header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Birokrasi Sebagai Rezim Kerahasiaan

Bureaucracy was not the universal estate or corporation concretizing and embodying reason and concern for the common good. It was a particular closed society within the state; it served its own and not the general interest
(Karl Marx) 

This secrecy is a far cry from that pursued by the totalitarian states that have marred the century that is drawing to a close. Yet this secrecy is corrosive: it is antithetical to democratic values, and it undermines democratic processes. The kind of secrecy that is pervasive today in many democratic societies.
(Joseph Stiglitz)

 

Pendahuluan

Pada awalnya adalah instrumen penyelenggaraan fungsi negara, namun kemudian menjadi fenomena yang seakan-akan terpisah dan menegasikan esensi negara. Itulah realitas birokrasi sebagaimana digambarkan Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Karl Marx. Birokrasi sebagai formalisme negara, dan dalam formalisme ini menjelma menjadi subsistem yang kurang lebih otonom, tertutup, hierakis, dan ideologis. Rasionalitas dan tujuan negara tereduksi sebagai rasionalitas dan tujuan birokrasi. Bahkan, birokrasi dibayangkan sebagai bentuk final eksistensi negara. Birokrasi kemudian menjadi “kelompok rahasia” yang terpisah dari esensi negara dan realitas masyarakat.

Paper ini memaparkan birokrasi sebagai fenomena kelompok rahasia (secret group). Fenomena keterpisahan (separatedness) dan kerahasiaan (secrecy) birokrasi pada umumnya memang merujuk pada rezim-rezim otoriter atau totaliter. Namun, tendensi keterpisahan dan kerahasiaan birokrasi juga masih dan dapat ditemukan di negara-negara pascatotalitarian-otoritarian. Mekanisme birokrasi yang ekslusif dan tertutup sebagai antitesis nilai-nilai demokrasi tecermin di beberapa negara demokrasi modern yang masih menerapkan regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan right to know, dan yang mengatribusi aparatus birokrasi dengan otoritas maksimum untuk merahasiakan informasi pemerintahan.

Birokrasi Menjadi Kekuatan Otonom

Bagaimana birokrasi dipahami? Kita dapat membahasnya dengan mengacu pada analisis Karl Marx dalam buku Critique of Hegel’s Philosophy of Right.[i] Dalam buku itu, antara lain, Marx bicara tentang pemujaan ( fetishisation) karakter ideologis birokrasi. Birokrasi sebagai subsistem negara yang mempunyai nilai, tujuan, dan disiplin tersendiri, dan dengan otonominya kemudian mendeterminasi fungsi negara dan kehidupan masyarakat.

Birokrasi dibayangkan sebagai posisi antara representasi dari negara dan representasi masyarakat sipil. Marx, merujuk Hegel, menggunakan konsep korporasi sebagai prinsip-prinsip self-government masyarakat sipil. Korporasi inilah yang dianggap mendasari lahirnya birokrasi. Pemerintah (eksekutif) dijelaskan sebagai struktur yang terdiri dari pemegang mandat kekuasaan eksekutif pada puncak struktur dan para pegawai birokrasi pada dasar struktur. Para pegawai birokrasi dianggap merepresentasikan masyarakat sipil atau kelas menengah berpendidikan. Pilihan untuk menjadi pegawai birokrasi adalah sebuah pilihan yang bermula dari keanggotaan masyarakat sipil dan diratifikasi oleh otoritas resmi.[ii]

Hegel menjelaskan birokrasi sebagai fenomena separasi antara kepentingan partikular dan kepentingan universal, antara negara dan masyarakat sipil, antara aparatus negara (birokrasi) dari negara itu sendiri. Korporasi adalah materialisme dari birokrasi, dan birokrasi adalah spiritualisme dari korporasi. Korporasi adalah birokratisasi masyarakat sipil, sementara birokrasi adalah korporatisasi negara. Birokrasi sebagai “masyarakat sipil”-nya negara dalam praktik sering mengabaikan keutamaan pengaturan masyarakat. Di mana prinsip birokrasi berlaku, di situ kepentingan universal negara menjadi kepentingan yang singular, eksplisit dan riil dari birokrasi. Birokrasi bekerja dengan menanggalkan muasal eksistensinya sebagai representasi masyarakat sipil dengan prinsip-prinsip korporasi.

Hegel, sebagaimana dikutip Marx, juga menjelaskan birokrasi sebagai formalisme negara, negara dalam bentuk formal. Dalam formalisme ini, birokrasi menjelmakan diri menjadi kekuatan yang riil, otonom, yang menentukan isi materialnya sendiri. Birokrasi menjadi ilusi praktis (tissue of practical illusion) tentang negara. Rasionalitas birokrasi menjadi rasionalitas teologis. Seorang birokrat tak ubahnya seorang Jesuit atau teolog negara. Karena birokrasi menurut isinya adalah negara sebagai formalisme, begitu tujuan birokrasi. Tujuan birokrasi adalah tujuan formal negara dan tujuan negara adalah tujuan birokrasi. Birokrasi menempatkan diri sebagai bentuk final dari negara. Birokrasi adalah suatu lingkaran di mana tak seorang pun aparat dapat melepaskan diri. Hierarki birokrasi adalah hierarki pengetahuan. Pucuk pimpinan memaksakan pemahaman partikularnya kepada bawahan sebagai sesuatu yang universal. Birokrasi sebagai bentuk riil dan formal dari negara pada perkembangannya meninggalkan esensi negara itu sendiri. Ketika tujuan negara mendapat bentuk objektif dalam tujuan birokrasi, birokrasi meninggalkan khittah-nya sebagai lembaga subsider negara. Penyederhanaan rasionalitas universal negara sebagai rasionalitas partikular birokrasi akhirnya berujung pada ketidakbermaknaan (mindlessness) negara. Birokrasi sebagai sivilisasi negara menegasikan korporasi: prinsip pengaturan masyarakat oleh unsur masyarakat sendiri. Negara yang tereduksi dalam birokrasi ternyata bukan perwujudan dan penyempurnaan masyarakat sipil. Birokrasi adalah negara imajiner yang menjadikan ontologi negara (the being of the state) dan spiritualitas masyarakat (the spiritual being of society) sebagai properti privat.[iii]

Dalam tataran lebih praktis, mentalitas birokrasi dan prinsip hierarkisnya justru menyebabkan negara menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan, membentuk dependensi dan sekresi internal, menarik batas yang tegas dengan masyarakat. Mengutip Marx, spirit utama birokrasi adalah kerahasiaan, misteri, yang dipertahankan melalui struktur hierarkis dan korporasi tertutup. Mengungkapkan pikiran dan kecenderungan negara (pemerintahan) sama artinya mengkhianati karakter misterius birokrasi. Otoritas menjadi prinsip dari pengetahuan dan status ontologis (being) birokrasi; pemujaan otoritas menjadi mentalitas birokrasi. Tak pelak, esensi birokrasi pada akhirnya adalah pembalikan spiritual menuju materialisme bodoh, materialisme kepatuhan pasif, ketertundukan terhadap otoritas, mekanisme perilaku formalistik, prinsip, konsepsi dan tradisi yang taken for granted.[iv]

Birokrasi Sebagai Kelompok Rahasia

Birokrasi pada aras ini bukanlah korporasi universal yang berusaha mewujudkan kepedulian terhadap kepentingan umum. Birokrasi adalah kelompok tertutup (closed society) dalam negara, yang hanya melayani kepentingan sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan pihak lain. Birokrasi kuranglebih memperlakukan masyarakat secara instrumentalistis sebagai objek tindakan, menekankan kehendaknya sendiri sebagai kehendak resmi. Bagaimana birokrasi bekerja menggambarkan ilusi tentang kepentingan umum, dan eksistensi birokrasi sendiri bersifat kontradiktif terhadap masyarakat sipil. Birokrasi sebagai penjelmaan negara melahirkan alienasi: pemisahan diri kepentingan masyarakat dari masyarakat. Konsekuensinya, kepentingan umum jatuh menjadi kepentingan privat birokrasi dan pejabatnya.[v]

Perlu digarisbawahi bahwa birokrasi sebagai rezim kerahasiaan bukan hanya relevan dalam konteks negara-negara pra-demokrasi. Problem kerahasiaan birokrasi juga dihadapi negara demokrasi modern. Mengutip Joseph Stiglitz, problem kerahasiaan bukan hanya terjadi pada pemerintahan totaliter-otoriter, juga bukan hanya berkaitan dengan ketakutan terhadap agen polisi rahasia yang dapat melakukan kekerasan, melanggar HAM atas nama kepentingan keamanan. Tendensi kerahasiaan birokrasi juga muncul pada negara-negara pasca-otoritarian. Pada negara-negara demokrasi modern, transparansi dan hak warga negara untuk mendapatkan informasi (right to know) dilembagakan sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Stiglitz membahas jenis kerahasiaan yang secara faktual masih bertahan dan pervasive di berbagai negara demokrasi. Kerahasiaan sebagai sesuatu yang subversif terhadap tatanan demokrasi adalah sebuah antitesis yang merusak proses demokrasi; kerahasiaan yang dilatarbelakangi ketidakpercayaan antara pemerintah dan yang diperintah.[vi]

Setiap birokrasi berusaha membangun dan meningkatkan superioritasnya dengan merahasiakan pengetahuan dan intensi dirinya. Administrasi birokrasi selalu cenderung menjadi administrasi dari proses yang tertutup:mereka akan menyembunyikan sejauh mungkin informasi, kebijakan, dan tindakannya dari kritisisme publik. Tendensi kerahasiaan dunia administrasi mengikuti karakter materialnya: di manapun ada kepentingan atau hasrat untuk mengontrol atau mendominasi pihak lain (kompetitor bisnis, orang asing, musuh politik potensial), di situ kita akan menemukan kerahasiaan. Jika ini benar terjadi, maka hanya ada sedikit peluang untuk mengontrol transparansi manajemen pemerintahan. Administrasi militer mengondisikan dan menuntut penyembunyian tindakan-tindakan strategisnya dengan meningkatkan signifikansi aspek-aspek teknis. Hal serupa juga terjadi dalam struktur partai politik. Birokratisasi organisasi partai berjalan seiring dengan laju mekanisme perahasiaan internal partai. [vii]

Dimensi-dimensi Kerahasiaan
 
Eksklusi Terhadap yang Lain

Rahasia berkaitan dengan konsep kepemilikan (ownership). Properti bukan hanya masalah hak milik secara langsung dan material, tetapi juga perihal kesadaran bahwa pihak lain tidak boleh mengintervensi atau menggunakan aspek-aspek kedirian seseorang. Eksklusi terhadap pihak lain sebagai penegasan terhadap kepemilikan; strong exclusion of outsiders sebagai strong feeling possesion. Mengutip Georg Simmel, kerahasiaan sebagai inner property.[viii] Nilai dari inner propety tidak ditentukan oleh isinya, tetapi oleh bentuk kerahasiaan dan fakta bahwa orang lain tidak mengetahui sesuatu yang dirahasiakan. Privilese untuk mengetahui hal yang tidak diketahui orang lain terkadang tidak benar-benar merujuk pada sesuatu yang esensial.

Ini menjelaskan, misalnya, mengapa parlemenselalu bersifat tertutup terhadap pers, dan pemberitaan pers dianggap melanggar privasi parlemen, meski keterbukaan menjadi norma bahkan hukum formal. Simmel mengambil contoh konteks persidangan parlemen Inggris yang tertutup pada periode panjang dan sering mengriminalisasi media dengan tudingan membocorkan privilese parlemen. Tampaknya ada sesuatu yang terasa hilang jika media berhasil memberitakan aktivitas atau keputusan parlemen, meskipun usaha perahasiaan yang dilakukan parlemen tidak selalu merujuk pada beberapa hal yang benar-benar perlu dirahasiakan.

Sebaliknya, sebagaimana dijelaskan Weber, eksekutif juga bersifat tertutup terhadap parlemen. Weber,merujuk kondisi pemerintahan di Jerman tahun 1922, menyatakan kerahasiaan lahir karena kepentingan birokrasi atas kekuasaan tak berhubungan dengan fungsinya sebagai subsistem. Konsep “rahasia resmi” (official secret) adalah rekayasa partikular birokrasi, sering kali tidak merujuk pada substansi yang penting, urgen, dan layak dipertahankan secara fanatik oleh birokrasi. Ketika berhadapan dengan parlemen, misalnya, birokrasi (dalam arti eksekutif) cenderung melawan usaha untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang kerja birokrasi. Hak parlemen menginvestigasi kerja eksekutif adalah satu perangkat legal yang memungkinkan parlemen mendapatkan transparansi kinerja eksekutif. Karena itu, eksekutif secara alami lebih menyukai parlemen yang lemah dan miskin informasi, sehingga lebih dapat diharapkan persetujuannya terhadap kepentingan birokrasi (rahasia fungsional)

Sosiasi dan Ritualisasi

Simmel membedakan karakter kerahasiaan pada aras individu dan kelompok. Pada aras individu, kerahasiaan mempunyai signifikansi eksternal dalam bentuk isolasi, kontras, distingsi. Sementara pada aras kelompok, signifikansi rahasia bersifat internal, dalam bentuk konfidensi timbal balik, kerahasiaan kolektif dalam kebersamaan. Dalam konteks inilah sosiasi menjadi unsur penopang kerahasiaan kelompok. Bagi kelompok rahasia, sosiasi adalah mekanisme untuk mereduksi kecenderungan penyingkapan rahasia. Sosiasi menyeimbangkan efek isolasi pada aras individu dan kebutuhan sosialisasi pada tingkat kelompok. Sosiasi menyeimbangkan kebutuhan individualisasi dan sosialisasi secara timbal balik. Masyarakat rahasia mengimbangi faktor-faktor kerterpisahan yang inheren dalam setiap anggotanya dengan kesadaran kolektif bahwa mereka terikat dalam sebuah kesatuan. Sosiasi sebagai penyeimbang antara impuls keterpisahan individu dan impuls penyatuan dalam kelompok. Impuls keterpisahan individu tetap diperlukan karena rahasia justru kehilangan signifikansinya jika individualisasi secara fundamental dihilangkan.[x]

Kontingensi timbal balik adalah imperatif kelompok rahasia untuk mendisiplinkan anggotanya. Dalam konteks kehidupan birokrasi, konfidensi timbal balik berupa saling percaya atas kemampuan administratif, saling percaya dalam menjaga nama baik dan menyembunyikan kesalahan, serta saling percaya dalam menjaga citra institusi. Pendisiplinan anggota kelompok juga dilakukan melalui ritual. Berbicara tentang kerahasiaan sama artinya berbicara tentang tegangan antara kemampuan merahasiakan dan kemungkinan pengungkapan rahasia. Rahasia adalah kesadaran akan potensi pengungkapan. Rahasia selalu dikelilingi kemungkinan dan kecenderungan pengungkapan. Menurut Simmel, ritual adalah mekanisme untuk mengatasi masalah ini. Keteraturan dan kepastian dalam ritual memberi garansi keseimbangan antara kebebasan individual dan kepatuhan terhadap tatanan. Dalam ritual, kelompok rahasia secara internal menerapkan koersi formal untuk mengimbangi otonomi dan keterpisahan (separateness) anggotanya. Interelasi antara kebutuhan kebebasan dan kebutuhan keterikatan ditentukan oleh keketatan ritual kelompok, sehingga untuk mencapai keseimbangan hidup (life-feeling), kecenderungan untuk membebaskan diri dari norma-norma harus diimbangi dengan penyerahan kehendak pribadi secara eksesif kepada kelompok.

Bagaimana ritual secara riil dalam kehidupan birokrasi? Dalam konteks ini, Marx menyatakan bahwa kecakapan, kejujuran, dan kesopanan para pegawai birokrasi merupakan hasil dari pendidikan atau pendisiplinan terhadap pikiran dan tata perilaku. Pendidikan sebagai penyeimbang moral (moral counterpoise) terhadap tindakan mekanik dan semi-mekanik menuju pembentukan ilmu administrasi melalui proses pelatihan bisnis, pekerjaan aktual, dan sebagainya. Pendidikan administrasi sebagai ritual masyarakat birokratik mengondisikan pengutamaan kebutuhan dan orientasi birokrasi di atas kebutuhan dan orientasi keluarga dan individu. Concern terhadap negara atau birokrasi menenggelamkan subjektivitas dan kedaulatan individu (personal arbitrariness). Partikularitas dan kekhasan individu lebur dalam klaim universalitas negara, ketika struktur birokrasi menyeragamkan dan menyamaratakan anggotanya.[xi]

Pendisiplinan atau ritualisasi birokrasi juga dilakukan melalui eksaminasi—semacam prosedur untuk memastikan kualifikasi, kelayakan, dan totalitas seseorang sebagai bagian dari birokrasi. Untuk menjadi bagian dari birokrasi, seseorang niscaya dituntut menguasai pengetahuan tentang negara (necessary state knowledge); pengetahuan sebagai syarat kemungkinan ataukondisi mutlak untuk menjadi warga negara atau pegawai birokrasi yang baik. Meminjam istilah Marx, eksaminasi adalah semacam ritus kebatinan (masonic rite) untuk mendapatkan pengakuan legal tentang kemahiran kepegawaian atau kewargaan; eksaminasi sebagai baptis birokratik atas pengetahuan kebirokrasiansekaligus legitimasi resmi atas status disiplin pengetahuan kebirokrasian sebagai sesuatu yang luhur. [xii]

Hierarki

Ritualisasi birokrasi untuk mengukuhkan pengetahuan atau disiplin tentang birokrasi paralel dengan fakta bahwa kesadaran hidup kelompok rahasia adalah kesadaran yang terbentuk. Masyarakat rahasia adalah masyarakat yang “dibentuk”, bukan masyarakat yang “bertumbuh-kembang.” Kesadaran hidup yang terbentuk, given, dilestarikan melalui hierarki kelompok, pembagian kerja, dan gradasi elemen-elemen kelompok. Dengan kesadaran hidup yang terbentuk itu, “kekuatan-kekuatan instingtif” individu digantikan oleh “kehendak atas kekuasaan” dan “pertumbuhan dari dalam” digantikan dengan “kebertujuan konstruktif”.[xiii]

Eksaminasi dan pendidikan birokrasi berfungsi sebagai penanaman kesadaran tentang institusi, tentang korps, sebagai pelembagaan hasrat kekuasaan. Pengetahuan tentang birokrasi (knowledge of bureaucracy) adalah pengetahuan yang dipaksakan dari atas, sehingga terbuka bagi kemungkinan universalisasi tafsir partikular elite penguasa. Tafsir kelayakan dan kualifikasi untuk menjadi pegawai atau pejabat birokrasi adalah tafsir yang ditentukan dari atas. Ini menjelaskan mengapa para bawahan dalam suatu birokrasi cenderung menunjukkan kesetiaan tanpa reserve terhadap pimpinan. Semakin hierarkis dan tertutup suatu kelompok, semakin tak terbatas kekuatan pemimpinnya dan semakin determinan pengaruhnya. Kelompok rahasia yang gagal membangun otoritas yang solid dianggap rentan terhadap pengkhianatan pemisahan diri, ketidaktaatan anggota, kehilangan doktrin kesatuan, serta dihadapkan pada perpecahan antar-elemen.

Deindividualisasi

Deindividualisasi adalah karakter lain dari masyarakat atau kelompok rahasia. Ketika concern kelompok bukan merupakan kepentingan dari elemen-elemennya, ketika kelompok menggunakan anggotanya sebagai instrumen tujuan dan tindakan yang bahkan tidak mereka pahami, di situlah masyarakat rahasia menunjukkan penyamarataan individu dalam skala massal (de-selfing). Masyarakat rahasia menggunakan deinvidualisasi untuk menggusur individualisasi dan diferensiasi kelompok. Eliminasi personalitas dan penyamarataan individu pada akhirnya meneguhkan karakter despotik masyarakat rahasia dan tendensi pemberangusan keberagaman masyarakat.[xiv]

Dalam masyarakat rahasia, leadership dijalankan dengan ketidakpedulian dan ketidakacuhan lebih besar terhadap kapasitas dan kehendak individu. Mereka hanya diperhitungkan sebagai anggota, bukan sebagai person. Mereka secara umum tidak mengenal satu sama lain. Tidak ada pengakuan terhadap entitas individu. Struktur objektif masyarakat rahasia menenggelamkan elemen personal, aktivitas, dan kontribusi anggota terhadap kelompok. Simmel mengambil contoh deinvidualisasi pada masyarakat tradisional Afrika yang setiap penampakan dan aktivitas individu dilakukan dengan muka bertopeng. Dalam masyarakat Irlandia di Amerika Serikat tahun 1870, anggota individu hanya dikenali melalui nomor anggota, bukan nama. Tujuan praktisnya bukan hanya untuk merahasiakan, tetapi juga untuk mengekang individualitas.

Deindividualisasi juga menjadi gejala birokrasi modern. Menurut Hegel, esensi dari lembaga eksekutif (pemerintah) adalah subordinasi yang individual dan partikularitas di bawah yang universal. Gesekan antara yang partikular dan yang universal selalu terjadi dalam birokrasi, tak terkecuali dalam birokrasi negara demokrasi modern. Struktur birokrasi paralel dengan kesatuan militer dengan satu garis komando dan hanya ada satu pilihan bagi pegawai birokrasi: menjalankan fungsi yang telah ditentukan secara top-down tanpa kreasi individu. Stiglitz dari pendekatan ekonomis pernah menyimpulkan, sudut pandang pemerintah untuk selalu mempertahankan kerahasiaan korps secara keseluruhan meretriksi inisiatif pada tingkat individu birokrasi untuk mewujudkan transparansi dan profesionalitas. Walaupun kerahasiaan birokrasi tidak pernah sepenuhnya mapan, selalu ada represi agar pada tingkat individu tidak terjadi deviasi tindakan dan sikap yang berisiko pada penyingkapan kerahasiaan.[xv]

Kebebasan dan Egoisme

Simmel menjelaskan, setiap masyarakat rahasia memiliki ukuran atau standar kebebasan yang tidak dimiliki masyarakat lainnya. Seperti terlihat dalam organisasi kejahatan, mereka berdiri di luar norma umum masyarakat.Masyarakat rahasia dicirikan oleh kebebasan dalam arti hidup di luar norma-norma yang berlaku secara umum. Dengan demikian, esensi masyarakat rahasia adalah otonomi yang mengarah pada anarki. Konsekuensi dari meninggalkan tatanan normatif umum adalah kehidupan tanpa arah dan absennya life-feeling yang stabil.

Kebebasan masyarakat rahasia mencerminkan egoisme: kelompok yang mengejar tujuan sendiri tidak peduli terhadap kelompok lain. Ketidakpedulian ini terjustifikasi oleh kesadaran anggota kelompok bahwa tujuan kelompok mempunyai karakter super-individual, di mana tak mungkin mengidentifikasi individu-individu yang diuntungkan oleh perilaku egoistik kelompok. Egoisme kelompok sering menuntut pengorbanan anggotanya dan menyebabkan keterpisahan kelompok dari masyarakat umum. Dalam masyarakat yang terbuka, betapa pun terjadi perselisihan antar-kelompok, betapa pun terjadi perlawanan terhadap fondasi masyarakat, realisasi tujuan kelompok niscaya melayani semua unsur masyarakat; keniscayaan yang mengendalikan egoisme kelompok. Namun, keniscayaan itu tidak berlaku dalam masyarakat rahasia. Satu kelompok bisa menjadi musuh bagi kelompok lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Sisi egoistik masyarakat rahasia juga dapat ditemukan dalam birokrasi. Seperti dibahas di atas, Hegel melihat birokrasi sebagai fenomena separasi negara dari masyarakat sipil serta aparatus negara dari negara itu sendiri. Birokrasi sebagai formalisme negara menjelma menjadi subsistem yang otonom, terpisah dari negara dan realitas masyarakat. Birokrasi mempunyai kepentingan dan kediriannya sendiri, dan cenderung bersikap pragmatis-instrumentalistis terhadap segi-segi negara dan masyarakat. Birokratisasi sebagai sivilisasi negara—unsur-unsurnya berlatar masyarakat sipil—ternyata bukan perwujudan dan penyempurnaan masyarakat sipil, bukan pula korporasi universal yang mengembangkan concern terhadap kebaikan bersama.Secara ontologis, birokrasi ada untuk dirinya sendiri (being for self) bukan ada untuk yang lain (being for others).  

Dimensi egoistis birokrasi juga terlihat ketika Ernest Mandel berbicara tentang karakter arbitrer-despotik birokrasi negara-negara sosialis. Absennya tatanan demokrasi mengondisikan despotisme atau kesewenang-wenangan birokrasi (bureaucratic arbitrariness). Birokrasi terdorong menjalankan pemerintahan tanpa referensi terhadap kebutuhan dan kepentingan warga dan aparatnya (the great mass of producers and consumers). Karakter despotik-arbritrer ekonomi sentralistis Uni Soviet tidak merefleksikan esensi kepemilikan kolektif dan imperatif ekonomi terencana. Menurut Mandel, hanya satu alternatif untuk meninggalkan birokrasi arbitrer: sistem perencanaan dan manajemen birokrasi di mana para pegawai dapat mengelola sumber dayanya dan secara demokratis menentukan prioritasnya sendiri. Dibutuhkan massa pegawai birokrasi yang sanggup mengartikulasikan kebutuhan sendiri sebagai produser, konsumen, dan warga. Mereka bukan hanya instrumen sebuah sistem, namun secara relatif juga menjadi tuan dari hidup mereka sendiri dan secara progresif mampu membebaskan diri sendiri dari despotisme, diktat birokratis, dan dari tirany of the wallet.[xvi]

Iresponsibilitas

Eliminasi personalitas, depersonalisasi yang dalam masyarakat rahasia terwujud dalam tipe relasi satu sisi antara individu dan sistem akhirnya melahirkan karakter iresponsibilitas. Sejauh kontribusi individu terhadap keputusan kelompok tak dapat teridentifikasi, maka keputusan menampakkan diri sebagai produk super-individual authority. Di sini, iresponsibilitas adalah konsekuensi dari deindividualisasi yang diintensifkan secara sosiologis, yang berkoresponden dengan kerahasiaan tindakan kelompok. Ini juga terjadi di semua direktorat, fakultas, komite dan administrasi yang menjalankan transaksi secara rahasia. Individu menampakkan diri sebagai anggota kelompok yang anonim. Dalam anonimitas, sulit untuk mengidentifikasi person yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan konkret.

Dalam masyarakat tradisional, dengan menggunakan topeng, laki-laki bebas melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap siapa pun, tanpa dapat diminta tanggung jawab. Topeng memungkinkan suatu kelompok menyembunyikan personalitas anggotanya. Tanpa topeng, kejahatan akan terungkap, dan sanksi dapat diberlakukan kepada pelaku. Masyarakat rahasia juga lazim dikontrol oleh pemimpin anonim. Anggota masyarakat atau kelompok sering tidak tahu mengabdi kepada siapa. Sebuah strategi untuk melestarikan kekuasaan dan menegaskan struktur dependensi terhadap sebuah pusat: tensi antara pemimpin dan yang dipimpin mencapai tingkat tertinggi ketika pemimpin menjadi tak kelihatan.

Simmel mengambil contoh iresponsibilitas pemerintahan pada realitas parlemen di Amerika Utara. Di sana, keputusan aktual diambil oleh sebuah standing committee yang selalu bersepakat dengan parlemen. Namun, transaksi dalam komite itu bersifat rahasia, sehingga hal terpenting dari proses legislasi bersifat tertutup bagi publik. Karena itu, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas produk legislasi yang dilahirkan. Para delegasi dalam parlemen dapat menghindari pertanggungjawaban, ketika tak seorang pun dapat diidentifikasi bertanggung jawab atas keputusan dan prosedur legislasi yang tak terkontrol.[xvii]

Stiglitz yang merujuk pada birokrasi negara demokrasi modern juga menegaskan kerahasiaan menyediakan suatu mekanisme untuk menghindar dari penghakiman karena berbuat salah. Jika suatu kebijakan gagal menghasilkan sesuatu yang baik, pejabat pemerintah akan mengklaim bahwa kondisi akan semakin buruk jika kebijakan itu tidak diambil.Ketika publik mengidentifikasi kesalahan individu di dalamnya, pejabat pemerintah akan segan untuk mengakui dan justru menuduh publik telah menghakimi mereka dengan kasar dan salah. Dengan sedikit informasi diungkapkan, publik tentu saja merujuk pada efek kebijakan dalam menilai kinerja pemerintah. Pejabat publik mendapatkan kredit untuk kebijakan yang baik—tanpa peduli apakah mereka layak atau tidak mendapatkannya—dan sebaliknya disalahkan untuk kebijakan yang buruk.[xviii]

Motif Aristokratis

Pemisahan diri birokrasi dari masyarakat, dan negara, secara esensial dapat melegitimasi motif aristokrasi. Sekelompok orang terpisah dari yang lain karena mereka tidak ingin disamakan dengan yang lain, ingin meraih superioritas. Signifikansi birokrasi sebagai kelompok tertutup di sini adalah intensifikasi ekslusivisme sosial. Rahasia dalam sejarah memang selalu menjadi kebutuhan aristokrasi. Dengan menyembunyikan insignifikansi numerikal-nya, kaum aristokrat mengeksploitasi fakta psikologis bahwa yang misterius cenderung menimbulkan rasa takut. Pada pemerintahan Sparta, jumlah prajurit militer tidak pernah diketahui. Pada aristokrasi Swiss, otoritas tertinggi disebut “the Secret One.” Di Freiburg, keluarga aristokrat dijuluki “the secret lineages”.[xix]

Bagaimana mengendalikan motif aristokratis birokrasi? Menariknya, Marx mengatakan garansi untuk melawan tendensi aristokrasi dan malpraktik birokrasi adalah pada hierarki, struktur pertanggungjawaban, serta otoritas korporasi masyarakat sipil beserta sisi humanistiknya (humaneness) sebagai produk dari pendidikan etika, pikiran, dan kewarganegaraan. Pegawai pemerintah sebagian besar adalah kelas menengah berpendidikan. Mereka mempunyai kecenderungan aristokratis. Penjaga untuk melawan kecenderungan ini adalah kedaulatan pimpinan tertinggi dan jaminan atas hak-hak korporasi. [xx]

 
Anti-Demokrasi

Kerahasiaan sebagai intensifikasi ekstrem ekslusivisme dan pengecualian sosial bertentangan secara fundamental dengan demokrasi. Demokrasi berasosiasi dengan transparansi dan tendensi untuk menjadikannya hukum yang berlaku umum. Demokrasi menempatkan transparansi sebagai “janji” kepada semua pihak untuk dapat mengakses informasi tentang semua peristiwa dan kondisi lingkungan sekitarnya. Tanpa transparansi, masyarakat tak mungkin berkontribusi pada pembentukan keputusan bersama, dan setiap keputusan bersama secara psikologis mengondisikan tindakan kolektif.

Dampak demokratisasi dijelaskan Simmel sebagai relasi sosial menjadi lebih publik dan relasi individu menjadi lebih rahasia. Publisitas dan transparansi memungkinkan reduksi kerahasiaan pemerintah. Politik, administrasi, dan jurisdiksi kehilangan rahasia dan inaksebilitasnya, sementara pada saat yang sama individu tetap memiliki kemungkinan untuk menghindari penyingkapan kerahasiaan. Mekanisme kerahasiaan pribadi yang sebelumnya diwujudkan melalui isolasi spasial, dalam masyarakat modern bahkan dilembagakan sebagai bagian dari hak asasi. Dengan kata lain, diferensiasi kultural dalam demokrasi mengarah pada kondisi: apa yang bersifat publik menjadi semakin terbuka untuk setiap orang dan apa yang bersifat privat menjadi semakin rahasia dan individual. Apa yang makna internalnya bersifat otonom—gerak sentrapetal individu—mendapatkan karakter lebih privat dalam posisi sosiologisnya.[xxi]


[i] Lihat, Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right (Kritik des Hegelschen Staatsrecht)Deutsch Französische Jahrbücher, penerjemah/editor Zodiac/Basgen, terbit pertama kali Januari 1844, versi online Marx/Engels Internet Archive (marxists.org), 2000.

[ii] ”….The Corporations are the materialism of the bureaucracy, and the bureaucracy is the spiritualism of the Corporations. The Corporation is the bureaucracy of civil society, and the bureaucracy is the Corporation of the state. In actuality, the bureaucracy as civil society of the state is opposed to the state of civil society, the Corporations. Where the bureaucracy is to become a new principle, where the universal interest of the state begins to become explicitly a singular and thereby a real interest, it struggles against the Corporations as every consequence struggles against the existence of its premises. First of all, the 'Corporations', as the self-government of civil society, presuppose the bureaucracy. The sole determination arrived at is that the choice of the administrators and their officials, etc., is a mixed choice originating from the members of civil society and ratified by the proper authority (or as Hegel says, 'higher authority')”Marx, Critique of Hegel’s…,hal. 41, 43

[iii] “…. The bureaucracy has the being of the state, the spiritual being of society, in its possession; it is its private property. The general spirit of the bureaucracy is the secret, the mystery, preserved inwardly by means of the hierarchy and externally as a closed corporation….”Marx, Critique of Hegel’s…,hal. 42.

[iv] Marx, Critique of Hegel’s…,hal. 42.

[v]“….On the contrary, the actual bureaucratic mentality and its central organizing principle of hierarchy made the bureaucracy a powerful source of abuse, encouraging internal dependence, secrecy and the creation of barriers against outsiders. Bureaucracy was not, as Hegel claimed, the universal estate or corporation concretizing and embodying reason and concern for the common good. It was a particular closed society within the state; it served its own and not the general interest. …..Both state and bureaucracy were a product of alienation, of the separation of community interest from the community itself. As a result, that interest falls into other, sectional hands, becomes a private interestFrank Fischer dan Carmen Sirianni, Critical Studies in Organization and Bureaucracy, edisi 2 (Philadelphia, AS: Temple University Press, 1994), hal. 11.

[vi] Joseph Stiglitz, “On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life, disampaikan pada Oxford University Amnesty International Lecture, Oxford University, 27 Januari 1999 (transkrip tersedia dalam www.worldbank.org), hal. 6.

[vii]Fischer dan Carmen Sirianni, Critical Studies in Organization…, hal. 18.

[viii]Kurt H Wolff (ed.), The Sociology of Georg Simmel (New York, London: The Free Press/Collier-Macmillan Limited, 1950), khususnya subbab “Secrecy” dan “The Secret Society”, hal. 332.

[ix] Max Weber, sebagaimana dikutip dari The Science of Secrecyyang disampaikanDaniel Patrick Moynihan (Fellow, American Association for the Advancement of Science) di MIT, Cambridge, Massachusetts, 29 Maret 1999, hal. 3.

[x]Wolff (ed.), The Sociology of Georg…, hal. 345, 355.

[xi] Marx, Critique of Hegel’s…, hal. 58-59.

[xii]Marx, Critique of Hegel’s…, hal. 63.

[xiii]Wolff (ed.), The Sociology of Georg…, hal. 357.

[xiv] Wolff (ed.), The Sociology of Georg…, hal. 372-373.

[xv] Stiglitz, “On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse…”, hal. 9.

[xvi]Ernest Mandel, Bureaucracy and Commodity Production,The theoretical bases of a Marxist interpretation of the USSR1987, diakses dariwww.marxists.org/archive, hal. 10.

[xvii]Wolff (ed.), The Sociology of Georg…, hal. 374-375.

[xviii] Stiglitz, “On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse…”, hal. 7.

[xix]Wolff (ed.), The Sociology of Georg…, hal. 364-366.

[xx] Marx, Critique of Hegel’s…hal. 59.

[xxi]Wolff (ed.), The Sociology of Georg…, hal. 337, 335.

Write a comment...
awesome comments!
Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).