header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Legitimasi

KESULITAN politik masih akan berlangsung panjang. Ketegangan koalisi pemerintah (KIH) dengan koalisi oposisi (KMP), tak selesai hanya oleh lobi antar-elite dalam urusan pembagian kekuasaan di DPR. Sentimen ideologi bahkan tak lagi mendefinisikan perbedaan mereka. Dua-duanya justru berlomba menjadi paling nasionalis. Karena itu, satu-satunya keterangan persaingan politik hari ini adalah soal imajinasi tentang kekuasaan, yaitu hasrat tak terbendung untuk memaksimalkan jumlah kuasa karena mengetahui bahwa potensi itu memang terbuka secara politik akibat hasil suara pemilu yang tak landslide.

Kondisi ini mengundang spekulasi politik bahwa setiap saat kekuasaan pemerintah dapat kehilangan legitimasi. Karena itu, pihak oposisi setiap saat juga berpeluang memperoleh tambahan legitimasi untuk menghasilkan kekuasaan baru. Istilah “penyeimbang” bahkan dipilih menggantikan istilah oposisi, untuk menghindari kesan mendongkel pemerintah. Akan tetapi, sosiologi politiknya tak mungkin berubah: peluang harus dimanfaatkan.

Deskripsi tersebut amat wajar karena klaim legitimasi nyaris sama kuat antara koalisi pemerintah dan koalisi penyeimbang. Bahkan, secara psikologis, pemerintah berada pada posisi rentan karena pada dirinya kebijakan setiap saat dituntut publik, dan setiap saat juga menjadi target kritik oposisi.

Legitimasi pemerintah sangat tergantung pada sukses kebijakan, sementara pihak oposisi cukup menunggu celah kegagalan kebijakan untuk memulai suatu proses delegitimasi.

Pada kerangka politik itulah urusan publik hari-hari ini ditentukan. Dilema pemerintah adalah dilema legitimasi, yaitu upaya mempopuliskan program demi dukungan awal untuk kebijakan-kebijakan ke depan yang bakal tak populis akibat keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi global.

Masalah-masalah struktural itu akan segera bertemu dengan kondisi politik yang secara institusional memang rapuh, yaitu sistem presidensial kita yang sangat tergantung pada dukungan politik parlemen. Hak-hak parlemen yang membesar sejak reformasi semakin memperlihatkan bahwa kekuasaan presiden memang tak lagi utuh seperti filosofi dasar sistem presidensialisme. Ia memang dipilih langsung, tetapi tak langsung dapat memiliki seluruh keistimewaan kekuasaan eksekutif.

Namun, kondisi politik internal pemerintah menjadi faktor krusial belakangan ini, yaitu kepentingan faksional yang hendak memanfaatkan kondisi rezim untuk keuntungan kartel dan oligarki. Baik pada tingkat partai pendukung pemerintah maupun aktor-aktor strategis pada penyusunan kabinet, orientasi ini sudah terbaca sejak awal.

Presiden adalah aktor politik. Akan tetapi, dalam soal kebijakan, legitimasinya tak lagi berasal dari eforia populisme. Kebijakan selalu ada dalam kerangka legalitas. Isi ideologis dari kebijakan pada akhirnya akan diukur oleh kemasuk-akalan anggaran dan keabsahan legalitasnya.

Kita memang sedang belajar menjalankan demokrasi dalam kerangka kelembagaan yang rapuh legitimasi. ***

Write a comment...
awesome comments!
Rocky Gerung

Rocky Gerung dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara, 20 Januari 1959. Menempuh studi dan memperoleh gelar Sarjana Sastra dari Universitas Indonesia. Staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) ini aktif menulis di pelbagai media massa. Menjadi fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) sejak 2006 dan turut mendirikan SETARA Institute (2007), sebuah perkumpulan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas, dan bertujuan memuliakan manusia. Dia juga aktif mendorong pemikiran etis di Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI Keadilan).

Latest from Rocky Gerung

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial