header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Kau yang Berjanji ...

KETEGANGAN antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak akan terjadi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR, 9 Januari 2015 lalu.

Pencalonan itu kabarnya tanpa memedulikan pendapat KPK serta catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sang calon. Budi Gunawan diberitakan sebagai salah seorang perwira tinggi polisi yang punya rekening tidak wajar. Menurut berita pula, pada masa seleksi calon menteri kabinet Joko Widodo–M Jusuf Kalla, nama Budi Gunawan yang terkena stabilo, drop dari daftar yang dipertimbangkan untuk masuk kabinet.

Karena itulah kemudian ada kesan “tidak menteri, kapolri pun jadi.” Maka berkembanglah syak wasangka tentang siapa yang memaksakan Budi Gunawan sebagai pilihan satu-satunya. Kritik pun bermunculan.

Masalah itu berkembang dengan akselerasi tinggi, dan bergerak ke arah bahaya. Pada 13 Januari 3015, KPK “menaikkan pangkat” Budi Gunawan menjadi tersangka korupsi—di tengah hujan kritik Komisi III DPR merekomendasikan agar pilihan Presiden Jokowi itu disahkan rapat paripurna DPR—rapat paripurna DPR menyetujui rekomendasi itu—ketika situasi hangat menjadi agak panas saat Kapolri Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan Presiden Jokowi dengan hormat (selagi status calon penggantinya belum menentu)—Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri—Komjen Pol Suhardi Alius dicopot dari jabatan Kepala Badan Reserse Kiriminal (Bareskrim) Mabes Polri—penggantinya Irjen Pol Budi Waseso menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pada 26 Januari 2015 (sehubungan dengan pengaduan baru perihal Pilkada usang tahun 2010).

Penangkapan Bambang Widjojanto didahului oleh berita tentang pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada masa bakal calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan Jokowi belum diputuskan. Juga, menurut Bareskrim, ada lagi pengaduan baru yang melibatkan salah seorang komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, menyangkut saham sebuah perusahaan (kasus yang kabarnya sudah berlalu satu dasawarsa). Serangan balik Polri terhadap KPK kian nyata. Kapak perang teracung tinggi. Bambang Widjojanto pun mengajukan surat pengunduran diri dari KPK.

Sebagian pendapat mengatakan, kasus itu muncul karena adanya rivalitas memperebutkan jabatan Kapolri. Dari Polri sendiri terdengar pernyataan, ada pengkhianat di dalam tubuh institusi penegak hukum itu. Namun, apa pun yang dikatakan, yang berlangsung sebetulnya adalah pertempuran antara semangat anti-korupsi dengan keinginan mempertahankan orang bermasalah dalam institusi kepolisian. Sebagai orang yang memukul “lonceng” silang sengketa, Jokowi-lah selayaknya yang menentukan akhir dari kisah itu.

Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang diganduli harapan berlebihan. Tidak ada yang istimewa pada Jokowi yang membuat dia terpilih menjadi presiden, Juli 2014 silam, selain dari citranya yang merakyat dan janjinya untuk menyelenggarakan management pemerintahan yang bersih. Karena itulah sebaiknya dia menyelesaikan kemelut tersebut dengan cara yang menunjukkan bahwa dia masih dalam semangat anti-korupsi itu.

Seruan agar KPK dan Polri objektif melihat persoalan, tidak cukup. Pernyataan tak boleh ada yang merasa sok di atas hukum tak akan berdampak. Jokowi sendiri sudah mengabaikan pendapat hukum ketika hendak mempercayakan pucuk pimpin lembaga penegak hukum kepada orang yang bermasalah secara hukum.

Katakan “tidak” untuk orang yang bermasalah secara hukum dan siapa saja yang melindunginya. Tidak ada jalan yang dapat membangun kembali kepercayaan publik pada Jokowi selain ketegasan menuju pemerintahan yang bersih: jangan membangun benteng dengan bahan-bahan dari sarang tikus,  arcem e cloaca facere. Sebagai penggemar musik rock dan metal, tentunya Jokowi tak perlu mendengar rakyat mendendangkan lagu dangdut Rhoma Irama, “Kau yang berjanji, kau yang mengingkari.” ***

Write a comment...
awesome comments!
Masmimar Mangiang

Masmimar Mangiang (lahir tahun 1949) adalah wartawan senior, ahli ilmu komunikasi dan kini mengajar pada Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) sejak tahun 1989. Sebagai wartawan, dia pernah menjadi pemimpin redaksi harian ekonomi Neraca, dan sebelumnya, pernah menjadi wartawan untuk beberapa media, di antaranya Majalah Tempo, Harian Kami, Harian Pedoman, dan Majalah Fokus, serta menjadi redaktur pelaksana Jurnal Prisma pada akhir 1980an. Dia juga telah menulis dan menyunting banyak buku sejak 1972.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial