonomi India menjadi stabil dan mengalami pertumbuhan, tetapi dampaknya terhadap industrialisasi bila dibandingkan dengan Tiongkok tidak terlalu dirasakan.

Untuk itu, proyek pembangunan dan pengembangan kereta api cepat bukan melulu soal memilih Jepang atau Tiongkok, tetapi sebaiknya juga memerhatikan industrialisasi di Indonesia itu sendiri. Proses industrialisasi memerlukan waktu secara bertahap mulai dari pertanian, aglomerasi, penyerapan teknologi hingga manufaktur yang kompleks dan canggih. Tahap pertama dan kedua saja Indonesia belum sepenuhnya berhasil, lantas apa dampaknya jika langsung lompat pada yang terakhir? Stabilitas tanpa proses industrialisasi tersebut tentu akan berdampak pada minimnya penyerapan tenaga kerja dan terhambatnya pengembangan sumber daya manusia.***

Write a comment...
awesome comments!
Fachru N Bakarudin

Menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, S2 di Université Paris 10 Nanterre dan Ph.D di Maison des Sciences Economiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dengan judul disertasi “Proses Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Cina dan India Periode 1945-2013”. Meraih penghargaan sebagai best dissertation dari AFIDES (Association Franco-Indonésien pour les Dévéloppement des Sciences) tahun 2013.

Pernah bekerja sebagai ekonom untuk kawasan Asia di OECD Development Centre, Paris, Prancis. Makalah diterima dan Narasumber dalam berbagai konferensi dan seminar internasional seperti African Program for Rethinking Development Economics, 55Bandung55 Conference, International Initiatives for Promoting Political Economy, International Input-Output Associations Conference, Energy Economics International Conference dan Indonesian Conference on Economic Development.

Buku yang sudah dipublikasikan: Pendekatan Ekonomi Heterodox. Publikasi internasional yang sudah diterbitkan: “Changement Politique Economique Institutionnel en Indonésie Période 1945-2013” (Marché et Organisation). Beberapa karya ilmiah yang akan dipublikasikan: “Profit Rate Analysis in Indonesia, China and India,” “Growth Regime Analysis in Indonesia, China and India,” “Liberalization and Its Impact on Structural Changes in Indonesia, China and India,” “Connectivity Analysis in Indonesia, China and India,” “Industrialization and Energy Savings Behaviour,” dan “Industrialization and Emissions Increase in Indonesia, China and India.”

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial