header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Fantasi Seks dalam Kebijakan Publik

KITA seharusnya malu memperdebatkan status keperawanan saat negara-negara lain memprioritaskan riset bioteknologi untuk mencari obat kanker dan solusi krisis pangan. Namun, apa boleh buat, ketidakadilan harus dibantah dan dihapuskan.
Laporan Human Rights Watch pada November 2014 mengonfirmasi rahasia umum tentang tes keperawanan dengan sistem dua jari masih diberlakukan dalam proses rekrutmen polisi wanita di Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Moechgiyarto membenarkan adanya tes keperawanan bagi calon polisi wanita (polwan), karena tidak mau ada bibit yang tidak baik dalam Polri.

Berdasarkan pernyataan di atas tes keperawanan dilakukan untuk memeriksa moral calon polwan, tidak relevan dengan menguji potensi kemampuan seseorang untuk menjadi penegak hukum. Lalu pertanyaan kritisnya, mengapa indikator moral berupa keperawanan bukan keperjakaan? Mengapa masyarakat kita begitu terobsesi dengan keperawanan yang identik dengan selaput dara?

Menurut dokter Ramona Sari, ahli kesehatan reproduksi dari Universitas Indonesia, utuh tidaknya selaput dara tidak berkaitan dengan keaktifan seseorang secara seksual. Sifat selaput dara berbeda-beda, ada yang tipis, atau tebal dan sangat elastis sehingga tidak mudah robek atau berdarah walau telah melakukan hubungan seksual. Karena itu, konsep keperawanan dengan simbol selaput dara hanyalah sekadar fantasi atau khayalan yang tidak benar-benar ada. Ia hanya ada dalam benak atau pikiran saja.

Persoalannya, mengapa khayalan selaput dara yang dianggap sebagai simbol keperawanan begitu dipuja, sehingga merasuki ruang kebijakan publik dengan kacamata seksualitas. Seksualitas adalah sebuah alat analisis yang mengakui keberagaman seksualitas. Relasi kuasa menjadi salah satu unit analisisnya. Dugaan saya, keperawanan menjadi sesuatu yang maha penting karena kita hidup di masyarakat heteronormatif dan patriarkis.

Heteronormativitas adalah norma yang menganggap bahwa satu-satunya norma yang diterima masyakat adalah relasi seksual antara laki-laki dan perempuan, perkawinan dilakukan untuk prokreasi, dan dilakukan dalam institusi pernikahan. Karena itu, hubungan seksual untuk rekreasi dan di luar pernikahan adalah salah.

Lantas jika hubungan seksual untuk prokreasi hanya boleh dilakukan dalam pernikahan, mengapa hanya perempuan yang diperiksa keperawanannya? Mengapa laki-laki tidak diharuskan perjaka sebelum menikah? Jawabannya adalah patriarki, masyarakat yang mengutamakan laki-laki dan perempuan dianggap hanya seperti properti. Ketika kita punya anak perempuan, seperti memiliki barang yang harus dijaga baik-baik, termasuk keperawanannya. Jika “properti” kita tidak utuh, takut tidak laku atau tidak dilamar oleh laki-laki manapun.

Konsep heteronomativitas itu begitu melekat pada masyarakat dan teradopsi ke dalam berbagai media, norma, dan aturan hukum. Para pembuat kebijakan publik yang kebanyakan laki-laki juga bagian dari masyarakat yang mewakili para ayah atau orangtua yang selalu ingin menjaga anak-anak perempuan. Pemahaman mereka tentang bagaimana menjaga “keutuhan” anak perempuannya tercermin dalam pebagai kebijakan publik, seperti persyaratan Polri dalam rekrutmen calon polisi perempuan.

Obsesi pada keperawanan berwatak diskriminatif dan membahayakan perempuan. Diskriminatif karena hanya berlaku pada calon polisi perempuan. Metode tes keperawanan dua jari merendahkan martabat perempuan karena melanggar integritas tubuh tanpa adanya persetujuan perempuan terkait. Jika mitos keutuhan selaput dara dilestarikan dengan kebijakan publik, maka ini akan berdampak negatif bahkan membahayakan perempuan. Hal demikian menutup kesempatan perempuan korban perkosaan untuk menjadi anggota Polri dan bisa menjerumuskan remaja putri untuk melakukan hubungan seks tidak aman (melalui anus dan tanpa kondom, misalnya) demi menjaga khayalan tentang selaput dara.

Kita memang butuh calon polisi, perempuan dan laki-laki, yang bermoral. Namun, ukuran moral yang berdasarkan etika bukanlah tubuh perempuan dan fantasi seks.***

Write a comment...
awesome comments!
Firliana Purwanti

Firliana Purwanti lahir di Jakarta, 3 Juli 1977. Semasa kuliah, aktif di ASEAN Law Students’ Associations dan English Debating Society, Universitas Indonesia. Gelar Sarjana Hukum (2001) diraihnya di Universitas Indonesia, Depok, kemudian gelar Master hukum (2004) bidang HAM di Universitas Utrecht, Negeri Belanda. Pernah bekerja sebagai Program Officer Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi di Hivos Asia Tenggara, Jakarta.

Menekuni isu HAM perempuan sejak tragedi perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa saat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pengetahuan dan perspektif tentang gender dan feminisme diperolehnya ketika bekerja di Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (2001-2003). Maraknya peraturan daerah yang membatasi otonomi tubuh perempuan membuat isu seksualitas sulit dilepaskan dari aktivitas keseharian perempuan lulusan kursus gender dan seksualitas GAYa NUSANTARA di Surabaya (Juli 2009) yang pernah tinggal di Albuquerque, New Meksiko, Amerika Serikat (1994-1995) dalam rangka program pertukaran pelajar AFS; Brisbane, Toowoomba, Queensland, Batu, Malang (Oktober 2000-Februari 2001) dalam rangka program pertukaran pemuda Australia-Indonesia (AIYEP); Banda Aceh (2008-2009) dalam rangka tugas; dan kini bermukim di Jakarta Selatan.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial