header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Teori Perwakilan Bersemi dalam Krisis Perwakilan Politik

Buku ini mempersoalkan perwakilan dengan menempatkannya semata-mata ke dalam lingkup teoretis—hampir-hampir murni dalam arti tidak memedulikan di mana perwakilan itu dikerjakan. Pertanyaan khusus yang diajukan buku ini apakah mungkin ada perwakilan dan apa yang memungkinkan perwakilan. Perwakilan tampaknya hingga dewasa ini masih menjadi adjective, yang berarti hanya memegang fungsi “menjelaskan” bagi sesuatu substansi lain. Dalam diskursus politik sering kita temui padanan perwakilan sebagai berikut: representative government, pemerintah(an) yang menjadi induk dari persoalan dan dalam pemerintah(an) itu baru dicoba dilihat apa sistem perwakilan dipraktikkan, apa peran wakil atau perwakilan di sana.

Begitu pula dalam representative democracy, yang terpenting di sana adalah demokrasi; baru dalam demokrasi dilihat peran wakil dan perwakilan; seperti apakah perwakilan itu dalam demokrasi? Apakah mungkin demokrasi tanpa wakil dan perwakilan serta sebaliknya apakah mungkin dan masuk akal adanya perwakilan dalam suatu sistem tanpa demokrasi.

Semua ini menunjukkan bahwa perwakilan tidak/belum dipersoalkan dengan serius secara teoretis; dengan kata lain teori-teori untuk membahas perwakilan tidak berkembang. Namun, dalam pengamatan penulis buku ini perkembangan teori perwakilan mulai lagi menarik perhatian para politolog—dikatakan lagi karena teori ini termasuk salah satu yang paling tua, mungkin setua  masyarakat manusia itu sendiri. Salah satu bentuk pengungkapan kepentingan itu adalah perwakilan menjadi dirinya, menjadi substantive, tidak lagi semata-mata adjective. Terjadi pergerakan dari kata sifat menjadi kata benda.

Dalam perjalanan teoretis, semuanya mulai berubah menjadi political representation, dan tidak semata-mata representative politics, menjadi democratic representation, dan lain-lain. Secara semiotik semuanya menunjukkan perubahan pandangan dalam praktik, dan terutama pergeseran posisi teoretis dalam memandang hal ini. Apakah mungkin perwakilan itu ada dalam suatu masyarakat, ke mana arah perwakilan, dan siapa yang boleh mewakili siapa menjadi topik besar yang dibahas buku ini, yang sekali lagi dalam proses melacak gejala ini secara teoretis.

Perwakilan dalam Kebudayaan Bangsa

Meskipun dikatakan di atas bahwa buku ini meninjau soal representasi politik hampir-hampir sepenuhnya dalam kacamata teoretis murni, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk secara fenomenologis melacak gejala ini dalam masyarakat kita sendiri. Masalah perwakilan tidak selalu jadi soal dalam sejarah,  karena gejala ini sudah ada sejak masa masyarakat adat terbentuk.

Dalam urusan pernikahan terutama di tempat belis/mas kawin menjadi masalah utama sesuatu yang bisa disaksikan di sana adalah hadir dan berfungsinya utusan. Dalam utusan kita lihat ada suatu jenis perwakilan sementara—hanya dalam hal pinang-meminang dan tidak boleh dan tidak akan dilanjutkan dalam urusan lain. Dalam hubungan ini, dalam sistem patrilineal, patriarkat,  seorang utusan berasal dari pihak lelaki yang akan meminang gadis dari kampung atau suku lain.

Seorang utusan dalam hal ini sangat diperhitungkan kompetensinya dalam berbahasa tinggi, pemahamannya terhadap adat-istiadat. Dua hal di atas  memungkinkan adanya diplomasi, yang terutama akan menjadi efektif bila didukung oleh posisi sosial dalam masyarakat setempat. Setiap kata yang diucapkannya memiliki makna, dan pemahamannya terhadap adat-istiadat akan teruji dalam keputusan yang diambil.

Posisi sosial yang dibawanya memberikan pengaruh kuat dalam “memaksakan” suatu keputusan. Keputusan tidak dengan sendirinya disetujui pihak lain. Dalam hal ini akan terjadi usul yang akan menghasilkan usul baru lagi dari pihak lain, sampai adanya keputusan. Keberhasilannya adalah ketika keputusan itu mendapat pengesahan dari dua belah pihak.

Dalam hal ini, seorang utusan memegang kekuasaan penuh untuk mewakili pihak lelaki, pembicaraannya adalah pembicaraan pihak lelaki. Pihak wife giver, pemberi mempelai perempuan, biasanya tidak menyiapkan “utusan” akan tetapi memasang seorang “juru bicara” dengan semua kompentensi seperti seorang utusan.

Dengan demikian, dalam masyarakat tradisional kita mengenal utusan dan juru bicara, keduanya memegang kompetensi yang akan dibahas sebagai “perwakilan”—dalam arti tertentu keduanya adalah sinonim karena tidak ada utusan yang tidak menjadi juru bicara dan tidak ada juru bicara yang tidak menjadi utusan.

Komplikasi di antara keduanya sangat menentukan berfungsi tidaknya suatu sistem perwakilan. Dengan demikian, selalu ada permainan dua pihak, yaitu pihak yang mewakili dan diwakili yang pada akhirnya menghasilkan suatu legitimasi, yaitu adanya pengakuan bahwa semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.

Bangsa ini mengenal berbagai konsep “perwakilan” di dalam masyarakat adatnya masing-masing dengan nama berlainan, tetapi menjalankan fungsi yang hampir sama. Masyarakat Minang, misalnya, mengenal “kerapatan adat” yang terdiri dari kaum terpandang, orang yang dituakan, disebut sebagai “ninik-mamak” yang di dalamnya jelas-jelas menjadi komunitas perwakilan bagi kaum lelaki, dan bukan untuk perempuan. Karena terdiri dari orang-orang yang dituakan yang diutus dari keluarga dengan sendirinya faktor posisi sosial dan keterpandangan menjadi unsur penting.

Namun, bila diteliti akan ditemukan di sana bahwa semua jenis “perwakilan” itu adalah kaum aristokrat yang mencari wakil bagi kaum arestokrat. Di tengah kaum arestokrat itu pun kaum perempuan disingkirkan dari “perwakilan”, karena perwakilan adalah milik kaum lelaki,  untuk tidak menyebut penyingkiran kaum budak yang memang tidak memiliki hak kecuali bersimbah keringat mengerjakan apa pun demi kemakmuran tuannya.  Penyingkiran terhadap perempuan dan kaum budak terjadi hampir secara merata di dalam institusi perwakilan masyarakat adat.

Semua yang dideskripsikan di atas tidak jauh berbeda dari, dan sangat dekat dengan, apa yang dikatakan Pierre Bourdieu di bawah ini mengenai apa yang disebut perwakilan sebagai berikut:

Pengutusan –dengan mana seseorang memberikan kekuasaan, boleh dibilang, kepada orang lain, transfer kekuasaan dengan mana seorang mandator memberi otoritas kepada seorang penerima mandat untuk menandatangani atas namanya, mengurus, dengan kata lain suatu plena potentia agendi, kekuasaan penuh untuk mengurus sesuatu atas namanya—adalah suatu tindak kompleks yang perlu direnungkan. Pemegang kewenangan penuh, menteri, pemegang mandat, delegasi, juru bicara, deputi, anggota parlemen, adalah seseorang yang memegang mandat, komisi, atau kepengurusan (procuration) untuk mewakili—suatu kata yang sangat bermultitafsir—yang berarti untuk menunjukkan (faire voir) dan membawa hasil/manfaat (faire valoir) dari kepentingan itu bagi seorang atau kelompok.[i]

Deskripsi panjang Pierre Bourdieu itu mengandung beberapa konsep dasar sebagai berikut:

Pertama, wakil, perwakilan tidak penting dalam dirinya sendiri karena dia bertindak atas nama orang lain. Yang menjadi wakil selalu dalam pengertian lebih muda, baik dalam segi umur maupun semua konsekuensi dari kemudaan itu, lebih rendah wibawanya, dan lebih terbatas kekuasaannya. Kedua, meskipun tidak penting dalam arti itu seorang wakil memegang kekuasaan penuh untuk bertindak, plena potentia agendi, atas nama pemilik wewenang sesungguhnya.  Ketiga, mandat yang diberikan itu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu pour faire voir, menunjukkan kepentingan seorang atau sekelompok orang; dan mewujudkan keuntungan, pour faire valoir, dari kepentingan seorang atau sekelompok orang tersebut.

Dengan kepastian sebagaimana dibahas semuanya seolah-olah sependapat bahwa perwakilan berjalan dengan begitu saja. Suatu pengamatan teoretis mengungkapkan bahwa banyak soal tersimpan di dalam konsep perwakilan itu. Tidak kurang yang menolak justru konsep perwakilan itu sendiri yang bukan saja tidak memenuhi syarat demokrasi, melainkan juga bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri sebagaimana dibahas di bawah ini.

Mungkinkah Seorang Mewakili Orang Lain?

Ada beberapa pandangan tentang itu, namun setidaknya dua hal yang perlu dikemukakan dari dua zaman berbeda; yang satu berasal dari abad ke-18, Jean Jacques Rousseau, dan yang lain berasal dari abad ke-20. Rousseau menganggap manusia begitu unik, sehingga tidak ada orang yang boleh dan mampu mewakili orang lain. Buku yang sedang diantar ini mengemukakan pandangan Rousseau yang menolak representasi dengan beberapa alasan. Pertama, representasi adalah memisahkan kekuasaan kreatif  dari tangan mereka yang menciptakan dan menempatkannya ke tangan para agen perwakilan. Kedua, dengan memilih para wakilnya, warga negara merasa mereka bebas; sesungguhnya mereka menempatkan diri sebagai budak atas kehendak orang lain. Ketiga, komunitas politik terdiri dari individu-individu dengan kehendak masing-masing, dan masing-masing ini membentuk kehendak bersama. Kehendak bersama (la volonté générale) tidak bisa diwakilkan.[ii]

Mari kita lihat apa yang dikemukakan Martin Heidegger. Dia sama sekali bukan pengikut Rousseau, namun dengan cara mempersoalkan secara radikal subjektivisme manusia dalam keberadaannya di dunia membawanya sangat dekat dalam konsekuensi yang ditarik kepada konsep Rousseau. Dalam konsep Heideggerian, upaya menghitung manusia sebagai unsur demografis seperti menghitung 250 juta penduduk Indonesia dengan pemilih 175 juta, dan pemilih pemula sebanyak 25 juta adalah absurd. Semuanya melihat manusia seolah-olah kumpulan karung kering yang sama sekali tak berguna.

Manusia harus dilihat dalam totalitas hubungan dengan diri, alam, dan masyarakat. Dengan begitu manusia dan keberadaannya adalah unik. Sedemikian unik manusia itu, sehingga Heidegger memberi istilah yang sama sekali baru sebagai Dasein, yang ada dan hadir di sana.[iii]

Konsep seperti massa pemilih tidak lain dari konsep perusak (Vervallen), yang membuat manusia jadi rusak dan hilang nilai. Dunia adalah bagian tidak terpisahkan dari diriku, namun dunia massa bisa merampas daya ciptaku dan aku terisap ke dalamnya. Dengan demikian, aku kehilangan diriku dan melebur ke dunia “mereka”, dunia sehari-hari, teknis, dan menjadi banci dan aku bukan aku akan tetapi menjadi das Man, manusia yang kehilangan otentisitas.

Dengan memungkinkan orang lain mewakili diriku semakin aku memperdalam kerusakanku. Yang dicari adalah pemimpin, der Führer, yang bisa menjadi penubuhan kehendak sesungguhnya dan kehendak umum, the real or general will of the people. Ini jauh lebih otentik dari demokrasi parlementer jenis apa pun. Heidegger sendiri pun jelas-jelas menolak demokrasi parlementer, karena hampir seluruh paham tentang “keaslian” itu tidak memungkinkan perwakilan.

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini mempersoalkan hal semacam itu dengan panjang-lebar dari bab ke bab.

Kontribusi Buku Representasi

Pada bagian awal buku ini—yang merupakan alasan, titik-tolak, dan asumsi penulisnya—para pembaca akan mendapat kesan adanya suatu perasaan euforik ketika penulis buku ini menemukan kenyataan bahwa sudah terjadi suatu pergeseran epistemologis dari seluruh konsep representative(ness)/(per)wakil(an) yang tidak lagi semata-mata dependen/tergantung dari suatu konsep lain. Wakil dan perwakilan meraih status substansial, dan substansialitas itulah yang pada gilirannya memungkinkan penulisan buku semacam ini.

Euforia penulis buku di depan Anda ini perlu ditempatkan bersanding dengan suatu penemuan lain untuk memperjernih konsep “kata benda” yang dimaksud. Ivan Illich sudah sejak tahun 1973, kurang lebih empat puluh tahun silam, menemukan suatu kenyataan berbahasa yang dipicu oleh kesadaran industrialisasi, yang pada gilirannya mengubah cara berbahasa dalam bahasa Barat. Tentang bahasa-bahasa Barat dikatakannya sebagai berikut:

Manusia menjadi “manusia industri”, yang paling jelas ditunjukkan oleh bahasa. Penjelmaan kesadaran tercermin dalam bahasa-bahasa Barat. Sekolah-sekolah berlangsung dalam slogan “pendidikan” sedangkan orang kebanyakan hanya bertanya anaknya belajar apa.

Pergeseran fungsional dari kata kerja ke kata benda memperjelas pemiskinan yang segera menyusulnya, yaitu pemiskinan imajinasi sosial. Orang yang berbicara dengan bahasa nominalis biasanya mengekspresikan hubungan milik antara dirinya dengan kerja yang mereka punya.[iv]

Yang dipersoalkan Illich adalah bahwa kebudayaan tidak lain dari hasil “kerja”, dengan kerja seorang mengolah lingkungan menjadi kebudayaan. Namun, industrialisasi membawa akibat yang tak terhindarkan, karena kebudayaan membeku, terjadi osifikasi, membeku menjadi “benda.” Bahasa menjadi medan yang paling peka menerima pembekuan budaya itu, saat kata kerja tidak berfungsi akan tetapi menjadi kata benda.

Kalau di atas dikatakan tentang bahasa Barat, yang berikut ini adalah gejala  sama yang juga merembet ke tempat lain, dan kini masuk juga ke dalam bahasa bangsa ini. Anak-anak tidak lagi “belajar”, akan tetapi mengejar/mengenyam  “pendidikan.” Ketika kebudayaan menjadi kata kerja, yang terjadi adalah orang bekerja dan berproses serta memproseskan diri di dalam keterlibatannya di  dunia yang akan diubahnya. Ketika kebudayaan menjadi “kata benda”, siswa-siswa diproses dan akan menjadi output industri pendidikan sebagai hasil kebijakan publik Kementerian Pendidikan. Karena itu, hasilnya harus seragam, terstandardisasi, dan harus ada kriterium sejauh berapakah seorang anak sudah mengenyam pendidikannya. Dalam hubungan itu ujian nasional menjadi “harga mati.”

Akan tetapi, tentu saja perlu ditambahkan di sini bahwa kata “benda” yang dimaksudkan buku ini berbeda. Kalau kata “benda” buku ini representasi secara denotatif memaknai substansialitas, maka kata benda Ivan Illich adalah konsep konotatif yang mengandung makna pembekuan pikiran. Kalau yang pertama mengangkat efek “positif” yang kedua mengangkat suatu yang defektif sifatnya.

Namun, kalau diperkenankan sesuatu yang konotatif ditarik ke dalam topik yang sedang dibahas buku ini paralelnya menakjubkan. Dalam masyarakat adat, wakil/utusan itu bekerja dengan berbicara untuk mengambil keputusan karena dia atau mereka memegang apa yang disebut Bourdieu plena potentia agendi, kekuasaan penuh untuk bertindak. Dalam sistem perwakilan bangsa ini sebagian besar wakil semata-mata berada dalam “perwakilan”, akan tetapi sebagian besar tidak mengerjakan fungsi itu.

Syahdan, terjadi pertukaran pikiran emosional, yang akhirnya lebih berlangsung ke arah pertengkaran, antara wakil rakyat di DPR dan para eksponen lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sudah dengan cermat meneliti dan mempelajari suatu rancangan undang-undang. Ketika kehabisan akal sang wakil rakyat dengan agak pongah bertanya: “Saudara siapa? Siapa yang memilih Saudara? Kami adalah wakil rakyat karena kami dipilih untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat! Saudara wakil siapa?” Yang dikatakan Illich sangat boleh jadi secara kontan menggejala dalam dialog di atas, ketika fungsi perwakilan membeku dalam kata benda perwakilan di mana sang wakil duduk dan bukan bekerja.

Namun, buku di hadapan Anda ini akan memaksa sang wakil rakyat untuk tidak mengobral apa yang diucapkan itu. Kalau sang wakil rakyat itu sempat membaca buku ini sudah seharusnya dia ditempatkan ke dalam dubium methodicum, keraguan metodik, à la René Descartes, yang mengajaknya untuk lebih berpikir, kalau masih mau berpikir, tentang beberapa hal yang dirangsang oleh pembacaan buku ini. Pertama, dia harus meragukan apakah benar dia diutus dan berhak untuk menjadi wakil dari mereka yang diduga memilihnya? Kedua, apakah dia memiliki kompetensi untuk mewakili kompetensi orang yang diduga memilihnya? Kompetensi tinggi para tokoh LSM di atas itu menuntut kompetensi setingkat dari para wakil.

Ketiga, sesuatu yang lebih menggugah hatinya, yaitu pernahkah mereka berbicara sebagaimana para utusan masyarakat adat bangsa ini berbicara? Berbicara dalam dewan perwakilan adalah bekerja, sesuatu yang berbeda dengan bicara di mana pun, karena ketika mereka berbicara dalam dewan mereka sebenarnya tengah menjalankan kekuasaan. Berbicara adalah cermin dari berpikir, dan berpikir adalah menangkap soal untuk memecahkannya. Berbagai penelitian menemukan bahwa sebagian besar anggota dewan itu tidak pernah berbicara sepanjang tahun, malah ada yang sepanjang masa kewakilannya itu tidak pernah membuka mulut.[v]

Namun, bukan itu maksud buku ini yang paling utama, karena di sana dipersoalkan dasar-dasar perwakilan yang memungkinkan seorang wakil berada di tempat dia berada, yaitu apakah demokrasi memerlukan perwakilan atau apakah tanpa perwakilan suatu demokrasi tidak mungkin?

Waktu penerbitan buku ini tidak lebih tepat dari saat sekarang, ketika terjadi krisis perwakilan, terutama dalam kehidupan politik bangsa ini. Krisis itu berlangsung sedemikian rupa, sehingga ketika mereka disumpah sebenarnya mereka tidak lagi mewakili siapa pun kecuali dirinya dan partainya; ketika mereka disumpah tali pengikat dengan para pemilih diputuskan karena mereka lebih menjadi birokrat daripada wakil. Kalau itu yang terjadi maka seluruh ide dan cita-cita perwakilan menjadi hilang beterbangan tanpa makna.***

Daniel Dhakidae

* Tulisan ini pernah dimuat sebagai Kata Pengantar buku Nuri Soeseno, Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori (Depok: PUSKAPOL UI, Center for Political Studies, 2013), hal. xiii-xxii.



[i]“La délégation par laquelle une personne donne pouvoir, comme on dit, à autre personne, le transfert de pouvoir par lequel un mandant autorise un mandataire à signer à sa place, lui donne une   procuration, c’est-à-dire la plena potentia agendi, le plein pouvoir d’agir pour lui, est un acte complexe qui mérite d’être réfléchi. Le plénipotentiaire, ministre, mandataire, délégué, porte-parole, député, parlementaire, est une personne qui a un mandat, une commission ou une procuration pour représenter---mot extraordinairement polysémique---c’est a dire pour faire voir et faire valoir les intérêts d’une personne ou d’un groupe”, lihat, Pierre Bourdieu, “la Delegation et le fetischisme politique, communication présentée devant l’Association des étudiant protestant de Paris, le 7 Juin 1983” (Delegasi dan Fetisisme Politik, Prasaran yang dipresentasikan di depan Serikat Mahasiswa Protestan, Paris, 7 Juni 1983).

[ii] Lihat, buku ini hal. 61-62.

[iii] Lihat, Martin Heidegger, Sein und Zeit,  1993  (1929), Max Niemeyer Verlag, Tübingen, Siebzehnte Auflage, hal. 63 dan 114; bandingkan dengan Stephen D Crites, “Heidegger, Martin”, dalam Paul Edwards (editor in chief), The Encyclopedia of Philosophy, Volume Three (New York, London: MacMillan Publishing Co., Inc., & the Free Press, Collier MacMillan Publishers, 1972 (1967).

[iv]Lihat, Ivan Illich, Tools for Conviviality, Perennial Library (New York,  Hagerstown, San Francisco, London:Harper&Row Publishers, 1973), hal. 93.

[v] Tentang speech power, lihat Daniel Dhakidae, “Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara”, dalam F Harianto Santoso (ed.), Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Pemilihan Umum 1999 (Jakarta: Litbang Kompas, 2000), hal. xv-xxxiii.

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.