header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Aceh Pasca-Tsunami - Sebuah “Kapal Oleng”

PIDIE 2006. Di lahan perkebunannya yang luas di Gampong Lampoh Awe, tokoh itu berdiri memandang ke arah Selat Malaka. Saya ingat betul kata-katanya: “Ada ombak dari depan, ada angin dari samping, ada ribut di belakang. Kapten yang benar nggak perlu tahu omongan protes dan sebagainya. Nggak ada demokrasi di laut. Kapten punya hak, dua kali lagi ribut, tolak dia ke laut. Itu hukum dari Nabi Nuh. Kita jalan terus, kalau dia masih selamat kita ambil. GAM seperti kapal yang harus tetap menuju tujuan.” 

Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe (alm), orang kepercayaan Hasan di Tiro itu, menggambarkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Perdamaian Helsinki (2005) bagai “kapal oleng.”

Metafora itu sebenarnya tidak hanya berlaku bagi kepemimpinan GAM pasca-konflik, tapi juga bagi Aceh pasca-tsunami secara keseluruhan.

Sekitar 160-an ribu penduduk Aceh tewas ditelan tsunami, setengah juta orang kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi di negeri sendiri, dan 7,2 miliar dolar disediakan bagi rekonstruksi Aceh untuk membangun 140 ribu rumah, 1.500 sekolah dan 2.000 kilometer jalan raya. Sepuluh tahun kemudian, Aceh secara fisik telah banyak berubah. Dunia umumnya menilai sukses. Pada saat yang sama, masih ada ratusan penduduk tinggal di kamp dan tenda-tenda penampungan pengungsi, tingkat pendidikan tertinggal, dan Aceh masih tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin. “Sepuluh tahun terbuang sia-sia,” simpul mereka yang berharap banyak.[1]

Jarang dicatat, dampak tsunami juga merasuk dalam diskursus batin dan pemikiran khalayak Aceh. “Ingat,” seru Tgku Abu Bakar, seorang sopir berusia separuh umur, ketika saya jumpai pada Januari 2005, “Aceh adalah Serambi Mekkah! Sebuah tempat suci untuk mempelajari Islam sebelum orang berangkat ke Mekkah. Tapi, apa yang kita lihat di pantai? Mereka hanya bersuka-ria.” Tsunami bagi Tgku Abu Bakar dan banyak orang adalah “kutukan Allah.” Bagi khalayak Aceh lainnya yang berpendidikan, tsunami dihayati juga sebagai “pesan Ilahi”, namun bukan sebagai suatu sanksi dan hukuman, melainkan “sebuah pelajaran”, “suatu peringatan”.[2] Kedua diskursus itu menunjuk pada suatu keharusan (imperative) baru: mencari hikmahnya demi kesejahteraan batin ke depan.

Akan tetapi, tsunami juga menunjuk pada keharusan material, menuju kesejahteraan sosial dan ekonomi. Gempa dahsyat dan tsunami—sebutlah “genosida geologis”—itu dalam sekejap telah menjungkirbalikkan kelas dan lapisan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Hanya dalam tempo15 menit, gempa dan tsunami telah mengubah banyak kalangan menengah-bawah kehilangan harta benda, menjadi orang miskin mendadak; sebagian kehilangan usaha dan nafkah, sementara segelintir yang lain selamat lengkap dengan modal mereka, yaitu di pusat-pusat bisnis saudagar Aceh di Medan, Jakarta, Kuala Lumpur, dan di rantauan lain.

Pergeseran sosial dan mobilitas mendadak menimbulkan keguncangan horizontal seperti tampak di Ujung Karang dan Ujung Kalak, di Meulaboh, Aceh Barat. Banyak sanak dan kerabat secara tradisional menghuni kawasan yang sama. Tsunami memaksakan pola ini, karena mereka yang kehilangan tempat tinggal dan nafkah harus bersandar pada sanak kerabat yang bernasib lebih baik. Hanya 10 ribu dari 35 ribu korban selamat di Meulaboh memilih tempat tempat penampungan yang disediakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing. Angka serupa berlaku bagi Aceh: 260 ribu dari setengah juta pengungsi ditampung oleh sanak kerabat.[3] Pola demikian menunjukkan keguncangan dan ketahanan sosial (resilience) pra-rekonstruksi yang dihadapi masyarakat setempat.

Namun, dampak tsunami tak dapat dilihat sebagai gejala yang berdiri sendiri. Diskursus batin yang merujuk pada “pesan Ilahi” tadi mengingatkan kita pada “the rope of God” (Tali Ilahi) yang digambarkan oleh antropolog Amerika Serikat James Siegel pada tahun 1950-an.[4] “Tali” itulah yang membimbing gerakan Poesat Oelama Seluruh Atjeh (Poesa) ke arah Aceh yang bersatu di bawah kepemimpinan Tgk Abu Daud Beuru’eh pada tahun 1950-an ketika Indonesia tengah gencar membangun sebuah nation-state.

Sebaliknya, untuk Aceh pada tahun 2000-an, kepemimpinan Tgk Hasan Mohamad di Tiro berada jauh di rantau pada saat Aceh bergolak mendambakan kemerdekaan di tengah campur tangan kuat dan perang yang dilancarkan Jakarta. Dalam konteks itulah TNI mendesak pemerintahan Presiden BJ Habibie memberlakukan syariah Islam bagi Aceh untuk mengalihkan dukungan rakyat pada GAM, yang kemudian diresmikan di masa Presiden Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid. Sejatinya itu merupakan “anomali” karena diterapkan oleh seorang presiden yang liberal dan dipaksakan untuk mengalahkan gerakan pemberontak yang menginginkan negara sekuler. Akan tetapi, sejak itu, syariah telanjur menjadi kenyataan keras menjelang damai yang kemudian berkembang menjadi bagian dari vested interest elite pasca-tsunami.

Walhasil, keresahan batin yang mengimbau pencarian hikmah musibah tsunami tersebut di atas lebih berfungsi memperkuat praktik pemberlakuan syariah. Ekses-ekses syariat—tindakan aparat syariah yang sewenang-wenang dan langkanya ekses perang, korupsi, dan pembunuhan sebagai sasaran syariah—menjadi bagian dari kepentingan material dan ideologis elite pemerintah daerah dan parpol pasca-damai.

Semua itu, termasuk dampak fisik tsunami, membuat Aceh, dalam metafora Tgku Muhammad, menjadi “kapal oleng.” Di atas semua itu, pergolakan politik di babak akhir konflik dan sepanjang pasca-damai membuat “oleng”nya Aceh semakin kentara.

Ironisnya, berkat perang-memerangi GAM, Aceh menjadi isu yang “menyelamatkan” pamor ABRI. Pergantian tahun 1998-2000 menghasilkan tonggak perubahan pamor tentara di mata publik Indonesia. Citra tentara yang merosot menjelang jatuhnya Presiden Soeharto, disusul ulah kekerasannya di Timor Timur dan operasi bumi-hangus Dili seputar referendum tahun 1999—semua itu membuat pamor tentara Indonesia “habis” di mata dunia dan pudar di mata publik dalam negeri. ABRI kemudian berganti baju, lalu menyandang nama “TNI” saja tanpa “ABRI.” Pada tahun yang sama, 1999, pergolakan Aceh meledak kembali dan dipandang sebagai pengkhianatan yang harus diperangi republik. Dengan demikian, citra dan pamor ABRI yang terpuruk di Timor Timur “diselamatkan” oleh semangat nasionalisme elite nasional yang mendukung perang demi kesatuan dengan semboyan ABRI, “NKRI Harga Mati.” Jadi, ABRI sebenarnya hanyalah berubah nama.

Pemberlakuan Darurat Militer 2003 dan pengepungan tentara di Aceh Utara membuat Aceh pertengahan 2004 tiba pada dilema pelik yang berlaku bagi setiap negara yang sedang menghadapi gerilya counter insurgency. Solusi militer akan menguras kas negara dan, bagi Jakarta serta GAM, membawa risiko bencana hak asasi manusia—seperti terjadi di Timor Timur sejak tahun 1970-an hingga 1990-an dan di Srilanka pada tahun 2000-an. Hanya KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu yang kala itu mendorong solusi militer. Sebaliknya, solusi politik mengharuskan kedua pihak mencari upaya yang dapat menjaga martabat kedua pihak. Menurut laporan seorang wartawan Finlandia dan kisah utusan Jusuf Kalla, Dr Farid Hussein, pada pertengahan Desember 2004 mantan Presiden Finlandia Martii Ahtisaari setuju untuk menjajaki upaya damai. Tiga hari sebelum tsunami, Ahtisaari mengirim surat undangan kepada RI dan GAM. Dalam percaturan diplomatik, undangan resmi hanya dikirim apabila kedua pihak telah menunjukkan kesediaan untuk bertemu. Jadi, sebelum tsunami pada Hari Natal kedua, RI dan GAM telah sepakat untuk berunding.

Walhasil, adalah mitos untuk mengatakan bahwa bencana tsunami merupakan penyebab terciptanya perdamaian RI dan GAM di Helsinki. Memang, dalam sejarah mana pun, tak ada gejala alam menyebabkan perubahan politik besar. Tsunami hanya menjadi akselerator, bukan faktor kausal, yang memacu perlunya mengakhiri konflik. “Betapa akan tidak bermoral apabila kami meneruskan perang di saat rakyat bersedih di tengah bencana,” ujar perunding GAM Nur Djuli saat saya temui di bandara Amsterdam sekembali dari Helsinki.

Politik Aceh pasca-tsunami merupakan babak baru gunjang-ganjing “oleng”nya kapal Aceh pasca-konflik: perpecahan GAM yang berpuncak pada Pilkada 2006, kerusuhan dan kekerasan internal dan intervensi lokal Pangdam Mayjen Soenarko.[5]

Keguncangan tersebut juga disebabkan Aceh yang mendambakan kepemimpinan baru, tetapi tak lagi memiliki seorang Daud Beure’uh atau Hasan di Tiro. Sebagai konsekuensinya, pemerintahan Gubernur Zaini “Doto” Abdulah dan Wagub Muzakkir “Mualem” Manaf yang didukung parpol dominan Partai Aceh sejak 2011, ditandai menguatnya struktur kuasa yang cenderung otoriter, dengan sejumlah besar mantan kombatan menjadi semacam milisi yang terorganisasi menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan partai kuasa berperilaku mirip partai tunggal. Dengan unggulnya Prabowo terhadap Jokowi, Pilpres Juli 2014 kini makin membelah Aceh. Dalam kondisi seperti itu, Jakarta dan Aceh masih harus menyelesaikan soal soal kunci seputar lambang, pertanahan dan eksploitasi minyak yang sepanjang dekade belum juga tuntas—sekali pun telah disepakati dalam UUPA (2006) dan MoU Helsinki (2005).[6]

Dampak tsunami adalah bagian dari proses melampaui masa konflik, bukan sebaliknya. Ulah negara dalam kondisi (pasca) konflik domestik sering menuntut tindakan yang “diperlukan”, tetapi tak dapat dibenarkan. Di situ the deep state (unsur negara yang tersembunyi) tampil sebagai pemegang peran (proxy) dari the official state—seperti terjadi di Timor Timur(Prabowo pada tahun 1980-an dan Wiranto pada 1999) dan di Aceh (Ryamizard pada 2004 dan Soenarko pada 2009). Dalam kondisi semacam itu, kapal Aceh bergerak dan masih “oleng.”***  


[1]“Tsunami 10 Years After: How Indonesia Built Back”, dalam http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/1221/Tsunami-10-years-after-How-Indonesia-built-back; “Head of Tsunami Recovery Worked Hard to Keep the Peace in Aceh”, dalam http://blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2014/12/15/head-of-tsunami-recovery-worked-hard-to-keep-the-peace-in-aceh/; “Aceh's Wasted Decade,: dalam The Street Times, 23 Desember 2014.

[2]Aboeprijadi Santoso, “Meulaboh—Dismembered But Not Dishonored”, dalam http://m.thejakartapost.com/news/2005/02/01/meulaboh-dismembered-not-dishonored.html

[3]Santoso, “Meulaboh—Dismembered But...”.

[4]Lihat, James Siegel. The Rope of God  (Berkeley: University of California Press, 1971).

[5]Lihat, Aboeprijadi Santoso, “Kopassus and the Legend of ‘Mpu Gandring’”, dalam http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/31/kopassus-and-legend-%E2%80%98mpu-gandring%E2%80%99.html

[6]Aboeprijadi Santoso, “Aceh Didikte, Aceh Bangkit”, dalam Koran Tempo, 26 April, 2014; juga dalam http://www.tempo.co/read/kolom/2014/04/26/1302/Aceh-Didikte-Aceh-Bangkit

 

Write a comment...
awesome comments!
Aboepriyadi Santoso

Aboepriyadi Santoso, bermukim di Amsterdam, Negeri Belanda, adalah wartawan senior dan penulis. Pernah bekerja sebagai reporter, redaksi dan produsen berita pada Radio Netherlands Worldwide (1982-2007), dan menjadi koresponden lepas di Jakarta pada berbagai media (2007-2010). Tulisan dan laporannya sering dimuat The Jakarta Post, Tempo, Inside Indonesia, dan berbagai blog.