header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Terlalu Lama Menggaruk Punggung

KUTIPAN pidato pelantikan Presiden Jokowi, “Kita telah lama memunggungi laut”, kembali digemakan. Kali ini melalui sebuah pidato kebudayaan yang dibawakan Hilmar Farid,10 November 2014, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kutipan tersebut menjadi titik berangkatnya untuk menjelaskan bahwa kemaritiman bukan sebuah cara pandang yang baru saja ditemukan, tetapi sebuah keniscayaan sejarah. Keniscayaan bersifat dialektis yang bukan sekadar hasil pemujaan terhadap kejayaan masa lalu, melainkan sebuah upaya pembelajaran atas bangkit dan hancurnya kerajaan-kerajaan maritim, termasuk di dalamnya kebudayaan maritim.

Banyak peristiwa sejarah mengenai kehidupan maritim masa lalu dari Banten dan Makassar yang diperdengarkan. Begitu pula dengan logika sejarah yang berperan membentuk perubahan orientasi kehidupan dan pengetahuan sosial politik dari laut ke darat. Sepertinya, kotak penuh bola yang masing-masing bergerak ke sana kemari dalam bayangan filsuf Yunani, Epikurus, ketika berbicara tentang gerak dan waktu, kini menjadi nyata dalam pidato Arus Balik Kebudayaan itu.

Dari berbagai peristiwa sejarah yang dirunut hingga abad ke-20, kita bisa menyaksikan bagaimana para pendiri negara Indonesia berkumpul untuk merumuskan kewilayahan Indonesia dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Sayangnya, Hilmar Farid tidak mengutip secara rinci pandangan masing-masing tokoh pendiri bangsa mengenai wawasan kewilayahan Indonesia. Seperti pendapat Muhammad Yamin, kewilayahan Indonesia seharusnya sama seperti kewilayahan Majapahit yang mencakup Campa (Kamboja) dan Semenanjung Malaka.

Pandangan Yamin tersebut menarik untuk dipelajari, karena dia mendasarkan pada persamaan kebudayaan antar-bangsa di Asia Tenggara yang terbentuk secara historis. Jika basisnya persamaan kebudayaan, maka batas wilayah Indonesia bisa mencakup Kepulauan Solomon di Samudra Pasifik. Namun, pandangan itu kemudian didebat Mohammad Hatta, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah semua yang merupakan wilayah bekas jajahan Belanda.

Jika perbedaan pendapat tersebut dikemukakan, maka dapat dilihat bagaimana konsepsi kewilayahan/keruangan Indonesia itu akan berpengaruh pada orientasi dan ruang gerak masyarakat Indonesia. Toh akhirnya konsepsi kewilayahan itu juga yang kemudian menjadi dasar perumusan Deklarasi Juanda pada 1957, sebuah penyataan kenegaraan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim.

Konsepsi kewilayahan dan/atau keruangan itu juga mempersoalkan bagaimana kebudayaan sebuah bangsa–yang terdiri dari berbagai suku bangsa—membentuk narasi tentang kewilayahan. Legenda Manik Angkeran dari Bali, misalnya, menjelaskan bagaimana terbentuknya Selat Bali dan pengaruhnya kemudian pada “Nyegara Gunung” (upacara persembahan pada gunung dan lautan) yang menjadi syarat dari hampir semua bentuk upacara besar di Bali. Menarik juga memperhatikan legenda Nabang si penunggang paus dari Aceh yang menegaskan bahwa laut adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dihadapi, lantaran gelombang tsunami adalah bagian dari gerak alam masyarakat Aceh.

Seharusnya Arus Balik Kebudayaan dapat menggambarkan bagaimana legenda-legenda tersebut diabaikan oleh masyarakat, bahkan takluk di bawah legenda modern Ipin dan Upin. Semua hanya menggambarkan daratan, tak pernah tampak hubungan antara daratan dan lautan; sementara satu bencana ke bencana lain selalu memiliki hubungan di antara gerak alam daratan dan lautan. Keduanyalah yang membentuk kosmologi religius masyarakat Indonesia.

Seandainya laut adalah badan utuh Indonesia, dan daratan seumpama “punggung”nya, maka kita bukan terlalu lama memunggungi laut, tetapi terlalu suka menggaruk punggung hingga lupa ada laut di sekitar kita.***

Write a comment...
awesome comments!
Anom Astika

I Gusti Agung Anom Astika sempat mengikuti kuliah di Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (1988-1996).

Kuliahnya terhenti setelah rezim Orde Baru menjebloskannya ke dalam tahanan selama tiga tahun, karena aktivitas politiknya bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Putra Bali yang lahir pada 7 Juni 1971 itu kembali melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, sejak 2005.
Sekarang, dia bekerja sebagai peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), serta menulis dan menerjemahkan beberapa buku untuk sejumlah penerbit.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial