header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Referendum Tolikara?

ADA dua peristiwa besar yang mengejutkan publik di Indonesia di masa Ramadhan yang baru saja lewat. Pertama, referendum politik di Yunani, dan kedua, amuk massa di Tolikara, Papua. Keduanya tak saling berhubungan satu dengan yang lain pun tak ada kesamaan konteks, namun ada satu hal yang bisa dilihat sebagai persamaan, yakni perihal kesadaran politik masyarakat.

Pada awal Juli 2015, dari tanah leluhur para filsuf Eropa, terselenggara sebuah referendum terkait program penalangan utang negara Yunani senilai lebih dari 80 miliar dolar AS yang diajukan oleh Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF (Troika). Konsekuensi dari penalangan utang tersebut adalah tuntutan penghematan anggaran negara, termasuk pemangkasan aneka macam tunjangan kesejahteraan yang selama ini dinikmati rakyat Yunani. Troika menuntut jaminan bahwa utang tersebut akan dikembalikan, dan mereka merasa “berhak” menentukan ke mana arah alokasi anggaran negara (yang berasal dari utang itu) dialokasikan. Indonesia pernah mengalami tekanan semacam itu, ketika IMF mendesakkan Letter of Intent kepada pemerintahan Soeharto.

Referendum tersebut meminta persetujuan rakyat Yunani apakah menerima atau tidak syarat-syarat yang diajukan Troika demi penalangan utang tersebut. Hasilnya, lebih dari 60% rakyat Yunani menolak program penalangan utang berikut syarat-syarat yang diajukan Troika. Bahkan, sebagian besar dari mereka menganggap program penalangan hutang sebagai bentuk “kudeta” Uni Eropa terhadap pemerintahan dan rakyat Yunani. Singkatnya, rakyat Yunani telah sampai pada satu titik kesadaran politik bahwa situasi ekonomi-politik internasional, khususnya di kawasan Eropa, telah membawa mereka pada situasi kemiskinan.

Puluhan ribu kilometer dari Yunani, tepatnya di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada15 Juli terjadi sebuah amuk massa. Media Tempo memberitakan peristiwa itu dipicu oleh sebuah kasus pembunuhan pelaku perzinahan. Massa kemudian berupaya  mencari pembunuh pelaku perzinahan tersebut. Yang jelas, dalam peristiwa tersebut, lebih dari seratus rumah tradisional (honai) suku asli Papua di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang berada di Kampung Panaga, Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara, Papua, termasuk dua puskesmas dan satu kantor lembaga swadaya masyarakat, World Vision Indonesia, dibakar massa. Tidak tercatat jumlah korban jiwa dalam peristiwa itu, karena warga desa yang diserang pada saat yang sama sedang menghadirisebuah acara di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara.

Selang dua hari kemudian muncul peristiwa yang belakangan menimbulkan keprihatinan publik, terkait semacam “serangan” warga terhadap warga lain yang sedang melakukan shalat Id. Dalam kronologi yang dilansir pihak kepolisian, serangan tersebut akibat beredarnya semacam “surat edaran” yang dikeluarkan oleh sebuah majelis gereja (GIDI) yang berisi tentang larangan shalat Id. Peristiwa serangan itu kemudian memunculkan banyak protes di kalangan umat dan organisasi Islam nasional, serta menggelindingkan isu tentang rentannya kerukunan beragama di Tanah Papua.

Demikian luasnya protes tersebut dan sedemikian hebohnya pemberitaan dan perbincangan tentang peristiwa di Hari Raya umat Islam itu, seolah-olah Indonesia sedang menggelar sebuah“referendum” tentang kerukunan beragama. Rakyat Papua, khususnya di wilayah Tolikara,seolah-olah tengah dihadapkan pada pilihan apakah menerima atau tidak kehadiran sesama orang Indonesia beragama Islam.

Apabila dicermati dan dilihat benar-benar segala macam catatan seputar Papua, rakyat di sana tidak pernah punya masalah terkait isu-isu keagamaan. Masalah besar yang dihadapi oleh rakyat Papua selama ini adalah kesejahteraan sosial dan keterbelakangan akibat eksploitasi kapitalisme pertambangan dan perkebunan. Itu masih ditambah lagi dengan sejumlah besar praktik kekerasan yang dilakukan aparat militer terhadap rakyat Papua. Dua masalah tersebut sedikit banyak memunculkan kesadaran politik rakyat Papua untuk “tidak suka” terhadap dan atau “melepaskan diri” dari Indonesia. Dengan demikian, kemunculan isu kerukunan beragama di tengah rakyat Papua tampak sebagai suatu rekayasa murahan, ketimbang bagian dari kesadaran politik massa.

Beruntung, sastrawan Bertolt Brecht pernah mengingatkan, “Kebutahurufan (iliterasi) yang paling parah adalah kebutahurufan politik. Mereka yang mengidapnya tidak menyadari bahwa dari sikap tidak mau tahunya tentang politik lahirlah pelacuran, anak-anak telantar, para pencuri paling durjana, dan para politisi buruk, korup, yang merangkap sebagai pelayan sangat taat pada perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional.” Hal mengerti politik bukanlah hasil dari keterpikatan kita akan sensasi-sensasi kekerasan ala film-film Holywood, tetapi ia adalah cara, sebuah metode untuk mengungkapkan kebenaran yang dalam hal ini, sebagaimana ditunjukkan rakyat Yunani, kebenaran akan kesadaran politik rakyat Papua.***

Write a comment...
awesome comments!
Anom Astika

I Gusti Agung Anom Astika sempat mengikuti kuliah di Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (1988-1996).

Kuliahnya terhenti setelah rezim Orde Baru menjebloskannya ke dalam tahanan selama tiga tahun, karena aktivitas politiknya bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Putra Bali yang lahir pada 7 Juni 1971 itu kembali melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, sejak 2005.
Sekarang, dia bekerja sebagai peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), serta menulis dan menerjemahkan beberapa buku untuk sejumlah penerbit.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial