header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Di mana Bung Karno Lahir? Nusantara!

HANYA ibu kandung yang tahu persis di mana seseorang dilahirkan. Dalam spekulasi paling liar pun, bapak kandung bisa dikatakan tidak tahu persis di mana dan kapan anaknya lahir. Demikianlah dalam seluruh kontroversi tempat kelahiran Bung Karno; hanya ibunya yang tahu dan bisa memberikan kesaksian.

Masalah menjadi lain ketika soal lahir, di mana dan kapan, menjadi urusan hukum dan politik. Dalam kedua urusan itu, kelahiran seseorang disangkutpautkan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk menentukan apakah seseorang boleh atau tidak menjadi warga negara; apakah seseorang boleh atau tidak mencalonkan diri untuk menduduki suatu posisi tertentu dalam sebuah negara.

Setiap orang dari mana pun asalnya yang lahir di wilayah Amerika Serikat dengan sendirinya menjadi warga negara Amerika Serikat, ius soli, sampai dia sendiri memutuskan kelak kewarganegaraan apa yang dipilihnya saat memasuki usia 21 tahun (?). Barack Obama nyaris gagal menjadi calon presiden Amerika Serikat lantaran sebagian kubu Republik meragukan tempat kelahirannya—bukan di Hawaii, melainkan di Kenya. Sebaliknya, setiap orang yang lahir di mana dan kapan pun bila salah satu orang tuanya berdarah Yahudi dengan sendirinya dia menjadi orang Yahudi, ius sanguinis.

Di sini muncul persoalan dengan tempat kelahiran Bung Karno apakah di Blitar atau Surabaya. Sekali lagi, bila ditarik ke titik ekstrem, hanya ibu kandungnya yang tahu persis tempat dia dilahirkan. Namun, kelahiran tokoh seperti Bung Karno bukan lagi soal alam, locus partus, place of birth. Tempat lahir itu menjadi politis bagi sedemikian banyak kelompok, baik kelompok kepentingan maupun kelompok ideologis, serta bagi Bung Karno sendiri.

Sepanjang yang kita tahu, ketika Bung Karno mengatakan sesuatu tentang tempat kelahirannya, hanya Surabaya yang dia sebut. Penulis biografi Soekano paling mutakhir (1999), Lambert Giebels, seorang Belanda yang sama sekali tidak bersimpati kepada Soekarno, mengatakan tentang tanggal dan tempat lahirnya: “In het huis an de Pasar Besar werd op 6 Juni 1901 Soekarno geboren”, dan “Pasar Besar” itu ada di Soerabaja. Konfirmasi tentang hal itu dapat dibaca dalam dokumen procesverbaal, interogasi yang diadakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda di Bandung pada 1933. Ketika Bung Karno ditanya di mana dilahirkan, tanpa ragu dia menjawab “Soerabaja.”

Untuk Bung Karno, Soerabaja memberikan seribu social capital, intellectual capital, dan political capital bagi karier politiknya sejak zaman kolonial hingga wafatnya. Soerabaja adalah relasi politik pertama dengan para aktivis politik yang bernaung di bawah Syarekat Islam; Soerabaja adalah tempat kegiatan intelektual dewasa pertama Soekarno beserta studinya di HBS, Hoog Burgere School, sekolah menengah elite di zaman Belanda. Soerabaja adalah salah satu kota tempat Bung Karno mengumpulkan massa pertama setelah dibebaskan bersyarat, ketika dipenjara kali pertama, dari penjara Banceui, Bandung. Karena kegiatan di Soerabaia itulah dia ditangkap kembali di Jawa Tengah, dijebloskan ke penjara Soekamiskin, dan menuju ke pengasingan serta pemulihan di Endeh, Flores, pada 1934.

Namun, sebagaimana dikatakan di atas, bagi tokoh sekaliber Bung Karno mempersoalkan tempat kelahiran bukan sekadar locus, tetapi politik itu sendiri. Semuanya berawal dari masa Orde Baru. Dalam berbagai kesempatan, ketika berbicara tentang di mana akan dikuburkan, Bung Karno mengatakan “kuburkan aku di bawah pohon rindang” dan yang dia maksud adalah Bogor, di tanah Priangan. Akan tetapi, ketika Bung Karno wafat pada 1970, “wasiat” penguburan “di bawah pohon rindang”, Bogor, adalah locus politicus, dan karena itu berbahaya. Pertama, Bogor terlalu dekat dengan Istana Bogor, tempat “Surat Perintah Sebelas Maret” dikeluarkan dan tidak pernah ada satu mata pun pernah melihat naskah aslinya ditandatangani. Kedua, Bogor terlalu dekat dengan Jakarta. Pada 1970, masa honey moon antara militer Orde Baru dengan mahasiswa sudah menuju akhir. Pengecohan Orde Baru tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) mengadakan kudeta tunggal mulai tercium aroma palsunya, karena yang mengadakan kudeta adalah militer. Bau palsu bahwa Gerwani melakukan tarian telanjang sambil mengiris dan menyayat anggota tubuh para jenderal yang dibunuh juga mulai tercium. Semua itu menjadi modal bagi para mahasiswa, satu-satunya kelompok masyarakat yang berani angkat bicara mengenai soal-soal di atas.

Dengan pelbagai alasan di atas maka soal tempat kelahiran menjadi kian serius untuk alasan lain, yakni tempat penguburan Bung Karno. Jika Bogor bukan pilihan terbaik bagi Orde Baru, maka akan sangat terhormat bila Bung Karno dimakamkan di tempat darah ibunya tertumpah untuk melahirkannya. Surabaya sama sekali tidak, dan tidak boleh menjadi pilihan—berapa kali pun Bung Karno mengatakan bahwa itulah tempat kelahirannya; berapa kali pun dokumen-dokumen lama zaman kolonial mengatakan bahwa itulah tempat kelahiran Bung Karno.

Pilihannya adalah kota kecil Blitar tempat Soekemi, ayahnya yang seorang guru, mengajar sekaligus tempat Bung Karno menghabiskan masa kecil. Blitar menjadi pilihan minus malum yang memberikan rasa tenteram pada Orde Baru. Maka, jadilah Blitar tempat kelahiran Bung Karno menjadi alasan utama bagi tempat pemakaman Bung Karno. Berikut ini alasan ketiga, yakni konotasi Blitar dengan PKI, kuburan massal anggota PKI di Blitar Selatan, dan lain-lain yang makin sepadan dengan pikiran Orde Baru.

Apa makna tempat kelahiran Bung Karno bagi bangsa Indonesia sekarang? Apakah harus diputuskan—oleh pemerintah, sebagaimana ada bisikan lantang dari beberapa pihak—di mana Bung Karno lahir? Sekali lagi, itu usaha sia-sia karena hanya ibu kandung yang tahu di mana orang lahir, yaitu Surabaya! Di sisi lain, Bung Karno bisa lahir di mana saja di Nusantara. Atau katakan saja tempat lahir Bung Karno di Nusantara, kalau yang dimaksud adalah Bung Karno sang Proklamator dan Bapak Bangsa.***

Write a comment...
awesome comments!
Daniel Dhakidae

Daniel Dhakidae meraih gelar PhD (1991) di bidang pemerintahan dari Department of Government, Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi bertajuk “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry.”
Disertasi tersebut mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena telah “memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu.” Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975) dan Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987).
Selain menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas sejak 1994 sampai 2006, juga berkiprah sebagai redaktur majalah Prisma (1976); Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984); dan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1982-1984). Pria kelahiran Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945, yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk di Dewan Pengarah yayasan ini kemudian “menghidupkan” kembali jurnal pemikiran sosial ekonomi Prisma dan duduk sebagai Pemimpin Redaksi (sejak 2009) merangkap Pemimpin Umum (sejak 2011).
Banyak buku pernah ditulisnya antara lain Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) dan bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku bertajuk Social Science and Power in Indonesia (2005).

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial