header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Perlu dan Wajarkah Kenaikan Harga BBM?

RENCANA Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengubah tingkat pertumbuhan non-produktif menjadi produktif patut dihargai dan didukung. Salah satunya melalui perbaikan fiskal, yaitu pengurangan subsidi energi minyak dan kenaikan harga BBM. Memang neraca keseimbangan energi menunjukkan tingkat produksi minyak mentah Indonesia menurun tajam hampir 44% dari 85.221 ktoe (killo ton oil equivalent) pada 1977 menjadi 47.765 ktoe pada 2010.

Selain itu, tingkat konsumsi energi minyak justru naik dari sebesar 6.380 ktoe pada 1977 menjadi 55.710 ktoe pada 2010, sehingga bukannya menyebabkan terjadinya tabungan energi justru boros energi. Ini berdampak pada kekhawatiran akan kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Kebijakan pemangkasan konsumsi energi sekaligus peningkatan produktivitas dalam tingkat pertumbuhan jelas merupakan kebijakan yang diperlukan.

Masih dari sisi neraca keseimbangan energi, akibat penurunan produksi minyak mentah dan kenaikan konsumsi, maka Indonesia harus mengimpor energi minyak mencakup minyak mentah itu sendiri dan produk minyak hasil kilang, sehingga terjadi peningkatan impor, misalnya, untuk produk hasil kilang minyak dari sebesar 2.731 ktoe pada 1971 menjadi 19.457 ktoe pada 2010. Karena impor dan subsidi konsumsi energi minyak meningkat tajam, beban negara dalam APBN makin bertambah. Subsidi energi minyak mengalami kenaikan signifikan dari Rp 17,890 triliun (2004) menjadi Rp 136,614 triliun (2011). Akibatnya, rasio subsidi energi minyak dalam APBN yang mengalami kenaikan tajam membuat pemerintah khawatir akan kesehatan fiskal dan ekonomi makronya.

Dengan kinerja produksi energi minyak yang tidak efisien dan kecenderungan boros energi, pemerintahan Joko Widodo memutuskan bahwa subsidi energi minyak bukan sumber pertumbuhan produktif dan jumlahnya pun terlalu tinggi, sehingga perlu dialihkan kepada sektor yang lebih produktif, yaitu pendidikan dan kesehatan karena kedua sektor ini berhubungan langsung dengan kualitas tenaga kerja Indonesia, baik untuk jangka pendek dan menengah maupun panjang. Diharapkan, jika subsidi kedua sektor itu meningkat, orang Indonesia menjadi lebih pintar yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan keahlian.

Jalan dan langkah yang diambil pemerintahan Joko Widodo berdasarkan produktivitas jelas merupakan langkah yang diperlukan. Pertanyaannya, apakah langkah ini wajar? Beberapa pertimbangan perlu dikemukakan.

Pertama, klasifikasi antara produktif dan non-produktif hanya berdasarkan pada asumsi mikro, yaitu menganggap tenaga kerja lebih produktif dibandingkan dengan energi minyak. Tenaga kerja dianggap sebagai “human capital” sedangkan energi bukan. Dampak yang diharapkan dari kenaikan dan pengalihan subsidi itu adalah pengurangan pengeluaran rumah tangga dan belanja pemerintah untuk sektor energi minyak dan kenaikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. .

Sayangnya, meski asumsi pendekatan ini ada benarnya, tetapi memiliki berbagai kelemahan. Contohnya, dengan hanya memakai asumsi mikro pada level makro, pemerintah akan mengorbankan yang makro, yaitu negara itu sendiri. Peran negara terhadap sektor publik tetap ada, tetapi sebatas sektor yang berhubungan dengan peningkatan “human capital” yang bisa jadi perilakunya tetap pada tingkat pertumbuhan berdasarkan konsumsi. Ada kemungkinan perubahan terhadap rezim pertumbuhan yang produktif tidak akan terjadi, sementara ada sektor lain dikorbankan pada harga internasional. Artinya, walaupun ada peran negara, tetapi tujuannya sudah berbeda dan lebih berorientasi hanya pada rezim internasional.

Kedua, rencana pengurangan subsidi mengandaikan energi minyak dapat digantikan oleh pendidikan atau kesehatan, dan juga sebaliknya bahwa pendidikan dan kesehatan dapat digantikan oleh energi minyak. Selain asumsi ini kurang tepat, juga akan sangat sukar dalam penerapan sehari-hari. Bagaimana mungkin orang menggantikan yang satu dengan yang lain karena keduanya mesti bersifat komplementer. Terlebih lagi, jika sudah menjadi kebutuhan, kenaikan harga juga tidak akan terlalu berpengaruh pada perilaku konsumsi.  Ketiga, fokus kebijakan pengurangan subsidi selama ini kurang seimbang, karena hanya memperhatikan tingkat pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi mengabaikan produksi, sehingga tidak akan berdampak terhadap perubahan rezim akumulasi dan pertumbuhan. Akibatnya, pembahasan lebih banyak pada sisi permintaan akhir dengan menyalahkan sektor rumah tangga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, sedangkan sektor produksi kurang banyak dibahas.

Tidak sulit menemukan fenomena “krisis energi”, sehingga lumrah jika ada kecenderungan untuk membuat kebijakan pengurangan subsidi. Meskipun demikian, kebijakan yang baik seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu seperlunya dan sewajarnya. Kenaikan harga BBM dan pengurangan serta peralihan subsidi merupakan hal yang diperlukan dalam rangka keluar dari “krisis energi”, tetapi apabila mesti mengorbankan negara dan sektor publik lainnya, apakah itu sebuah kewajaran?

Write a comment...
awesome comments!
Fachru N Bakarudin

Menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, S2 di Université Paris 10 Nanterre dan Ph.D di Maison des Sciences Economiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dengan judul disertasi “Proses Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Cina dan India Periode 1945-2013”. Meraih penghargaan sebagai best dissertation dari AFIDES (Association Franco-Indonésien pour les Dévéloppement des Sciences) tahun 2013.

Pernah bekerja sebagai ekonom untuk kawasan Asia di OECD Development Centre, Paris, Prancis. Makalah diterima dan Narasumber dalam berbagai konferensi dan seminar internasional seperti African Program for Rethinking Development Economics, 55Bandung55 Conference, International Initiatives for Promoting Political Economy, International Input-Output Associations Conference, Energy Economics International Conference dan Indonesian Conference on Economic Development.

Buku yang sudah dipublikasikan: Pendekatan Ekonomi Heterodox. Publikasi internasional yang sudah diterbitkan: “Changement Politique Economique Institutionnel en Indonésie Période 1945-2013” (Marché et Organisation). Beberapa karya ilmiah yang akan dipublikasikan: “Profit Rate Analysis in Indonesia, China and India,” “Growth Regime Analysis in Indonesia, China and India,” “Liberalization and Its Impact on Structural Changes in Indonesia, China and India,” “Connectivity Analysis in Indonesia, China and India,” “Industrialization and Energy Savings Behaviour,” dan “Industrialization and Emissions Increase in Indonesia, China and India.”

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial