header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Simpang Jalan Kemkominfo

PRESIDEN Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan karena institusi ini telah menjadi sarana propaganda pemerintah dan pengendali kebebasan pers selama Orde Baru. Di era Presiden Megawati, institusi itu dipulihkan lagi dengan nama baru lebih keren, Kementerian Komunikasi dan Informasi. 
Alasan pemulihan ini cukup masuk akal. Pemerintah membutuhkan pelembagaan fungsi komunikasi publik dan diseminasi informasi. Begitu banyak kebijakan pemerintah yang  menuai reaksi penolakan masyarakat karena tidak disosialisasikan memadai. Begitu banyak masalah publik, katakanlah bencana alam, yang terlambat ditangani karena problem komunikasi. Namun, eksistensi Kemkominfo kemudian terbentur oleh sedikitnya tiga persoalan. 

Pertama, di era Reformasi, fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik telah telanjur terdesentralisasi. Di setiap departemen atau kementerian, kita menjumpai divisi hubungan masyarakat, komunikasi publik, atau relasi media. Namanya berbagai macam dengan  singkatan yang membikin pusing kepala: puskom, pusinkom, bikomin, bikompers, pusdatin, dan seterusnya. Mereka mengelola dan melayani informasi secara mandiri tanpa perlu menginduk kepada Kemkominfo. Hal ini dipertegas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memandatkan pelayanan informasi publik di setiap badan publik.

Kedua, di Istana Negara sudah ada humas istana, staf presiden bidang pers serta juru bicara presiden. Kita tak bisa lagi membayangkan menkominfo berpidato mewakili presiden menjelaskan soal moneter, investasi asing dan pembangunan, seperti lazimnya dilakukan Menteri Penerangan Harmoko di masa lalu. Terlebih lagi, presiden kita saat ini adalah seorang media darling yang lebih suka menghadapi sendiri kerumunan pers tanpa perlu diwakili para bawahan. 

Ketiga, fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik sudah dengan baik dilakukan oleh pers. Pemberitaan pers memang acapkali spekulatif, insinuatif, provokatif atau menghakimi. Namun, dalam banyak kasus, pers jauh lebih sigap dan dapat diandalkan dalam mengomunikasikan dan mendiskusikan masalah publik dibandingkan dengan lembaga formal mana pun. Belum lagi jika kita bicara soal peran media sosial. 

Pada titik ini, sebenarnya ruang bagi peran Kemkominfo semakin terbatas dalam urusan diseminasi informasi dan komunikasi publik. Konsekuensinya, Kemkominfo harus merumuskan ulang peran yang lebih relevan dan kontekstual. Misalnya, Kemkominfo dapat mengambil peran merumuskan pola dan standar diseminasi informasi dan komunikasi publik untuk  setiap badan publik. Ada kebutuhan yang mendesak untuk itu. Potensi masalahnya adalah, landasan hukum apa yang dapat memaksa setiap kementerian menerapkan standardiseminasi informasi dan komunikasi publik yang disusun Kemkominfo? Semua orang tahu, betapa tinggi gengsi dan ego sektoral setiap kementerian.

Ruang gerak Kemkominfo semakin terbatas, karena menurut UU KIP pengaturan tentang akses informasi publik merupakan wewenang Komisi Informasi Pusat. Membuat peraturan tentang pers juga hampir tidak mungkin bagi Kemkominfo karena ada otoritas Dewan Pers

Otoritas yang cukup kuat sesungguhnya dimiliki Kemkominfo di bidang penyiaran, yakni sebagai pemegang otoritas izin siaran. Namun, otoritas ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi sangat strategis, baikpolitis maupun bisnis. Namun, di sisi lain sangat bermasalah. Sebagai contoh, saat ini sedang muncul desakan dari berbagai pihak agar Kemkominfo tidak memperpanjang izin siaran TV One dan Metro TVDalam Pilpres yang lalu,keduanya dianggap terang-terangan melanggar UU Penyiaran: menjadi alat propaganda bagi kedua pasangan capres. 

Beranikah Kemkominfo mengambil langkah drastis itu? Melakukannya, hampir pasti Kemkominfo menghadapi perlawanan stasiun televisi. Namun, tidak melakukannya, Kemkominfo akan dianggap terlalu melindungi kepentingan industri dan membenarkan pelanggaran prinsip ruang penyiaranyang menjadi domain publik.

Dalam konteks inilah Kemkominfo berada di simpang jalan. Hendak ke arah mana dan mau berperan apa institusi ini masih perlu ditunggu. Jika relevansi komunikasi publik dan diseminasi informasi semakin pudar dalam kementerian itu, maka tinggallah relevansi di bidang tata kelola telekomunikasi. Soal ini akan tercermin dari figur yang dipilih menjadi Menteri Kominfo.[]

Write a comment...
awesome comments!
Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial