header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Kontroversi Kolom Agama

SEBAGAI bangsa kita bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadar, keberagaman adalah fakta sosiologis yang tampak nyata dalam etnisitas, agama, kepercayaan, warna kulit, bahasa, dan tradisi. Semua menjadi modal sosial amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bicara agama, di masyarakat dijumpai penganut Baha’i, Tao, Sikh, Yahudi, Kristen Ortodoks, dan juga agama-agama perennial (tidak punya bentuk formal). Bahkan, ada juga yang mengaku tidak beragama. Selain itu, dikenal ratusan kepercayaan lokal (indigenous religions), seperti Parmalin di Sumatera Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sapto Darmo di Jawa Tengah, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Tolotang di Sulawesi Selatan. Sayangnya, data tentang fakta keberagaman tersebut tak muncul dalam dokumen resmi negara, melainkan hanya ditemukan dalam laporan sejumlah LSM, seperti ICRP, SETARA Institut, WAHID Institut, dan sejumlah dokumen organisasi hak asasi manusia.

Mengapa itu terjadi? Bicara tentang agama hakikatnya bicara tentang interpretasi agama. Faktanya tidak ada interpretasi tunggal dalam agama dan kepercayaan mana pun. Sepanjang interpretasi agama tidak membawa kepada pemutlakan agama dan kepercayaan tertentu, kekerasan, dan pemaksaan terhadap kelompok yang berbeda. Lantas apa yang salah? Keberagaman agama adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari, apalagi diingkari.

Persoalannya, negara tak sungguh-sungguh mengatur kehidupan umat beragama dengan aturan yang demokratis yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga sesuai landasan Pancasila dan Konstitusi, serta semboyanBhinneka Tunggal Ika. Buktinya, dalam tataran lebih operasional, ditemukan sedikitnya empat aturan inkonstitusional, yaitu UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.Secara eksplisit UU tersebut mengandung larangan penafsiran yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran yang lebih dimaknai sebagai pandangan mainstream. Kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan spirit kebebasan beragama.

Kedua, Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/1978 yang menegaskan lima agama “diakui”, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Ketiga, TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN yang, antara lain, menegaskan penyangkalan terhadap agama lokal, sekaligus himbauan terhadap pengikutnya memilih salah satu dari lima agama “diakui”, yang kemudian secara salah kaprah dianggap agama induk. Keempat, Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya menegaskan warga harus memilih salah satu dari 6 agama “resmi” setelah Konghucu diakui pada 2006. Masalahnya, mengapa harus ada agama diakui dan tidak diakui? Lantas apa kriteria yang digunakan pemerintah? Bukankah Konstitusi (pasal 29) menyebutkan jaminan kebebasan beragama semua warga, tanpa kecuali?

Dari situlah muncul kebijakan diskriminatif dalam pengisian kolom agama di KTP dan juga dalam dokumen lain. Masa Orde Baru pilihannya hanya 5 agama, era Reformasi menjadi 6 agama. Penganut agama di luar 6 agama harus memilih salah satu dari 6 agama, karena kolom tersebut tidak boleh dikosongkan. Akibatnya, mereka terpaksa berbohong dalam KTP dan juga di sejumlah dokumen vital lainnya.

Kini pemerintah mengajukan kebijakan pengosongan kolom agama di KTP bagi penganut di luar 6 agama. Jelas itu bukan solusi yang tepat, juga bukan kebijakan yang demokratis. Jika boleh dikosongkan, sebaiknya berlaku bagi semua. Sebaliknya, jika harus diisi, berilah kebebasan semua warga untuk mengisinya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Namun, hal paling mendasar, kebijakan pemerintah hanya mengakui 6 agama “resmi” sangat bertentangan dengan spirit Pancasila dan Konstitusi. Akibatnya, penganut agama di luar 6 agama tidak mendapatkan pembinaan, dana bantuan, fasilitas dan berbagai perlindungan seperti dinikmati penganut 6 agama, padahal mereka sesama anak bangsa. Perlu didorong agar pemerintah memenuhi hak-hak sipil dan politik semua penganut agama dan kepercayaan , termasuk mereka yang mengaku tidak beragama.

Kesadaran tentang Bhinneka Tunggal Ika, khususnya kebinekaan agama, harus mendorong pemerintah dan masyarakat memperjuangkan hak asasi termasuk hak kebebasan beragama semua warga tanpa kecuali. Semua penganut agama memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama, tanpa diskriminasi sedikit pun. Kita semua satu bangsa, bangsa Indonesia. Kesadaran akan keberagaman merupakan syarat mutlak tegaknya demokrasi. Wallahu a’lam.

Write a comment...
awesome comments!
Musdah Mulia

Musdah Mulia, Prof. Dr. (nama lengkap Siti Musdah Mulia; lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958) adalah seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan (Islam) di Indonesia. Ia kini menjabat Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace). Menamatkan Program Sarjana (S1) di IAIN Alauddin Makassar tahun 1982, dan Program Pascasarjana (S2 dan S3) di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 1992 dan 1997. Pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), dan juga sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial