header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Menjelang Pergantian Kekuasaan

TIGA hari lagi akan berlangsung suatu peristiwa besar bagi dunia politik Indonesia yaitu serah-terima kekuasaan dari presiden lama, Susilo Bambang Yudhoyono, kepada presiden terpilih Joko Widodo. Dengan sengaja istilah “serah-terima kekuasaan” dipakai karena pergantian presiden adalah puncak dari seluruh pekerjaan elektoral yang dijalankan beringkat-tingkat sejak pemilihan parlemen sampai ke pemilihan kepresidenan untuk mencari dan menetapkan para penguasa.

Di sana tidak sekedar pengalihan wewenang akan tetapi pengalihan kekuasaan dalam pengertian yang sejitu-jitunya yang bisa diberikan kepada seorang presiden. Ketika seorang presiden memutuskan memberi atau tidak memberi grasi dari seorang terhukum mati, misalnya, di sana semua kita sadar bahwa seorang presiden memutuskan to be or not to be, mati atau hidup, seorang warganegara.

Di sana juga dialihkan kekuasaan presiden sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang yang bisa mengumumkan perang dengan negara lain; dengan itu juga berarti menentukan hidup dan mati para warganegara yang bergerak menuju medan perang dengan mengorbankan hidupnya. Dengan hanya menyebutkan dua jenis kekuasaan kepresidenan sudah bisa dibayangkan betapa mahakuasa seorang presiden yang memangku kekuasaan itu, second only to God.

Namun, kenyataan politik seolah-olah memitigasikannya, mengeruk kedahsatan kekuasaan itu, dalam pengertian kita memiliki seorang presiden yang tidak sehebat kekuasaan di atas, akan tetapi yang mirip seekor angsa lumpuh, lame duck president. Semua ini menunjukkan paradoks politik yang terjadi dengan bangsa ini sebagai berikut.

Pertama, pemilihan kepresidenan langsung oleh rakyat ternyata hanya menjadi political exercises yang tidak secara langsung lagi memberikan kekuasaan sangat besar kepada seorang presiden, dan dimanfaatkan presiden itu. Setelah menang sang presiden seolah-olah terputus tali pusar dengan rakyat yang melahirkannya.

Kedua, seorang presiden yang seharusnya kuat di tengah sistem presidensial menjadi lemah karena wewenang parlemen. Namun, semua ini dibenarkan atas nama checks and balances yang dicoba digelar dalam permainan Realpolitik bangsa ini. Dengan bahasa yang lebih berterus-terang ini berarti presiden baru, Joko Widodo, akan berhadapan dengan suatu parlemen yang penuh amarah, dan penuh perseteruan, hostile parliament yang bisa membatalkan keputusannya, menolak tawaran kebijakannya at all cost.

Apa yang harus diperbuat oleh seorang presiden dalam situasi semacam ini? Ini tergantung dari jenis kepresidenan mana presiden Jokowi akan menetapkan bagi dirinya. Ada dua kemungkinan untuk itu. Pertama, menjadi imperial president, yaitu seorang presiden yang memegang prinsip apa pun yang keluar dari keputusannya adalah komando yang harus dilaksanakan---dan bukan tanpa alasan karena itulah kira-kira seorang presiden dalam suatu sistem presidensial. Namun, dalam situasi politik semacam ini menjadi seorang imperial president sama sekali tidak terbuka ruangnya.

Kedua menjadi presiden dalam kategori chief executive, dalam pengertian bahwa seorang presiden adalah eksekutif tertinggi dengan pekerjaan sebagai seorang conductor dalam suatu orkestra besar para eksekutif yaitu menteri-menteri pembantunya yang lebih diangkat karena keahlian dan ketrampilan teknis manajerial.

Semuanya tentu saja dengan bayang-bayang parlemen yang dengan mata dan telinga awas di belakangnya, seperti kuda yang membuka dua telinganya ke muka. Di sini peran presiden adalah untuk mengejar efisiensi dan keefektifan kerja timnya yaitu kabinetnya demi satu-satunya tujuan yaitu kemaslahatan rakyat yang memilihnya secara langsung. (Daniel Dhakidae)

Write a comment...
awesome comments!
Daniel Dhakidae

Daniel Dhakidae meraih gelar PhD (1991) di bidang pemerintahan dari Department of Government, Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi bertajuk “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry.”
Disertasi tersebut mendapat penghargaan the Lauriston Sharp Prize dari Southeast Asian Program Cornell University, karena telah “memberikan sumbangan luar biasa bagi perkembangan ilmu.” Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (1975) dan Master of Arts bidang Ilmu Politik dari Cornell University (1987).
Selain menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas sejak 1994 sampai 2006, juga berkiprah sebagai redaktur majalah Prisma (1976); Ketua Dewan Redaksi Prisma (1979-1984); dan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES, 1982-1984). Pria kelahiran Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945, yang tercatat sebagai salah seorang pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk di Dewan Pengarah yayasan ini kemudian “menghidupkan” kembali jurnal pemikiran sosial ekonomi Prisma dan duduk sebagai Pemimpin Redaksi (sejak 2009) merangkap Pemimpin Umum (sejak 2011).
Banyak buku pernah ditulisnya antara lain Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) dan bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku bertajuk Social Science and Power in Indonesia (2005).

More in this category: Oposisi »

1 comment

  • kasimirus dhoy
    kasimirus dhoy Selasa, 21 Oktober 2014 10:43 Comment Link

    Ulasan yang baik sekali dari Abang Daniel Dhakidae. Kita berharap Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat rakyat tidak terjebak dalam dua alternatif itu secara kaku. Belajar dari sejarah, Bung Karno pernah menjalankan dua tipe kepemimpinan itu secara fleksibel. Namun beliau gagal ketika menjalankan tipe kepemimpinan imperial president secara kaku. Hal yang sama dialami presiden Gus Dur...

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial