header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

FIFA: Organisasi Permainan Paling Serius di Dunia

KETIKA pemilihan presiden FIFA diumumkan Jumat, 29 Mei 2015, malam waktu Zurich, Swiss, dan perbedaan suara 133:73 untuk Sepp Blatter, Pangeran Ali bin al-Hussein dari Yordania naik mimbar dan mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden FIFA serta tidak bersedia mengikuti pemungutan suara putaran kedua di mana pemenang harus memperoleh dua pertiga (140) suara dari 209 negara peserta kongres,. Hasil itu menutup semua kesempatan Pangeran Ali, seperti sudah diperkirakan. Blatter menjadi satu-satunya kandidat dan otomatis menjadi presiden FIFA terpilih. Itu tercatat sebagai pemilihan presiden paling singkat dalam sejarah FIFA. Joseph (Sepp) Blatter naik mimbar untuk kelima kalinya untuk memberikan inaugural speech dengan berkata: “Aku suka Anda. Anda semua telah mengembalikan aku ke FIFA. Aku tidak sempurna. Memang siapa yang sempurna?” Untuk sementara seluruh kontroversi tentang kepemimpinan FIFA bungkam.

Namun, kebungkaman tidak lantas menyembuyikan seribu satu soal yang ada di seputar FIFA dan Sepp Blatter. Mari kita mulai dengan soal pertama. Sembilan orang ditangkap polisi sehari sebelum Kongres FIFA dan tujuh orang langsung diterbangkan ke Amerika Serikat atas perintah Kejaksaan Agung Amerika Serikat. Persoalan tidak berhenti di sana. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung mengeluarkan suara mempersoalkan apa hak Amerika Serikat menangkap orang yang bukan warga negara AS di negeri di luar wilayah hukum AS? Itu tidak lain menunjukkan kegilaan AS untuk selalu campur-tangan dalam semua urusan di dunia. Menurut Putin, penangkapan sejumlah delegasi FIFA itu tidak semata-mata berurusan dengan korupsi, melainkan juga bertujuan menggagalkan keputusan FIFA agar Rusia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018.

Persoalan olahraga menjadi politik sesungguh-sungguhnya. Politik pertama adalah blok yang sudah tercipta persis seperti di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengotakngotakkan suara negara-negara berkembang berhadapan dengan negara-negara maju dengan memakai prinsip demokrasi yang dibawa oleh negara maju, yakni one man one vote. Prinsip itu diterjemahkan ke dalam bahasa PBB menjadi one state one vote. FIFA juga memakai prinsip sama persis, yakni satu negara, satu perserikatan sepakbola satu suara.

Apa artinya? Seluruh Eropa (Barat) mempersoalkan hal itu dengan nada diskriminatif. Bagaimana mungkin FIFA dikuasai oleh negara-negara seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, tempat olahraga sepak bola berada pada tingkat tidak berkembang, dari segi finansial juga tidak berarti, dan terutama dari segi konsentrasi keahlian bermain bola yang berada dalam kadar rendah? Mereka menguasai mayoritas suara yang kali ini memenangkan Blatter untuk kelima kalinya. Bila sekiranya FIFA diberi kewenangan menciptakan sebuah badan, seperti Dewan Keamanan PBB yang mempuyai hak veto, Eropa pasti akan langsung menangkapnya.

Politik kedua, yaitu campur tangan AS yang menangkap para petinggi FIFA dengan gaya koboi Texas. Semua informasi tentang itu sudah lama dimiliki, namun kesempatan yang ditunggu-tunggu adalah ketika semua delegasi berkumpul dalam kongres FIFA di Zürich, Swiss. Dengan demikian, peristiwa penangkapan tersebut dapat menghancurkan reputasi Presiden FIFA Sepp Blatter yang tetap bersikukuh bahwa korupsi dan kongres adalah dua hal berbeda. Alasan teknis korupsi boleh jadi benar, sesuatu yang akan menjadi jelas bagi semua orang di pengadilan. Namun, sangat naif bila dunia hanya menganggap korupsi menjadi satu-satunya alasan AS menangkap para petinggi FIFA itu. Bahwa Rusia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, yang hanya berjarak tiga tahun dari sekarang, bukan sesuatu yang tidak dipikirkan Amerika Serikat. Keterlibatan Rusia di Ukraina agaknya berada di balik bayang-bayang FIFA. Intervensi Rusia di Ukraina dengan sendirinya mengundang intervensi AS di FIFA.

Politik ketiga lebih dalam arti political-economy olahraga sepak bola. Di tengah kritik tajam Uni Sepak Bola Eropa (UEFA ) yang menuntut Sepp Blatter mundur dan kongres dibatalkan, serta boikot terhadap semua pertandingan yang diselenggarakan FIFA, banyak lika-liku berada di baliknya. Dukungan Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mendesak agar Presiden FIFA Sepp Blatter mundur menambah kental unsur politik dari organisasi atau otoritas sepak bola tertinggi dunia itu.

Namun, koran dan beberapa media cetak di Jerman melihat persoalan itu dengan kritis: “Awas UEFA bisa menjilat ludah sendiri.” Yang dimaksud “menjilat ludah” adalah apa yang harus diperbuat dengan usainya Kongres FIFA yang sah. Presiden DFB, Deutsche Fussball Bund, mulai ditarik-tarik Blatter untuk menjadi Wakil Presiden FIFA. Semua tidak luput dari latar belakang kepentingan bisnis yang terkait dengan FIFA bagi petinggi-petinggi UEFA. Presiden UEFA Michel Platini, misalnya, mendapat proyek besar di Qatar dengan terpilihnya negeri ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Franz Beckenbauer, meski bukan pengurus UEFA, tetap dianggap otoritas di bidang sepak bola dan kini menjadi juru bicara Gasprom, perusahaan minyak terbesar Rusia. Surat kabar die Zeit dengan sinis bertanya “di mana Beckenbauer?”; “diamnya begitu bising”, “sein Schweigen ist so laut!”

Semua ini hanya untuk mengatakan bahwa soal di FIFA tidak akan selesai dengan mundurnya Blatter, sebagaimana terpilih kembalinya Blatter tidak membuat FIFA menjadi lebih baik---meski dia mengatakan semoga ini menjadi suatu awal baru, dan jangan membuang FIFA ke lumpur.***

Write a comment...
awesome comments!
Daniel Dhakidae

Daniel Dhakidae meraih gelar PhD (1991) di bidang pemerintahan dari Department of Government, Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi bertajuk “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry.”
Disertasi tersebut mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena telah “memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu.” Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975) dan Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987).
Selain menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas sejak 1994 sampai 2006, juga berkiprah sebagai redaktur majalah Prisma (1976); Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984); dan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1982-1984). Pria kelahiran Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945, yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk di Dewan Pengarah yayasan ini kemudian “menghidupkan” kembali jurnal pemikiran sosial ekonomi Prisma dan duduk sebagai Pemimpin Redaksi (sejak 2009) merangkap Pemimpin Umum (sejak 2011).
Banyak buku pernah ditulisnya antara lain Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) dan bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku bertajuk Social Science and Power in Indonesia (2005).

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial