header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Trisakti dan Kabinet Baru

BAGAIKAN panggung Indonesian Idol, proses seleksi Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan dengan penuh drama, teka-teki dan kejutan. Presiden Jokowi lagi-lagi menunjukkan pembedaan dirinya dibandingkan presiden yang lain. Meskipun terkesan berbelit-belit dan genit dalam hal publisitas, dia mampu membuat proses pemilihan kabinet menjadi begitu heboh dan menyita perhatian masyarakat.

Tiga puluh empat nama menteri telah diumumkan. Sebagian sesuai dengan prediksi banyak orang, sebagian lainnya cukup mengejutkan. Yang terdengar di ruang publik, nama-nama itu telah lolos seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan aspek akuntabilitas dan integritas. Benarkah mereka semua akuntabel dan berintegritas? Waktu yang akan membuktikan.

Namun ada pertanyaan lain yang mendesak untuk dipersoalkan. Benarkah komposisi kabinet itu sungguh mencerminkan potensi dan kesanggupan untuk mewujudkan Trisakti? Perlu diingat, visi Trisakti tidak kalah penting dari urusan “bersih dari korupsi” dalam kabinet Jokowi-JK. Jika “bersih dari korupsi” adalah syarat minimal menjadi anggota kabinet Jokowi-JK, “memahami dan menjiwai Trisakti adalah syarat maksimal menjadi anggota kabinet Jokowi-JK.

Kapasitas dan pengalaman untuk mewujudkan cita-cita “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” adalah syarat mutlak kabinet Jokowi.  Bung Karno sangat luar biasa dalam merumuskan cita-cita perjuangan bangsa ini. Begitu indah, padat dan tak pernah pudar kontekstualitasnya.  Tapi untuk mewujudkannya jelas bukan urusan yang mudah. Sudah berpuluh tahun Indonesia merdeka, gagasan Trisakti itu masih jauh-panggang-dari-api.

Jokowi-JK telah menamai kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”, bukan “Kabinet Trisakti” sebagaimana disebut banyak media massa dalam seminggu terakhir. Tentu diharapkan mereka dapat bekerja lebih keras dalam mewujudkan cita-cita bangsa itu. Apakah komposisi kabinet Jokowi-JK cukup prospektif untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan bangsa yang berkepribadian dan berbudaya?

Kemandirian politik perlu dipahami secara hati-hati. Jika kita berbicara demokratisasi politik, secara komparatif, Indonesia telah lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Di percaturan dunia internasional, demokrasi dan kebebasan pers kita juga banyak diapresiasi.  Namun perlu dicatat  isu kemandirian politik ke depan lebih banyak ditentukan dinamika politik di parlemen. UU PIlkada adalah salah-satu contohnya. Undang-undang ini jelas suatu kemunduran, jika kemandirian politik dipahami dalam konteks pelembagaan hak-hak warga negara untuk menentukan pilihan politiknya.

Sebagaimana isu demokratisasi, isu politik luar negeri juga akan banyak ditentukan oleh dinamika hubungan antara pemerintah dan DPR. Pertanyaannya kemudian adalah, sejauhmana menteri-menteri yang membidangi politik mampu menjalin komunikasi yang produktif dan tidak subordinatif dengan unsur-unsur DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih? Sebuah tanda-tanya besar yang bisa saja membuat kita tidak begitu optimis.

Menteri-menteri di bidang ekonomi dan kemaritiman umumnya adalah orang-orang yang profesional dan berpengalaman di bidang khusus dan sektoral. Untuk berdikari di bidang ekonomi, mereka membutuhkan kesadaran dan kemampuan lintas sektoral. Menghadapi kekuatan-kekuatan raksasa ekonomi global, kita bukan hanya harus tangguh dalam kemampuan ekonomi, teknologi, infrastruktur, tetapi juga harus mumpuni dalam penguasaan geo-politik, psiko-sosial, kebudayaan dan seterusnya. Visi kemandirian ekonomi membutuhkan kompetensi lintas sektoral. Mampukah para menteri dengan rata-rata kemampuan yang spesialistik itu mewujudkan kompetensi tersebut?

Di sisi lain, susunan kabinet kali ini belum berhasil mengoreksi kebiasaan pemerintahan sebelumnya: cenderung menganggap enteng urusan-urusan kebudayaan, humaniora dan kepemudaan dan keolahragaan.  Meskipun tidak seluruhnya, kementerian yang membidangi masalah tersebut kembali diserahkan kepada figur yang lebih merepresentasikan partai politik, bukan orang profesional murni. Kementerian tersebut sepertinya menjadi langganan “drop-dropan” partai politik pendukung pemerintah, atau sarana untuk mematangkan kader partai politik yang istimewa. Seolah terjadi kolonisasi urusan negara oleh urusan privat partai politik. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang serius membangun kebudayaannya

Write a comment...
awesome comments!
Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).

 

1 comment

  • prof.x
    prof.x Senin, 27 Oktober 2014 14:40 Comment Link

    saya malah berharap kemenpora dibubarkan saja, toh dgn adanya mereka tdk membuat pemuda & olahraga indonesia jd lebih baik

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial