header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Negeri Pertanian yang Meremehkan Pertanian

PADA hari Senin, 18 Mei 2015, untuk merayakan ulang tahunnya ke-70, HS Dillon, PhD, seorang ahli ekonomi pertanian tamatan Cornell University, Amerika Serikat, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya membela kaum tani, membawakan sebuah orasi kebudayaan bertajuk “Kemiskinan-Kesenjangan: Perbuatan atau Pembiaran?” di Taman Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dihadiri ratusan orang dari segala lapis kaum terpelajar.

Beberapa tema pokok dibicarakan dalam pidato tersebut seperti akan dikemukakan di bawah ini. Namun, intinya adalah semakin kasat-matanya kemiskinan; kesenjangan juga semakin meningkat. Salah satu alasan utamanya adalah pembiaran dan pengabaian nasib kaum tani dalam berbagai dimensi. Dimensi pokok dan paling utama adalah tanah yang juga menjadi barang modal paling dasar bagi siapa pun, terutama bagi petani.

Dalam urusan tanah ada dua soal utama. Pertama, apakah masih ada tanah untuk pertanian. Lahan pertanian dari waktu ke waktu semakin menyusut, terutama karena ekspansi industri dalam segala bidang. Lahan pertanian selalu menjadi korban pertama ketika rencana perluasan dan ekspansi industri segala jenis dijalankan.

Kedua, kalau memang ada, siapa yang sebenarnya memiliki tanah? Sudah bertahun-tahun dan sekian dasawarsa persoalan yang sering dibicarakan adalah absenteeism dalam hal pemilikan tanah. Tanah di desa tidak lagi dimiliki oleh orang desa, tetapi manusia kota, para pemilik modal di kota. Dengan tidak lagi memiliki tanah hanya ada dua pilihan bagi orang desa, yaitu menjadi buruh tani yang mengerjakan tanah orang lain para pemilik tanah di desa. Pilihan kedua adalah urbanisasi. Mereka menjual tenaga untuk menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, dan lain-lain, di kota.

Secara makro, dikatakan oleh Dillon, rasio gini (gini ratio) kepemilikan tanah meningkat tinggi. Itu berarti penguasaan tanah selama ini terkonsentrasi di tangan sedikit pemilik tanah dan kecenderungan semakin tinggi bahwa hanya sedikit orang yang memiliki tanah. Kalau yang disebut “sedikit” itu termasuk di dalamnya peran absenteeism, maka tampak semakin jelas bahwa serbuan kota ke desa berlangsung agresif dan dengan sendirinya bisa dibayangkan betapa kesenjangan itu semakin lebar.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi tanpa kendali? Jawaban langsung bisa saja disampaikan dalam arti kerakusan modal adalah jawaban pertama yang bisa diberikan. Namun, di samping modal, perlu pula diangkat sesuatu yang terjadi di dunia pendidikan. Bagi yang pernah belajar sosiologi, ekonomi, antropologi pada kuliah-kuliah awal, pasti mendengar atau mengetahui teori tentang perkembangan masyarakat yang berjenjang-jenjang, the stages of growth. Pada tahap awal, masyarakat manusia tidak menetap tetapi mengembara ke berbagai tempat mencari makan; dengan demikian lahirlah masyarakat pengembara. Sesudah itu manusia menetap, karena mulai mengolah lahan pertanian. Setelah pertanian, masyarakat mulai mengerjakan industri.

Dengan demikian, masyarakat maju merupakan masyarakat yang meninggalkan pertanian dan masuk ke dalam industri. Semua yang berbau pertanian dianggap masa lalu dan dianggap kuno. Demi kemajuan, manusia dengan bakat terbaik ramai-ramai meninggalkan pertanian dan perdesaan. Hal semacam itu masih berlangsung hingga hari ini, ketika urbanisasi yang berarti manusia desa meninggalkan desa dan kota-kota sebagai tempat tujuan menjadi sesuatu yang tidak tertahankan.

Apa yang terjadi dengan kehidupan desa? Sudah banyak yang berspekulasi tentang itu. Namun, Dillon menyajikan sejumlah data empiris cukup mengejutkan. Terjadi penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 5,096 juta dalam sepuluh tahun sejak 2003 hingga 2013. Itu semua berhubungan dengan pelepasan tanah oleh petani gurem, dan bisa diduga kota-kota menjadi tempat tujuan mereka.

Akibat langsung lainnya adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh petani, karena seluruh struktur ekonomi sama sekali tidak menguntungkan kaum tani. Ketika harga beras naik, hampir semua orang kota, termasuk birokrat pemerintah, seperti kebakaran jenggot dan beramai-ramai merancang bagaimana menurunkan harga. Cara paling mudah untuk mengatasinya adalah impor beras. Hal tersebut berarti menutup dan mematikan akses masyarakat petani pada uang.

Namun, hal paling mengenaskan adalah usaha pertanian semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Persentase kaum muda berusia 25-34 tahun yang bergiat dalam usaha pertanian menurun drastis, karena desa dan pertanian sama sekali tidak memberi daya tarik bagi mereka.

Dengan seluruh argumen yang diberikan, kesimpulannya tidak lain adalah munculnya kesenjangan dan kemiskinan dihasilkan oleh dua jenis kebijakan, yaitu kesalahan strategi pembangunan dan  sebuah “perbuatan” kebijakan sekaligus pembiaran.

Apa penyelesaian terhadap masalah tersebut? Secara teoretis bisa dikatakan bahwa people-driven development strategy adalah salah satu tawaran terbaik. Kalau sekitar 80 persen penduduk bangsa ini adalah mereka yang berdiam di desa, maka strategi pembangunan harus mengarah sekaligus ditujukan kepada mereka meningkatkan pendapatan di wilayah perdesaan, yang juga berarti meningkatkan usaha pertanian dan memakmurkan kaum tani.***

Write a comment...
awesome comments!
Daniel Dhakidae

Daniel Dhakidae meraih gelar PhD (1991) di bidang pemerintahan dari Department of Government, Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi bertajuk “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry.”
Disertasi tersebut mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena telah “memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu.” Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975) dan Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987).
Selain menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas sejak 1994 sampai 2006, juga berkiprah sebagai redaktur majalah Prisma (1976); Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984); dan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1982-1984). Pria kelahiran Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945, yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk di Dewan Pengarah yayasan ini kemudian “menghidupkan” kembali jurnal pemikiran sosial ekonomi Prisma dan duduk sebagai Pemimpin Redaksi (sejak 2009) merangkap Pemimpin Umum (sejak 2011).
Banyak buku pernah ditulisnya antara lain Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) dan bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku bertajuk Social Science and Power in Indonesia (2005).

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial