header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Jaminan Kesehatan Nasional antara Cita-cita dan Pelaksanaan

DI tengah maraknya pertumbuhan industri kesehatan, khususnya di kota-kota besar yang ditandai dengan munculnya berbagai rumah sakit dan klinik eksklusif (baca: bisnis sakit), hampir setahun yang lalu, tepatnya 1 Januari 2014, Indonesia memasuki era baru, yakni era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang secara bertahap akan mencakup segenap warga Indonesia dan bersifat wajib. JKN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan baru menjadi operasional dengan diluncurkannya UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan perangkat peraturan perundangan pendukungnya.

Sejak SJSN diundangkan sampai program JKN dilaksanakan, dibutuhkan waktu tidak kurang dari satu dasawarsa. Pantas dicatat bahwa program JKN yang merupakan amanat konstitusi—“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat [1] UUD1945)”—dapat terwujud berkat kegigihan semua pemangku kepentingan yang dimotori mantan Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH.

Proses di tingkat global tidak kalah lambannya. Cita-cita Universal Health Coverage (UHC) sudah dicanangkan lewat resolusi World Health Assembly No.59 Tahun 2005. Namun, hingga saat ini baru segelintir negara menjalankan resolusi tersebut. Indonesia merupakan salah satu penandatangan resolusi itu. Dengan diimplementasikannya program JKN, maka Indonesia merupakan penyelenggara UHC dengan jumlah penduduk terbesar. Pada akhir 2014 saja jumlah peserta JKN tidak kurang dari 131 juta jiwa (10 juta jiwa di atas target BPJS Kesehatan tahun 2014).

Diharapkan ketika seluruh warga Indonesia telah tercakup program itu pada 2019, tidak ada lagi warga yang tak terlindungi, tidak ada lagi warga yang jatuh miskin karena sakit (efek katastrofe). Akses masyarakat pada upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif tidak lagi terkendala kemampuan finansial, mengingat kesehatan merupakan hak asasi manusia. Di samping menghapus kendala finansial, program JKN juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan semakin gencarnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (baca: program sehat), program JKN pada gilirannya akan mendorong program hidup bersih dan sehat, yang merupakan program unggulan puskesmas.

Setiap warga negara Indonesia wajib mendaftar dan membayar iuran seumur hidup. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan membagi peserta JKN menjadi dua kelompok peserta, yakni peserta bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI) dan peserta penerima bantuan iuran (PBI). Peserta PBI ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013, berdasarkan Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (2012) yang jumlahnya tidak kurang dari 86,4 juta jiwa, yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan wajib dimutakhirkan setiap enam bulan—sayangnya, perintah PP ini tidak didukung anggaran. Perpres No. 12/2013 sendiri membagi penduduk “bukan PBI” menjadi tiga golongan:  “pekerja penerima upah”, “pekerja bukan penerima upah”, dan “bukan pekerja.”

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang jumlahnya mencapai 17.285 fasilitas (idealnya 22.768 layanan) terdiri atas puskesmas dan jejaringnya serta dokter layanan praktik, klinik pratama, dan RS tipe D-Pratama yang bekerja sama dengan BPJS menjadi garda depan pelayanan kesehatan JKN. Jika FKTP tidak dapat memberikan layanan kesehatan, karena layanan kesehatan yang dibutuhkan adalah layanan spesialistik (di luar 144 jenis penyakit), maka pasien akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang jumlahnya mencapai 1.583 fasilitas dengan jumlah tempat tidur sebanyak 141.708 unit—idealnya 127.300 unit tempat tidur. Namun, bagaimana dengan sebaran dan kualitas layanan? Dalam kondisi gawat darurat, pelayanan kesehatan terdekat dapat memberikan layanan sesuai dengan kondisi peserta. Setelah kondisi pasien stabil dan keadaan gawat darurat teratasi, peserta tersebut harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS di wilayah terdekat.

Sejak diwujudkan, JKN telah berjalan dengan berbagai tantangan dan kendala, baik yang dihadapi oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Peserta PBI yang jumlahnya sekitar 86,4 juta jiwa dengan iuran ditanggung oleh negara, mata anggarannya ternyata dialokasikan dari pos bantuan sosial. Kendala lain adalah metode inklusi dan eksklusi yang ternyata belum dimutakhirkan di lapangan, sehingga menjadi sumber kejanggalan dalam pendataan. FKTP dikontrak dengan sistem kapitasi yang jumlahnya ternyata belum memadai. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dibayar sesuai dengan tagihan yang diatur dengan sistem INA-CBG yang terfokus pada layanan kuratif dan rehabilitatif. Praktis, upaya kesehatan promotif dan preventif kurang mendapat perhatian.

Singkat kata, upaya peningkatan kualitas pelayanan dan investasi infrastruktur kesehatan masih belum menjadi fokus JKN. Padahal, undang-undang mengamanatkan hal tersebut sebagai kewajiban pemerintah daerah. Walaupun demikian, kita semua tidak perlu berkecil hati untuk senantiasa mengawal cita-cita luhur amanat konstitusi.***

Write a comment...
awesome comments!
Roy Tjiong

Roy Tjiong lahir di Bandung, 20 Oktober 1953. Lulus Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya (1981), lulus ujian negara (NB-CMS, 1985), dan meraih gelar Sarjana Filsafat (1986) di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dengan skripsi yang kemudian diterbitkan pada 1991 dengan judul Problem Etis Upaya Kesehatan: Suatu Tinjauan Kritis.

Mantan aktivis mahasiswa ini pernah menjadi anggota sidang redaksi koran kampus Atma Jaya. Selain itu, editor tamu dan penerjemah pada Penerbit Pustaka Sinar Harapan, redaktur buletin Farmakon, Menuju Penggunaan Obat yang Rasional (1984-1985), penulis lepas pada majalah Ayah Bunda, Warta Konsumen, Balita, Mutiara, harian Suara Pembaruan, dan Kompas ini, juga terlibat dalam advokasi Vision 2020 (Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan), advokasi PHBS dan Pola Makan Gizi Seimbang, dan ikut serta dalam tim Helen Keller International. Banyak menulis artikel ilmiah dalam pelbagai jurnal internasional antara lain Lancet, Journal of European Nutrition, dan lain-lain. Selain terlibat dalam pengembangan lokalatih regional Broadening Team Training Workshop (BITTW)–ACT Malaria sebagai penulis modul dan pelatih, juga memfasilitasi pelatihan bagi pelatih petugas Promosi Kesehatan (2014) dalam BITTW Promkes.

Dia juga menjadi evaluator program, membantu menyusun pengembangan program, serta memfasilitasi perencanaan strategis beberapa LSM. Menunaikan wajib kerja sarjana di Yayasan Kesehatan Bethesda, Irian Jaya (1987-1990). Konsultan domestik program asistensi teknis vitamin A di kalangan LSM pada Helen Keller International (1991-1994) itu diangkat menjadi Direktur Medis (1995) kemudian “Deputy Director” Helen Keller International sampai dengan 2007.

Bersama sejumlah veteran aktivis LSM mendirikan PT Remdecotama Swaprakarsa. Sejak 1998, dia menjadi salah satu komisaris dan “senior consultant” lembaga konsultan tersebut. Relawan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia itu pernah diangkat menjadi anggota panitia ahli (panah) Medik/Kespro periode 2003-2006; Ketua Panah Medik/Kespro periode 2007-2010; Bendahara I Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC, 2002 -2012), dan anggota Badan Pengawas YPKC. Pada 2008, dipilih sebagai anggota Badan Pengurus Perdhaki kemudian ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Manajemen Kesehatan Perdhaki. Direktur PT Inovasi Sehat Indonesia ini menjalankan program TB Reach III di Indonesia–temukan kasus TB dan sembuhkan pasiennya—sejak 2013.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial