header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Gerakan Buruh di Asia dalam Perubahan Rantai Nilai Global

Prolog

Dalam buku berjudul The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries, Kathi Weeks—seorang feminis sosialis—mengemukakan bahwa kerja bersifat publik dan politis. Kerja bukan sekadar aktivitas/praktik ekonomi, melainkan aktivitas yang juga terintegrasi dalam lingkup sosial, politik, dan bahkan keluarga.[1]

problem-with-work

Hal-hal berkaitan dengan kerja sangat penting untuk dibahas secara lebih mendalam guna memahami lebih jauh peta politik kelas, baik di tingkat lokal/daerah, nasional, maupun internasional. Terkait dengan itu, menurut Michael Burawoy, pengorganisasian kerja memiliki dampak politis dan ideologis yang dapat dengan mudah dilihat, misalnya, pada dinamika gerakan buruh di dalamnya.

[ii]

Seiring dengan kian intensifnya globalisasi neoliberal sebagai arus utama ekonomi sebagian besar negara-negara di dunia, pengorganisasian kerja pun mengalami banyak perubahan. Kita mengenal pengorganisasian kerjaala Fordisme, Taylorisme, Neo-Fordisme dan sebagainya. Berbagai bentuk pengorganisasian tersebut memiliki value chain yang berbeda dan memengaruhi karakteristik gerakan buruh di dalamnya. Kini, pembagian kerja secara internasional atau International Division of Labour(IDL) telah mengalami banyak perubahan dan memengaruhi siklus value chain secara global.

emerging trends coverIni merupakan ulasan atas buku yang ditulis Surendra Pratap berjudul Emerging Trends in Factory Asia: International Capital Mobility, Global Value Chains, and the Labour Movement. Buku yang ditulis secara sistematis dengan data amat kaya tersebut memaparkan pelbagai persoalan terkait kerja dan hubungan kerja dalam konteks ekonomi politik saat ini, yakni globalisasi neoliberal. Dalam buku ini Pratap membangun tesis bahwa sistem kerja yang berlaku di dunia dewasa ini, dalam lingkup global value chain[iii], memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika gerakan buruh di Asia, khususnya di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur.

Neoliberalisme dan Global Value Chain

Globalisasi neoliberal selalu dicirikan oleh mobilitas kapital dalam ruang tak terbatas dan waktu sesingkat-singkatnya demi akumulasi kapital yang maksimal. Selain itu, ekonomi dunia didominasi oleh sebagian kecil multinational corporation (MNC) yang berpusat di negara-negara maju. Sebagai contoh, pendapatan 500 perusahaan global mencapai 35%-40% pendapatan dunia, dan kapital akan selalu berpindah tempat dari yang kurang menguntungkan dirinya ke tempat yang lebih menguntungkan dirinya (hal.18). Dalam menghadapi krisis, kapital global memasang strategi neoliberalisme berupa pasar bebas, penciptaan pembagian kerja baru, dan penyediaan kesempatan baru bagi kapital finansial global untuk mengakumulasikan surplus di seluruh dunia khususnya di negara-negara berkembang. Finansialisasi kapital itu kemudian diinstitusionalisasikan dengan membentuk entitas supranasional, seperti World Trade Organization (WTO), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)[iv], dan sebagainya, beserta hak untuk memaksa dibuatnya regulasi sesuai dengan “resep” mereka dan menghukum negara yang melanggar ketentuan tersebut (hal.21).

Tendensi dominan dari akumulasi finansialisasi kapital terjadi pada tahun 1970-an dengan kecenderungan peningkatan proporsi untuk ekspor. Terkait dengan itu, kapital di negara-negara maju membutuhkan tenaga kerja terlatih. Hampir semuanya didatangkan dari negara-negara berkembang dengan upah sangat rendah. Mobilitas buruh pun dikontrol dan diregulasi (hal.23-24). Di sisi lain, para pekerja dalam jumlah besar yang berasal dari negara-negara berkembang banyak menemui problem serius di negara-negara tujuan. Mereka nekat melakukan migrasi karena adanya kesenjangan sangat tinggi antara upah yang berlaku di negara maju dan negara berkembang.

Dalam konteks rezim kapital internasional, muncul kecenderungan baru dalam industrialisasi. Jumlah tenaga kerja cadangan di negara-negara maju kian meningkat dan berdampak pada tekanan upah dan kekuatan kolektif buruh. Dalam hal ini apa yang terjadi pada mayoritas pekerja di dunia dalam rezim kapital internasional adalah ketika kapital berjalan lancar, mereka bekerja. Namun, ketika kapital menurun, mereka menganggur (hal.33-34). Selain itu, accumulation by dispossession[v] melalui perampasan tanah juga meningkatkan jumlah tenaga kerja cadangan di negara-negara berkembang selain menghasilkan kerusakan massal kehidupan dan pergeseran populasi (hal.33).

Sejarah mobilitas kapital sendiri dimulai sejak abad ke-19 sebelum Perang Dunia I. Saat itu  masih terjadi restriksi sangat lemah pada mobilitas kapital. Migrasi pekerja besar-besaran khususnya terjadi ke negara-negarayang berada di bawah penguasaan kolonial. Fase selanjutnya berlangsung sejak Perang Dunia I  hingga tahun 1980-an, namun hubungan antara perdagangan dan gerakan kapital masih tampak lemah. Fase terakhir pada tahun 1990-an merupakan fase baru dari dunia yang terglobalisasi, tetapi belum berada dalam sebuah pergerakan yang sirkuler. Pada fase itu, selain terjadi perkembangan revolusioner di bidang teknologi penerbangan dan teknologi informasi, informalisasi pekerja dan fleksibilitas tenaga kerja pun meningkat (hal.23-25).

Fleksibilisasi tenaga kerja dan informalisasi tersebut dibutuhkan sebagai strategi untuk menciptakan sekaligus memelihara tenaga kerja cadangan yang dapat tersedia ketika kapital internasional membutuhkan. Di samping itu, sistem produksi yang fleksibel[vi] juga dibutuhkan untuk menciptakan hubungan kerja yang fleksibel. Buruh bisa direkrut ketika dibutuhkan atau dipecat ketika tidak dibutuhkan (hal.34). Sistem kerja fleksibel semacam itu dapat berupa, misalnya, sistem kerja kontrak dan kerja alih daya (outsourcing).[vii] Kebanyakan buruh pun bekerja dalam sistem kerja yang intensif di lingkungan industri yang merusak (hal.31-32).

Global Supply Chain di Asia

Asia merupakan tempat yang penting dalam global factories (pabrik global). Dalam global factories, kantor-kantor perusahaan berada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara di Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara itu, proses produksi berada di ribuan pabrik di negara-negara yang cenderung memberlakukan upah rendah, seperti Thailand, Indonesia, Tiongkok, Filipina, Bangladesh, Kamboja, India, Meksiko, dan sebagainya. Di Asia, intergrasi ke dalam global supply chain[viii] dimulai dengan masuknya Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan ke dalam global supply chain mereka (hal.43).

Di Asia Tenggara, global value chain dimulai dengan perusahaan-perusahaan AS (khususnya perusahaan nasional semikonduktor dan instrumen di Texas) yang membuat plants di Singapura untuk merancang bangun peralatan-peralatan semikonduktor. Pada rentang waktu 1970-an hingga 1980-an, perusahaan-perusahaan Korsel, Hongkong, Taiwan dan Singapura meningkatkan produksi alih daya mereka ke lokasi-lokasi denganbiayamurah di Asia Timur dan Asia Tenggara (Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, Vietnam) serta lokasi-lokasi lainnya (hal.44).

Ekspansi global value chain dalam industri berbagai negara berbeda tergantung pada keuntungan harga kompetitif berbagai faktor produksi, seperti upah buruh yang murah, bahan-bahan mentah, infrastruktur dan juga harga-harga administratif, pasar yang lebih luas, atau pasar barang-barang produksi yang lebih terintegrasi, serta basis pabrik yang sudah ada mampu untuk menyediakan tier-II dan tier-III suppliers[ix] (hal.48-49). Dalam buku ini, Pratap memfokuskan analisis pada tiga industri utama, yakni industri elektronik, industri apparelldan industri kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan itu, dalam buku Labor Rights in High Tech Electronics: Case Studies of Workers’ Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers karya para aktivis buruh dari berbagai negara di Asia, dijelaskan bahwa industri elektronik menjadi industri yang paling cepat berkembang. Negara-negara di Asia, seperti Vietnam, India, dan Indonesia, menjadi magnet bagi pembentukan industri elektronik karena berlimpahnya bahan baku serta berlakunya politik upah murah. Perusahaan manufaktur di negara berkembang mengerjakan pesanan—biasanya komponen-komponen “sederhana” produk elektronik—dari perusahaan-perusahaan elektronik pemilik lisensi yang berbasis di negara-negara maju seperti Korea dan Tiongkok. Karena itu, industri elektronik dikenal sebagai industri yang paling berhasil membangun supply chain di seluruh dunia.[x] Selain itu, 50% ekspor elektronik pun berasal dari negara-negara Asia, khususnya negara-negara anggota ASEAN yang juga merupakan target pemasaran produk-produk elektronik paling potensial.

Struktur global value chain dalam industri elektronik di Asia terdiri atas OBM/perusahaan utama (AS, Eropa Barat, Jepang) yang membawahi platform leaders/perusahaan yang memiliki teknologi krusial seperti software, hardware, atau kombinasi keduanya yang digunakan berbagai produk perusahaan-perusahaan lain; kemudian perusahaan yang memproduksi desain semikonduktor (Taiwan). Di bawah struktur itu ada CMs/perusahaan kontrak; a). ODMs/pabrik yang merancang desain asli (Taiwan); b). OEMs/pabrik peralatan asli[xi] dengan pabrik-pabrik berada di Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sementara itu, penyedia tier-I biasanya ada di negara-negara berkembang dari negara-negara maju dan negara-negara industri baru. Terakhir, penyedia tier II, III, dan IV berbasis di negara-negara berkembang (hal.48-49). Industri kendaraan bermotor dan apparel di Asia memang tidak berkembang secepat dan sepesat industri elektronik.

Mobilitas Kapital Internasional dan Gerakan Buruh Asia

Globalisasi sering disebut sebagai penyatuan dunia tanpa batas atau sekat. David Harvey, misalnya, menyebut hal tersebut sebagai time-space compressiondengan ruang dan waktu menjadi kunci penting yang dicirikan oleh relasi-relasi kontrak singkat di dalamnya.[xii] Dalam dunia perburuhan, globalisasi menjadi sekat bagi bersatunya gerakan buruh. Dalam proses globalisasi, buruh diatomisasi dan terpisah-pisah sebagaimana bentuk IDL baru yang dipengaruhi oleh menguatnya neoliberalisme di hampir seluruh negara di dunia.

Di era yang secara keseluruhan anti terhadap gerakan buruh, banyak serikat buruh yang lumpuh dan memiliki bargaining power yang lemah di hadapan kapital. Di beberapa negara, para pekerja bahkan tidak punya hak untuk berorganisasi dan berserikat karena politik didominasi oleh rezim otoritarian di satu sisi dan hubungan industrial di masing-masing negara didominasi oleh satu serikat buruh resmi (yang dibentuk negara) di sisi lain (hal.1). Namun, dari semua itu, tantangan terbesar yang dihadapi gerakan buruh saat ini adalah perubahan kapital dalam sistem baru yang disebut global factories.

Pengorganisasian dan daya tawar kolektif cenderung lebih mudah dilakukan ketika industri berada di tingkat lokal/daerah. Rantai produksi terkonsentrasi di bawah satu atap dalam satu negara dan produksi dilakukan secara luas untuk pasar dalam negeri. Dengan adanya pembagian kerja internasional baru dalam global value chain, informalisasi tenaga kerja semakin meluas dan integrasi sektor informal dalam value chain terjadi bersamaan dengan institusionalisasi mobilitas kapital global serta kemunculan dinamika ekonomi politik terkait lainnya. Hal demikian membuat pengorganisasian gerakan buruh menjadi semakin sulit dan  rumit (hal. 2).

Dalam situasi baru itu,gerakan buruh harus memiliki dimensi internasional; mereka memengaruhi sekaligus dipengaruhi value chain yang saling berhubungan dalam industri yang menyebar lintas benua atau di seluruh dunia. Terkait dengan itu, gerakan buruh tidak mungkin dapat memahami akar penyebab masalah utama yang dihadapi tanpa memahami dinamika global value chain (hal. 2). Dengan kata lain, strategi yang efektif dalam pengorganisasian juga harus memperhatikan situasi global saat ini. Penjelasan mengenai proses pengambilan surplus value (baca: nilai lebih)[xiii] dari buruh dalam proses produksi demi peningkatan akumulasi kapital yang mencakup jam kerja panjang, pengurangan waktu istirahat, pengejaran target produksi lebih banyak, serta hubungan kerja yang tidak jelas, harus dipahami gerakan buruh secara lebih mendalam (hal. 6).

Selain itu, dalam sistem pasar tenaga kerja fleksibel, buruh dengan keterampilan tinggi dipangkas dan digantikan oleh pekerja dengan tingkat pendidikan lebih rendahdengan asumsi biaya yang dikeluarkan dunia usaha akan jauh lebih berkurang. Di samping itu, informalisasi terus terjadi bersamaan dengan dihancurkannya hak-hak dasar buruh,termasuk upah (hal. 30). Proses integrasi antara kapital nasional dan internasional serta pembangunan rezim ekonomi-politik global baru membuat kapital tumbuh menjadi lebih kuat, namun di sisi lain gerakan buruh mengalami penurunan secara keseluruhan. Proses akumulasi primitif yang ditandai oleh berlangsungnya pengusiran rakyat dari basis produksinya terjadi secara besar-besaran dan juga maraknya penswastaan lahan, hutan, air, sumber daya alam, tambang, serta sektor publik lainnya membuat rakyat terusir dari lingkungan tempat mereka hidup (hal. 8).

Menurut Pratap, penurunan gerakan buruh di Asia pun berbanding terbalik dengan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja. Secara global, buruh yang meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan kondisi kerja mencapai lebih dari 2 juta orang dan 321.000 orang meninggal akibat kecelakaan kerja (hal. 106). Kompetisi di antara negara-negara berkembang membuat Transnational Corporations (TNCs) lebih memilih negara yang menawarkan keuntungan maksimum dengan pengurangan pajak dan biaya produksi yang sedikit, sumber daya yang lebih murah, upah tenaga kerja yang murah, serta hubungan kerja yang fleksibel. Informalisasi tenaga kerja pun meningkat; pekerja informal menjadi mayoritas tenaga kerja di sektor industri. Dengan demikian, mobilitas kapital secara internasional juga ditujukan untuk menjustifikasi kekerasan/represi yang dilakukan negara terhadap buruh dan menghambat kemajuan pengorganisasian buruh (hal. 105).

Dalam buku ini, Pratap membahas hubungan antara mobilitas kapital dalam global value chain dengan gerakan buruh di Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Tmur. Secara umum, selain dipengaruhi secara langsung oleh mobilitas kapital secara global (yang ditandai dengan berbagai kebijakan anti buruh), latar belakang historis negara-negara di Asia yang kebanyakan merupakan negara pascakolonial juga menjadi konteks penting yang turut memengaruhi perkembangan gerakan buruh di masing-masing negara di Asia (hal. 118).

Walaupun mendapat berbagai tantangan dari rezim global yang anti buruh, terdapat beberapa titik penting di tiga kawasan Asia tersebut. Gerakan buruh mulai bangkit kembali dari otoritarianisme, baik dalam konteks negara maupun global, dan menjadi titik penting bagi kemajuan gerakan buruh di Asia. Pratap menandai Kamboja, Indonesia dan Vietnam sebagai hot spots dari bangkitnya gerakan buruh di Asia Tenggara serta Bangladesh, Pakistan, dan India sebagai hot spots dari bangkitnya gerakan buruh di Asia Selatan. Sementara itu, Tiongkok dan Korea Selatan dianggap sebagai hot spots dari bangkitnya gerakan buruh di Asia Timur (hal. 113-166).

Hot Spots Gerakan Buruh di Asia

Kamboja, Indonesia, dan Vietnam menjadi titik penting dari kebangkitan gerakan buruh di Asia Tenggara. Dengan industri garmen yang menjadi sumber ekspor terbesar, jumlah aksi mogok di Kamboja terus meningkat sejak tahun 2003. Salah satu aksi mogok terbesar di Kamboja berlangsung pada 24 Desember 2014. Hampir seluruh federasi serikat buruh garmen, sepatu, dan tekstil, termasuk Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU), National Independent Federation Textile Union of Cambodia (NIFTUC), the Collective Union of Movement of Workers (CUMW), Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU), Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC), Worker Friendship Union Federation (WFUF), dan the Independent Youth Union Confederation (IDYTU) melakukan aksi mogok bersama secara besar-besaran (hal. 124-125). Aksi mogok besar-besaran tersebut juga menandai dimulainya jenis baru aksi solidaritas internasional.Mereka mampu membuat buruh di negara-negara yang memproduksi brand yang sama turut melakukan demonstrasi. Demonstrasi-demonstrasi tersebut, misalnya,justru diorganisasi di negara-negara yang menanamkan investasi di sektor garmen di Kamboja, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Turki, dan Korea Selatan (hal.127).

Hot spot lain dari kebangkitan gerakan buruh di Asia Tenggara adalah Indonesia. Setelah dihancurkan secara masif dan menyeluruh pasca 1965 hingga masa rezim otoritarian Soeharto, gerakan buruh Indonesia kini mencoba bangkit kembali. Dibukanya keran kebebasan berserikat pasca-Reformasi 1998 menjadi faktor penting yang membuka jalan bagi kebangkitan gerakan buruh Indonesia. Jumlah unjuk rasa jalanan dan aksi mogok pun meningkat tajam dari tahun ke tahun. Salah satu puncaknya adalah pada 2013. Jutaan buruh turun ke jalan dalam sebuah aksi yang mereka namakan “Mogok Nasional.” Bentuk aksi solidaritas didasarkan pada kesadaran mengenai perubahan dalam global value chain pun diantaranya terlihat pada aksi buruh pabrik Samsung yang bisa “menekan” Kedutaan Besar Korea Selatan melalui aksi-aksi protes mereka yang masif (hal.130). Sementara itu, di Vietnam, kemajuan gerakan buruh dipengaruhi kuat oleh keberadaan rezim pro sosialis.

Di Asia Selatan, titik penting kemajuan gerakan buruh terletak di tiga negara, yakni Bangladesh, Pakistan, dan India. Di Bangladesh, tingkat keterorganisasian buruh sangat rendah. Dari 3,5 juta buruh, hanya sekitar 63.000 buruh yang berserikat. Hal itu tentu berdampak pada kondisi kerja buruh di Bangladesh yang menjadi salah satu yang terburuk di Asia (hal.137). Kebangkitan gerakan buruh di Bangladesh pun dipengaruhi oleh kondisi tersebut dan ditandai oleh dua fase utama. Fase pertama dari perjuangan buruh di Bangladesh adalah fase perjuangan revisi upah minimum pada 2005-2006 yang mendapat represi kuat dari negara. Fase itu pun menandai radikalisasi gerakan buruh di Bangladesh. Pada fase kedua (2008-pertengahan 2010) terjadi serangkaian aksi mogok yang dipicu oleh pemotongan upah buruh garmen Bangladesh sebesar 30%. Kedua fase itu kemudian menjadi awal dari keberlanjutan radikalisasi gerakan buruh di Bangladesh yang terus-menerus mendapat represi negara, termasuk larangan berserikat serta kriminalisasi terhadap para aktivis dan anggota serikat buruh (hal.139).

Di Pakistan, aksi mogok bersejarah terjadi pada 2010 berpusat di Faisalabad yang berlangsung selama 9 hari dan melibarkan lebih dari 250.000 buruh. Pemogokan besar-besaran ini dilakukan bersamaan dengan meningkatnya privatisasi serta dicabutnya berbagai subsidi, termasuk subsidi gas dan listrik. Pemogokan tersebut kemudian berhadapan dengan represi negara yang sangat besar dan berakhir dengan ditangkapnya enam pimpinan lokal Labour Quomi Movement (LQM) yang dijatuhi vonis 594 tahun penjara (hal.141). Sementara itu, di India, perjuangan gerakan buruh yang sangat menonjol adalah perjuangan buruh Maruti Suzuki. Secara kualitatif, gerakan buruh Maruti Suzuki berbeda dengan gerakan buruh lainnya; ia unggul dalam keterkaitan dan berjejaring dengan gerakan sosial lainnya. Gerakan ini mampu membangun hubungan yang kuat diantara berbagai organisasi sosial-politik proburuh, termasuk dengan berbagai kelompok kiri di Delhi (hal.144).

Di Tiongkok, isu utama yang diangkat gerakan buruh mencakup lima hal. Pertama, ketiadaan atau hampir tiadanya hak untuk membentuk serikat buruh independen. Kedua, dipaksa mengadaptasi metode pemogokan tertentu dan banyaknya represi. Ketiga, kerentanan akibat pengangguran dan ketiadaan perlindungan sosial yang memadai. Keempat, rendahnya upah dan masalah serius mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.Kelima, tragedi yang menimpa buruh migran di perdesaan. Selain Tiongkok, kelima isu tersebut juga muncul di Vietnam (hal.148). Sementara itu, berbeda dengan gerakan buruh di Tiongkok dan berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan, gerakan buruh di Korea Selatan membentuk sebuah kekuatan kelas yang kuat dan terus mengalami peningkatan secara radikal (hal.161). Diantara negara-negara maju di Asia, seperti Taiwan dan Singapura, gerakan buruh Korea Selatan muncul sebagai kekuatan paling besar.

Epilog

Buku yang ditulis Pratap secara historis dan dengan data sangat padat ini sangat baik dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak seluk-beluk ekonomi-politik perburuhan di Asia. Saya sepakat dengan Pratap bahwa berubahnya situasi ekonomi-politik secara global yang memengaruhi global value chaintak dapat disangkal turut memberi dampak bagi kemajuan atau kemunduran gerakan buruh di dunia, termasuk di Asia. Kemajuan gerakan buruh pun ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu memahami dan menyusun strategi berdasarkan pada dinamika perkembangan ekonomi- politik tersebut. Penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi kaum buruh seperti sistem kerja kontrak dan kerja alih daya, upah rendah, kondisi kerja yang buruk, ketiadaan perlindungan sosial yang memadai, termasuk privatisasi berbagai sektor publik,mendapat tantangan kian besar berupa menguatnya rezim anti buruh dalam globalisasi neoliberal. Solidaritas internasional telah dimulai oleh gerakan buruh di beberapa negara di Asia dan ini merupakan kemajuan penting yang harus terus dipertahankan. Jika diperhatikan lebih seksama, meski globalisasi neoliberal merupakan rezim ekonomi-politik yang secara keseluruhan anti buruh, perubahan dalam global value chain tersebut sebenarnya merupakan peluang besar bagi gerakan buruh untuk dapat menyatukan kekuatan politik mereka sebagai sebuah kelas, mulai dari tingkat lokal/daerah hingga melintasi negara dan bahkan benua, untuk kemudian mewujudkan cita-cita pembebasan buruh sebagai sebuah kelas. ***



[1]Kathi Weeks, The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (London: Duke University Press, 2011), hal. 3.

[ii] Michael Burawoy, The Politics of Production (Thetford, Norfolk: The Thetford Press Ltd., 1985), hal. 7.

[iii] Pengertian global value chain merujuk pada pembagian proses produksi sebuah barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan berbeda dengan lokasi yang berbeda di berbagai negara di dunia.

[iv] OECD terdiri atas 30 anggota penuh dengan 25 di antaranya digolongkan World Bank sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2006.

[v] Istilah ini dikemukakan David Harvey. Accumulation by dispossession (akumulasi melalui perampasan) merupakan mekanisme akumulasi kapital dengan menyingkirkan rakyat miskin dari pembangunan; lihat, David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to Urban Revolution (Verso Books, 2012), hal. 34.

[vi] Sistem produksi fleksibel merujuk pada sistem produksi yang tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah saja. Sistem itu ditujukan untuk meminimalisasi risiko yang mungkin dihadapi dunia usaha.

[vii] Sistem kerja alih dayamerupakan sistem kerja yang merekrut buruh melalui yayasan/perusahaan lain (baca: perusahaan penyedia tenaga kerja, perusahaan alih daya) sebelum dipekerjakan dalam sebuah perusahaan pengguna/produksi (user). Dalam sistem kerja alih daya, buruh tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan pengguna/produksi. Buruh hanya memiliki hubungan kerja kontrak dengan perusahaan pengerah/penyalur/pengerah jasa tenaga kerja. Selain itu, buruh dapat dipindahkan dan diberhentikan sewaktu-waktu oleh yayasan/perusahaan lain ke perusahaan pengguna lainnya, tergantung kepentingan perusahaan (baik perusahaan alih daya maupun perusahaan pengguna).

[viii] Pengertian global supply chain merujuk pada sebuah jaringan global terdiri atas berbagai perusahaan berbeda di seluruh dunia yang memproduksi serta mendistribusi berbagai barang/produk secara spesifik.

[ix] Dalam supply chain, tier supplier II merujuk pada perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok utama perusahaan-perusahaan tier I tanpa harus memasok produk secara langsung ke perusahaan-perusahaan OEM. Sementara itu, tier supplier III terdiri atas perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan tier II.

[x] Fahmi Panimbang, Jiwon Han, et al.,Labor Rights in High Tech Electronics: Case Studies of Workers’ Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers (Kowloon, Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre, 2013), hal. 12.

[xi] OEM adalah perusahaan-perusahaan yang membuat produk final yang siap dipasarkan. Sebagai contoh, Apple adalah OEM komputer.

[xii] David Harvey, Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis, terjemahan Eko Prasetyo Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2009), hal. 6.

[xiii] Konsep surplus value (nilai lebih) merupakan konsep kunci dalam kritik ekonomi-politik yang diajukan Karl Marx. Nilai lebih secara sederhana adalah sumber utama keuntungan kapitalis yang didapat dari selisih antara hasil kerja dengan upah yang diberikan kepada buruh. Nilai lebih diambil oleh kapitalis dari buruh untuk keuntungan mereka.

Write a comment...
awesome comments!
Fathimah Fildzah Izzati

Fathimah Fildzah Izzati adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi Indoprogress, dan penulis buku Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang.