header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Paradoks Mesonasional

KINERJA ekonomi Indonesia sampai dengan akhir Triwulan II-2015 terlihat tidak terlalu mengesankan, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya mulai dari pembangunan infrastruktur hingga realokasi anggaran. Akibatnya, terjadi defisit neraca anggaran berjalan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan penyerapan anggaran yang rendah. Bagi para pelaku politik dan ekonomi, siklus pelambatan ekonomi itu merupakan tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah saat ini.

Pemerintah sendiri telah merumuskan RAPBN 2016 yang diyakini lebih realistis dibandingkan dengan APBN-P 2015. Pemerintah juga telah melakukan reshuffle dan berharap langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pasar yang pada akhirnya mengubah arah siklus ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Siklus pelambatan juga dapat dijumpai di Amerika, Eropa, dan China sejak krisis 2009.

Pandangan tersebut seolah-olah tidak sepenuhnya salah, namun tetap perlu diwaspadai. Pelambatan yang sedang terjadi saat ini juga merupakan sebuah politik ekonomi, yaitu proses tarik-menarik antara dolarisasi dan de-dolarisasi yang dapat ditelusuri ke belakang hingga tahun 1971. Ketika itu, Secretary of the Treasury Amerika SerikatJohn B Connally mendeklarasikan di Roma bahwa, “Dolar adalah mata uang kami, tetapi masalahnya adalah masalah Anda.” Sejak saat itu, AS mengeluarkan beberapa kebijakan terkait tingkat suku bunga yang banyak memberi dampak non-produktif pada ekonomi dan penurunan nilai mata uang lainnya.

Kebijakan terakhir darinya yang perlu dicatat adalah kebijakan quantitative easing, yakni penggelontoran dolar AS secara besar-besaran di planet bumi ini. Akibatnya, banyak negara berkembang yang rezim akumulasinya didominasi oleh paham pentingnya utang dan investasi luar negeri, termasuk Indonesia, mendapatkan dolar AS secara mudah. Tidaklah mengherankan jika Indonesia merupakan salah satu negara yang sekarang terimbas paling parah akibat dari kebijakan di masa lalu yang tidak terjadi begitu saja.

Kita tentu dapat membandingkan dengan negara “setingkat” yang juga mengalami kemerosotan nilai tukar, seperti Malaysia dan negara-negara BRICS yang mencakup Brasil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. Namun, ada perbedaan antara Indonesia dengan Rusia dan China, dua negara yang secara terbuka dan paling frontal melawan dominasi dolar AS. Keduanya tidak menggunakan dolar AS dalam berbagai transaksi keuangan.  Sementara Afrika Selatan, Malaysia, dan Kazakstan merupakan negara-negara yang juga mengalami penurunan nilai tukar akibat menentang dolarisasi. Sebut saja beberapa upaya de-dolarisasi yang telah dilakukan, seperti de-dolarisasi transaksi minyak dan gas bumi, pembentukan New Development Bankoleh BRICS atau Asian Infrastructure Investment Bank yang dipelopori China. 

Apa yang terjadi sekarang, seperti devaluasi mata uang yuan, merupakan tindakan politik Beijing terhadap kebijakan supremasi dolar AS ala Washington. Setiap perlawanan terhadap supremasi tersebut akan diberi “sanksi”, seperti pemisahan Rusia dari Eropa atau penetapan harga minyak sangat rendah dengan dukungan Arab Saudi dan pengisolasian China dari Trans-Pacific Partnership. Semua itu memberikan dampak sangat besar terhadap Indonesia dan masih akan terus berlanjut di masa depan.

Politik ekonomi yang menjadi faktor pelambatan ekonomi juga dapat dijumpai di tingkat domestik via intermediasi berbagai paradoks meso. Bank Indonesia seharusnya menjaga nilai tukar, namun di sisi lain pendapatannya justru meningkat akibat pelemahan nilai tukar. Otoritas Jasa Keuangan yang seharusnya mengawasi justru cenderung memungut dana dari lembaga-lembaga jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan. Pemerintah yang seharusnya memberikan bantuan dana kepada UMKM justru memberikan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN besar. Minyak dan gas bumi yang seharusnya menjadi infrastruktur industri justru menjadi sumber pendapatan negara. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pelemahan rupiah dan surplus APBN justru bebas dari tanggungjawab itu.

Berbagai paradoks lainnya pasti memiliki dampak tertentu terhadap ekonomi, terutama di sektor riil, dan secara langsung memengaruhi daya beli serta daya saing.  Bagaimanapun juga, dalam menghadapi guncangan politik ekonomi internasional dewasa ini, Pemerintah Indonesia memang sebaiknya “memasang” orang-orang yang memiliki komitmen jelas dan tegas terhadap proses pembangunan dan industrialisasi serta dapat memberikan short-cut terhadap paradoks-paradoks ekonomi nasional.***

Write a comment...
awesome comments!
Fachru N Bakarudin

Menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, S2 di Université Paris 10 Nanterre dan Ph.D di Maison des Sciences Economiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dengan judul disertasi “Proses Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Cina dan India Periode 1945-2013”. Meraih penghargaan sebagai best dissertation dari AFIDES (Association Franco-Indonésien pour les Dévéloppement des Sciences) tahun 2013.

Pernah bekerja sebagai ekonom untuk kawasan Asia di OECD Development Centre, Paris, Prancis. Makalah diterima dan Narasumber dalam berbagai konferensi dan seminar internasional seperti African Program for Rethinking Development Economics, 55Bandung55 Conference, International Initiatives for Promoting Political Economy, International Input-Output Associations Conference, Energy Economics International Conference dan Indonesian Conference on Economic Development.

Buku yang sudah dipublikasikan: Pendekatan Ekonomi Heterodox. Publikasi internasional yang sudah diterbitkan: “Changement Politique Economique Institutionnel en Indonésie Période 1945-2013” (Marché et Organisation). Beberapa karya ilmiah yang akan dipublikasikan: “Profit Rate Analysis in Indonesia, China and India,” “Growth Regime Analysis in Indonesia, China and India,” “Liberalization and Its Impact on Structural Changes in Indonesia, China and India,” “Connectivity Analysis in Indonesia, China and India,” “Industrialization and Energy Savings Behaviour,” dan “Industrialization and Emissions Increase in Indonesia, China and India.”

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial