header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Golkar-Jokowi: To be, or Not to be

BANYAK pihak, terutama dari kalangan pedagang, tidak terlampau khawatir dengan pemerintahan yang terbelah. Argumen mereka enteng-enteng saja, yakni bahwa korupsi dan transaksi yang sudah menjadi kebiasaan akan mendorong politik untuk selalu jadi lebih lentur. Selalu ada kebutuhan agar pemerintahan bisa berjalan, sebab hanya dengan itu program dan akhirnya anggaran bisa mengalir. Bagi sebagian politisi, politik baru bisa jalan kalau anggaran mengucur. Anggaran ibarat pelumas yang membuat mesin politik berjalan lebih mulus.

Dengan kebutuhan dan kebiasaan itu, sebagian pengamat yakin bahwa pemerintahan yang terbelah ini tidak akan berlangsung lama. Duit dan proyek diperkirakan akan mendamaikan politisi di tingkat eksekutif dan legislatif.

Di masa lalu, politik akomodasi dan bagi-bagi jatah memang terbukti bisa menghasikan “ketenteraman.” Akan tetapi, di era KIH versus KMP, “analisis ala bohir” di atas untuk sementara sepertinya kurang tepat. Bukti mengenai ini, ironisnya justru dapat dilihat dari perilaku Partai Golkar. Partai dengan politisi yang biasanya “luwes” dan “liquid”, mendadak mengeras.

Golkar “mengikhlaskan” Aburizal Bakrie kembali berkuasa, sambil menihilkan kritik para penentangnya. Ada banyak elite Partai Golkar yang sudah pasti kurang sependapat dengan Ical, namun fakta bahwa mereka mau menahan diri dan memilih kembali Ical, membuktikan bahwa mesti ada “sesuatu dari luar” yang lebih menjengkelkan mereka daripada Ketua Umum-nya.

Kembali terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi merupakan pernyataan kepada pemerintah bahwa: negosiasi sudah berhenti. Intervensi konyol Menkopolhukam dari Nasdem, yang muncul di saat-saat akhir menjelang Munas makin memperkuat pengerasan Golkar terhadap pemerintah. Munas Partai Golkar memperlebar garis pemerintahan yang terbelah, menegaskan posisi mayoritas oposisi di legislatif dan menegaskan risiko baru bagi pemerintahan Jokowi.

Kesalahan utama dari analisis dengan basis logika bisnis adalah anggapan bahwa “segala hal” bisa diselesaikan dengan uang/insentif. Dalam keadaan normal, analisis semacam itu memang bisa menjelaskan perilaku para politisi, namun demikian dalam keadaan di mana “harga diri” sudah tercoreng dan “eksistensi” sudah menjadi taruhan, setiap insentif dan akomodasi yang remeh-temeh justru akan menjadi hinaan. Kini, semakin sulit membayangkan Golkar, Gerindra, PKS dan bahkan Demokrat bisa diajak bekerja sama dengan pemerintah.

Pemerintahan Jokowi sendiri sejak awal sudah memberikan sinyal menolak untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai di luar koalisi pilpresnya. Sinyal itu rupanya terlalu kuat dan dipandang angkuh, hingga menghasilkan situasi bahkan partai paling oportunis sekalipun menolak untuk bergabung.

Dalam sistem pemerintahan apa pun, keterwakilan dan efektivitas merupakan dilema klasik yang mesti dihadapi oleh setiap pemerintahan. Kalau memilih keterwakilan, pemerintahan itu memang mesti mengorbankan efektivitas. Semakin banyak partai-partai yang diakomodasi memang bisa menghasilkan pemerintahan yang indecisiveness, dan lambat.

Sebaliknya, apabila memilih efektivitas, pemerintah mesti mengorbankan keterwakilan. Yang perlu diingat, kedua pilihan itu, mesti diambil dengan tetap mempertimbangkan kepentingan yang lebih fondasional, yakni kelestarian demokrasi. Keinginan untuk efektif mesti mempertimbangkan juga, atau mesti menghindari, kemungkinan kontraksi yang bisa membahayakan demokrasi.

Dalam kebanyakan kasus, demokrasi memang bisa rusak karena gangguan politisi yang serakah atau pelanggar hak asasi manusia. Namun, dalam politik kini, demokrasi juga bisa rusak karena pemerintahan yang tak berkompoten.***

Write a comment...
awesome comments!
Robertus Robet

Robertus Robet menyelesaikan program master di University of Birmingham Inggris, dan gelar doktor filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (2008) dengan disertasi berjudul “Pandangan tentang yang Politis: Tanggapan terhadap Konsepsi Subyek dalam Pemikiran Slavoj Zizek.” Alumni Sosiologi FISIP Universitas Indonesia ini, lahir di Tanjungkarang, Lampung, 16 Mei 1971.

Selain menulis buku, dia juga bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.

Bukunya, antara lain, Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial