header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Dependensi Jokowi

HARUSKAH kita meratapi keputusan KPK menetapkan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi BG, sebagai tersangka “transaksi mencurigakan”? Atau jangan-jangan itu peristiwa yang layak disyukuri? Tergantung dari mana kita memandangnya. Dari perspektif demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, bisa jadi kita justru harus bersyukur. Penetapan BG sebagai tersangka KPK menunjukkan demokrasi masih ada dan berjalan relatif baik di Indonesia.

Ciri dari tatanan demokrasi adalah pluralitas agen atau pelaku politik. Mereka saling mengontrol dan menciptakan keseimbangan kekuatan yang bersifat relatif. Tidak ada kekuatan politik tunggal yang benar-benar dominan dan mendeterminasi keputusan-keputusan politik pemerintah; determinasi satu kekuatan politik selalu dikontrol oleh kekuatan politik yang lain.

Demikian pula dengan yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Semula, banyak pihak menganggap  keputusan politik Presiden sangat lekat dengan intervensi PDI-P, Megawati Soekarnioputri, atau Koalisi Indonesia Hebat. Namun, penetapan BG sebagai tersangka KPK melahirkan kemungkinan lain:  mereka tidak dapat seterusnya secara sepihak mendikte keputusan politik Presiden Jokowi. Presiden pun mau tak mau harus mempertimbangkan dinamika sikap kekuatan politik lainnya. Kekuatan dimaksud bukan sekadar Koalisi Merah Putih sebagai kelompok oposisi, tetapi juga kekuatan masyarakat sipil pada sisi lain: pers, LSM, KPK, dan lain-lain.

Opini publik, kritisisme media, dan keberanian KPK menetapkan BG sebagai tersangka adalah sebuah peluang untuk menetralkan pengaruh “orang-orang sekitar” terhadap keputusan politik Presiden Jokowi. Bisa jadi upaya tersebut tidak akan berhasil, namun setidaknya Presiden Jokowi dan orang di sekitarnya paham apa risiko yang akan ditemui jika tetap melawan arus opini masyarakat, kritisisme media, dan keputusan KPK.

Ciri dari tatanan demokrasi adalah transparansi dan deliberasi publik. Keputusan yang secara langsung menyangkut hajat hidup masyarakat harus didiskusikan secara terbuka. Meski seringkali menyebabkan pengambilan keputusan menjadi bertele-tele, namun inilah cara demokrasi bekerja. Kerahasiaan dan ketertutupan menjadi antitesis demokrasi. Dalam konteks inilah hak prerogatif seorang Presiden menjadi problematis. Hak tersebut seperti lorong gelap tanpa lampu penerang. Kita tidak tahu persis apakah presiden sungguh-sungguh mempertimbangkan akal sehat dan aspirasi masyarakat ketika menggunakan hak prerogatifnya, atau jangan-jangan ada tangan yang mengarahkannya.

Pada lorong gelap hak prerogatif presiden itu kita mencium jejak-jejak the invisible hand. Para dalang di belakang layar tidak memerankan lakon formal apa pun, namun berusaha mengarahkan roda pemerintahan, mengatur pemilihan pejabat-pejabat publik, serta mengendalikan proyek-proyek pemerintahan. Namun, kebebasan pers dan ruang publik demokratis kemudian menciptakan batasan bagi ruang gerak the invisible hand. Di era kebebasan pers dan media sosial seperti sekarang, sungguh sulit menutup-nutupi hal yang berurusan dengan kepentingan publik. Segala bentuk manipulasi, patgulipat atau kongkalikong begitu cepat terendus dan dikritisi. Keterbukaan telah menjadi keniscayaan. Yang awalnya invisible pun dengan mudah menjadi visible.

Inilah hikmah dari demokrasi yang tanpa banyak disadari sedang kita rasakan. Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan. Mengutip pemikir Jerman Carl Schmitt, demokrasi telah menghapuskan esensi kepemimpinan. Demokrasi menciptakan pemimpin dependen yang sangat tergantung pada sistem, struktur, mekanisme, kehendak mayoritas atau opini publik. Dia adalah pemimpin yang dideterminasi faktor-faktor eksternal dan tidak memiliki cukup keberanian dan tekad untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri; pemimpin yang sesungguhnya hanya berkualifikasi manajer atau eksekutif.***

Write a comment...
awesome comments!
Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).