header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Media dan Pertarungan Politik

KETIKA gegap-gempita pemilihan presiden telah usai, semestinya pers Indonesia segera kembali kepada khittah pers yang profesional, menjunjung tinggi etika dan konsisten menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Publik berharap tidak ada lagi pers yang pro Jokowi atau pro Prabowo. Yang ada tinggal pers yang mampu bersikap kritis sekaligus proporsional terhadap pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, partai politik, kekuatan pemodal dan bahkan unsur masyarakat sipil.

Namun “huru-hara” politik ternyata belum berakhir. Pertarungan politik berlanjut dalam perebutan jabatan strategis di DPR dan kemungkinan juga jabatan-jabatan strategis lainnya. Drama sengit pembahasan RUU PIlkada jelas mengindikasikan hal tersebut. Masalahnya kemudian, para pemilik media masih menjadi tokoh kunci dari kubu-kubu yang terlibat dalam pertarungan politik tersebut. Tak pelak lagi, bayang-bayang pers yang partisan masih menghantui kita. Pengerahan media sebagai instrumen propaganda politik masih mungkin terjadi lagi dan ruang publik media kembali terancam direcoki urusan-urusan partikular-sepihak pemilik media dan jaringan politiknya.

 

Memberitakan Konflik

Konflik, apapun bentuknya, adalah oase yang tak pernah kering dalam liputan media (George Wang, 1980). Konflik selalu memiliki daya-magnetik untuk menyedot perhatian khalayak. Maka wajar jika sajian utama pemberitaan media kita hari ini adalah konflik politik dalam berbagai bentuk. Bagaimana media semestinya mensikapi konflik? Kita dapat menjawabnya secara negatif : tidak berlebihan mengomodifikasi konflik, tidak memperkeruh konflik, tidak menjadi pihak. Masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang konflik politik dan oleh karenanya pemberitaan konflik politik sering diandalkan untuk menjaga pergerakan oplah, rating, share atau hit. Namun media juga harus memperhatikan urgensi dan dampak pemberitaan. Jangan sampai pemberitaan media yang menggebu-gebu justru mempersulit upaya rekonsiliasi atau penyelesaian konflik. Media harus menjadi deminisher of conflict, dan bukannya intensivier of conflict.

Secara etis, media juga harus berjarak dari konflik dan tidak menjadi pihak. Keberpihakan akan menghalangi media untuk melihat persoalan secara jernih. Menggunakan istilah Bill Kovack (2008), media seharusnya tidak mencari musuh atau sebaliknya mencari kawan. Media harus bersikap kritis dan selidik terhadap semua pihak. Tugas media kemudian adalah membantu masyarakat memahami duduk-masalah dengan cara menyajikan plus-minus dari fakta, ide atau opsi-opsi yang sedang diperdebatkan secara memadahi dan independen (interogating the fact). Untuk itu, media harus melakukan proses verifikasi secara disiplin dan konsekuen.

Keberpihakan Media

Apakah dengan demikian media tidak boleh berpihak? Setelah menginterogasi fakta dengan seksama dan kritis, media sesungguhnya bisa saja menyatakan sikapnya. Kita bisa mengambil contoh kasus RUU Pilkada. Media yang profesional menunjukkan plus-minus dari opsi Pilkada langsung maupun pilkada oleh DPRD. Media bersikap kritis terhadap keduanya. Namun setelah menyajikan kelemahan dan kelebihan masing-masing, bisa saja akhirnya media menyatakan opsi yang satu lebih baik dari opsi yang lain. Namun hal ini tidak dilakukan secara membabi-buta, melainkan secara argumentatif.

Harus diakui, ada perbedaan pandangan tentang keberpihakan media di sini. Pandangan pertama menyatakan, tugas media cukup menyajikan data dan informasi secara lengkap, tanpa harus berpihak. Selanjutnya, biarkanlah masyarakat menentukan sikap secara mandiri. Pandangan kedua menyatakan, dalam situasi yang genting, pers harus mendorong masyarakat untuk menentukan sikap dan tidak sekedar menyajikan informasi secara netral. Bersikap netral ketika masyarakat sedang menghadapi krisis adalah suatu amoralitas. Sebaliknya, mengarahkan masyarakat ke suatu pilihan politik yang lebih baik adalah suatu kebajikan.

Terhadap pandangan yang “membenarkan” keberpihakan media ini perlu ditambahkan dua disclaimer. Yang pertama, khalayak media adalah masyarakat dengan kemajemukan pilihan dan sikap politik. Dalam pilpres yang lalu, ada masyarakat yang pro Jokowi, ada yang Pro Prabowo, ada yang netral. Dalam pertarungan politik terkini, ada masyarakat yang Pro Koalisi Merah Putih, Pro Koalisi Indonesia Hebat, ada pula yang netral. Sebagai “cermin masyarakat”, idealnya media mewadahi kemajemukan ini. Jika media memutuskan untuk berpihak kepada satu pilihan politik saja, media harus siap ditinggalkan khalayak yang mempunyai pilihan berbeda atau yang netral.

Kedua, keberpihakan media semestinya terhadap nilai atau gagasan, bukan terhadap figur. Media sebagai institusi sosial semestinya tidak mempromosikan tokoh politik an sich, tetapi mempromosikan kebajikan, prinsip atau gagasan yang dibawa tokoh itu. Katakanlah banyak media mendukung Jokowi, bukan karena alasan-alasan pribadi yang dapat mengarah kepada fanatisme individu, tetapi karena Jokowi menawarkan nilai perubahan, kesederhanaan, bersih-diri, kerja-keras dan semacamnya. Fanatisme individu akan menghalangi kita bersikap kritis ketika saatnya nanti sang tokoh melakukan kesalahan dan membutuhkan kritik dari suatu jarak tertentu. Padahal, bersikap kritis dari suatu jarak inilah esensi utama jurnalisme, yang membedakan media profesional dengan media partisan.

Menggali Kubur Sendiri

Singkat kata, keberpihakan media secara moral dimungkinkan, namun harus diperhitungkan benar konteks, urgensi dan resikonya. Bisnis media sangat sensitif terhadap persoalan kredibilitas dan integritas. Fakta menunjukkan, sikap partisan dalam Pileg dan Pilpres yang lalu sempat menggoyahkan sisi bisnis beberapa media : rating melemah, pendapatan menurun dan harga saham terkoreksi. Masyarakat mempunyai banyak pilihan sumber informasi dan tidak memiliki kesetiaan tunggal terhadap suatu media. Kalangan pengiklan sangat sensitif terhadap persepsi masyarakat, misalnya sebagaimana tercermin dalam sinisme di media sosial.

Meminjam kalimat Ashadi Siregar, media yang mengkhianati publik dan menjadibadan organik dari kekuatan politik atau pun orientasi kepentingan subyektif pemiliknya adalah media yang secara sosiologis menggali liang kuburnya sendiri. Media itu niscaya ditinggalkan oleh masyarakat (sebagai institusi sosial) dan kemudian juga dihindari oleh pengiklan dan pasar saham (sebagai institusi bisnis).

Tulisan ini dimuat harian Kompas 6 Nopember 2014

 

Write a comment...
awesome comments!
Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).