header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Indigenisasi Ilmu Sosial sebagai Alternatif dan Upaya Menolak Dominasi

Para ahli ilmu-ilmu sosial Indonesia sejak tahun 1970-an senantiasa gusar dan menyatakan ketidakpuasannya mengapa harus terus-menerus hanya menjadi konsumen dan mengambil pengetahuan dan teori-teori dari Barat. Kegusaran mereka terutama dirangsang oleh kemampuan Amerika Latin dalam mengembangkan versi ilmu sosialnya sendiri seperti yang disebut sebagai “teori dependencia.” Sejauh yang bisa diingat penulis ini, kegundahan itu setidaknya berlangsung dalam dua tingkatan. Pertama, mencari apa yang disebut sebagai “ilmu-ilmu sosial transformatif,” yaitu ilmu-ilmu sosial yang tidak saja berteori, tetapi teori-teori itu sendiri menjadi bibit-bibit perubahan masyarakat. Kedua, apa yang disebut sebagai “indigenisasi ilmu-ilmu sosial”, yaitu mempribumikan ilmu-ilmu sosial itu. Maksudnya adalah mengembangkan ilmu-ilmu sosial khas Indonesia, lahir dari pergumulan dengan soal-soal sosial sendiri. Dengan demikian, bisa dikembangkan teori-teori yang tertanam dalam-dalam di bumi Indonesia. Redaktur jurnal SINTESA, jurnal terbitan mahasiswa Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mewawancarai, tertulis, Daniel Dhakidae (DD) pada terbitan Nomor 17/XXI/2006. Berikut hasil wawancara tersebut yang disampaikan seperti yang pernah diterbitkan dengan koreksi kecil di sana sini oleh DD dan disunting oleh redaksi.

Indigenisasi ilmu sosial dipandang sebagai hal yang mendesak. Baik kalangan akademisi maupun praktisi,  terkadang, memiliki argumen yang sama: karena di banyak tempat, terutama negara-negara dunia ketiga, ilmu-ilmu sosial dari “barat” tak bisa diterapkan begitu saja. Maka, terjadilah kontekstualisasi dan lokalisasi ilmu sosial. Bagaimana tanggapan Anda?

Perlu diklarifikasikan dulu pengertian “indigenisasi”, dalam hal ini indigenisasi ilmu sosial. ”Indigene” atau adjective-nya “indigenous” tidak lain adalah bumiputra; jadi “mem-bumiputra-kan ilmu sosial.” Pertanyaannya, siapa yang pernah berhasil mem-bumiputra-kan ilmu sosial?

Sekadar contoh. Kalau sekarang dengan mudah kita katakan bahwa cabang tertentu dalam ilmu sosial adalah khas “Anglo-Saxon”, maka sebenarnya yang kita maksudkan bagi ilmu sosial tertentu yang terjadi adalah perubahan besar dalam epistemologi. Bahwa yang menjadi soal adalah realitas yang berada  “out there”, di luar yang ada di dalam intelek, intellectus, seseorang. Di sana terjadi revolusi epistemologi dengan empirisisme menjadi dasar teori-teori sosial. Dia menjadi cabang yang berbeda dengan ilmu sosial yang filosofis dan reflektif yang menjadi milik Eropa kontinental, di mana Marxisme menjadi bagian utuh daripadanya.

Namun, yang dimaksudkan dengan “mem-bumiputra-kan ilmu sosial” di sini kurang lebih gerak yang menolak kedua-duanya, karena kedua-duanya Barat. Malah, secara umum indigenisasi berarti suatu aksi protes terhadap suatu “imperialisme akademik” dalam dua pengertian sekaligus. Pertama, imperialisme metodik dan kedua imperialisme ideologis pengetahuan. Imperialisme  metodik dengan sangat gamblang dilihat dalam klaim universalitas, obyektivitas, dan ketidakberpihakan.

Reaksi dari yang disebut sebagai “indigenisasi” adalah menempatkan ilmu-ilmu sosial di sisi seberang dari yang disebut di atas. Bukan universalisme, tetapi sesuatu yang “historis.” Bukan semata-mata dalam pengertian kronologi peristiwa, tetapi dalam pengertian pergulatan kekuatan sosial setempat dan sewaktu. Prinsip universalisme selalu mengklaim validitas yang tidak terbendung oleh waktu dan tempat. Sedangkan yang historis selalu memperhitungkan waktu dan tempat. Diberikan konteks tempat dan waktu; berbeda tempat dan waktu maka akan berbeda makna, dan malah kehilangan validasinya serta universalnya.

Prinsip “objektivitas” dilawan dengan sesuatu  yang sifatnya lebih “culture bound and culture specific”, terikat pada budaya dan khas dari segi budaya. Ketidakberpihakan (disinterestedness) dilawan dengan “prinsip mengambil pihak” dengan alasan tidak ada ilmu apa pun  yang mampu melepaskan diri dari kepentingan. Persoalannya bukan menghilangkan kepentingan, tetapi menunjukkan kepentingan dan derajat keterpengaruhan dalam suatu penelitian ilmu sosial. Dengan demikian, hasil dibatasi dan diukur berdasarkan itu.

Dengan beberapa pengertian di atas, saya balik bertanya mengapa membumiputrakan ilmu sosial dikatakan mendesak? Saya pikir ini lebih karena rasa frustrasi di kalangan ahli ilmu sosial, a sense of impotence, dalam pengertian ada persoalan begitu besar—misalnya, kemiskinan di tengah kekayaan segelintir orang, kekacauan etnis, kekacauan atas nama agama, terorisme, korupsi di segala tingkat sosial—dan para ahli ilmu sosial tidak mampu memberi sumbangan paling dasar dalam ilmu sosial seperti explanation, prediction, and solution dalam masalah-masalah eksistensi manusia.

Alasan kedua adalah semangat diskriminatif teoretis, bahwa dasar-dasar teoretis yang dipakai di sini untuk mengerjakan tiga hal di atas semua atau sebagian besar berasal dari Barat. Karena itu, dibayangkan adanya suatu gerak radikal untuk membalikkan arah tersebut ke Timur—dalam hal ini ke tanah yang melahirkan para ilmuwan sosial tersebut; kepada kebudayaan yang membentuk para ahli ilmu sosial tersebut; dan kepada politik yang menjadi hasil akhir dari pertarungan kekuatan sosial dan ekonominya.

Dalam arti ini, “indigenisasi  ilmu-ilmu sosial” hanya mengikuti  pola diskriminatif yang sama, yang tidak bertolak dari dasar-dasar epistemologi, tetapi lebih menitikberatkan social convenience, political courtesy, dan membawa masuk geopolitik ke dalam dunia ilmu sosial. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi “verinlandsing”, ilmu-ilmu sosial yang dalam arti kolonial mengandung pengertian merendahkan. Bila tidak hati-hati, indigenisasi ilmu sosial hanya akan menunjukkan jenis ilmu sosial yang bermutu lebih rendah, yang lebih “ngawur” metodenya, dan lebih miskin hasilnya.

Alasan kedua adalah ahli ilmu sosial Indonesia sudah meningkat dalam jumlah besar puluhan, bahkan ratusan kali jumlah yang ada pada tahun 1950-an, ketika Indonesia baru saja merdeka. Kenyataan demikian kian meningkatkan sense of impotence para sarjana ilmu sosial Indonesia, karena jumlah buku yang diproduksi para ahlinya tidak memadai. Kehadiran jurnal yang terbuka untuk publik hampir tidak ada. Di tengah kenyataan seperti itu, indigenisasi ilmu sosial lebih menjadi isu politik daripada isu ilmiah, karena tidak ada satu karya pun yang bisa diambil menjadi contoh untuk diperiksa.

Jika indigenisasi ilmu sosial menjadi sebuah kebutuhan, bahkan mendesak, ada yang harus dipertanyakan kembali, yaitu validitas ilmiah. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Seperti sudah saya katakan, secara tidak langsung saya tidak melihat indigenisasi ilmu sosial sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Bahwa universalisme suatu asumsi harus dipersoalkan adalah gerak yang harus mendapatkan terjemahan memadai, yang dalam arti historisitas ilmu sosial harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Hampir sebagian besar historiografi Indonesia harus diubah total. Historiografi yang melihat sejarah Indonesia secara linear sebagai zaman “pra-sejarah”, “kedatangan Hindu-Budha”,”masuknya Islam”, masuknya Kristen”, ”penjajahan” dan sesudah itu “Nasionalisme dan Indonesia Merdeka” jelas tidak memadai. Apa yang terjadi inilah suatu history yang tidak historical, unhistorial history, dalam arti sejarah yang sudah dicukur gundul dari konflik-konflik politik, ekonomi, kebudayaan, dan ideologis. Ilmu politik dan sejarah politik yang mengatakan bahwa PKI adalah laknat dari tahun 1926, 1948, dan 1965 adalah ilmu politik gosong yang tidak dapat dipertahankan. Mengapa? Karena asumsi kolonial yang tidak didekonstruksi untuk tahun 1926 atau kepentingan Perang Dingin, Barat, yang tidak didekontruksi untuk tahun 1948 dan 1965 membuat sejarah kehilangan konteks dan menjadi tidak bermanfaat demi kepentingan historiografi. 

Pertanyaan berikutnya apakah di balik usaha mendekonstruksi asumsi kolonial adalah usaha menuju “indigenisasi” ilmu sosial? Saya sama sekali tidak mampu dan tidak berani menjawabnya. Mengapa? Karena di satu sisi pekerjaan ini bersinggungan dengan seluruh jalur critical theories sejak zaman klasik Marx, dan kaum neo-Marxis seperti aliran Frankfurter Schule, dan dalam ramuan baru dengan pengaruh kuat kaum de-contructionist dan studi-studi post-colonial. Sama sekali tidak mampu saya katakan bahwa itulah gerak indigenisasi ilmu-ilmu sosial, betapa pun kontekstualisasi bisa dikerjakan. 

Bila permasalahannya ada pada “lokal”, bagaimana kemudian mendefinisikan yang “lokal” dalam masyarakat yang sudah terintegrasi sedemikian rumitnya seperti sekarang ini?

Lokal abad ke-21 sama sekali lain dengan yang lokal pada 1950. “Lokal” abad 21 adalah suatu sistem yang berada dalam jaringan komunikasi global karena adanya telepon genggam, internet, telepon satelit, televisi yang masuk jauh ke pelosok, antena parabola TV yang mampu menangkap berita dari seluruh dunia.

Apa yang terjadi dengan suku Dayak dapat sangat menjelaskan soal itu. Salah satu alasan membawa Kristen ke sana adalah asumsi “kekafiran”, yang sangat dekat dengan “keterbelakangan”, dan dengan itu harus dibawakan “agama” yang sangat dekat dengan “kemoderenan”, dan yang pada gilirannya sangat dekat dengan “penyelamatan.”

Apa yang disebut sebagai “kekafiran lokal” adalah sistem “penyelamatan”sosial, kultural, ekonomis, dan politis yang memungkinkan kelanggengan masyarakat tersebut sampai pada akhirnya dilabrak oleh suatu kekuatan besar dari luar dalam bentuk ekonomi dan politik. Artinya, ketika hutan  dan suku Dayak dihancurkan demi “kepentingan umum”, yakni pembangunan, maka yang terjadi adalah “disguised genocide”, karena seluruh kelanggengan sosial, kultural, ekonomis, dan politis suku Dayak terikat pada basis materialnya, yaitu hutan kayu dan rotan. Dari sana berasal kebudayaan, ekonomi, politik dan lain lain. Universalisasi modernitas akhirnya menjadi kekerasan.

Apa artinya hal tersebut bagi perkembangan ilmu sosial? Seseorang tidak bisa lagi meneliti suku-suku semacam itu dengan berpijak pada asumsi “netralitas ilmiah”, tetapi dia harus membuka kepentingan di atas meja. Kepentingan yang mana? Kepentingan mereka yang kalah dalam permainan kekuasaan. Dalam hal itu adalah emancipatory interest, kepentingan emansipatoris dari  eksistensi suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, campur-baur antara pengaruh “critical theories”, “post-strukturalisme”, post-colonial studies” dan “cultural studies” menjadi tak terhindarkan. Semua dengan nama berbeda-beda, namun ada satu hal yang mengikat mereka, yaitu social contruction dan kompetisi kekuasaan yang menjadi bagian utuh dalam ilmu sosial. Apakah ini berarti “indigenisasi ilmu sosial”? Saya tidak berani mengatakan itu.

Buku  Anda, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, mengungkap masalah tersebut. Dalam indigenisasi ilmu, kepentingan manakah yang lebih terepresentasi: negara, kalangan akademis, masyarakat sipil, atau pasar? Seperti apa pergulatannya?

Seperti sudah saya katakan, kepentingan kaum tertindas, kaum kalah, kaum terpinggirkan dalam segala tingkat menjadi perhatian. Kaum terpinggirkan dalam pertarungan antar-agama, kaum terpinggirkan dalam pertarungan di dalam agama, partai,  antarkelompok etnis, atau kaum terpinggirkan dalam pertarungan akademik—mereka yang tidak boleh mengajar atau dipersulit mengajar karena alasan ras, etnis, agama, kelas sosial, dan lain-lain.

Namun, harus selalu diingat bahwa kepentingan di sini adalah kepentingan dalam arti epistemologis, yakni kepentingan yang berpengaruh terhadap asumsi dan yang pada gilirannya memengaruhi cara memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan.

Pasar menjadi unsur baru dalam ilmu sosial sebagaimana kami, Vedi Hadiz and Daniel Dhakidae, kemukakan dalam Social Science and Power in Indonesia (2004). Dalam buku itu, negara pada masa Orde Baru menjadi kekuatan utama dalam menentukan ilmu sosial  yang boleh dominan, seperti ilmu ekonomi, dan ilmu sosial yang harus dipinggirkan dan bila perlu dibunuh, seperti historiografi, ilmu sejarah yang hampir tidak boleh berkembang. Sementara pada pasca-Orde Baru, pasar, terutama pasar global, yang menentukan. Proyek-proyek penelitian ditentukan oleh kepentingan global. Topik-topik penelitian yang berhubungan dengan demokrasi dalam segala bentuk, masyarakat warga (civil society), transparansi, dan lain-lain, menjadi topik yang menguasai medan penelitian. Dua ekstrem tersebut, negara dan pasar, tidak selalu menjadi good bed fellows bagi perkembangan ilmu sosial. Dengan berbagai cara, keduanya bisa menjadi penghalang dan sumber intimidasi, terbuka atau terselubung, bagi perkembangan ilmu sosial.

Indigenisasi ilmu sosial bukanlah proyek yang selesai begitu saja. Ia terus mengelak dari pusat seraya menciptakan pusat-pusat atau lokale baru di lokus mana saja, termasuk di wilayah akademik (belakangan kita mengenal istilah kearifan lokal, serta muncul banyak gugatan terhadap “universalitas”, oleh wacana post-colonial, misalnya). Di sisi lain, arus modal dan kepentingan politis juga bermain di hampir semua lokus tadi. Apa saja yang kemudian menjadi tantangan untuk terciptanya “pusat-pusat baru” itu?

Saya sendiri tidak pernah memakai kata indigenisasi ilmu sosial. Namun, kalau sekiranya “indigenisasi ilmu sosial” adalah resultante dari seluruh campur-baur berbagai jenis aliran dan tradisi ilmu sosial di atas—seperti classical Marxism, neo-Marxism, critical studies, post-structuralism, post-colonial studies, cultural studies—dengan permainan kekuatan lokal menjadi salah satu faktor menentukan, maka gerak “decentering”, sentrifugal, menjadi penting. Apa artinya? Itu berarti menolak asumsi dominan dalam ilmu sosial arus besar, menolak kekuatan dominan dengan kecenderungan infanticidal, yaitu memakan dan memusnahkan arus kecil. Ini berarti membangun unit-unit penelitian alternatif, dan kalau perlu penerbitan alternatif.

Adakah tantangan untuk melakukan indigenisasi ilmu pada lokus yang lebih spesifik seperti pendidikan? Bagaimana kemungkinan indigenisasi kurikulum atau, yang lebih radikal, desentralisasi kurikulum dapat dilakukan bercermin dari kondisi pendidikan kita sekarang?

Pendidikan hanya bisa dirancang bila pendidikan dipahami sebagai tindak kebudayaan dalam arti sebagai berikut. Kebudayaan adalah social production yang dibangun bersama orang lain dalam kompetisi dengan kekuatan lain. Ada unsur power competition; kekuasaan untuk memaksakan tafsir makna kepada kelompok lain. Dalam arti itu pendidikan mengandung ideologi: nilai dari the dominant class dipaksakan kepada kelompok dan orang lain. Dalam arti ini pula, Orde Baru berupaya agar seluruh masyarakat dijadikan medan pendidikan. Saya sendiri dalam buku Cendekiawan dan Kekuasaan menyebutnya sebagai pan-didacticism, seluruh masyarakat dijadikan ruang pendidikan. Semua orang dididik kembali untuk menjadi manusia Orde Baru, Homo Novi Ordinis. Alatnya adalah penataran, karena penataran adalah hubungan kekuasaan dalam bentuk yang paling mentah dalam hubungan dengan pewarisan pengetahuan. Subordinasi dirumuskan dengan jelas, penatar tahu segala-galanya, yang ditatar harus menelan segala-galanya. Setiap pembangkangan terhadap pewarisan pengetahuan penataran akan mendapat ganjaran hukum yang setimpal.

Itu adalah gerak besar universalisasi suatu narasi besar dengan kecenderungan necro-phyllic yang membunuh kearifan lokal, anti-decentering. Satu-satunya cara adalah memberi perlawanan terhadap asumsi re-edukasi dan pan-dydacticism. Reformasi gagal dalam hampir semua bidang. Kalau ada suatu hasil yang bisa dicatat, maka bidang perlawanan ini bisa dicatat sebagai keberhasilan.

Jika tak dimungkinkan lewat institusi formal, adakah kemungkinan yang lebih baik untuk pendidikan di luar sistem? Jika ada, seperti apa?

Sistem pendidikan alternatif kapan pun akan menjadi sistem terbaik. Sistem pendidikan alternatif baru akan kalah dan terpinggirkan ketika kapital dan kapitalisme dengan turutannya birokrasi menguasai masyarakat. Gabungan tersebut memerlukan simplifikasi dengan mengadakan standardisasi keahlian dan standardisasi pendidikan, dan dengan demikian menjadi pendasar arus besar di bidang pendidikan. Buku panduan harus sama, pakaian juga harus seragam dan kurikulum dikontrol ketat dari pusat, apa pun namanya. Apakah pusat itu Jakarta, kota-kota provinsi, rektorat di universitas, tidak banyak bedanya.

Di tengah arus besar seperti itu, setiap orang justru harus menyiapkan kurikulum alternatif bagi dirinya, bagi kelompoknya, yang berbeda dari yang resmi. Kelompok-kelompok diskusi kecil menjadi medan terbaik untuk kepentingan ini. Demikian pula perpustakaan. Harus disiapkan suatu perpustakaan alternatif dengan spesialisasi terencana. Siapa pun yang kita sebut tokoh besar selalu berarti mereka yang membelot dari arus besar dengan jenis pendidikan alternatif, seperti Socrates, Karl Marx, Mohandas Karamchand Gandhi, dan Martin Luther, untuk menyebut beberapa nama besar. Hampir setiap pendidikan alternatif mampu memperkaya eksistensi manusiawi dan memberdayakan suatu masyarakat.***

 

 

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.