header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Subsidi Negara bagi Oligarki Partai

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu silam mengemukakan sebuah pikiran yang menarik perhatian publik tentang persoalan yang sudah sekian lama dibicarakan tetapi tidak pernah ada konsekuensi serius. Sejak reformasi bergulir lima belas tahun lalu, sudah dibicarakan pembiayaan partai politik atau party financing. Bahkan, beberapa lembaga swasta sudah membicarakan persoalan itu jauh sebelum era Reformasi. Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar dialokasikan dana dari APBN sebesar 1 triliun rupiah untuk membiayai setiap partai politik.

Bila itu dilaksanakan, sekurang-kurangnya puluhan triliun rupiah dikucurkan setiap tahun untuk partai politik agar bisa bersaing dalam pemilu. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam hubungan itu.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita buka dokumen untuk mengetahui apakah partai politik di belahan dunia lain dibiayai oleh negara. Jawabannya adalah “YA” dalam huruf besar. Banyak negara sebesar Jerman, Perancis, dan lain-lain, memberikan dana subsidi kepada partai dalam persentase besar dari APBN masing-masing negara. Sementara negara-negara berkembang, seperti Meksiko dan Turki, memberi sumbangan besar bagi kehidupan dan kegiatan partai politik dengan alasan masing-masing. Meksiko, misalnya, sumbangan dana tersebut dimaksudkan agar partai politik tidak dibiayai oleh mafia narkoba. Dengan demikian, subsidi negara kepada partai politik bukan sesuatu hal aneh.

Ada beberapa soal dalam hubungan dengan subsidi pembiayaan partai politik. Pertama, berapa besar jumlah subsidi ideal agar kehidupan partai berjalan wajar. Kedua, apa persyaratan agar uang negara yang diberikan kepada partai dipakai dengan tingkat akuntabilitas setinggi mungkin. Ketiga, struktur partai seperti apakah yang diperkirakan layak menerima bantuan seperti itu.

Jumlah dana yang diberikan kepada parpol bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dengan demikian, tidak mungkin menjiplak mentah-mentah jumlah dana yang diberikan suatu negara. Di sini ada dua pertimbangan rasional, yakni jumlah dana harus cukup besar yang membuat kegiatan operasional sebuah partai bisa berjalan “normal.” Namun, jumlahnya tidak boleh terlalu besar sehingga membuat partai politik menjadi “manja.” Manja adalah eufemisme dari sikap menunggu dana sebagai revenue dan bukan demi action plan. Kedua hal itu berbeda. Dengan melihat dana sebagai revenue maka ada kecenderungan besar dana tersebut dipakai untuk kegiatan-kegiatan administratif, seperti tunjangan dan gaji para petugas partai. Sedangkan dana bagi suatu rencana kerja akan dipakai bagi kegiatan-kegiatan substantif partai bersangkutan demi perkembangan demokrasi substantif.

Masalah kedua adalah akuntabilitas partai terhadap dana. Sudah menjadi asumsi umum bahwa partai politik merupakan pranata demokrasi terpenting; hampir tak terbayangkan ada demokrasi tanpa adanya partai politik. Namun, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa pranata terbesar bagi demokrasi itu adalah sebuah lokus yang paling tidak demokratis. Kalaupun ada demokrasi di dalam partai, itu semata-mata untuk dua kepentingan, yakni mobilisasi suara untuk mendukung atau menjatuhkan figur tertentu dalam birokrasi partai. Sedangkan demokrasi dalam masalah finansial adalah “tabu” sejak iuran partai tidak laku dalam sistem kepartaian bangsa ini—dahulu sangat berarti. Dengan sikap semacam itu subsidi negara lebih menjadi nestapa daripada berkat.

Masalah ketiga adalah struktur partai penerima dana negara. Ketika diangkat, masalah tersebut justru akan menyentuh inti partai itu sendiri. Di atas sudah disinggung bahwa pranata demokrasi terbesar adalah yang paling tidak demokratis dalam masalah finansial, maka struktur tersebut semakin masif dalam arti struktur ini menjadi keras seperti “batu hitam” dan tidak memberikan peluang demokrasi dalam pengertian adanya kontrol dari bawah berdasarkan hierarki kepartaian terhadap dana.

Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa kecenderungan oligarki di dalam partai politik adalah sesuatu yang boleh dibilang “alamiah.” Di situ ada dilema besar yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum gerakan membagi-bagi dana triliunan rupiah menjadi gerakan yang efektif. Dana negara—artinya uang rakyat—tidak bisa diberikan kepada sebuah partai dengan kecenderungan oligarkis tinggi. Oligarki dalam arti sederhana di sini adalah mengerucutnya sistem pengambilan keputusan pada segelintir orang yang memegang kekuasaan dalam partai, termasuk keputusan tentang penggunaan dana.

Oligarki dalam sistem kepartaian bangsa ini berpasangan dengan kecenderungan dinastik. Dalam hal dinasti tidak dimungkinkan, maka dengan sangat kasat mata beberapa partai menerapkan kameraderei, sistem perkoncoan. Semua menjadi alasan lain untuk mengatakan bahwa rencana memberikan sumbangan dana triliunan rupiah kepada partai politik harus dikaji sematang-matangnya sebelum keputusan itu diambil. Setiap kecenderungan oligarkis harus menjadi alasan untuk menghentikan subsidi negara kepada partai.***

Write a comment...
awesome comments!
Daniel Dhakidae

Daniel Dhakidae meraih gelar PhD (1991) di bidang pemerintahan dari Department of Government, Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi bertajuk “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry.”
Disertasi tersebut mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena telah “memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu.” Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975) dan Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987).
Selain menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas sejak 1994 sampai 2006, juga berkiprah sebagai redaktur majalah Prisma (1976); Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984); dan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1982-1984). Pria kelahiran Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945, yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk di Dewan Pengarah yayasan ini kemudian “menghidupkan” kembali jurnal pemikiran sosial ekonomi Prisma dan duduk sebagai Pemimpin Redaksi (sejak 2009) merangkap Pemimpin Umum (sejak 2011).
Banyak buku pernah ditulisnya antara lain Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) dan bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku bertajuk Social Science and Power in Indonesia (2005).

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial