header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Dari Kakao Hingga Sandal Jepit

Persidangan kasus pencurian sandal jepit oleh AAL semakin melengkapi situasi penegakan hukum yang kurang mencerminkan rasa keadilan terutama bagi warga miskin. Pemerintah, khususnya instansi penegak hukum nampaknya tidak pernah belajar dari kasus sebelumnya   dan berusaha mencari pendekatan baru bagaimana menegakan hukum dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan rasa keadilan. Penegak hukum masih menggunakan kacamata kuda dalam melihat kasus tindak pidana dengan lebih mengedepankan aspek normatif dari pada memahami motif dan kondisi sosial yang melatarbelakangi.

Proses Kultural

Apa yang menimpa Ibu Minah, AAL dan lainnya membuat masyarakat mengalami frustasi dan tidak berdaya dalam mencari keadilan karena keberadaan lembaga hukum formal menjadi kehilangan legitimasi untuk menyelesaikannya. Dalam situasi penegakan hukum yang menjauh dari rasa keadilan bagi masyarakat miskin, sudah selayaknya jika kapasitas hukum masyarakat diperkuat kembali. Masyarakat pada dasarnya sudah memiliki nilai-nilai dan tradisi penegakan hukum yang bersumber dari agama dan tradisi lokal. Bahkan intitusi kepolisian sendiri telah membentuk apa yang disebut kepolisian masyarakat (community policing). Sayangnya wadah yang dirintis sejak 10 tahun lalu hanya formalitas tanpa dikembangkan substansinya yaitu membantu kepolisian dalam mengatasi masalah kamtibmas.

Boleh dikatakan bahwa pemberdayaan kapasitas hukum inilah yangi ditelantarkan. Ada kesan seolah-olah pembangunan hukum cukup disandarkan pada aturan-perundangan dan lembaga hukum yang sudah ada tanpa perlu mempertimbangkan pengetahuan dan aspirasi lokal yang ada. Terlebih lagi urusan hukum dinilai sebagai kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat dialihkan ke pemerintah daerah, apalagi masyarakat.

Pemberdayaan hukum masyarakat bukan sekedar mengajarkan tata aturan hukum formal melainkan memperluas proses kultural yang esensinya memberi kesempatan dan kepercayaan masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di lingkungannya sendiri. Namun demikian perlu disadari bahwa pemberian kewenangan ini tidak untuk semua masalah hukum. Pemberian ruang kepada masyarakat, dalam konteks ini, terbatas pada aspek tindak pidana ringan, seperti: pencurian hasil pertanian, perkelahian antar warga dan jenis tindak pidana ringan lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum dan keadilan (law and justice) dapat dilaksanakan tanpa mengurangi otoritas lembaga hukum negara.

Pemberdayaan hukum masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan Kantor Desa, Lembaga Adat, Kepolisian Masyarakat dan lwmbaga sejenisnya untuk menyelesaikan setiap bentuk tindak pidana ringan melalui mediasi atau musyawarah.   Setidaknya ada 2 tahapan yang dapat dilakukan yaitu ; Pertama, mendorong, mengorganisir dan memfasilitasi masyarakat untuk merumuskan bentuk sanksi sosial bagi setiap warga yang melakukan pencurian atau tindak pidana. Sanksi sosial bersifat pendidikan dan penyadaran agar warga tidak mengulang perbuatannya. Berbagai bentuk sanksi dapat dikembangkan mulai dari yang ringan yakni cukup minta ma’af di depan forum dan berjanji tidak mengulangi, kerja sosial hingga diusir dari desa atau kampung dan diserahkan ke kepolisian manakala tindak pidananya berulang-ulang dilakukan dengan motif ekonomi.

Kedua, membangun mekanisme penyelesaian kasus melalui proses persidangan. Ketika seseorang yang kebetulan melakukan tindak pidana ringan tidak langsung diserahkan ke kepolisian melainkan disidang oleh masyarakat. Dalam persidangan, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa/kampung dan aparat kepolisian dihadirkan sebagai nara sumber. Warga yang tertangkap atau didakwa mencuri, diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan mencuri. Kemudian dikonfirmasi kebenarannya kepada warga yang menjadi korban maupun saksi. Setelah semua pihak memberi pertimbangan dan penilaian, baru diputuskan bentuk sanksi sesuai dengan kategori kesalahan. Hasil sidang dapat dibuat dalam bentuk akta perjanjian dengan terdakwa dan diketahui tokoh masyarakat sebagai saksi serta dikukuhkan oleh kepolisian.

Mencegah anarki

Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi berbagai tindak pidana ringan di lingkungannya kelak dapat membantu akses masyarakat miskin pada keadilan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hadir dalam persidangan dan menjadi miskin karena kehilangan sumber mata pencaharian akibat dipenjara. Ibu Minah harus mengeluarkan biaya Rp. 250.000,- hanya untuk pengambilan buah kakao yang harganya Rp, 2.100,-. Belum lagi kerugian waktu dan kelelahan fisik dan bathin selama mengikuti proses peradilan. Tanpa memberdayakan kapasitas hukum masyarakat, niscaya kasus-kasus sejenis AAL, Ibu Minah akan muncul kembali. Pertanyaannya, siapkah lembaga penegak hukum untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada masyarakat. Jika tidak, maka ketika keadilan semakin jauh dari rakyat, dikuatirkan kebencian masyarakat terhadap lembaga hukum dengan cara membakar kantor kepolisian, pengadilan dan tindakan anarkis lainnya akan menjadi masalah biasa.

Dimuat di Harian Kompas, 20 Januari 2012

Write a comment...
awesome comments!
Suhardi Suryadi

Suhardi Suryadi lahir di Surabaya 29 September 1961. Pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Wiraswata (1986). Ikut Program Development Management di AlM Manila (1994) dan Natural Resource Management di East West Centre Hawaii (1996). Sekarang bekerja sebagai Direktur Program Prisma Resource Centre. Sebelumnya sebagai Direktur LP3ES (2005-2010). Pernah aktif menulis artikel di Harian Kompas, Sindo dan Jakarta Post.