header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Cita-cita Kesatuan, Bahasa, dan Kebangsaan

Melawat ke Kongres Pemuda Pertama Setelah Delapan Puluh Lima Tahun

 
Abstrak

Bila menyebut kongres pemuda, perhatian publik umumnya diarahkan pada Kongres Pemuda 1928. Bisa dipahami, kongres itu mengha­sil­­kan rumusan “ajaib”: “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” mirip sound-bytes komunikasi mo­dern. Namun, dasar yang kokoh telah diletakkan pada “Kongres Pemuda Pertama”1926 yang berhasil gilang-ge­milang. Kongres tersebut sangat ja­rang diingat publik. Tulisan ini melacak bagaimana kongres 1926 diran­cang, dan terutama dasar pemikirannya yang diteruskan ke kongres pemuda 1928. Sinisme terhadap bahasa Belanda, yang menjadi bahasa kongres, mung­kin men­jadikan kongres penting ini jarang masuk ke dalam kesadaran publik.

Mengingat adalah tindakan masa kini tentang masa lalu, dan bukan tintindakan masa lalu. Relativisme wak­tu memungkinkan kita mengandaikan bah­wa yang disebut sebagai masa kini adalah satu generasi, sekumpulan besar kelompok masya­rakat yang hanya dipisahkan oleh satu peris­ti­wa mengesankan yang menjadi garis pemisah seperti “runtuhnya Orde Baru”, sehingga masa kini adalah masa “pasca-Orde Baru”; waktu se­olah-olah dibagi dua menjadi sebelum dan sesu­dahnya.

Tentu saja mengingat, daya ingat, ingatan, selalu berhubungan dengan masa lalu—yang juga dengan relativisme waktu merentang dari satu detik lalu sampai satu abad lalu, dan seba­gainya. Batas halus antara masa kini dan masa lalu itulah yang membentuk ingatan “memoria/memory” yang dikatakan Andreas Huyssen “membuat ingatan begitu hidup sehidup-hidup­nya” dan membedakannya dari arsip atau sis­tem lain apa pun —juga suatu bentuk teknis ingatan— yang hanya mengandalkan penyim­panan dan penarikan kembali, storage and retrieval.[1]

Namun, suatu ingatan kolektif bagi suatu komunitas kecil atau suatu masyarakat besar tidak hadir dengan sendirinya. Ingatan itu di­bentuk, diubah, dirancang lagi, bahkan diha­pus atau diusahakan dihapus. Ingatan bisa direnca­na­kan dengan merancang kurikulum sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Akan tetapi, di sana ingatan itu bisa juga dirancang untuk dihapus atau sekurang-kurangnya diabai­kan sama sekali. Demikian pula museum, per­pus­takaan, teater, ruang-ruang pameran kese­nian, surat kabar, penerbit buku, dan toko buku, semua bukan saja bisa menjadi alat untuk meng­ingat, tetapi juga ingatan itu sendiri.

Setiap usaha membentuk ingatan selalu ber­arti terjadi tarik-menarik antara berbagai jenis kekuatan dan kekuasaan yang berlang­sung di dalam masyarakat itu untuk beradu sa­tu sama lain. Karena itu mengingat sama se­ka­li bukan tindakan netral dalam masyarakat; tin­dakan itu politikal dalam arti menjadi tempat per­tarungan kekuatan dan kekuasaan untuk mem­­­pertahan­kan dan mengabaikannya, dan dalam perta­rung­an itu meninggalkan kon­se­kuensi tertentu seca­ra sosial dan kultural.

Ketika tulisan ini membahas “Delapan Pu­luh Lima Tahun Konferensi Pemuda Indone­sia Pertama”, maka yang dibahas adalah masalah “ingatan/memoria”. Pertanyaan utama yang mun­cul adalah mengapa ingatan tentang pe­ristiwa itu begitu kabur, dan mengapa tidak ada usaha apa pun untuk memperkuat ingatan kita tentang peristiwa itu? Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan ingatan itu? Pertanyaan terakhir, dan mungkin pula paling penting, apakah peristiwa itu pantas diingat?

Ingatan dan Kekuasaan

Dalam hubungan itu, setidaknya ada dua pa­sang peristiwa politik Indonesia yang ber­hubungan langsung dengan ingatan dan daya ingatan dengan pengertian di atas. Ke­duanya memberikan konsekuensi politiko-kultural yang dalam dan kuat bagi masyarakat di sini, yaitu “kongres pemuda pertama tahun 1926 dengan pasangannya kongres pemuda tahun 1928” serta “proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta, dengan pasangannya Konfe­ren­si Meja Bundar, 1949, Den Haag, Belanda”.

Hal yang berhubungan dengan dua kong­res tersebut adalah tolak-tarik antara kekuatan dan kekuasaan untuk mengatakan yang mana secara sahih mewakili “Indonesia” dan yang mana “tidak”; yang mana mewakili pemuda dan yang mana tidak. Persaingan itu mungkin saja sudah berlangsung pada saat semuanya di­ran­cang. Namun, konsekuensinya apa yang terjadi pada 1928 jauh lebih menguasai pikiran dan perbuatan kultural dan politik bangsa ini secara terbuka. Dengan kata lain, kongres pemuda tahun 1928 menjadi diskursus dominan bagi politik di sini dibandingkan dengan apa yang berlangsung pada 1926 — apalagi konferensi tahun 1925 yang praktis terkubur dalam re­lung-relung lupa dalam sejarah.

Tentang pasangan kedua, apa yang ber­langsung di pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 jauh lebih penting dan menguasai pikiran dan perbuatan kultural dan politik dibandingkan de­ngan apa yang berlangsung pada bulan-bu­lan Agustus-Desember 1949, yakni Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda. Paralel antara keduanya sangat menarik. Na­mun, karena perhatian akan ditujukan pada yang pertama, dua kongres pemuda, kita me­nga­rahkan pada yang kedua, yaitu tolak-tarik antara kekuatan dan kekuasaan bagi legitimasi lahirnya sebuah bangsa dalam satu negara.

Konsekuensi dari proklamasi adalah secara sepihak Indonesia menyatakan sudah tidak ada lagi hu­bungan apa pun antara “bekas” Hindia-Belan­da dan Belanda. Kalau pun masih ada, ma­ka yang ada itu adalah tafsiran Indonesia bah­wa semua tanah bekas Hindia-Belanda adalah Indo­nesia. Hubungan kekuasaan kolonial sudah di­pa­tahkan yang berarti “merdeka”, yang pada gi­li­rannya berarti pula posisi atas-bawah sudah dibongkar, beban siksaan sejarah itu telah di­empaskan, the yoke of imperialism, kayu pena­rik beban bajak di atas “pundak sapi” Hindia dibongkar. Pertumpahan darah dan diplomasi menjadi akibat langsung prok­lamasi ter­sebut.

Namun, yang kita bicarakan adalah perta­rungan kekuatan. Sebagai salah satu pihak pe­menang perang dunia, Belanda merasa ber­hak mengambil kembali apa yang dilepaskan Je­pang. Perang dan diplomasi yang menyiksa kedua belah pihak menjadi catatan yang tidak mungkin dilupakan. Akhir dari semuanya ada­lah bahwa darah para pejuang tidak memutus­kan soal, tetapi memberi kontribusi kepada pemu­­tusan soal. Di sisi lain, diplomasi tidak mung­kin di­kerjakan secara efektif bila darah tidak ber­­tumpahan. Dialektika darah dan bica­ra ber­ujung pada Round Table Conference yang ber­lang­sung sejak Agustus hingga akhir ta­hun 1949 yang menghasilkan “penyerahan ke­dau­lat­an”.[2]

Apa yang terjadi di Den Haag pada 1949 boleh dikatakan merupakan kulminasi dari seluruh rentetan peristiwa yang menjadi akibat dari apa yang terjadi di pagi hari 17 Agustus 1945 itu — pertempuran Surabaya November 1945, Perjanjian Linggajati 1946, Perjanjian Roem-Royen, penyerbuan Yogyakarta 1948, dan lain-lain sampai gencatan senjata yang berlangsung pada Agustus 1949. Belanda men­curahkan perhatian sepenuhnya ke sana.

Di sini, Indonesia yang bertolak dari, dan mempertaruhkan seluruh kehormatan pada, darah dalam hatinya “menolak” bahasa “penye­rahan”, karena kedaulatan itu “direbut”. Dengan demikian bahasa masuk ke dalam diskursus politik kemerdekaan Indonesia sejak 1945 sampai dengan hari ini, tahun-tahun awal abad ke-21, yaitu pertarungan antara “perebutan” dan “penyerahan”. Sampai detik ini Belanda tidak pernah mengakui “perebutan” yang di­prok­la­masikan pada tanggal 17 Agus­tus 1945 — yang diingat sehabis-habisnya oleh Indo­ne­sia. Sam­pai detik ini Indonesia tidak per­nah merayakan “penyerahan” yang ber­lang­sung pada tanggal 27 Desember 1949 itu — yang juga ingin dilu­pakan sehabis-habisnya.[3]

Siswa/mahasiswa di mana pun di dunia ini, yang belajar tentang Indonesia sebagai nega­ra asing, akan memberi jawaban sama bila dita­­nya “kapan kemerdekaan Indonesia berlangsung”. Jawaban mereka pasti tahun 1949, ketika ke­daulatan itu “diserahkan”. Tanyakan kepada Bung Karno apa artinya Konferensi Meja Bun­dar (KMB)? Jawaban Soekarno hanya satu, yai­tu menolak berangkat dari istana presiden di Nga­yogyakarta Hadiningrat ke Batavia untuk menyaksikan penurunan bendera merah-putih-biru dan penaikan bendera merah-putih di Ista­na Merdeka pada sore hari 27 Desember 1949. Sekali lagi bahasa menentukan sikap, karena Soekarno menolak “penyerahan”.

Namun, Soekarno sama sekali tidak ber­da­ya menolak konsekuensinya, yakni “penye­rahan” yang bermuara setidaknya pada tiga kon­sekuensi paling utama, yaitu pertama, berdiri dan berlangsungnya negara federal Indonesia, Negara Indonesia Serikat, dengan Irian Barat bukan milik Indonesia—meski Soe­karno mem­bubarkan negara federal itu delapan bulan ke­mudian pada Agustus 1950; kedua, utang; dan ketiga, dengan tetap mempertahankan modal Belanda di Indonesia berarti Belanda tetap memperoleh keuntungan dari hubungan pasca­kolonial.[4]

Bahwa Indonesia dinilai amat penting bagi perekonomian Belanda tercermin dari sebuah perkiraan resmi Belanda yang meng­ungkapkan bahwa pada 1950 penghasilan total Belanda yang diperoleh dari hubungan ekonomi de­ngan Indonesia (ekspor ke Indo­nesia, pengo­lahan bahan mentah, peng­hasilan dari pena­naman modal di Indonesia, transfer uang pen­siun dan tabungan, dan lain-lain) merupakan 7,8 persen dari pendapatan nasional Belanda.[5] Artinya, upaya melupakan KMB adalah upaya tidak mudah, karena konsekuensi ekonomi-politik yang dahsyat, meski KMB sama sekali tidak dirayakan dan tanggal 27 Desember 1949 adalah tanggal asing yang hanya berarti hari kedua puluh tujuh bulan Desember setiap tahun.

Kongres Pemuda Pertama 1926

Dengan memanfaatkan kemampuan meli­hat ke belakang dalam sejarah, kongres pemu­da pertama dengan nama resmi disebut “Het eerste Indonesisch Jeugdcongres” —boleh dika­ta­­kan sebagai suatu pertandingan diskursus politik dengan bahasa sebagai alat utama bila dibandingkan dengan kongres pemuda tahun 1928.

Dengan menyebut tahun 1926, ingatan kita langsung tertuju pada suatu masa ketika pem­bangunan Hindia-Belanda se­dang menu­ju pun­cak-puncak keberhasilan diukur dari be­saran ekonomi, terutama di bidang per­da­gangan in­ternasional. Hindia-Belanda selalu mengalami surplus per­da­gangan inter­na­sional, meski ke­mudian di­han­curkan krisis ekonomi dunia pada ta­hun 1929.[6] Kemak­mur­an kolonial dengan sen­dirinya mendapat teman abadi, yaitu “rust en orde”, kete­nang­an dan keamanan, ketenangan dan keteratur­an, ketenangan dan tata-pe­me­rin­tah­­an serta tata-tertib hu­kum, karena pemba­ngunan de­ngan sistem kapitalis kolonial hanya mung­kin bergerak dalam ketenangan.

Namun, tata-tertib tersebut menemukan nemesisnya sendiri dalam bentuk gerakan ka­um nasionalis yang menolak tata itu karena pemerasan dan pelarian modal serta, tentu saja, perlawanan demi kemerdekaan Indonesia. Per­himpunan Indonesia di Belanda terang-terang­an menginginkan kemerdekaan Indonesia yang secara simbolik dengan terbentuknya Indo­nesische Vereniging, Perhimpunan Indonesia, Februari 1924. Mereka menolak memakai nama Hindia-Belanda dan memaklumkan Indo­nesia sebagai nama mandiri.[7]

Nama Indonesia sendiri sudah menjadi na­ma politikal yang tidak direkomendasi Belan­da kolonial. Partai Komunis Indonesia sudah di­dirikan pada 1924, mengubah nama dari Partai Komunis di Hindia-Belanda, dengan tuntutan radikal memerdekakan Indonesia. Hal yang mau dikatakan adalah bahwa situasi radikal ka­lau belum menguasai panggung politik Hindia-Belanda, maka suasana panas pun sudah mulai dirasakan. Persiapan-persiapan pemberontakan PKI dikerjakan sejak Januari 1926. Bahkan pe­merintah kolonial meningkatkan kewaspa­daan pada akhir April menuju Hari Buruh Interna­sional tanggal 1 Mei, ketika kongres pemuda pertama itu sedang berlangsung. Suasana panas ini akhirnya meledak pada pemberontakan PKI bulan November 1926. Itulah kira-kira suasana sebelum, ketika, dan sesudah Kongres Pemuda pertama diselenggarakan. [8]

Dalam lingkungan seperti itu, kongres pemuda pertama digelar di ujung bulan April sampai 2 Mei 1926. Kongres sendiri hanya ber­langsung sore hari — mungkin untuk ber­teng­gang rasa dengan mahasiswa yang kuliah pa­­da pagi hari. Kongres tersebut dihadiri 11 organisasi terkemuka, seperti Jong-Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Se­kar Roekoen, Jong ­Batak, Jong Theosofen Bond, Ambonsche Studeerenden, Mina­has­sache Studeerenden, Studieclub Indonesia, Boedi Oetomo, Mohammadijah dan berbagai tokoh yang berminat. Kongres bertema kesa­tuan itu lebih banyak “berkutat” pada pemikiran tentang kesatuan Indonesia dan kesatuan yang dirumuskan dalam kesatuan bahasa yang di­jalankan sejak awal sampai akhir dalam bahasa Belanda.

Kongres memang resmi ditutup dengan acara makan malam di restoran Insulinde, tetapi bahan-bahan kongres masih terus di­diskusikan dan dibicarakan sampai menda­patkan perumusan akhir di sekitar Agustus 1926. Dengan demikian, kita lihat bahwa inilah kongres yang direncanakan dan diselesaikan dengan baik serta memakan tenaga, pikiran, dan sumber daya.

Dalam situasi seperti itu, ketika radikalisme nasionalis sedang berada dalam kurva yang me­ningkat tinggi, Het eerste Indonesisch Jeugd­congres diselenggarakan oleh para pemuda dan seluruhnya dalam bahasa Belanda. Pertanyaan masa sekarang, mengapa semua harus dalam bahasa Belanda. Untuk itu perlu dilihat ba­gaimana posisi bahasa Belanda di Hindia-Belanda saat itu. Sebelum menjawab hal ini, coba kita lihat posisi bahasa Inggris di India. Bayang-bayang India muncul ketika bangsa-bangsa yang membentuk India, yang berbeda tajam bahasa satu dengan bahasa lain, bersatu dalam bahasa Inggris yang tetap diwariskan sampai hari ini—bahasa penjajahnya:

Dari suatu bahasa yang berakar dalam kolo­nialisme, bahasa Ingris menjadi bahasa yang memberikan keuntungan dibandingkan de­ngan negeri lain di mana bahasa Inggris menjadi bahasa asing. India menjadi sumber akar bahasa Inggris — a resource pool of English. Bahasa Inggris memainkan peran di bidang pendidikan, administrasi, hubungan bisnis dan politik, pengadilan, industri dan lain-lain, karena itu menjadi paspor bagi mo­bilitas sosial, pendidikan tinggi, dan kesem­patan lapangan kerja yang lebih baik.[9]

Posisi bahasa Belanda sangat berbeda. Bahasa Belanda pada dasarnya tidak boleh diajarkan kepada kaum inlander, boemipoetra. Bahasa Belanda harus dijaga keasliannya, untuk tidak menjadi bahasa gado-gado yang terkonta­minasi dalam lidah dan selera kaum inlander. Para inlander dianggap berpotensi merusak bahasa Belanda. Baru kemudian hari, menje­lang abad ke-20, bahasa Belanda mulai diajar­kan di se­kolah-sekolah tertentu. Sekolah dasar dipi­sah­kan mana yang boleh berbahasa Belan­da dan jenis sekolah yang harus berbahasa Me­la­yu. Dengan demikian sudah bisa dibayangkan diskriminasi masyarakat berdasarkan bahasa dan hierarki sosial yang dihasilkan dengan se­kolah berbahasa Belanda berposisi lebih tinggi, dengan kemungkinan lebih mudah masuk da­lam jajaran elite borjuis kolonial. Hierarki sosial berdasarkan bahasa berjalan lurus de­ngan hierar­ki rasial yang dibentuk dalam politik rasial. Kaum Barat yang tentu berbahasa Belanda berada di puncak kelas sosial, kemudian kaum Indo-Eropa, disusul kaum Timur-Asing, dan para inlander yang menduduki posisi terbawah. Dengan demikian, nyaris mustahil bahasa Belanda — berbeda dengan bahasa Inggris di India — bisa menggalang ide kesatuan bangsa apalagi menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

Namun, kemustahilan itu harus diletakkan dalam latar pemahaman mereka tentang apa itu Indonesia menurut paham mereka yang bisa dilacak dari pidato Ketua Kongres sebagai berikut:

Bangunlah, saudara-saudara, dan bersiaplah setiap waktu berkorban demi negeri kita tercinta Indonesia. Ketahuilah bahwa kita da­pat mencapai apa yang kita inginkan, asalkan apa yang dicita-citakan bukan merupakan hal yang merugikan. Lagi pula, Saudara-saudara, upaya kita untuk membebaskan negeri dan bangsa tidak termasuk hal yang tidak mung­kin. Tidakkah hukum alam telah menetapkan bahwa setiap bangsa harus bebas, mem­pu­nyai pemerintahan sendiri. Saudara-saudara, adakah yang lebih indah dan mulia daripada bekerja membanting tulang, berjuang, dan mati bagi kepentingan nusa dan bangsa?

Lebih dari 300 tahun orang Belanda berke­nalan dengan kita. Berkat perkenalan tersebut kita mendapatkan cita-cita, yang sedemikian indah dan mulia sehingga tidaklah sia-sia un­tuk berjuang dan mati baginya. Cita-cita apa­kah yang kami maksudkan? Yaitu cita-cita agar Indonesia, negeri yang seluas sete­ngah dari Eropa dikurangi Rusia, dengan pen­duduk 50 juta menjadi suatu negeri be­bas, yang kuat, yang cukup pantas untuk berdiri di barisan negara merdeka.[10]

Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini. Pertama, adanya Indonesia dan yang disebut sebagai Indonesia adalah cita-cita yang harus direalisasikan. Kedua, menyangkut ge­nesis Indonesia. Indonesia bukan warisan nenek moyang, untuk lebih tepat nenek moyang tidak mewariskan Indonesia. Indonesia adalah se­suatu yang dikonstruksikan, hasil pemben­tukan secara sosial-kultural-ekonomis. Bagai­mana proses Indonesia dikonstruksikan ada­lah bagian paling menentukan —boleh dibilang paling orisinal dari para pemuda pemrakarsa kongres itu— yang pada gilirannya menjadi dasar berlangsungnya kongres pemuda per­tama tersebut, yaitu melalui proses perkenalan dengan Belanda ketika “...lebih dari 300 tahun orang Belanda berkenalan dengan kita…” kita mendapatkan cita-cita. Di sini sama sekali tidak disebut penjajahan akan tetapi “perkenalan”, yaitu pertemuan dua pihak seimbang. Ketiga, Indonesia hasil “perkenalan” itu melahirkan suatu cita-cita, yaitu “negeri bebas, yang kuat, yang cukup pantas untuk berdiri di barisan negara merdeka”, yang baru berada dalam cita-cita.

Kalau “perkenalan” dengan Belanda men­jadi suatu raison d’être bangsa ini, maka ba­hasanya bukan sesuatu yang tidak menjadi kekuatan untuk mengonstruksikan suatu bang­sa di atasnya; pemilihan bahasa Belanda bukan sesuatu yang mengada-ada, tetapi sesuatu yang direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, bahasa Belanda bagi para pemuda itu bukan suatu yang mustahil. Pemilihan bahasa Belanda sebagai bahasa kongres menjadi suatu yang pada kesan pertama melawan arus, diker­jakan oleh kaum inlander yang berada di la­pisan paling bawah dari segi linguistiko-rasial. Dalam analisis lebih lanjut kita lihat bahwa yang mengerjakan kongres bukan lapisan terbawah kaum inlander tetapi lapis paling atas yang dari segi kapital sudah bergerak masuk ke dalam kelas borjuis kolonial, karena pendidikan dan modal sosial yang dikuasainya — pendidikan, bahasa, pergaulan, daya tembus ke dunia inter­nasional, dan sebagainya.

Dengan semua itu pula bisa dipahami me­ngapa kongres tersebut tidak pernah mam­pir dan masuk ke dalam kenangan kolektif bangsa ini: tidak pernah dirayakan, tidak pernah men­jadi bahan diskusi, dan tidak pernah menjadi monumen dalam kehidupan bersama bangsa ini. Dengan kata lain, tidak menjadi diskursus politik dalam arti khas, yaitu menjadi dasar pertarungan pendapat dan dasar penilaian apakah sesuatu yang lain bisa bermakna atau tidak bila kongres tersebut menjadi referensi. Sementara untuk kongres tahun 1928 semua menghablur dalam satu kata, yaitu “sumpah”—meski dokumen hanya mengatakan “poetoesan kerapatan”, bukan sumpah. Kalau dikatakan “congres pemoeda-pemoeda Indonesia”, maka tidak dirasa ada perlunya untuk menambahkan label “kedua” pada kongres tersebut karena kongres pemuda pertama tidak dianggap masuk dalam urutan.

Rumusan “satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air” tidak pernah diucapkan, yang berarti itu pun dirumuskan kembali kelak di masa depan. Hal yang sesungguhnya diucapkan adalah: “Pertama. Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah-darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedua. Kami poetera dan poeteri Indonesa mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga. Kami poetera dan poeteri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.”[11] Rekonstruksi kemudian hari untuk mengubah “poetoesan ke­rapatan” menjadi “soempah pemoeda” se­makin menunjukkan betapa “kongres pe­moeda” 1928 harus diangkat lebih tinggi sedemikian rupa sehingga “poetoesan kerapatan” yang banci harus diberi kelamin lain, yaitu menjadi “jantan dan lelaki” dalam “soempah”. Mungkin juga bu­kan tanpa alasan semuanya menjadi sema­kin dramatik tatkala diperdengarkan lagu “Indo­nesia Raja” ciptaan Wage Rudolf Soepratman yang untuk kali pertama memecah kesunyian musikal Nusantara pada saat kongres.[12]

 

Membedah Kongres Pemuda Indonesia Pertama

Kongres Pemuda Pertama ini tidak terlepas dari peran Mohammad Tabrani yang meng­gagas setahun sebelumnya dan memainkan peran utama dalam kongres secara keselu­ruhan.[13] Tujuan kongres ini adalah untuk meng­gugah semangat kerja sama di antara berbagai organisasi pemuda di Tanah Air, supaya dapat di­wujudkan dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia. Melihat rumusan ini bisa dibayangkan bagai­mana kaum muda yang benar-benar muda ter­se­but merasa risau dengan keadaan. Bertum­buhnya pelbagai jenis organisasi kedaerahan dengan sendirinya menunjukkan aktivisme kaum muda yang sama sekali tidak menun­jukkan gejala buruk. Akan tetapi, kecende­rungan yang semata-mata melihat ke dalam (inward looking) mungkin menggusarkan; lebih menunjukkan ethno-nationalism yang tercerai-berai daripada kesatuan. Bila perhatian dibe­rikan pada statuta beberapa organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan lain-lain, maka rumusan pengembangan orga­nisasi semata-mata demi perkembangan ke dalam.

Tabrani membuka kongres dengan retorika amat memukau seraya membeberkan latar belakang pergerakan yang ada di Indonesia. Di puncak pidatonya, Tabrani mengajak seluruh penduduk, bangsa, dan rakyat Indonesia untuk bersatu: Indonesiërs aller eilanden van den Archipel, vereenigt U (Rakyat Indonesia dari seluruh kepulauan, bersatulah), seolah meng­gemakan seruan Karl Marx dalam Manifesto Komunis yang memerintahkan bersatunya kaum buruh sedunia.[14]

Seorang mahasiswa muda, Soemarto, me­ngemukakan pandangannya tentang cita-cita kesatuan Indonesia, Indonesische Eenheids­gedachte, dengan penuh semangat. Dia me­ngatakan mungkin belum menuju kesatuan yang sesungguhnya, tetapi menuju suatu ide tentang kesatuan akan persatuan Indonesia sebagai berikut:

Persoalannya bukan tentang apakah pemben­tukan kesatuan bangsa Indonesia itu mung­kin, akan tetapi apakah kesatuan itu diingini, dan apakah kita perlu membentuk suatu ke­sa­tuan. Kenyataan obyektif sudah mendu­kung, meskipun banyak soal ada di sana, na­mun yang terpenting adalah apakah ada yang disebut cita-cita dan kemauan untuk bersatu.

Persatuan tidak hanya ditafsirkan sebagai kesatuan antarkelompok etnis saja, tetapi kesa­tuan, bila dipakai bahasa modern, dari sisi pan­dangan gender yang harus melibatkan ka­um perempuan dalam organisasi. Kaum per­ge­rakan dan kaum cendekiawan harus mem­beri perhatian besar pada gerakan perempuan.

Ketua panitia kongres mengemukakan bah­wa panitia serta-merta setuju untuk me­luangkan satu malam khusus membicarakan kepentingan yang menyentuh “saudari-saudari kita”. Kesa­daran tentang itu tampaknya mulai tinggi di kalangan lelaki. Namun, dengan nada agak pa­triar­kis dia mengatakan:

Tunjukkan, bahwa Anda layak mendapatkan bantuan dan tunjangan dari saudara-sau­da­ramu. Akan tetapi, meskipun Anda bisa dan boleh memperhitungkan tunjangan penuh dari saudara-saudaramu, kami menganggap bahwa demi kepentingan Anda sendirilah, bila kami memberikan nasihat yang baik ini bahwa Anda harus mencari kekuatan di dalam diri Anda sendiri. Memang banyak yang di­jan­jikan lewat saudara-saudaramu, akan te­tapi tidak cukup. Anda sendirilah yang bisa mem­­perbaiki nasib Anda dan tidak ada yang lain. Paling tinggi kami bisa menjanjikan bantuan kami kepada Anda. Namun, ke­kuat­an yang perlu untuk memperbaiki nasib Anda tidak bisa kami berikan kepada Anda, karena [kekuatan] itu hanya bisa ditemukan pada dan di dalam diri Anda. Karena itu berkobar-kobar harapan kami agar Anda dengan sen­jata sendiri berjuang melawan semua, yang menghalang emansipasi perempuan. Hanya dengan jalan inilah tercapai cita-citamu.[15]

Dalam ceramahnya, Bahder Djohan me­nga­takan beberapa hal yang menarik perhatian peserta kongres. Perjuangan perempuan di negeri Barat sampai pada suatu tahap mem­perjuangkan persamaan antara lelaki dan pe­rempuan. Pertanyaannya apakah Indonesia su­dah mencapai tahap itu, tanpa memper­tim­bangkan tendensi politik nasional.

Karena itu, pertanyaan tentang posisi pe­rem­puan dalam kebangunan kehidupan ber­sama nasional perlu dijawab lebih dahulu. Apa­kah di sini sudah ada masalah perempuan itu? Jawabannya jelas, suatu gerakan perempuan yang terorganisasi belum ada dan untuk se­mentara belum perlu dan belum mungkin.[16] Bila ditengok kanan dan kiri tak akan kelihatan kekuatan yang membutuhkan penyaluran. Kalau pun ada yang membutuhkan penyaluran, maka ini menjadi sebuah kewajiban suci untuk mencari saluran yang sehat:

Dan, katakan pada saya, adakah tugas bagi pekerja nasional yang lebih bagus, lebih suci dari berusaha untuk mengarahkan seluruh tenaga yang mampu dikerahkan baik yang [sekarang] ada maupun yang tersembunyi, pada satu-satunya titik, yaitu pembangunan nasional? Apakah ada suatu kewajiban bagi seorang pekerja nasional yang lebih tinggi daripada sesuatu dengan mana ia melihat kesatuan bangsa ini [menjadi] lebih konkret, lebih benar, lebih liat, [dan] menunjukkan jalan untuk mencapai kesatuan itu? Dengan demikian semoga, malah seharusnya dalam penyelesaian masalah perempuan di negeri ini orang tidak kehilangan pandangan, sehingga semua kerja memiliki satu tujuan akhir yaitu Bangsa Indonesia yang setahap demi setahap sedang membentuk dirinya.

Dia merasa kesulitan mencari kata-kata yang dapat memberikan sebuah petunjuk kasar tentang peran perempuan dalam suatu kerja nasional. Suatu kebangunan nasional yang hanya meletakkan tekanan pada dasar-dasar politik-yuridis berjalan di atas dasar yang goyah sementara prestasi keluar tidak diberikan alas kuat melalui organisasi yang juga kuat. Apakah dasar itu? Menurut dia, dasar itu adalah suatu struktur sosial yang sehat. Struktur sosial yang sehat hanya bisa berdiri di atas lingkaran ke­luarga yang kuat. Di mana sumber lingkaran keluarga yang kuat itu?

Hanya dengan membuka semua jalan bagi me­reka yang oleh alam sudah dipilih agar di dalam lingkaran keluarga mengolah sifat yang paling mulia, paling manusiawi, dan itulah ibu. Dengan begitu kita sudah memilih tempat yang paling tepat bagi perempuan di mana mereka—untuk itu dilengkapi dengan naluri yang tidak salah lagi—bisa mengerja­kan tugas dengan subur-penuh-hasil bagi Negeri dan Bangsa.[17]

Dengan begitu dasar rumah tangga yang sehat diletakkan. Namun, jangan lagi suatu rintangan lain dicampakkan ke dalamnya, ka­rena rintangan itu tidak lain dari poligami. Dia mem­berikan sejumlah alasan mengapa poligami harus ditolak. Dia menolak semua alasan poli­gami, baik itu alasan agama maupun sosial se­perti argumen kelebihan jumlah perempuan dalam suatu masyarakat, “surplus der vrouwen”. Dia menolak alasan instink poligamis lelaki yang kalau memang ada maka naluri ini harus dikon­trol oleh suatu rencana kesadaran moral lebih tinggi.

Dalam tanggapannya terhadap hubungan antara perempuan dan lelaki, MEJ Adam, se­orang perempuan Manado, mencurahkan per­hatian pada sikap hati-hati dalam mengambil dasar Barat. Dia memberikan ilustrasi tentang apa yang terjadi dengan masyarakat Minahasa. Peradaban Barat mengajarkan persamaan an­tara perempuan dan lelaki. Secara sosiologis, bagi masyarakat Minahasa yang menganut sistem parental, hak perempuan sama dengan hak lelaki. Keduanya meresapi peradaban Barat. Untuk seorang individu mungkin baik, tetapi menjadi problematik bagi masyarakat Minahasa. Orang merasa malu dengan semua yang bukan berbau Eropa. Dengan pendidikan cukup tinggi orang Minahasa menjadi “sete­ngah Eropa”. Karena kebutuhan bagi orang “setengah Eropa” tidak bisa seluruhnya dipe­nuhi di sana, orang Minahasa keluar dari tanah­nya sendiri dan tanah Minahasa akan kehi­langan orang-orang terbaik.

Peradaban setengah matang itu menerima pe­ngangkatan serdadu. Orang mengenal orang Manado yang bisa menulis akan tetapi tidak cukup punya waktu untuk mengenal undang-undang (reglementen), lebih baik dipa­kai di dalam angkatan perang. Semakin lagi terjadi pelemahan kaum muda Manado. Posisi kaum perempuan Minahasa dengan ini sa­ngat tragis. Kebudayaan Barat beraksi sema­kin jauh lagi. Perempuan Minahasa mulai mengembangkan keadaan setengah-Eropa, dan sampai pada tahap pengembangan sebe­gitu rupa sehingga sangat mendekati perem­puan Barat sesungguhnya dan ide-idenya. Me­­re­ka mulai bertanya mengapa tiba-tiba se­mua yang dari Barat mau diambil alih. Mere­ka mulai memberikan tempat kembali ke­pada bahasa negerinya suatu masa depan lagi. Akan tetapi apa yang ditemukan setelah me­reka sudah demikian jauh? Di mana sesa­ma pejuang aslinya, di mana kaum muda yang semula bersama mereka [kaum perem­puan] di sekolah rendah dan MULO? Semua hilang ke Jawa atau tempat lain lagi. Dengan siapa lagi perempuan Minahasa bertukar pikiran?[18]

Masalah lain cukup pelik adalah kesulitan gadis-gadis Minahasa mencari jodoh, karena sebagian besar kaum lelaki sudah keluar dari daerah Minahasa. Dengan jalan pikiran seperti itu, dia menganjurkan agar masyarakat Jawa dan Sumatera belajar dari pengalaman Minahasa dan berhati-hati terhadap kebudayaan Barat.

Di sini kita melihat pandangan sangat modern mengenai posisi dan independensi per­empu­an dalam masyarakat, meski peran domestik pe­rempuan dalam keluarga masih menjadi ta­ruhan. Namun, perempuan sebagai kelamin kelas dua sudah ditolak, seperti pan­dangan bahwa poligami merendahkan perem­puan. Si­kap ke-barat-barat-an hanya menuai bahaya, sedangkan kepribadian yang tertanam dalam kebudayaan sendiri adalah keutamaan. Dilihat dari segi ini, kongres 1926 lebih meru­pakan gaung abad ke-21 mengenai kesetaraan gender.

Pokok ketiga adalah kesatuan bahasa yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang pelik karena persaingan antara dua bahasa utama, yaitu bahasa Jawa—bahasa mayoritas, dan bahasa Melayu—bahasa paling populer yang sudah menjadi lingua franca. Kalau Tabrani berobsesi pada kebangsaan, maka Mohammad Yamin yang masih duduk di bangku AMS (setingkat sekolah menengah umum) sangat terobsesi pada bahasa. Kecenderungan pilihan Yamin memang masuk akal. Dalam usia 23 tahun, dia sudah mengukuhkan diri sebagai penyair terpandang yang disebut Petrus Blum­berger, salah seorang penulis pergerakan di Hindia-Belanda, sebagai een begaafde Minang­kabauer, orang Minang yang berbakat.

Dalam kongres tersebut, Yamin menge­mu­kakan pikiran tentang pentingnya bahasa Me­layu dan kemampuan bahasa Melayu untuk men­jadi bahasa persatuan—semua dipapar­kannya dalam bahasa Belanda. Bahasa Melayu, menurut Yamin, bagi mereka yang mau datang dan berdiri di tengah masyarakat tidak ter­elakkan. Bila ada yang merasa bahasa Melayu sederhana dan mudah dibentuk, maka orang harus mengenalnya; bila ada yang menganggap bahasa itu asing dan sulit, maka sangat dian­jurkan agar mempelajari bahasa itu dengan in­tensif, karena ada fakta tak dapat diingkari bahwa bahasa itu hadir hampir di semua titik di Indonesia kendati memang tidak sempurna dipakai dalam pembicaraan, namun dipahami. Bahasa Melayu muncul sebagai suatu ekspresi yang hidup menjadi bahasa dialek lokal dan lincah; selain kaya kosa kata, bahasa itu mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide dan suasana baru.

Dengan demikian, inilah yang menjadi pembicaraan utama mengapa bahasa Melayu terutama cocok bagi kegiatan ilmu pengetahuan serta untuk prosa dan puisi modern. Ketakutan bahwa bahasa itu tidak cocok bagi pergaulan di kalangan Indonesia tampaknya tidak beralasan dan, meski dugaan ini kurang tepat, bahasa Melayu sejauh ini seharusnya dipilih dari antara bahasa-bahasa daerah yang ada. Penguasaan dan pengetahuan bahasa Melayu akan mem­beri kesempatan kepada setiap orang untuk berhu­bungan dengan orang Jawa, Sunda, Melayu, dan Arab, dengan bahasa pergaulan mereka. Hal ini juga berlaku bagi pegawai negeri, kaum peda­gang, dan petani, saat berhubungan dengan kaum menengah dari kalangan penduduk, de­mikian Yamin. Dalam kehidupan komersial-ekonomis dan kehidupan politik, bahasa Me­layu sudah mendapat kedudukan dominan.

Untuk menghayati suasana tahun itu dan memahami betapa berapi-api Yamin membela bahasa Melayu, berikut kutipan pidatonya:

Saya berkeyakinan penuh, bahwa bahasa Me­layu lambat-laun akan menjadi bahasa per­gaulan dan bahasa persatuan yang ditentu­kan untuk orang Indonesia, dan kebudayaan Indonesia masa depan akan mendapatkan pengungkapannya dalam bahasa itu. Bahasa-bahasa bumiputra yang lain seperti bahasa Sunda, bahasa Aceh, Bugis, Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Rote, bahasa Batak, dan banyak yang lain lagi bisa kita anggap ba­­gus, akan tetapi kurang lebih mereka mem­punyai ruang cakupan terbatas dalam memperluas wilayahnya. Bahasa-bahasa lain pasti indah dan bagus namun ruang gerak terbatas baik demi penggunaan bagi keper­luan ilmu dan teknologi maupun demi keper­luan kesusastraan.[19]

Dengan demikian, tafsiran kesatuan di ka­langan anak muda waktu itu sangat luas me­nyangkut kelompok etnik, gender, dan bahasa yang menjadi inti-inti kesatuan yang bisa me­reka bayangkan untuk Indonesia baru itu.

Obsesi kesatuan itu sangat merasuki kaum muda. Salah satu alasannya mungkin bisa dije­laskan sebagai berikut. Setelah Perang Aceh mereda dan Aceh bisa dikuasai seluruhnya oleh Belanda pada 1904, imperium neerlandicum itu kemudian diperluas, dipertegas, dan diformal­kan dalam pax Neerlandica baru sekitar tahun 1917 yang boleh dikatakan lengkap, penuh, dan bulat ketika pulau-pulau kecil seperti Timor, Flores, Sumba, Sumbawa dikuasai seluruhnya setelah pemberontakan atau lebih tepat aksi protes di seluruh wilayah yang sekarang dike­nal sebagai Nusa Tenggara dipadamkan, dan berada di bawah payung administrasi Hindia-Belanda. Bersama lengkapnya wilayah admi­nistrasi Hindia-Belanda dan meningkatnya surplus kapital Belanda, kekerasan juga ikut meningkat. Meningkatnya kekerasan melahir­kan perlawanan yang dengan sendirinya me­nuntut kesatuan di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Hindia-Belanda.

Finalisasi Hasil Kongres

Kongres pemuda pertama ini berhasil men­capai rumusan final empat bulan kemudian, 15 Agustus 1928, bertempat di Gedung Oost-Java Bioscoop, Batavia. Muncul saran agar dibentuk sebuah badan permanen dengan tujuan: per­tama, mengusahakan dan mewujudkan konsep kesatuan Indonesia. Kedua, memperkuat tali hubungan antara semua organisasi pemuda se-Tanah Air. Semua rumusan final tersebut, sekali lagi, ditulis dalam bahasa Belanda dengan beberapa catatan penutup sebagai berikut:

… Saudari dan Saudara, barang siapa yang menghadiri Kongres Pemuda Indonesia yang pertama dari awal sampai akhir pasti sangat sepaham dengan kami, bahwa para hadirin sung­guh berhasil secara gilang-gemilang meng­hirup pikiran tentang kesatuan Indo­ne­sia, suatu konsep yang harus dikerjakan jadi kenyataan oleh kita semua. Bukankah di sa­na letak kekuatan kita? Bukankah kekuatan itu, yang berdampingan dengan kekuatan la­in, memungkinkan kita berhasil berjuang de­mi kemerdekaan Tanah Air dan bangsa kita?

Manakala Anda bertanya apa yang kami tun­tut dari Anda, maka akan kami katakan be­rikut ini: Mewujudkan perjuangan bagi kon­sep kesatuan Indonesia yang sudah dicapai oleh kongres yang baru berlangsung itu. Ba­gai­manapun juga sudah menjadi kenyataan. Pada Andalah letak tugas suci untuk berjaga-jaga agar hal itu sungguh-sungguh menjadi ciri utama dari kehidupan Anda sehari-hari. Karena bukan di dalam menerima dan me­nan­datangani konsep itu letak kekuatan kita, namun di dalam pelaksanaannya. Ingat![20]

Dengan demikian, kita melihat bahwa di sana bersemi suatu cita-cita tentang kesatuan dalam satu Tanah-Air dan diperkuat oleh satu bahasa yang semula hanya samar-samar, na­mun kemudian dibahas dan diberi dasar se­kurang-kurangnya beberapa aspek berikut ini, yakni dari segi perkembangan pergerakan, keseimbangan gender (istilah atau bahasa yang saat itu tidak terlalu dikenal), dan dari segi agama yang terus-menerus akan membawa bangsa ini dalam persoalan politik dan ekonomi sepanjang masa.

Pada awal pidatonya, Soemarto, seorang mahasiswa Rechtshogeschool, mengatakan bah­wa pertanyaannya bukan tentang kemungkinan terbentuknya suatu bangsa kini dijawab bahwa bangsa itu mungkin dibentuk; kalau perta­nya­annya apakah suatu bangsa itu diingini maka kini mereka menjawab bahwa ide tentang satu bangsa itu diingini; kalau pertanyaannya apakah satu bangsa itu diperlukan jawabannya memang diperlukan dan akan dilaksanakan; dan boleh jadi apa yang diputuskan pada kongres tahun 1928 itu merupakan pelaksanaannya.

Namun demikian, semua itu tidak meng­ubah apa yang disebut sebagai paradoks dalam seluruh cita-cita kesatuan: kesatuan Indonesia dibicarakan dalam suatu diskursus asing yang dari segi teks disebut dengan gagah berani sebagai Eenheidsgedachte; kesatuan bahasa dalam bahasa Melayu dan kelak menjadi ba­hasa Indonesia harus dibicarakan dalam bahasa asing; kesatuan budaya dibicarakan dalam suatu iklim kebudayaan dan lembaga sama sekali asing seperti hotel Lux OrientisVrijmetselaars­logeOost-Java Bioscoop, simbol-simbol kapital kolonial yang dinikmati kaum borjuis pemilik bahasa itu.

Semua ini juga menyebabkan apa pun yang mereka buat dengan begitu istimewa selalu tergeser atau digeser ke samping, ke lembah lupa. Semua tidak dianggap kecuali melalui jalan samping seperti masuk “menyelinap” ke dalam kongres pemuda tahun 1928, dan dari sana mengambil alih forum serta peran sejarah yang dimainkannya.

Catatan Penutup: Berdamai dengan Sejarah?

Kongres Pemuda pertama hanyalah salah sa­tu dari setidaknya dua instansi penting se­jarah Indonesia, bersama KMB di Den Haag, ke­tika para pemain yang menghadapinya mem­beri kontribusi dalam bentuk kemampuan uta­ma —intelektual, akademis, politik, dan kul­tur­al — yang melahirkan paradoks yang tak dapat dihindari meskipun bisa dipahami, tetapi tidak pernah bisa diatasi. Keberhasilannya adalah ke­gagalannya, kehebatannya adalah kele­mah­an­nya. Hasil yang hebat justru mengangkat “cemooh” besar dalam pengabaian sejarah; semua serba ber­tolak belakang dan karena itu keduanya dikirim ke “lembah-lupa” dalam sudut-sudut sejarah.

Hal tersebut kelak, tiga tahun kemudian, diakui sendiri oleh Tabrani yang berada di Negeri Belanda untuk melanjutkan studi. Kea­daan demikian memang sebuah kontradiksi, namun dalam situasi tersebut terutama bahkan lebih merupakan suatu kontradiksi yang dicoba pecahkan kemudian hari. Sutomo membela kebudayaan asli Indonesia/Jawa dan di sisi lain Takdir Alisjahbana gigih membela Barat se­bagai satu-satunya jalan menuju kemajuan.[21] Semua masih berlangsung hingga hari ini di tengah serbuan pasar bebas yang membawa serta konsekuensi bahasa yang hanya meng­gantikan bahasa Belanda dengan Inggris.

Bahasa Belanda atau Indonesia, baik dalam arti paradoks maupun dalam arti kontradiksi, bukan lagi sekadar bahasa namun sudah ber­ubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi bagian dari suatu permainan yang melibatkan kaum cendekiawan dalam modal dan kekuasaan. Ka­um cendekiawan itu berpartisipasi dalam modal untuk menjadi bagian dari penggerak melawan kekuasaan atau pun sebaliknya men­jadi peng­gerak melawan kekuasaan untuk mengambil bagian dalam modal.

Apa yang dikatakan Tabrani, tiga tahun se­te­lah kongres pemuda pertama itu, sekali lagi ditu­lis dalam bahasa Belanda, menarik per­hatian:

Kita hidup dalam masa peralihan. Dengan sa­tu kaki kita berdiri di masa kini, dan de­ngan kaki lain di masa depan. Kita berpikir dan bicara dalam bahasa Belanda, sementara dengan berapi-api menawarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Ini kelihatannya seperti sebuah paradoks, akan tetapi memang benar. Bagaimana kita bisa keluar dari pu­sar­an air ini (maalstroom). Praktis saja dan ti­dak perlu berspekulasi yang tak berfaedah! Pe­ngetahuan bahasa Indonesia bukan satu-satu­nya tanda pengenal ke-Indonesia-an kita. Se­baliknya. Orang sudah memakai bahasa Be­lan­da, dan dengan ini tidak dikatakan bah­wa seorang itu pro-Belanda. Ada fakta untuk membuktikan ini.[22]

Karena itu, menurut Tabrani, sangat perlu ada surat kabar dalam bahasa Belanda bagi keperluan Indonesia karena surat kabar adalah alat perjuangan, senjata, untuk memperta­han­kan, melindungi, dan memenangkan hak kita. Apakah kita berkhianat atau berpaling dari rasa nasional kita bila dalam perjuangan kita me­makai senjata “made in Holland”? Pada hemat kami tidak, karena “merek” senjata tidak meng­ganggu asal ia cukup memenuhi harapan kita.

Dan … apakah bahasa Belanda bukan suatu senjata tajam untuk kita dan siap dipakai? Asal­kan kita mengoperasikannya dengan baik? Dalam pandangan kami itulah senjata yang baik, bukan saja untuk melawan kaum sana, akan tetapi juga untuk mendukung kaum sini.[23]

Dalam pandangan Tabrani, bahasa Belanda bisa dipakai untuk melawan kaum sana bila kaum nasionalis mau merumuskan keluhan, keinginan, dan maksudnya dalam bahasa me­reka, karena tidak mungkin semua itu diru­muskan dalam bahasa yang tidak dimengerti musuh. Bahasa Belanda juga dipakai untuk men­dukung kaum sini karena dengan itu bisa dicapai sesama bangsa yang karena perkem­bangannya “harus berdiri di puncak pergerakan nasional” Indonesia.[24]

Suatu kongres yang memakan waktu ku­rang lebih empat bulan —kurun waktu cukup panjang untuk kesempurnaan sebuah kong­res— tentu saja bukan sesuatu yang harus diberi label “laknat” dalam sejarah dan politik Indo­nesia. Bila rekomendasi akhir kongres 1926 dibaca bahwa organisasi-organisasi pe­muda dan para pemuda sebagai pribadi-pribadi mencapai kesepakatan tentang kesatuan adalah sesuatu yang gilang-gemilang dan semua ide itu harus disebar-luaskan ke semua organisasi pe­muda, maka pikiran sama persis juga ter­cantum dalam rekomendasi kongres tahun 1928. Bila diper­hatikan lebih seksama bahwa penye­lenggara kongres pemuda 1928 adalah orga­ni­sasi yang hampir sama dengan penye­lenggara kongres pemuda 1926, maka bisa dikatakan kong­res tahun 1926 memberi lan­dasan kukuh untuk me­langkah ke depan — untuk tidak me­nga­takan kongres tahun 1928 merupakan re­plikasi kongres 1926 plus. Yang disebut “plus” adalah “poetoesan kerapatan” yang begitu mem­ba­hana sehingga diubah menjadi “soempah pe­moeda”. Dengan demi­kian, hampir tidak dite­mukan alasan mengapa kongres 1926 selama dan sejauh ini diabaikan.

Sebagian besar mereka yang berbicara tentang cita-cita kesatuan berasal dari kelas yang mampu melanjutkan studi ke jenjang per­guruan tinggi hanya karena ikut ambil ba­gian dalam sistem kapital kolonial itu. Gedung boleh dipakai, fasilitas lain juga diperkenankan. Dalam hubungan itu hanya mereka yang duduk di atas bisa membayangkan kesatuan dalam tingkat abstraksi tinggi. Sedangkan massa rakyat di bawah hanya bisa melihat dan mengenal kam­pungnya sendiri, keluarganya, dan sehari-hari memikul beban pajak yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh kebanyakan wilayah luar Jawa. Untuk orang-orang semacam itu kesatuan besar bagi mereka hanya bayang-bayang baur tanpa adanya rumusan yang bisa dipegang.

Bagaimana menilai Kongres 1926? Pro­fe­sor Taufik Abdullah pernah menga­takan bah­wa kita semua pada dasarnya berada dalam ke­bi­ngungan bagaimana memecahkan ketegang­an antara masa lalu dan masa kini. Bila dipakai di sini, kita melihat kongres tersebut sudah men­cip­takan ketegangan di masa lalu itu sen­diri — bukan di kalangan kaum kongresan, tetapi di luar mereka. Bagaimana membayang­kan per­bedaan antara PKI yang sedang me­nyiapkan pemberontakan dan anak-anak muda yang ber­diskusi dalam gedung?.

Namun, tuntutan untuk me­lukiskan masa la­lu sebagai apa yang se­sung­guhnya terjadi harus tetap dikerjakan ber­dam­pingan dengan rekonstruksi sejarah. Ima­jinasi kesejarahan (historical imagination) di sini bukan sesuatu yang diharamkan. Mengapa? Sejarah, me­ngutip Taufik Abdullah, bukan kumpulan one damned thing after another, tetapi makna men­jadi soal. Karena itu, harus dipetik dari sa­na sesuatu yang bermakna; se­suatu yang me­ngandung nilai karena memiliki relevansi da­lam kadar tinggi pada masa lalu dan dengan sedikit kemasan bagi masa kini.[25]

Dalam arti itu berdamai dengan sejarah mung­kin menjadi keharusan. Berdamai dengan sejarah berarti fertig machen mit der Ges­chichte, kata Profesor Taufik Abdullah, yaitu menyelesaikan sejarah, dan kalau perlu dengan menulis sejarah baru. Pada gilirannya itu berarti “pembebasan dari beban dan trauma masa lalu. Sejarah dihadapi dengan rasa tanpa dendam dan tanpa nostalgia dan dijadikan sebagai alat untuk memahami perilaku manusia dalam pro­ses perubahan dan sebagai sumber kearifan. Dengan pembebasan ini maka cakrawala baru pun terbuka pula”.[26]

Kongres Pemuda Indonesia Pertama 1926 hanyalah suatu episode anak-anak bangsa ini—yang berusia sungguh muda, antara 20-25 tahun—yang disusul dan bahkan ditutup oleh episode sama sekali baru seperti kongres pe­muda 1928. Namun, bayang-bayang yang ber­langsung pada kongres 1926 itu terus menye­linap masuk ke masa kini. Apakah bangsa ini masih tetap bersatu? Apakah nusa masih tetap satu dengan tapal batas telah digeser oleh tetangga dari waktu ke waktu tanpa balasan berarti dan membahana?

Paham neoliberal yang memasukkan kon­sep pasar dan pasar sudah menjadi “ideologi” akan tetap mengganggu. Mati-matian membe­la neoliberalisme tidak lain dari versi baru soal yang dikemukakan Kongres Pemuda Indonesia Per­tama dengan seribu masalah yang diba­wa­nya. Turunannya adalah apakah sekolah dasar dan sekolah menengah harus berbahasa Ing­gris untuk menyiapkan dirinya bagi “pasar” yang dikuasai bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia kalah di “pasar”? Ataukah harus tetap “mendjoendjoeng bahasa jang satoe, bahasa Indonesia” apa pun yang terjadi?

Inilah soal bila kita harus menyelesaikan sejarah itu. Kalau tidak diselesaikan, Kongres Pemuda Indonesia Pertama hanya tinggal me­nyungging senyum kecut di ujung bibir melihat anak-anak bangsa di abad ke-21 ini —selang delapan puluh lima tahun— tidak mampu men­ja­wab pertanyaan zamannya sendiri.

Dalam hubungan ini sudah saatnya peng­har­gaan yang wajar patut diberikan pada Kong­res Pemuda Indonesia Pertama, sumbangan anak-anak muda belia — meski anak-anak muda itu boleh jadi adalah para peminum bir serta pemakan roti dan keju Belanda•

 


[1] Andreas Huyssen, Twilight Memories, Marking Time in a Culture of Amnesia (New York dan London: Routledge, 1995), hal. 3.

[2] George McTurnan Kahin, Nation­alism and Revolution in Indonesia (Ithaca dan London: Cornell University Press, [1952] 1970), hal. 433-445.

[3] Memang benar bahwa pada 16 Agutus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot mengatakan “politically and morally” sepenuhnya mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia Agustus 1945. Akan tetapi, semua tahu bahwa itu meru­pakan pernyataan pribadi, meski berasal dari seorang menteri luar negeri sekalipun, dan bukan pengakuan Kerajaan Belanda; banding­kan dengan Wim van den Doel, “Linggajati”, dalam Lecture (tidak diterbitkan), 22 April 2010.

[4] Baca diskusi tentang utang Indonesia kepada Belanda dalam George McTurnan Kahin, Na­tion­alism and Revolution…, hal. 440 et. seqq. Soemitro Djojohadikoesoemo, ketua subkomite ekonomi delegasi Indonesia, malah menantang balik bahwa Belanda yang sebenarnya berutang kepada Indonesia lima ratus juta gulden. Tolak-tarik antara delegasi Indonesia dan Belanda tentang jumlah utang menemui jalan buntu. Masalah utang ini akhirnya diselesaikan oleh komisi khusus, dan Indonesia menerima beban utang 4,3 miliar gulden atau sekitar US$ 1.130.000.000 — sebuah beban mahaberat.

[5] Sampai dengan tahun 1957, sewaktu semua peru­sahaan Belanda diambil alih, persen­tasenya ada­lah 8,2 persen (1951); 7,0 persen (1952); 5,8 per­sen (1953); 4,6 persen (1954); 4,1 persen (1955); 3,3 persen (1956); dan 2,9 persen (1957). Penu­run­an arti ekonomi Indo­ne­sia bagi Belanda sejak 1953 berkaitan erat dengan merosotnya hu­bung­an diplomatik Indonesia dengan Belan­da; lihat, Thee Kian Wie, “Tantangan dan Kebi­jak­sanaan Ekonomi Indonesia Selama Masa Awal Kemer­dekaan”, makalah tidak diterbitkan, 12 Mei 2001.

[6] Lihat, Alexandre von Arx, L’Évolution Po­li­tique en Indonésie de 1900 à 1942 (Artigianelli-Monza, Fribourg-Suisse: Maison éditrice, 1949), hal. 270.

[7] Parakitri Tahi Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1995), hal. 325.

[8] Namun, di tengah suasana menjelang kongres itu, pertanyaan yang mengganggu adalah di mana Soekarno pada waktu itu. Dalam laporan dan naskah-naskah ceramah hampir tidak ada nama Soekarno disebut atau muncul sebagai pembicara. Agak sulit dipahami mangkirnya Soekarno, karena pada tahun 1926 itu dia menulis sesuatu sangat penting tentang “Islam, Marxisme, dan Nasionalisme” yang meminta per­satuan penuh ketiga golongan demi Indonesia merdeka; Simbolon, Menjadi…, hal. 414-415.

[9] Lihat, R Narayanan, “The English Language in India”dalam http://www3.telus.net/linguistics issues/indianenglish.html.

[10] Lihat, Laporan Kongres Pemuda Indonesia Pertama, Diadakan di Weltevreden dari 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, penerjemah Ottoman Mochtar, Milly Ichwan-Ratulangie, Soebardi Soeriaatmadja, dan Rusina Sjahrial (Jakarta: kerja sama Perpustakaan Nasional RI dengan Yayasan Kawedri, 1993), hal. 3. Semua cetak miring dari penulis artikel ini.

[11] Bila diperhatikan peserta “Kerapatan Pemoeda-Pemoeda Indonesia” tahun 1928 tidak banyak berbeda dengan peserta kongres pemuda tahun 1926. Pada 1928, “kongres diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indo­nesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Sumatranen Bond (Pemoeda Soematera), Pemoeda Indonesia, Se­kar Roekoen Pasoendan, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar In­do­nesia”. Sebagian besar organisasi kepemu­da­an itu juga menjadi penyelenggara kongres ta­hun 1926. Sumber yang dipakai untuk tulisan ini, kecuali kalau dinyatakan lain, adalah Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongres, Gehouden te Weltvreden van 30 April tot 2 Mei 1926 (Laporan Kongres Pertama Pemuda Indonesia, yang diselenggarakan di Weltevreden dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926), Uitgegeven door: Jong Indonesia Congres-Comite, te Weltevreden. Sumber lain ialah Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Graedia Pustaka Utama, 2003), hal. 113-138, yang juga membahas kongres tahun 1926.

[12] Catatan perlu diberikan pula bahwa tidak semua ceramah disampaikan pada kongres pemoeda 1928 dalam bahasa Indonesia/Melayu. Sebagian berlangsung dalam bahasa Belanda meski “poetoesan kerapatan” dirumuskan dalam bahasa Melayu sehingga meredam bahasa Belanda dalam kesunyian.

[13] Panitia kongres, sebagaimana diputuskan dalam pertemuan di hotel Lux Orientis (Sinar Sang Timur, DD) terdiri atas sepuluh orang, di antara­nya Bahder Djohan, Jan Toule Soulehuwij, Sumarto, Paul Pinontoan, dan Tabrani. Dari sini lantas dibentuk “Panitia Inti” dengan Ketua Tabrani, Wakil Ketua Sumarto, Sekretaris Djamaludin (Adinegoro), dan Bendahara Suwarso; lihat, Tempo Online, 27 Oktober 2008. Mohammad Tabrani (1904-1984) adalah seorang jurnalis berpendidikan tinggi yang melanjutkan studi ke Den Haag; Soemarto adalah mahasiswa Rechtschogeschool; Bahder Djohan mahasiswa kedokteran; MEJ Adam mahasiswi (?) asal Manado; RT Djaksodipoero mahasiswa Rechts­hogeschool; Mohammad Yamin saat itu siswa Algemeene Middelbare School (AMS); Paul Pinon­toan, mahasiswa Stovia. Karena pembicaraan dalam bahasa Belanda, bisa diduga hadirin dan hadirat berasal dari kelas yang hampir sama dengan kemampuan berbahasa hampir setara.

[14] Selain pembukaan oleh M Tabrani sendiri, Soemarto berceramah soal “Gagasan Persatuan Indonesia”; Bahder Djohan berceramah “Kedu­dukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia”; Nona Adam sebagai penanggap Bahder Djohan; Djaksodipoero berceramah “Rapak Lumuh”; M Yamin berceramah “Kemungkinan Perkem­bang­an Bahasa-bahasa dan Kesusastraan Indo­ne­sia di Masa Mendatang”; dan Pinontoan, “Tugas Agama di dalam Pergerakan Nasional”. Semua judul ceramah tersebut aslinya dalam bahasa Belanda, dan diterjemahkan Ottoman Mochtar dan kawan-kawan dalam Laporan Kongres Pemuda Indonesia Pertama….

[15] Lihat, Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugd­congres…, hal. 19-20.

[16] Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongres…, hal. 22.

[17] Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongres…, hal. 23.

[18] Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongres…, hal. 31.

[19] Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongres…, hal. 47-48; “Ik voor mij heb … de volle overtuiging, dat het Maleisch langzamerhand de aangewezen conversatie- of eenheidstaal zal zijn voor de Indonesiërs, en dat de toekomstige Indonesische cultuur zijn uitdrukking in die taal vinden zal. De overige inlandsche talen, zooals het Soedaneesch, het Atjehs, het Boegineesch, het Madoereesch, het Minangkabouws, het Rottineesch, het Bataksch en vele anderen mogen wij schoon vinden, doch ze hebben een min of meer beperkte omvang van het verbreidingsgebied…”. Cetak miring dari penulis.

[20] Verslag van het Eerste Indonesisch Jeugdcongres…, hal. 60.

[21] Lihat, “polemik kebudayaan” dengan Sutan Takdir Alisjahbana dalam Polemik Kebudajaan: Pokok Pikiran St. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, Ki Hadjar Dewantara, Kata Pengantar Achdiat Karta Mihardja (Djakarta: Balai Pustaka, 1950), hal. 15 et seqq.

[22] Lihat, M Tabrani, Ons Wapen, de Nationaal Indo­ne­sisch Pers en Hare Organisatie (Sumaa­trastraat, 324, Den Haag: Uitgave van den Schrijver, tanpa tahun [kira-kira tahun 1929, DD]), hal 44.

[23] Tabrani, Ons Wapen…, hal. 45.

[24] Apa yang diinginkan Tabrani kelak mendapat terjemah­an dan penjelmaan dalam Nationale Commentaren, Weekblad, 8 Desember 1937, majalah mingguan yang diter­bitkan Sam Ratulangie di Bandung. Tentang Nationale Commentaren; lihat, Daniel Dhakidae “Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi: Pijar-pijar Kejora dari Timur”, dalam JB Kristanto (ed.), Seribu Tahun Nusantara (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000), hal. 631-659.

[25] Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1965), hal. 11.

[26] Lihat, Taufik Abdullah, “Pengalaman, Kesa­dar­an, dan Sejarah”, Pidato Pengukuhan Guru Be­sar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.