header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Dubes Menjadi Salesman

DEBAT capres Jokowi melawan Prabowo Subianto Minggu malam (22/6) tentang masalah pertahanan nasional dan politik luar negeri cukup menarik. Pada sesi ini, capres Jokowi dipersepsikan kalah berpengalaman dari Prabowo. Namun, sebenarnya dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi sempat mengajukan ide yang menarik dalam kebijaksanaan luar negerinya. Yakni, menjadikan duta besar RI sebagai salesman, dengan porsi 90 persen kegiatan ekonomi dan hanya 10 persen urusan politik.

Gagasan Jokowi itu sangat menarik, meski untuk kalangan ASEAN bukan hal baru. Thailand, misalnya, sudah lama mengukur keberhasilan kinerja seorang duta besar bilateral (bedakan dengan yang diposkan di forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan WTO) dengan berapa banyak Dubes bisa menggelar pameran dagang atau berapa restoran yang bisa dibuka selama dia menjabat. Rata-rata masa jabatan Dubes yang tiga atau sampai empat tahun secara efektif digunakan untuk mendukung diplomasi dagang dan ekonomi. Tidak mengherankan jika restoran Thailand berkembang di seluruh dunia karena mendapat dukungan penuh pemerintahnya. Di Swiss yang berpenduduk 7,6 juta jiwa, mungkin terdapat lebih dari seribu restoran Thailand dan hanya terdapat kurang dari 10 restoran Indonesia.

Bagaimana Thailand bisa maju pesat? Menurut informasi, sejak zaman PM Thaksin Shinawatra, diplomasi restoran itu menjadi hukum wajib bagi para diplomatnya. Untuk menyokong suksesnya program tersebut, pesawat Thai Airways ke mana pun diwajibkan membawa hasil bumi atau hasil pertanian dengan biaya disubsidi pemerintah. Dengan demikian, kalau kami ingin beli mangga atau durian montong Thailand, sudah pasti kami di Swiss mendapat suplai fresh dari Thailand karena Thai Airways yang tiap hari mendarat di Bandara Zurich bisa dipastikan membawa barang pertanian tersebut. Apakah pemerintah mendatang sanggup membuat policy yang senada dengan memerintah Garuda yang terbang ke Amsterdam langsung tiap hari membawa komoditas pertanian? Emirsyah Sattar, Dirut Garuda, ketika bertemu saya di Davos beberapa waktu lalu sanggup memenuhi perintah itu, asal ada dukungan pemerintah. Masalahnya, selama ini pemerintah lebih suka menyubsidi BBM yang lebih banyak dinikmati orang kaya daripada menyubsidi pertanian yang dinikmati rakyat miskin.

Untuk mewujudkan ide duta besar sebagai salesman, pemerintah mendatang harus merombak total Kementerian Luar Negeri, baik budaya kerja, anggaran, maupun infrastrukturnya. Pada masa lalu, dalam birokrasi Kemenlu terdapat Direktorat Jenderal HELN atau yang dikenal dengan nama Hubungan Ekonomi Luar Negeri. Namun, sejak reformasi Kemenlu 2006, Ditjen HELN dihapus. Akibatnya, diplomat RI hanya terfokus pada urusan konsuler, protokol, dan politik. Bisa dikatakan, porsi promosi budaya dan ekonomi sangat minimal. Soal itu juga terkait dengan anggaran yang terus menyusut.

Di bawah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kemenlu menambah pembukaan perwakilan diplomatik di sejumlah negara. Misalnya, Kazakhstan, Ekuador, Panama, Azerbaijan, Oman, dan Bahrain. Tapi, anehnya, anggaran Kemenlu disunat dari sekitar Rp 5,6 triliun pada masa akhir jabatan Menlu Hassan Wirajudha menjadi sedikit di bawah Rp 5 triliun saja. Tentu saja, dengan anggaran yang sangat mepet, hanya setara dengan salah satu direktorat di Kemendikbud, gerak para diplomat di luar negeri sangat terbatas.

Pengalaman saya menggelar pameran dagang MUBA di Basel pada 2013 bisa menjadi hikmah. Selama 60 tahun hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Swiss, KBRI Bern atau Indonesia belum pernah sekali pun mengikuti pameran terbesar di Swiss sekelas MUBA. Alasannya macam-macam. Pada 2012 saya dan tim KBRI Bern berhasil melobi Kemendag, Pemprov Jatim, dan Pemprov Sumbar untuk ikut acara dagang serta budaya dalam MUBA Trade Show. Saya mengajukan tambahan anggaran Rp 1,6 miliar dan disetujui Komisi I DPR. Tetapi, kenyataannya, anggaran sekecil itu disunat lagi dan hanya diturunkan Rp 875 juta. Dari pengalaman tersebut, sangat jelas bahwa pimpinan Kemenlu belum melihat perlunya memberikan dukungan all-out atas suksesnya pameran dagang MUBA.

Ide bagus menjadikan para Dubes dan diplomat RI sebagai salesman juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saat ini banyak fungsi promosi ekonomi dan bisnis yang tumpang tindih. Misalnya, di negara seperti Inggris, AS, Belanda, atau sekelas yang lain seperti RRT, Jepang, dan Australia, masih banyak fungsi yang saling bertabrakan. Misalnya, Kemenlu mempunyai pejabat seksi ekonomi di KBRI, Kemendag mempunyai atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade and Promotion Center), BKPM masih punya pejabat investment representative sendiri, dan masih ada sejumlah perwakilan BUMN seperti Bank Mandiri atau BNI. Mereka biasanya berjalan sendiri-sendiri, tidak dikoordinasi KBRI. Mungkin hanya seksi ekonomi dan atas perdagangan yang berada di bawah koordinasi seorang duta besar karena mereka biasanya menjadi bagian organik dari KBRI.

Persoalan lain, sistem yang berlaku tidak memungkinkan adanya sinergi antara KBRI yang berdekatan. Misalnya, menurut peraturan, KBRI Washington DC bisa menggelar kegiatan promosi di seluruh 50 negara bagian, termasuk Hawaii yang jauhnya 12 jam penerbangan dari Washington DC. Sebaliknya, untuk Eropa Barat yang terdapat sekitar 28 negara dan hampir 22 KBRI, antara KBRI yang berdekatan itu tidak boleh saling mendukung. Misalnya, sewaktu jadi Dubes RI di Bern, saya tidak boleh membantu berpromosi di Muenchen yang jaraknya hanya 4 jam dari Bern. Sebab, promosi di Muenchen hanya boleh dilakukan KBRI Berlin yang jaraknya hampir 10 jam dengan mobil. Hal yang sama tidak bisa saya lakukan di Lyon, wilayah Prancis. Sebab, itu merupakan tugas KBRI Paris yang jauhnya hampir 8 jam.

Di negara lain, merupakan hal biasa bila antara kedutaan mereka saling membantu dengan wilayah yang terdekat. Tetapi, sistem yang diberlakukan untuk diplomat Indonesia memang sangat membelenggu kepentingan nasional. Karena itu, hampir bisa dipastikan bahwa kota yang jauh tidak akan pernah bisa tergarap dengan serius, kecuali pejabat setempat agak bersikap nekat. Itulah yang saya lakukan ketika melayat Ibu Ainun Habibie pada 2010 ke Muenchen atau saat saya memberikan ceramah di Pusat Studi Asia di Freiburg University, Jerman. Dua kota itu lebih dekat dengan Bern daripada Berlin. Tapi, saya jamin, bagi birokrat Kemenlu, hampir pasti hal itu ditabukan karena tidak sesuai dengan aturan main.

Dengan demikian, saya hampir bisa memastikan, ide menjadikan duta besar dan para diplomat sebagai ’’salesman Indonesia’’ akan gagal total jika tidak ada perombakan menyeluruh dalam tubuh korps diplomatik Indonesia. Sudah waktunya pelaksanaan politik luar negeri ditata ulang untuk kepentingan nasional yang menyeluruh. Para diplomat harus sadar bahwa mereka dibayar mahal oleh rakyat Indonesia untuk ’’menjual Indonesia’’, bukan menjadi turis permanen selama beberapa tahun di luar negeri.

* Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di harian Jawa Pos, 24 Juni 2014.

Write a comment...
awesome comments!
Djoko Susilo

Mulai menulis di blog, untuk menuangkan pemikiran-pemikiran pribadi saya sekedar melawan lupa dan berbagi cerita sekaligus mencatat jejak langkah kaki saya di ranah dunia maya. Blog ini juga saya maksudkan sebagai wahana untuk mendokumentasikan tulisan-tulisan saya sebelumnya yang tersebar di berbagai media.

Untuk berdiskusi atau sekedar meninggalkan jejak, silahkan tinggalkan komentar, pertanyaan dan saran di tulisan-tulisan saya tersebut. Komentar juga merupakan tempat untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap tulisan saya, sekaligus tempat hak jawab terhadap ketidaksetujuan tersebut.