header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Papua Baru dan Pancasila

RENTANG persoalan di Papua begitu luas. Kedalaman permasalahannya begitu menghujam. Kita bisa dibuat bingung untuk mencari simpul utamanya. Semua permasalahan seperti setara dan menuntut cara penyelesaian yang sama. Papua sudah bagaikan benang kusut. Tak jarang, setiap langkah untuk mengurainya tampak menjadi sia-sia.

Permasalahan Papua yang ruwet itu diterabas dengan berani oleh Presiden Joko Widodo pada awal Mei 2015. Kehadiran kembali Presiden di Papua kala itu sungguh mengejutkan. Dia mengambil dua kebijakan yang selama itu dianggap tabu, yakni memberi grasi kepada lima orang narapidana politik Papua dan membuka kembali akses media asing ke Papua tanpa perlu izin khusus.

Dengan dua kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo seolah menyampaikan pesan bahwa Papua kini merupakan wilayah terbuka. Seluruh rakyat di Papua bisa menikmati perkembangan demokrasi sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Rakyat Papua juga diperbolehkan menikmati kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa khawatir dijerat hukum seperti di masa lalu.

Selama ini, Papua dikenal sebagai daerah yang tertutup bagi jurnalis asing. Penutupan dilakukan dengan tujuan untuk mengisolasi kelompok-kelompok perlawanan atau separatis. Setelah ketertutupan itu berlangsung selama 52 tahun, kelompok perlawanan bukannya menghilang, melainkan terus berkembang. Ketertutupan tersebut tidak mengubah wajah Papua menjadi lebih baik, namun membuat kecambah permusuhan terus tumbuh berkembang biak.

Dalam ketertutupan itu, Papua seolah terisolasi dari dunia luar. Akibatnya, berbagai capaian kerja pemerintah di tanah Papua tidak diketahui oleh khalayak umum luar Papua, apalagi dunia internasional. Tidak mengherankan, jika dalam urusan Papua, komunitas internasional selalu berpandangan negatif terhadap Pemerintah Indonesia.

Agenda Kebangsaan

Pada 2015, Papua sudah 52 tahun kembali ke dalam Indonesia. Dalam periode itu, Pancasila seperti masih tampak asing bagi (warga) Papua. Banyak kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dikandung Pancasila tidak dijadikan pedomani dalam mengurus Papua. 

Meskipun ada perubahan positif di sana-sini, namun kondisi secara umum di Papua belum beranjak untuk menjadi lebih baik. Perkembangan Papua jauh tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia. Pelayanan kesehatan sangat terbatas, mutu pendidikan rendah, jaringan transportasi dan komunikasi kurang, serta listrik dan pasokan energi minim. Selain itu, aksi kekerasan oleh aparat keamanan dan kelompok perlawanan bersenjata masih terus terjadi. Keamanan dan kenyamanan menjadi barang langka. Akibatnya, masyarakat Papua bersikap skeptis dan opini anti-pemerintah mudah membiak.

Padahal, dulu, dalam pidato menyambut kembalinya Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia di Jayapura pada 4 Mei 1963, Presiden Soekarno menyatakan “mengadakan dalam Republik Indonesia satu masjarakat yang adil dan makmur, suatu masyarakat yang tiap-tiap orang hidup bahagia, tjukup sandang, tjukup pangan. Mendapat perumahan jang baik. Tidak ada anak-anak sekolah jang tidak masuk sekolah. Pendek kata, satu masyarakat jang adil dan makmur, jang tiap-tiap manusia hidup bahagia di dalamnja.”

Keadaan yang buruk tentu jauh dari norma-norma Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan bahwa grondslag (nilai dasar) Indonesia merdeka adalah ketuhanan, kebangsaan, musyawarah, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Rumusan lima nilai dasar itulah yang menjadi Pancasila seperti kita kenal sekarang.

Artinya, seluruh aparat pemerintah di Papua harus bekerja dengan bertumpu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan berupaya keras mewujudkannya. Masyarakat di Papua diajak mengenal dan memahami Pancasila bukan sekadar kalimat hafalan ketika duduk di bangku sekolah dan di setiap upacara, melainkan juga diimplemenasikan dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Dalam masalah kebangsaan, misalnya, masih terjadi ketegangan dalam memberi makna dan mengaktualisasikan kebangsaan di Papua. Kebangsaan di Papua perlu dikembangkan tanpa harus memusuhi pihak-pihak yang masih mempertanyakannya. Sejak awal, sejarah Papua menunjukkan bahwa kita punya tantangan tersendiri dalam masalah kebangsaan di Papua. Tantangan tersebut terasa kian berat karena cara “mengembangkan” kebangsaan di Papua masa lalu telanjur penuh diliputi dengan kecurigaan, kekerasan, dan permusuhan.

Kini, satu langkah maju sudah diambil Presiden Jokowi dengan memberikan grasi kepada lima orang narapidana politik yang selama ini dinilai berseberangan dengan pemerintah. Pembebasan kelima orang tersebut juga bisa dimaknai sebagai upaya memulihkan ikatan kebangsaan, bahkan dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan rasa saling percaya antara Papua dan Jakarta.

Saat ini nilai kebangsaan di Papua perlu dikembangkan dengan saling merangkul disertai semangat untuk menjalin dialog. Langkah maju Presiden Jokowi seperti itu juga bisa menjadi modal untuk membebaskan semua tahanan politik dan narapidana politik yang ada di Papua. Sementara untuk kelompok-kelompok yang tetap menyuarakan sikap berbeda, dialog bisa dilakukan terus-menerus dalam semangat persaudaraan, bukan permusuhan.

Dengan terus-menerus melakukan dialog, nilai-nilai kebangsaan Indonesia di Papua akan bisa diterima dan berkembang. Penerimaan tanpa paksaan adalah ladang penyemai subur bagi nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, segenap aparatur pemerintah di Papua, baik sipil maupun militer, perlu mengubah paradigma kerja menangani setiap tantangan masalah kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila akan bisa dipapuakan.

Media yang bebas untuk Papua, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi di Jayapura pada 10 Mei 2015, juga merupakan momentum bagi upaya memulihkan rasa saling percaya. Ketika rasa saling percaya terbangun, rasa kebangsaan pun dengan sendirinya akan bangkit. Artinya, dalam era pemerintahan Jokowi, sikap diskriminatif dan marginalisasi orang-orang Papua harus segera diakhiri dengan modal dasar tumbuhnya rasa saling percaya dan menguatnya rasa kebangsaan.

Agenda Kemanusiaan

Dalam masalah kemanusiaan atau yang dikenal dengan persoalan hak asasi manusia (HAM), Papua memiliki tantangan tersendiri. Banyak sekali permasalahan pelanggaran dan atau kegagalan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi HAM dikeluhkan oleh rakyat di Papua, baik perilaku aparat keamanan yang cenderung kasar maupun perilaku birokrasi yang tidak melayani rakyat dengan baik.

Intinya, praktik Pancasila di Papua masih tampak samar-samar. Karena itu, pemerintahan Joko Widodo mau tidak mau harus memperbaiki dan mengubah wajah kemanusiaan di Papua dengan menjadikan Pancasila sebagai “kata kerja” dan hasilnya harus bisa dirasakan oleh segenap rakyat di Papua.

Kondisi kemanusiaan di Papua memang perlu segera dipulihkan. Pelbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai bangsa harus bisa diselesaikan. Dialog atau musyawarah bisa dipakai sebagai jalan untuk pemulihan. Langkah mengajak segenap pihak di Papua untuk berdialog juga telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Tantangannya adalah perilaku dan kualitas aparatur keamanan di satu sisi dan kualitas pelayanan kepada rakyat di sisi lain. Intinya, kondisi kemanusiaan di Papua akan membaik seiring dengan membaiknya perilaku dan kualitas aparat keamanan. Presiden juga harus mengevaluasi sistem dan kinerja aparat keamanan di Papua. Perilaku buruk aparat keamanan di Papua otomatis akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional.

Karena itu, institusionalisasi langkah pemulihan kemanusiaan di Papua perlu segera dilakukan. Ada beberapa pilihan. Di antaranya adalah memfungsikan dan memperkuat Kantor Komnas HAM di Papua sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Khusus Papua. Selain itu, juga perlu dibuat semacam komisi khusus penanganan masalah kemanusiaan dan HAM di bawah kendali langsung Presiden dengan tugas melakukan rehabilitasi dan memberi restitusi kepada korban/penyintas dan keluarganya.

Memulihkan dan merehabilitasi korban pelanggaran HAM dan keluarganya merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah. Hanya pemerintah yang dipercaya rakyat Papua bisa dikatakan mempraktikkan Pancasila secara tepat di Papua.

Agenda Kesejahteraan

Kesejahteraan. Itu merupakan barang langka bagi sebagian besar rakyat di Papua, khususnya mereka yang bermukim di daerah lembah pengunungan, tepian rawa, dan pantai terpencil. Sesungguhnya, rakyat asli Papua berdiam dan hidup di daerah-daerah terisolasi itu. Minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, membuat kata “kesejahteraan” semakin menjauh dari kehidupan sehari-sehari rakyat di Papua.

Pedoman kesejahteraan dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Papua adalah RPJMN 2015-2019, yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terisolsasi; pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian; pemihakan terhadap orang asli Papua; penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan; pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama di wilayah terisolasi, dan; penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Papua Barat dan Provinsi Papua. Dari delapan agenda besar dalam RPJMN itu tampak adanya niat kuat mewujudkan sila kelima dari Pancasila. Tantangannya adalah konsistensi dan sinkronisasi.

Program yang dijalankan tidak konsisten dapat dengan mudah membuahkan kekecewaan. Begitu pula program yang tidak sinkron akan banyak menelan dana, dan hasilnya tidak bisa segera dirasakan atau dinikmati. Karena itu, agar program peningkatan kesejahteraan di Papua tidak berhenti sebagai proyek belaka, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan jelas dari Presiden. Proyek-proyek pembangunan tidak boleh lagi menjadi ladang berbagi-bagi fee. Proyekisme harus distop dan tanpa kepemimpinan yang tegas, pembangunan di Papua dengan semangat Pancasila akan menjadi absurd.

Kesejahteraan rakyat, khususnya orang asli Papua, mesti menjadi titik tujuan utama. Dengan kata lain, dalam setiap proyek atau program pembangunan, harus sudah ditentukan sejak awal jumlah orang Papua yang bisa terlibat dan memperoleh manfaat dari program dan proyek itu. Juga harus bisa dipastikan dalam jangka waktu berapa lama manfaat itu dapat dinikmati orang Papua. Tanpa memperhitungkan semua itu dari awal, segala macam proyek dan program pembangunan di Papua hanya akan berakhir pada kekecewaan dan kegusaran orang Papua yang selama ini terpinggirkan.

Selain itu, tanah di Papua perlu dipandang sebagai modal utama yang dimiliki orang asli Papua. Artinya, ketika investor masuk dan menanamkan modal di Papua, orang Papua tidak serta-merta kehilangan hak atas tanah. Tanah milik mereka harus dikonversi sebagai saham orang Papua di setiap perusahaan yang didirikan di Papua. Dengan demikian, orang Papua dapat menerima keuntungan sesuai perolehan keuntungan yang dinikmati perusahaan. Pengalaman PT Freeport yang telah menyingkirkan orang Papua dari lahannya, cukup menjadi pelajaran berharga.

Infrastruktur yang dibangun di Papua juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan budaya setempat. Jalan, pelabuhan laut dan sungai serta bandara memang dibutuhkan Papua. Namun, setelah jalan, pelabuhan, dan bandara usai dibangun, orang Papua tidak boleh menjadi “pengguna.” Pendek kata, bangunlah infrastruktur yang bisa membawa orang Papua maju bersama. Misalnya, jalan antar-kabupaten yang akan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pedalaman dan menghubungkannya dengan pelabuhan sungai, laut, dan udara. Selain itu, perpendek fasilitas pendukung elektrifikasi ke sentra-sentra ekonomi itu. Depot-depot BBM juga harus segera dibangun, karena tanpa bahan bakar minyak semua infrastruktur akan menjadi barang mangkrak.

Dengan kata lain, segala proyek infrastruktur yang dibangun di Papua harus mampu meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonomi orang asli Papua, bukan melulu menguras sumber daya alam tanah Papua. Papua “baru” hanya akan mengejawantah jika tiga agenda dasar Pancasila, sebagaimana telah diuraikan, bisa diwujudkan di Papua. Semoga.***

Write a comment...
awesome comments!
Amiruddin al-Rahab

Amiruddin al-Rahab meraih gelar Sarjana Sejarah dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dengan skripsi yang diterbitkan pada 2014 berjudul Ekonomi Berdikari Sukarno. Menyelesaikan S-2 di Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan tesis "Peremajaan Kaum Nasionalis Papua: Terbentuknya Presidium Dewan Papua 2000-2004." Banyak menulis buku dan artikel terkait sejarah, sosial-politik, serta hak asasi manusia dan budaya di Papua.

Sejak lama menggeluti dan meneliti isu HAM dalam konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada 2003, mendirikan Kelompok Kerja (Pokja) Papua, dan tujuh tahun berikutnya (2010) mendirikan Jaringan Damai Papua. Pernah menjadi penyelidik pelanggaran HAM dalam KPP HAM Timor-Timur, Wamena, Wasior, Abepura, serta Tanjung Priok dan anggota Pengkaji Daerah Operasi Militer, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Tim Pencari Fakta “Kasus Pembunuhan Munir”, terlibat sebagai anggota Tim Kajian Papua, LIPI, serta lama berkecimpung dalam kampanye dan advokasi HAM di organisasi Elsam, Jakarta. Pada 2014, mendirikan Papua Resource Center, sebuah lembaga yang mengkaji dan membangun pemahaman baru untuk perbaikan HAM dan pembangunan sosial-politik di Papua.